WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Friday, 11 July 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Author

Admin 1

Gedung Kementerian Keuangan/Kemenkeu (Sumber: kemenkeu.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Respons Pemerintah Soal Temuan BPK dalam LKPP 2021

by Admin 1 08/07/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pemerintah menanggapi 27 temuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021 yang tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Atas hal itu, pemerintah menyatakan tetap berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut.

“Pemerintah tetap berkomitmen, sehingga pengelolaan keuangan negara akan menjadi semakin berkualitas pada masa mendatang,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR yang dipantau secara daring di Jakarta, beberapa waktu lalu seperti dilansir dari Antara.

Tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah, antara lain berkaitan dengan temuan penentuan kriteria program PC-PEN 2021 dan pelaporannya terhadap LKPP. Pemerintah akan menetapkan kriteria atau program yang menjadi bagian dari program PC-PEN dan mengoptimalkan implementasi mekanisme pelaporannya dalam laporan keuangan.

“Selanjutnya, akan dilakukan penyempurnaan kebijakan akuntansi terkait transaksi perpajakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).”

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga akan memutakhirkan sistem pengajuan insentif wajib pajak dan menetapkan pedoman pelaporan realisasi insentif dan fasilitas perpajakan. Hal itu terkait dengan temuan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021. 

Pemerintah, kata dia, juga akan menindaklanjuti temuan kebijakan akuntansi yang belum mengatur pelaporan secara akrual transaksi pajak atas penyajian hak dan kewajiban negara. Untuk itu, pemerintah menugaskan tim gugus tugas agar berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dalam percepatan penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) terkait.

“Selanjutnya, akan dilakukan penyempurnaan kebijakan akuntansi terkait transaksi perpajakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),” ujarnya.

Pemerintah pun menindaklanjuti temuan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pemerintah. Terkait itu, pemerintah akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Selain itu, juga meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Khususnya dalam memitigasi risiko ketidakpatuhan, ketidaktercapaian hasil, ketidaktepatan sasaran, dan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.

Sri Mulyani juga menjelaskan tindak lanjut terkait temuan sisa dana investasi pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel. Terkait itu, pemerintah telah mengembalikan sisa dana IPPEN Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun ke kas negara.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan evaluasi atas corrective action plan Krakatau Steel dalam rangka memenuhi key achievement indicator (KAI). Lalu mengembalikan sisa dana IPPEN jika hasil evaluasi menunjukkan Krakatau Steel tidak dapat memenuhi KAI.

Pemerintah juga akan melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan sampai dengan Juni 2022. Kemudian mengembangkan sistem informasi dan pengawasan ketetapan pajak yang akan kedaluwarsa penagihan. Hal ini terkait dengan temuan piutang pajak macet yang belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai.

Ini Cara Kemenkeu Kejar Target Penyelesaian Tindak Lanjut dari BPK

Menkeu melanjutkan, pemerintah akan menyelaraskan ketentuan mengenai dana Tapera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2020 dengan ketentuan dalam UU APBN. Kemudian menyusun kebijakan akuntansi terkait pengelolaan dana FLPP. Hal ini sebagai tindak lanjut temuan perlakuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sementara itu, dengan temuan belum disajikannya kewajiban jangka panjang atas program pensiun pada neraca, pemerintah telah memerintahkan Tim Gugus Tugas untuk berkoordinasi dengan KSAP. Tim diminta untuk segera melakukan finalisasi dan menetapkan PSAP tentang imbalan kerja.

Selanjutnya, pemerintah akan melakukan identifikasi upaya hukum lain yang masih mungkin dilakukan sebagai bentuk pemantauan atas putusan hukum inkracht. Hal ini sebagai tindak lanjut untuk temuan kelemahan penatausahaan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sedangkan untuk pengalokasian anggaran pembayaran kewajiban putusan hukum inkracht, pemerintah akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

08/07/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Dukung Optimalisasi Sakti

by Admin 1 07/07/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung implementasi penggabungan aplikasi dan database keuangan di tingkat satuan kerja dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti). Kepala Biro Keuangan BPK, Edy Susila menjelaskan, aplikasi tersebut merupakan sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

“Diharapkan terdapat proses elaborasi untuk sinkronisasi aplikasi Sintag dan aplikasi Sakti sehingga terpenuhi single entry data.”

Pelaksanaan Sakti mulai digunakan untuk proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBN tahun anggaran 2022. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti.

“Sejak awal 2022 semua K/L wajib terintegrasi dengan aplikasi Sakti,” ujar Edy kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Edy menilai, terdapat beberapa manfaat penggunaan aplikasi Sakti dalam menunjang penerapan good governance, yaitu operasional pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif melalui satu aplikasi untuk satu siklus keuangan negara. Mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan. Selain itu, terdapat efisiensi sumber daya, baik sumber daya keuangan berupa anggaran maupun nonkeuangan. Konsolidasi data APBN K/L juga lebih cepat dengan transaksi bersifat real time dan seluruh pengguna Sakti pada seluruh tingkatan organisasi mengakses database yang sama.

