WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Wednesday, 9 July 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Author

Admin 1

BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Ketua BPK Ajak SAI20 Perkuat Kerja Sama dengan Parlemen

by Admin 1 30/08/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengajak Supreme Audit Institutions (SAI) 20 atau lembaga pemeriksa negara anggota G20 untuk memperkuat kerja sama. Khususnya dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan.

“SAI20 bertujuan untuk memperkuat sinergi antara SAI20 dan komunitas G20, termasuk Parliament 20. Kehadiran Ketua DPR RI sebagai Ketua Parliament 20 hari ini menunjukkan aksi kolaboratif menghadapi tantangan yang berkembang pesat. Dengan semangat ‘Recover Together, Recover Stronger’, kami berharap KTT ini akan menjadi tonggak penting bagi komunitas SAI20 untuk berkontribusi lebih signifikan kepada komunitas global.”

Ketua BPK mengatakan, kerja sama dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20. Ajakan tersebut disampaikan Ketua BPK pada hari kedua SAI20 Summit atau KTT SAI20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/82022), yang turut dihadiri Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam pidatonya, Ketua BPK menyampaikan bahwa peran parlemen sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan belanja negara.

“Parliament20 (P20) memiliki peran penting dalam komunitas G20. P20 dan SAI20 pun memiliki kepentingan yang sama dan dapat memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan mencapai Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, SAI20 perlu bekerja sama dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan independen guna memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20,” kata Ketua BPK dalam pidatonya. Seperti diketahui, P20 merupakan engagement group dari parlemen negara-negara G20. 

Ketua BPK mengatakan, seiring sudah meredanya pandemi Covid-19, pemerintah di seluruh negara harus lebih fokus kepada pemulihan ekonomi dan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.  SAI dapat berkontribusi secara signifikan dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan pencapaian target SDGs yang menjadi dua isu prioritas KTT SAI20 saat ini.

Wakil Presiden Dijadwalkan Buka KTT SAI20

“Pembentukan SAI20 merupakan langkah awal untuk memperluas nilai dan manfaat SAI untuk mendukung G20. Melalui komunike, SAI20 menunjukkan peran, komitmen, dan rekomendasinya dalam memastikan efektivitas program dan kebijakan G20, terutama dalam dua isu prioritas SAI20,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK menambahkan, SAI20 mendorong pemerintah di G20 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mencapai Agenda 2030. Antara lain, mempromosikan transisi energi terbarukan dan ekonomi yang lebih hijau, serta memastikan transformasi digital.

“SAI20 bertujuan untuk memperkuat sinergi antara SAI20 dan komunitas G20, termasuk Parliament 20. Kehadiran Ketua DPR RI sebagai Ketua Parliament 20 hari ini menunjukkan aksi kolaboratif menghadapi tantangan yang berkembang pesat. Dengan semangat ‘Recover Together, Recover Stronger’, kami berharap KTT ini akan menjadi tonggak penting bagi komunitas SAI20 untuk berkontribusi lebih signifikan kepada komunitas global,” kata Ketua BPK.

BPK Siap Gelar KTT SAI20 di Nusa Dua

KTT SAI20 berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022. Pada hari pertama, KTT SAI20 mengadopsi rules of procedures (RoP) atau aturan prosedur SAI20 sebagai pengaturan operasional tata kelola internal. Adapun agenda utama hari kedua adalah pembahasan dan pengesahan komunike atau pernyataan bersama sebagai output konkret SAI20 untuk disampaikan kepada komunitas G20. Komunike SAI20 berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

30/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Begini Wapres Melihat Peran BPK pada Masa Darurat

by Admin 1 29/08/2022
written by Admin 1

NUSA DUA, WARTA PEMERIKSA — Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah sangat mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terus mengawal pemerintah dalam melewati masa darurat akibat pandemi Covid-19. Berkat peran BPK, pemerintah bisa menghadapi masa darurat tersebut dengan tetap menjaga akuntabilitas keuangan negara.

Hal tersebut disampaikan Wapres dalam pidato kuncinya saat menghadiri secara langsung Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) Summit di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8/2022).

“SAI memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu bagi pemerintah untuk menjaga disiplin dalam pengelolaan anggaran keuangan negara di saat menghadapi ragam tekanan berat dan situasi genting.”

Wapres mengatakan, berbagai krisis yang bertubi-tubi mengharuskan semua negara untuk mengambil langkah yang tidak biasa dan segera. Untuk merespons kondisi tersebut, anggaran publik harus direalokasikan untuk menangani dampak prioritas yang bersifat memaksa.

“Pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi BPK RI sebagai pengawal pemerintah dalam melewati masa darurat yang membutuhkan kesigapan dan fleksibilitas, seraya tetap menjaga akuntabilitas dan legalitas tata kelola keuangan negara,” kata Wapres.

Wapres menegaskan, dalam proses pemulihan dari dampak pandemi Covid-19, pemerintah membutuhkan dukungan dari lembaga audit. Tujuannya untuk memastikan program-program sentral pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana di jalur yang tepat, yaitu program reformasi sistem perlindungan sosial, sistem kesehatan nasional dan sistem ketahanan bencana, serta industri, pariwisata,  dan investasi menuju ekonomi hijau.

Ini Salah Satu Fungsi Global SAI20 Menurut BPK

Wapres menambahkan, krisis juga telah mengamplifikasi risiko terhadap pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDGs) dengan melebarnya disparitas kesejahteraan. “Sebagai mitra strategis pemerintah, lembaga audit turut memastikan peralihan fokus anggaran dan sumber daya untuk menangani dampak krisis, tidak menyebabkan pencapaian agenda-agenda besar pemerintah, termasuk SDGs, mengalami kemandekan apalagi kemunduran,” ujar Wapres.

Wapres menekankan, dunia saat ini tengah menghadapi ketidakpastian dan perubahan dalam skala besar, kesulitan melakukan prediksi secara akurat, dan kerumitan tantangan akibat berbagai faktor yang saling berkaitan beserta mata rantai akibatnya. Meskipun tidak mudah, kondisi-kondisi tersebut telah memberikan pelajaran bagi semua pihak, termasuk SAI.

Menurut Wapres, hal tersebut dapat menjadi momentum untuk berbenah secara komprehensif, membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta adaptif, dan di saat bersamaan tetap akuntabel dan berintegritas. Dengan begitu, lebih siap dalam menghadapi ancaman dan tantangan pada masa depan.

“SAI memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu bagi pemerintah untuk menjaga disiplin dalam pengelolaan anggaran keuangan negara di saat menghadapi ragam tekanan berat dan situasi genting,” kata Wapres.

SAI20 Ajak Anggotanya Kawal Akuntabilitas Pascapandemi

Oleh karena itu, Wapres mengapresiasi inisiatif pembentukan SAI20 oleh BPK dalam kerangka Presidensi G20 Indonesia. Wapres meyakini, SAI20 akan memberikan nilai tambah bagi komunitas global dengan membangun tata kelola yang lebih tangguh dan mendorong kolaborasi yang lebih efektif antara SAI dengan pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

KTT SAI20 berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022. KTT SAI20 mengagendakan pengesahan rules of procedures (RoP) dan kesepakatan komunike SAI20. Selain itu, KTT SAI20 mendiskusikan isu-isu global dan nasional antara lain terkait transisi energi dan transformasi digital.

29/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Hadiri SAI20, Wapres Harapkan Tiga Hal Ini

by Admin 1 29/08/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin membuka secara langsung Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) Summit atau konferensi tingkat tinggi badan pemeriksa G20, di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8/2022). Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan apresiasinya atas inisiatif pembentukan SAI20 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kerangka Presidensi G20 Indonesia.

Wapres meyakini pembentukan SAI20 akan memberikan nilai tambah bagi komunitas global dengan membangun tata kelola yang lebih tangguh. “Selain itu, dapat mendorong kolaborasi yang lebih efektif antara SAI dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Wapres saat menyampaikan pidato kunci dalam pembukaan KTT SAI20.

“Saya berharap, komunike yang akan dihasilkan dari KTT ini mencakup ketiga hal tersebut, selain kerja sama peningkatan kapasitas SAI. Komunike ini nantinya juga dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyiapan deklarasi Pemimpin G20 di Bali pada November 2022 yang akan datang.”

Berbicara di hadapan pimpinan BPK dan pimpinan 12 badan pemeriksa anggota G20, Wapres pun menyatakan bahwa SAI20 akan menjadi salah satu warisan dari Presidensi G20 Indonesia. “Pembentukan SAI20 akan menjadi salah satu warisan dari Presidensi G20 Indonesia. Oleh karena itu, terdapat tiga hal yang saya harapkan dari KTT SAI20,” kata Wapres.

Hal pertama, Wapres berharap SAI20 menyampaikan perspektif audit yang independen dalam rangka membantu pemerintah merumuskan kebijakan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan, pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), dan kesiapan menghadapi krisis di masa depan.