“Peningkatan kualitas laporan keuangan K/L melalui penggunaan basis akuntansi akrual pada Sakti meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang transparan dan konsisten sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan,” ungkapnya.

Edy menyoroti terdapat sejumlah kekurangan dari aplikasi Sakti yakni kendala perlambatan akses ke dalam aplikasi. Akses yang lambat sering terjadi terutama pada awal bulan ketika seluruh satker di Indonesia melakukan realisasi belanja pegawai secara bersamaan.

Masalah lain yang dihadapi Biro Keuangan adalah Sakti dan aplikasi tagihan internal Sintag belum bisa diintegrasikan sehingga pengguna harus melakukan dua kali input. “Hal ini menyebabkan proses pelayanan pencairan tagihan melambat dengan volume transaksi yang besar terutama pada user tunggal bendahara pengeluaran,” ujarnya.

Big Data Dapat Perkuat Foresight BPK

BPK pun sebagai satker pengguna akan berupaya menyelaraskan pelaksanaan transformasi teknologi informasi sehingga dapat memanfaatkan Sakti secara optimal. Hal ini mengingat Sakti telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Keuangan.  

Meski begitu, BPK mendorong Kementerian Keuangan untuk mengembangkan Sakti guna memenuhi kebutuhan pengelolaan anggaran oleh K/L. “Diharapkan terdapat proses elaborasi untuk sinkronisasi aplikasi Sintag dan aplikasi Sakti sehingga terpenuhi single entry data,” ujarnya.

07/07/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Australian National Audit Office (ANAO) berkesempatan berdiskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang gender policy. Diskusi dengan topik "gender policy-women in leadership" dilakukan secara tatap muka di kantor pusat BPK di Jakarta, belum lama ini.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ssst… ANAO Juga Bahas Soal Kebijakan Gender di BPK

by Admin 1 06/07/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Australian National Audit Office (ANAO) berkesempatan berdiskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang gender policy. Diskusi dengan topik “gender policy-women in leadership” dilakukan secara tatap muka di kantor pusat BPK di Jakarta, belum lama ini.   

Ini merupakan tatap muka pertama setelah selama dua tahun menggelar pertemuan virtual karena pandemi Covid 19. Pada kesempatan ini, selain kebijakan gender, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade berdiskusi dengan BPK mengenai Corporate University dan quality assurance review.

“Dampak positif kesetaraan gender di tempat kerja antara lain adalah lingkungan kerja yang saling menghormati dan lebih aman. Kemudian peningkatan keterlibatan dan kesejahteraan karyawan serta peningkatan inovasi dan produktivitas.”

Diskusi soal gender melibatkan juga kepala bagian dan kasubbag dari Biro SDM. Termasuk peserta training “Inclusive and Transformative Leadership” dan mentees “Women in Leadership Mentoring”.

Pada kesempatan itu, Kepala Bagian Jabatan Fungsional Telviani Savitri menyampaikan mengenai kebijakan terkait gender policy di BPK. Dia menjelaskan mengenai komposisi pegawai BPK yang cukup seimbang antara pria dan wanita. Baik dari segi jumlah, jabatan (auditor dan nonauditor), tingkat pendidikan, maupun jenjang jabatan.

Namun demikian, lanjutnya, celah yang cukup besar terlihat dari komposisi level manajerial (struktural). Penerapan gender policy di BPK dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah dan kebijakan internal BPK.

“Secara umum, gender policy di BPK mengedepankan prinsip sistem merit, mengakomodasi penyandang disabilitas, dan mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia yang efektif,” ungkap dia.

Pada kesempatan itu, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade berbagi pengalaman penerapan gender policy di lembaganya. Dia katakan, ada beberapa cara ANAO menerapkan gender policy.

BPK Sampaikan Strategi Hadapi Pandemi kepada ANAO

Pertama, melalui Diversity Contact Officer Committee. Ini merupakan pegawai-pegawai yang telah dilatih untuk dapat membantu pegawai lain dalam masalah yang terkait pekerjaan. Seperti diskriminasi, pelecehan, serta memberi masukan kepada ANAO terkait kebijakan dan layanan gender policy. Kedua, adanya Diversity and Inclusion Strategy 2021-2023. Ketiga, penerapan Employee Assistance Program (EAP), yaitu layanan konseling bagi pegawai dan keluarga.

“Dampak positif kesetaraan gender di tempat kerja antara lain adalah lingkungan kerja yang saling menghormati dan lebih aman. Kemudian peningkatan keterlibatan dan kesejahteraan karyawan serta peningkatan inovasi dan produktivitas,” ungkap dia. 

06/07/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Australian National Audit Office (ANAO) berdiskusi mengenai "quality assurance (QA) review on financial audit report of International Atomic Energy Agency" (IAEA) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), beberapa waktu lalu. Diskusi dilakukan secara tatap muka di kantor pusat BPK di Jakarta.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Kunjungi BPK, ANAO Bahas QA Review Terkait IAEA

by Admin 1 05/07/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Australian National Audit Office (ANAO) berdiskusi mengenai “quality assurance (QA) review on financial audit report of International Atomic Energy Agency” (IAEA) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), beberapa waktu lalu. Diskusi dilakukan secara tatap muka di kantor pusat BPK di Jakarta.

Ini merupakan tatap muka pertama setelah selama dua tahun menggelar pertemuan virtual karena pandemi Covid 19. Pada kesempatan ini, selain quality assurance review, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade juga berdiskusi dengan BPK terkait Corporate University dan gender policy.

“ANAO memakai standar akuntansi internasional yang sama yang diadopsi oleh berbagai lembaga internasional.”

Pertemuan quality assurance review dilakukan dengan tim reviu Inspektorat Utama yang dipimpin oleh Inspektur Utama I Nyoman Wara yang didampingi oleh pejabat Inspektorat Penjaminan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (PKMP), yaitu Kepala Bidang PKMP I, Satrio Hadi Nugroho. Kemudian pemeriksa madya AKN III, Siti Zubaidah yang bertindak sebagai pengendali teknis tim reviu LK IAEA dan tim reviu atas LK IAEA yang dipimpin oleh ketua tim Hendri Syukri.

Dalam sambutannya, Nyoman Wara menyampaikan apresiasi kepada ANAO atas kesediaannya menjadi mitra yang secara konsisten dan terus menerus memberikan dukungan. Khususnya dalam pengembangan dan peningkatan penjaminan mutu hasil pemeriksaan di BPK. Hal ini pun sejalan dengan permintaan sekretaris jenderal BPK untuk memastikan audit LK IAEA periode 2015-2021 telah sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

“Selain itu, diharapkan juga diperoleh lesson learned selama proses pemeriksaan untuk selanjutnya akan menjadi materi handover kepada auditor eksternal IAEA berikutnya, yaitu SAI India,” kata Nyoman Wara. 

Dia pun berharap ANAO dapat memberikan masukan terkait pelaksanaan reviu Itama atas pemeriksaan IAEA. Dengan begitu, reviu dan penjaminan mutu atas pelaksanaan audit atas LK IAEA dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan selama menjadi eksternal auditor IAEA selama enam tahun.

Pada kesempatan itu, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPK. Khususnya tim Itama yang telah berbagi pengalaman dan pengetahuan sebagai reviewer pemeriksaan laporan keuangan lembaga PBB. Apalagi mengingat ANAO belum pernah memiliki pengalaman tersebut.

BPK Kembali Gelar Pelatihan dengan ANAO, Ini 6 Poin Pembahasannya

Meskipun begitu, kata dia, dalam melakukan reviu proses pemeriksaan ANAO juga menggunakan standar pemeriksaan internasional. ANAO memakai standar akuntansi internasional yang sama yang diadopsi oleh berbagai lembaga internasional. Termasuk organisasi internasional di bawah PBB yang mengacu kepada ISSAI 140 tentang quality control of SAIs yang diterbitkan oleh INTOSAI.

Jane Meade juga memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik yang dilakukan di ANAO terkait penilaian elemen tanggung jawab kepemimpinan atas kualitas pemeriksaan dalam berbagai level dan tingkatan tanggung jawab. Termasuk mengaitkannya dengan penilaian kinerja individu dari pemeriksa yang terlibat. Kemudian penyampaian hasil QA kepada publik yang disampaikan melalui website ANAO yang bisa diakses oleh publik secara transparan dan lengkap.

05/07/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Australian National Audit Office (ANAO) kembali mengadakan seminar bilateral secara tatap muka di Jakarta pada 23-24 Juni 2022. Ini merupakan tatap muka pertama setelah selama dua tahun menggelar pertemuan virtual karena pandemi Covid 19.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK-ANAO Gelar Pertemuan Tatap Muka Pertama Sejak Pandemi

by Admin 1 04/07/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Australian National Audit Office (ANAO) kembali mengadakan seminar bilateral secara tatap muka di Jakarta pada 23-24 Juni 2022. Ini merupakan tatap muka pertama setelah selama dua tahun menggelar pertemuan virtual karena pandemi Covid 19.

Pada kesempatan ini, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade berdiskusi dengan BPK mengenai berbagai hal. Mulai dari Corporate University, quality assurance review, dan gender policy.

“Badiklat BPK benar-benar seperti sebuah universitas yang memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan untuk membuat siapapun yang belajar merasa nyaman dan betah belajar.”