Kedua, SAI diharapkan dapat merumuskan peran dalam mendukung masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengatasi aneka tantangan global, khususnya terkait isu utama Presidensi G20 Indonesia.

SAI20 Ajak Anggotanya Kawal Akuntabilitas Pascapandemi

Wapres juga berharap KTT SAI20 dijadikan sebagai jembatan penghubung pemikiran para auditor mancanegara yang memiliki mandat dan pengalaman berbeda dalam merespons krisis, sehingga dapat memberikan kekayaan perspektif dan gagasan. Wapres menilai, pengalaman krisis di masa lampau telah mencatat peran krusial para auditor bagi pemimpin negara dalam mengambil keputusan di masa-masa sulit akibat krisis.

“Saya berharap, komunike yang akan dihasilkan dari KTT ini mencakup ketiga hal tersebut, selain kerja sama peningkatan kapasitas SAI. Komunike ini nantinya juga dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyiapan deklarasi Pemimpin G20 di Bali pada November 2022 yang akan datang,” kata Wapres.

Ketua BPK Isma Yatun dalam pidato pembukaan menyampaikan bahwa kehadiran Wakil Presiden RI dalam KTT SAI20 merupakan sebuah kehormatan bagi SAI20 yang menunjukkan sebuah kolaborasi nyata untuk mengawal ekosistem akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Pembentukan SAI20 oleh BPK

“SAI20 berupaya melakukan kolaborasi efektif di kalangan lembaga pemeriksa negara dan dengan pemerintah dalam komunitas G20 untuk memastikan pelaksanaan komitmen, peran, dan rekomendasi SAI,” jelas Isma Yatun.

KTT SAI20 berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022. KTT SAI20 mengagendakan pengesahan rules of procedures (RoP) dan kesepakatan komunike SAI20. Selain itu, KTT SAI20 mendiskusikan isu-isu global dan nasional antara lain terkait transisi energi dan transformasi digital.

29/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Ketua BPK: KTT SAI20 Peristiwa Bersejarah

by Admin 1 29/08/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Penyelenggaraan Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) Summit atau konferensi tingkat tinggi (KTT) lembaga pemeriksa negara G20 resmi dibuka pada Senin (29/8/2022), di Nusa Dua, Bali. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun dalam pidato pembukaan menyampaikan, KTT SAI20 merupakan peristiwa bersejarah, karena untuk pertama kalinya terbentuk engagement group lembaga pemeriksa negara di G20.

KTT SAI20 dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ketua BPK mewakili seluruh anggota SAI20 menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Wapres atas kesediaannya untuk menyampaikan pidato utama pada KTT SAI20.

“Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota SAI20 atas segenap masukan, kontribusi, dan partisipasi di berbagai tingkat pertemuan selama proses pembentukan SAI20 serta dalam seluruh capaian hasilnya.”

Ketua BPK juga memberikan sambutan hangat kepada para delegasi yang hadir. KTT SAI20 diadakan secara hibrida dan diikuti 12 SAI dari negara anggota G20. Delegasi dari delapan negara hadir secara fisik, sedangkan sisanya mengikuti secara virtual.

“Merupakan sebuah kehormatan tersendiri bagi kami untuk menyambut bapak dan ibu delegasi di Indonesia, sekaligus menghadiri peristiwa bersejarah KTT SAI20, yang pertama kalinya diselenggarakan sebagai pengukuhan terbentuknya SAI20 menjadi engagement group di G20,” kata Ketua BPK dalam sambutannya.

Ketua BPK menegaskan, SAI dari negara-negara G20 bertekad untuk turut andil dalam G20 melalui perannya sebagai lembaga pemeriksa negara. Terutama berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas tata kelola sektor publik.

Berkumpul di Labuan Bajo, Ini yang Dibahas SAI20-SOM

Seiring upaya dunia untuk pulih dari pandemi Covid-19, kata Ketua BPK, seluruh dunia dihadapkan pada berbagai tantangan. Termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

“Meski kepemimpinan Indonesia sebagai Presidensi G20 dijabat pada masa-masa sulit, namun tetap bertujuan memastikan agar kita semua dapat sintas dalam menghadapi berbagai tantangan, serta pulih bersama dan menjadi semakin kuat,” ujar Ketua BPK.

Ketua BPK dalam kesempatan tersebut juga menceritakan secara ringkas proses terbentuknya SAI20. Dijelaskan, sejak dimulainya proses peralihan tampuk kepemimpinan G20 tahun lalu, BPK telah menyelenggarakan serangkaian pertemuan untuk mempersiapkan pembentukan SAI20 sebagai engagement group di G20.