Pada agenda kunjungan hari pertama, Kamis 23 Juni 2022, Jane Meade didampingi oleh Senior Advisor ANAO untuk BPK Kristian Gage melakukan pertemuan dengan Badiklat PKN. Mereka mempelajari mengenai BPK Corporate University (CorpU). Pada kesempatan ini, delegasi dari ANAO disambut oleh Plt Kepala Badiklat PKN Dwi Setiawan Susanto yang turut didampingi oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN Juska Meidy Enyke Sjam.

Dwi Setiawan dalam paparannya menjelaskan mengenai perkembangan dan perubahan yang terjadi di Badiklat PKN BPK. Badiklat, menurutnya, telah bertransformasi dari tempat pendidikan dan pelatihan pegawai pada 1996 hingga menjadi The Excellence Learning Center (ELC) pada 2015. Kemudian akhirnya menjadi BPK Corporate University (CorpU) pada 2021.

“BPK CorpU dibangun tidak hanya sebagai strategi pembelajaran. Akan tetapi juga sebagai budaya organisasi BPK yang diarahkan untuk menyatukan proses bekerja, belajar, dan berbagi,” kata dia.

Delegasi ANAO juga mengikuti office tour untuk melihat semua fasilitas dan sarana-prasarana pembelajaran yang ada di Badiklat. Jane Meade pun mengaku terkesan dengan kelengkapan fasilitas ruang akademik. Dia juga menyampaikan kekagumannya atas kelengkapan fasilitas pendukung, seperti sarana olah raga dan rekreasi.

“Badiklat BPK benar-benar seperti sebuah universitas yang memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan untuk membuat siapapun yang belajar merasa nyaman dan betah belajar,” kata dia.

Antisipasi Hal ini, ANAO Gelar Dialog dengan BPK

Kemudian pada 24 Juni 2022, pertemuan bilateral kedua SAI dilanjutkan di kantor pusat. Terdapat dua sesi diskusi yaitu “quality assurance review on financial audit report of International Atomic Energy Agency” (IAEA) dengan tim reviu Inspektorat Utama pada sesi pagi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai “gender policy-women in leadership” dengan pejabat Biro SDM dan pegawai terkait pada sesi siang.

04/07/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Fientje Maritje Suebu (Sumber: Kemlu.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Kisah Dubes Fientje Hadapi Stereotip Perempuan Papua

by Admin 1 30/06/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Fientje Maritje Suebu adalah duta besar perempuan pertama asal Papua yang bertugas untuk negara sahabat. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Selandia Baru merangkap Kepulauan Cook, Niue, Samoa, dan Kerajaan Tonga itu memiliki kisah perjuangan untuk bisa mencapai posisi kariernya saat ini.

Dengan latar belakang anak ketua adat di Papua dan perempuan, Fientje berupaya mendobrak berbagai tantangan dengan mengedepankan kerja keras. Kepada Warta Pemeriksa, Fientje juga membagikan beberapa pesan kepada para perempuan untuk bisa terus maju ke depan. Berikut petikan wawancaranya.

“Pesan saya kepada para perempuan, giatlah belajar, gapailah cita-cita, ukir prestasi, dan tetap jaga semangat juang yang tinggi untuk meraihnya. Yang membatasi dirimu hanyalah dirimu, bukan orang lain.”

Bagaimana perjalanan karier Ibu hingga akhirnya menjadi duta besar RI untuk Selandia Baru?

Perjalanan karier saya sebagai PNS diplomat itu diawali ketika bergabung dengan Kementerian Luar Negeri pada 1986. Saat itu, namanya masih Departemen Luar Negeri. Selama kurang lebih 36 tahun menjalankan tugas sebagai PNS diplomat, selain bertugas di sejumlah unit di Kementerian Luar Negeri, saya juga berkesempatan ditugaskan di beberapa negara, antara lain di Zimbabwe, Belgia, India, Kanada, dan kini di Selandia Baru.

Penempatan saya sebelum di Selandia Baru adalah di KBRI New Delhi, India. Saya ditugaskan di sana untuk kedua kali pada 2018 dan dipercayakan menjadi wakil duta besar RI untuk India. Kemudian, pada 12 Januari 2022, saya dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Selandia Baru merangkap Kepulauan Cook, Niue, Samoa, dan Kerajaan Tonga.

Ibu adalah perempuan pertama asal Papua yang menjadi duta besar Indonesia untuk negara sahabat. Bagaimana Ibu memandang prestasi tersebut?

Tentunya atas penunjukkan ini saya merasa bahagia dan bersyukur. Saya juga bangga bahwa bisa mencapai posisi ini, sebuah posisi yang menjadi impian bagi banyak diplomat. Mencapai posisi puncak dalam karier diplomat ini merupakan suatu kehormatan untuk saya.

BPK Dorong Pegawai Perempuan? Berikut Ini Penjelasannya

Dengan latar belakang berasal dari Papua dan seorang perempuan, bagaimana Ibu menghadapi tantangan tersebut hingga mencapai posisi karier saat ini?

Yang jelas, tantangan dan kendala itu adalah stereotip atau pandangan umum terhadap orang asli Papua. Itu tantangan pertama. Kemudian, yang kedua adalah waktu untuk bersama dengan keluarga. Karena sebagai diplomat itu kerjanya hampir 24 jam. Tentu itu tantangan untuk kami juga.

Untuk menghadapinya, kita harus menunjukkan bahwa seseorang itu tidak dinilai berdasarkan penampilan luarnya saja atau berdasarkan kondisi sosial ekonomi daerah asalnya. Saya selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik, bekerja sesuai aturan, dan menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin.

Terkait waktu bersama keluarga, saya mencoba menyeimbangkan dengan meluangkan waktu cuti untuk jalan-jalan bersama keluarga. Dalam penempatan saya di Belgia dan Kanada, kami menyempatkan untuk roadtrip ke beberapa negara tetangga. Kami juga berupaya pada akhir pekan untuk bisa berkumpul bersama keluarga atau di hari libur lainnya.

Siapa tokoh atau orang yang berperan dalam keberhasilan Ibu saat ini?

Pihak yang sangat berperan mendukung saya adalah keluarga, secara khusus yaitu orang tua saya. Walaupun saya dibesarkan dalam keluarga Ondoafi (ketua adat), saya adalah anak Ondoafi, itu sangat kuat dengan adat istiadat dan budaya patriarki. Akan tetapi, bapak saya memandang bahwa pendidikan sangat penting bagi masyarakat. Beliau juga sangat mendorong masyarakat dan kami anak-anaknya untuk terus belajar menimba ilmu.

Beliau menanamkan kerja keras sejak dini. Saya rasa ini menjadi dorongan untuk terus bekerja dan berusaha sebaik mungkin. Setelah saya berkeluarga, dukungan suami dan anak-anak juga memberi semangat baru untuk saya.

Melihat kondisi perempuan Indonesia saat ini, apakah menurut Ibu semangat Kartini sudah terwujud dengan baik di Tanah Air kita?

Saya rasa semangat Kartini itu sudah cukup terasa di Indonesia. Semangat Kartini itu memberdayakan perempuan. Harapan bahwa perempuan bisa mendapatkan kesempatan yang setara dengan laki-laki dan saya rasa kondisi saat ini sudah cukup baik.

Tentu masih banyak pekerjaan rumah kita untuk memastikan bahwa semangat dan impian Kartini dapat terwujud. Mengenai persamaan pendidikan perempuan harus diperlakukan setara dan mendapatkan hak yang sama itu masih perlu terus diperjuangkan.

Isma Yatun, “Kartini” Pertama yang Menjabat Ketua BPK

Apa masalah terbesar perempuan Indonesia yang dihadapi saat ini?

Seperti kita lihat, walaupun zaman sudah semakin modern, banyak perubahan, dan perempuan menduduki posisi-posisi strategis, namun tidak kita pungkiri dalam berbagai aspek kehidupan sosial masih banyak perempuan mengalami ketidakadilan gender. Perempuan sering tidak diuntungkan jika dibandingkan dengan laki-laki. Kalau menurut saya, solusinya yakni kita perlu berkomunikasi. Komunikasi dengan berbagai pihak dan seluruh komponen bangsa.

Apa harapan Ibu terhadap perempuan Indonesia pada masa yang akan datang?

Semoga perempuan Indonesia dapat terus maju, berkembang, berdaya, dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Berkaca dari Selandia Baru, di mana saya saat ini bertugas, negara ini banyak memberikan kesempatan luas kepada perempuan dan keluarga.

Kebijakan-kebijakan dikeluarkan dengan tetap mengetengahkan perlindungan terhadap perempuan. Karena sistem tersebut sudah berjalan baik di sini sehingga dapat kita lihat bahwa Selandia Baru cukup maju dalam kepemimpinan perempuannya. Perempuan berdaya dalam institusi negara seperti gubernur jenderal, perdana menteri, anggota parlemen, menteri-menteri, dan jabatan tinggi lainnya. Saya juga berharap perempuan Indonesia dapat terus percaya diri dan menjadi yang terbaik serta bangga dan tetap menjaga budaya Indonesia.

Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk

Apa pesan Ibu untuk perempuan-perempuan di Indonesia?

Pesan saya kepada para perempuan, giatlah belajar, gapailah cita-cita, ukir prestasi, dan tetap jaga semangat juang yang tinggi untuk meraihnya. Yang membatasi dirimu hanyalah dirimu, bukan orang lain. Tetap ingat untuk tetap baik dan rendah hati.

30/06/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Realisasi Penerimaan dan Belanja APBN 2021 Sama-Sama Lebihi Target

by Admin 1 29/06/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2021. Berdasarkan LKPP audited, realisasi pendapatan dan belanja negara sama-sama melebihi target yang ditetapkan.

“Realisasi belanja pemerintah pusat yang melebihi anggaran disebabkan oleh realisasi belanja barang sebesar 146 persen dari anggaran, realisasi belanja subsidi sebesar 138 persen dari anggaran, dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar 108 persen dari anggaran. Pelampauan atas belanja tersebut dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan.”

Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan, realisasi pendapatan negara dan hibah senilai Rp2.011,34 triliun. “Jumlah itu mencapai 115 persen dari target anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam UU APBN tahun 2021 yang sebesar Rp1.743,64 triliun,” kata Ketua BPK saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2021 kepada DPR RI pada pertengahan Juni.

Realisasi pendapatan dan hibah tersebut diperoleh dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.547,84 triliun atau 107 persen dari target Rp1.444,54 triliun. Kemudian, diperoleh dari realisasi penerimaan negara bukan pajak senilai Rp458,49 triliun atau 154 persen dari target senilai Rp298,20 triliun. Lalu realisasi penerimaan hibah sebesar Rp5,01 triliun, atau 555 persen dari target senilai Rp0,9 triliun.

Adapun dari sisi belanja, kata Ketua BPK, pemerintah melaporkan realisasi belanja negara tahun 2021 sebesar Rp2.786,41 triliun atau 101,32 persen dari anggaran belanja yang ditetapkan dalam UU APBN tahun 2021 senilai Rp2.750,03 triliun. Realisasi belanja negara tersebut terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.000,70 triliun atau 102 persen dari anggaran belanja yang ditetapkan. Kemudian, realisasi transfer ke daerah sebesar Rp713,85 triliun (98,67 persen dari target) dan realisasi dana desa sebesar Rp71,85 triliun atau 99,80 persen dari anggaran yang ditetapkan.

“Realisasi belanja pemerintah pusat yang melebihi anggaran disebabkan oleh realisasi belanja barang sebesar 146 persen dari anggaran, realisasi belanja subsidi sebesar 138 persen dari anggaran, dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar 108 persen dari anggaran. Pelampauan atas belanja tersebut dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan,” kata Ketua BPK.

Meski Pandemi, Tapi Kualitas LKPP Terus Meningkat

Dengan realisasi pendapatan negara dan hibah serta realisasi belanja negara tersebut, maka realisasi defisit anggaran tahun 2021 senilai Rp775,06 triliun. Jumlah itu sebesar 77 persen dari target yang ditetapkan dalam UU APBN Tahun 2021.

Adapun terkait opini LKPP, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini WTP atas LKPP tahun 2021 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 83 laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara tahun 2021 yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP tahun 2021.

29/06/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Wow, Pemerintah Mampu Tekan Defisit APBN

by Admin 1 28/06/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pemerintah berhasil menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Defisit APBN yang terpaksa diperlebar sejak 2020 sebagai respons atas pandemi Covid-19, mampu ditekan hingga ke level 4,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Realisasi defisit anggaran tersebut mencapai 4,57 persen dari PDB atau lebih rendah dari target defisit anggaran dalam UU APBN TA 2021, yakni 5,70 persen dari PDB.”

Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan, defisit anggaran tahun 2021 sebesar Rp775,06 triliun atau 77 persen dari target yang ditetapkan dalam UU APBN tahun 2021. Hal itu disampaikannya pada saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2021 kepada DPR RI pada pertengahan Juni lalu.

“Realisasi defisit anggaran tersebut mencapai 4,57 persen dari PDB atau lebih rendah dari target defisit anggaran dalam UU APBN TA 2021, yakni 5,70 persen dari PDB,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK menyampaikan, realisasi defisit anggaran tahun 2021 juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran tahun 2020. Pada 2020 atau pada tahun pertama pandemi Covid-19, defisit anggaran tercatat mencapai 6,14 persen dari PDB. Jika dinominalkan, angka defisit anggaran 2020 mencapai Rp947,7 triliun.

Defisit anggaran 2021 sebesar Rp775,06 triliun diperoleh dari realisasi pendapatan dan hibah yang sebesar Rp2.011,34 triliun. Sementara belanja negara tahun 2021 sebesar Rp2.786,41 triliun.

Ini 6 Permasalahan LKPP Terkait Penanganan Covid-19

Terkait pembiayaan tahun 2021, pemerintah melaporkan realisasi pembiayaan senilai Rp871,72 triliun atau 87 persen dari anggaran pembiayaan yang ditetapkan. Realisasi tersebut terdiri atas realisasi pembiayaan dalam negeri senilai Rp881,62 triliun dan realisasi pembiayaan luar negeri senilai minus Rp9,91 triliun.

28/06/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Pemeriksaan BPK (Ilustrasi)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Lebih Dekat dengan LFAR

by Admin 1 27/06/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Penggunaan long form audit report (LFAR) terus berkembang dari masa ke masa. Sebagai alat untuk memperkuat tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi, LFAR hadir untuk menjawab tantangan dalam penyajian laporan pemeriksaan. LFAR pun kini terus dipelajari oleh insan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diterapkan dalam sejumlah pemeriksaan.

Pemeriksa di Auditorat Utama Investigasi BPK, Dwi Amalia Sari berbagi pengetahuan terkait LFAR dalam webinar yang digelar oleh Komunitas Litbang Live, beberapa waktu lalu. Dwi menyampaikan, LFAR hadir karena dibutuhkan oleh banyak pihak.

“Kalau hanya di permukaan saja dikhawatirkan hasilnya menjadi tidak mendalam.”

Pihak pertama yang membutuhkan LFAR, ujar Dwi, adalah stakeholders. Dwi mengatakan, LFAR diperlukan apabila stakeholders ingin mengetahui informasi yang lebih banyak, lebih informatif, dan lebih detail dari suatu proses pemeriksaan.

Kemudian, ujarnya, pemilik modal atau investor kerap membutuhkan laporan berbentuk LFAR. “Laporan pemeriksaan sangat dibutuhkan untuk penentuan keputusan. Sehingga, dia (investor) butuh laporan audit LFAR,” ujarnya.

Entitas organisasi juga membutuhkan LFAR untuk meningkatkan kredibilitas mereka sendiri. Dwi mencontohkan, entitas A menyajikan LFAR sehingga orang yang melihat perusahaan itu akan lebih percaya. Dengan adanya kepercayaan, diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk perusahaan seperti menarik investasi yang lebih besar.

Pihak pekerja juga bisa membutuhkan LFAR. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam praktik di dunia perbankan. Dwi menjelaskan, proses bisnis di sektor perbankan sangat rigid. Biasanya, perbankan memberikan tanggung jawab dalam unit yang berbeda untuk masing-masing aset. Dengan organisasi yang rigid tersebut, maka akan terlihat unit yang memiliki kinerja tinggi dan rendah. Hal itu kemudian akan menentukan bonus dan lain-lain.

“Maka pekerja juga membutuhkan LFAR untuk menentukan hal itu,” ungkap Dwi.

Dwi menyampaikan, LFAR diperlukan karena laporan dalam bentuk pendek atau short form biasanya hanya memuat tiga paragraf kesimpulan dan tidak ada keterangan mendetail. Dalam praktik yang jamak terjadi, paragraf itu akan menyatakan bahwa pemeriksaan sudah dilaksanakan sesuai standar, kemudian ada hal yang mungkin mendapatkan perhatian atau proses yang sudah dilakukan. Yang terakhir, adalah opini.

Sekilas IHPS Semester II Tahun 2021

Dwi menekankan, LFAR bukan laporan dari opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP DPP). Dia menyampaikan, dalam pemeriksaan dengan opini WTP DPP, paragraf penjelas memberikan informasi tambahan yang walaupun tidak mengubah kewajaran penyajian tapi berdampak material. WTP DPP pun tidak sama dengan opini WTP.

Sementara itu, opini WTP dengan format LFAR maupun opini WTP dengan format short form adalah laporan yang sama. Perbedaannya, WTP short form biasanya hanya memuat tiga paragraf kesimpulan sedangkan WTP LFAR bisa memuat informasi tambahan yang perlu disampaikan pemeriksa.

Dwi mengatakan, terdapat empat jenis LFAR yakni basic, binary, graduated, dan risk mapping. Menurut Dwi, pemeriksaan terintegrasi atau integrated audit adalah satu bentuk LFAR dalam level basic. Integrated audit, artinya terdapat pemeriksaan laporan keuangan yang dilengkapi pemeriksaan kinerja dan/atau pemeriksaan kepatuhan dalam satu opini.

Kemudian, LFAR binary bisa diterapkan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Dia mencontohkan, LFAR binary dapat digunakan apabila ada koreksi dalam laporan keuangan tersebut.

LFAR dan Peran Profesi Akuntan Sektor Publik dalam Penguatan Fungsi Pemeriksaan Keuangan Negara

Selain itu, terdapat jenis LFAR graduated. Jenis laporan ini dapat digunakan apabila industri atau organisasi yang diperiksa sedang ikut dalam sertifikasi atau penilaian maturitas tertentu.

Kemudian, LFAR jenis risk mapping. Dwi mengatakan, jenis LFAR ini tergolong paling canggih. Hal ini pun baru bisa dilakukan apabila kita melaksanakan pemeriksaan secara komprehensif atau comprehensive audit. Artinya, dilaksanakan pemeriksaan dari level pembuat kebijakan, manajemen, hingga operasional.

Kemudian, kapan kita perlu menyusun LFAR? Dwi mengingatkan, penyusunan LFAR juga perlu menyesuaikan kebutuhan pemeriksaan. Hal ini mengingat LFAR perlu dukungan sumber daya yang memadai. “Kalau hanya di permukaan saja dikhawatirkan hasilnya menjadi tidak mendalam,” ujar Dwi.

27/06/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Dorong Pegawai Perempuan? Berikut Ini Penjelasannya

by Admin 1 24/06/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan kesempatan yang sama baik perempuan maupun laki-laki untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dengan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sejalan dengan pelaksanaan sistem merit, kesempatan itu diberikan bagi mereka yang memenuhi kriteria, kualifikasi, dan kompetensi yang diperlukan BPK.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Dadang Ahmad Rifa’i mengatakan, berdasarkan pembagian jenis kelamin, persentase jumlah pegawai wanita yaitu sebesar 39,57 persen dari seluruh pegawai BPK. Jika dilihat dari data perkembangan jumlah pegawai selama tiga tahun berturut-turut, proporsi jumlah pegawai wanita dari seluruh pegawai BPK terus mengalami peningkatan, yaitu pada 2020 sebesar 38,05 persen, kemudian pada 2021 sebesar 38,25 persen, dan pada 2022 sebesar 39,57 persen.

Dadang Ahmad Rifai

“Secara umum, pegawai wanita di BPK menunjukkan kinerja yang baik, setara dengan kinerja pegawai pria,” ungkap Dadang kepada Warta Pemeriksa.

Hal ini dapat dilihat antara lain dari distribusi pegawai wanita yang menduduki berbagai jabatan yang ada di BPK, terutama di jabatan fungsional. Peran pegawai wanita yang setara dengan pria ini merupakan pengejawantahan penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM di BPK sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU ASN mengamanatkan bahwa manajemen ASN harus didasarkan pada sistem merit.

“Oleh karena itu, kita perlu terus mendorong pegawai wanita di BPK untuk menduduki jabatan-jabatan manajerial yang lebih tinggi (sebagai pengambil kebijakan), tentunya melalui seleksi kompetitif berbasis sistem merit sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.”

Ini merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan oleh kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Hal itu tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Dari pengalaman pelaksanaan rekrutmen pegawai beberapa tahun terakhir, BPK merupakan salah satu instansi pemerintah dengan peminat terbanyak. Tahun ini, dari 1.306 orang yang diangkat CPNS, sebesar 46,86 persen atau sebanyak 612 orang adalah wanita. Dengan tambahan pegawai ini, proporsi pegawai wanita di BPK per Mei 2022 menjadi hampir 40 persen.

“Jumlah yang luar biasa besar sebagai bagian dari human capital BPK yang perlu dikembangkan potensi, kompetensi, dan kinerjanya sehingga dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi BPK,” ujar Dadang.

Dalam Statistik Politik 2021 dari Badan Pusat Statistik (BPS), peran dan keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi pengambilan kebijakan dalam pemerintahan masih cenderung rendah. Selama periode 2016-2020, persentase ASN perempuan terus mengalami peningkatan dan jumlahnya mulai melebihi pegawai laki-laki.

Meski begitu, peningkatan tersebut tidak langsung diikuti dengan meningkatnya persentase perempuan yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan. Pada 2020, persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon I (jabatan pimpinan tinggi/JPT madya) yaitu sebesar 16,58 persen dan eselon II (JPT Pratama) sebesar 13,76 persen.

ECC BPK Sediakan Penanganan Khusus Pegawai

Untuk BPK, persentase pegawai wanita yang menduduki jabatan struktural di BPK (JPT, jabatan administrator, dan jabatan pengawas) yaitu sebesar 24,19 persen dari jumlah pejabat yang ada. Saat ini tidak ada pegawai wanita yang menduduki jabatan struktural eselon I (JPT madya) dan hanya sebesar 12,94 persen pegawai wanita yang menduduki jabatan struktural eselon II (JPT pratama).

“Oleh karena itu, kita perlu terus mendorong pegawai wanita di BPK untuk menduduki jabatan-jabatan manajerial yang lebih tinggi (sebagai pengambil kebijakan), tentunya melalui seleksi kompetitif berbasis sistem merit sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja,” ujarnya.

24/06/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • Selamat! Ini Dia Pemenang Kuis WartaBPK.Go!
  • Sampaikan Hasil Pemeriksaan, BPK Rekomendasikan IMO Perkuat Manajemen Aset dan Anggaran
  • Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah: Momentum Efisiensi dan Arah Baru Kebijakan?
  • Membangun BPK dengan Langkah “SUPER”
  • Bangun Budaya Kerja Tanpa Perundungan
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • Selamat! Ini Dia Pemenang Kuis WartaBPK.Go!

    10/07/2025
  • Sampaikan Hasil Pemeriksaan, BPK Rekomendasikan IMO Perkuat Manajemen...

    10/07/2025
  • Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah: Momentum Efisiensi dan...

    09/07/2025
  • Membangun BPK dengan Langkah “SUPER”

    08/07/2025
  • Bangun Budaya Kerja Tanpa Perundungan

    07/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id