Wakil Presiden Dijadwalkan Buka KTT SAI20

Selain itu, SAI20 juga telah membahas dua keluaran utama dari SAI20, yakni aturan tata cara atau rules of procedure (RoP) serta komunike (pernyataan bersama) SAI20 terkait percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan bagi tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

“Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota SAI20 atas segenap masukan, kontribusi, dan partisipasi di berbagai tingkat pertemuan selama proses pembentukan SAI20 serta dalam seluruh capaian hasilnya,” kata Ketua BPK.

KTT SAI20 berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022. KTT SAI20 mengagendakan pengesahan RoP dan kesepakatan komunike SAI20. Selain itu, KTT SAI20 mendiskusikan isu-isu global dan nasional antara lain terkait transisi energi dan transformasi digital.

29/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

KTT SAI20 Bahas 2 Isu Prioritas, Apa Saja?

by Admin 1 28/08/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Perhelatan Supreme Audit Institutions 20 (SAI20 Summit) yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022, akan membahas dua isu prioritas. Kedua isu tersebut adalah percepatan pemulihan ekonomi dan mendukung pencapaian “Sustainable Development Goals” (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Terkait isu pemulihan ekonomi, SAI20 akan membahas tentang bagaimana kebijakan yang diambil pemerintah di negara-negara G20 dalam memitigasi dampak pandemi Covid-19. Para lembaga pemeriksa akan saling menyampaikan masukan terkait hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk berkontribusi dalam pemulihan ekonomi.

Bernardus Dwita Pradana

“SAI20 ingin membantu percepatan pemulihan ekonomi dan implementasi SDGs. Ini yang jadi prioritas kita dan yang akan dibahas dalam SAI20 untuk kemudian dimasukkan ke dalam komunike.”

Sedangkan mengenai isu SDGs, KTT SAI20 akan menggarisbawahi mengenai terhambatnya upaya pencapaian target SDGs. Seperti diketahui, pandemi Covid-19 memaksa negara-negara untuk mengerahkan dan memfokuskan seluruh kemampuannya untuk menangani penyebaran virus dan memulihkan perekonomian.

Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Revbang PKN) Bernardus Dwita Pradana mengatakan, isu yang diangkat SAI20 memang selaras dengan isu yang diusung Presidensi G20 Indonesia. “SAI20 ingin membantu percepatan pemulihan ekonomi dan implementasi SDGs. Ini yang jadi prioritas kita dan yang akan dibahas dalam SAI20 untuk kemudian dimasukkan ke dalam komunike,” kata Dwita dalam ‘Media Briefing” SAI20 Summit, di Nusa Dua, Bali, Minggu (28/8/2022).

Berkumpul di Labuan Bajo, Ini yang Dibahas SAI20-SOM

BPK dan SAI dari negara-negara G20 sebelumnya sudah menyusun draf komunike dalam kegiatan SAI20 Senior Officials Meeting (SOM) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 20-21 Juni 2022. Selain draf komunike, SAI20 juga sudah menyusun Rules of Procedures (RoP). Draf RoP serta draf komunike akan didiskusikan di KTT untuk mencapai kesepakatan.

SAI20 merupakan engagement group yang diinisiasi oleh BPK untuk memperkokoh Presidensi G20 Indonesia. Dwita mengatakan, ada dua tujuan utama dari pembentukan SAI20.

“Kedua tujuan itu adalah SAI20 ingin mendorong transparansi, akuntabilitas, dan good governance di negara-negara G20. Kemudian, membangun kemitraan global dengan para pemangku kepentingan di dalam ekosistem dan komunitas G20,” katanya. 

28/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Wakil Presiden Dijadwalkan Buka KTT SAI20

by Admin 1 28/08/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin dijadwalkan membuka secara langsung perhelatan Supreme Audit Institutions 20 (SAI20 Summit ) di Nusa Dua, Bali. Konferensi tingkat tinggi (KTT) lembaga pemeriksa negara-negara G20 tersebut bakal digelar selama dua hari, yaitu pada 29-30 Agustus 2022.

Selain Wakil Presiden, SAI20 Summit akan dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah menteri. Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif mengatakan, Wakil Presiden akan memberikan pidato kunci pada pembukaan SAI20 Summit.

“Sesi sharing sessions ini sifatnya terbuka. Para menteri akan mempresentasikan mengenai isu-isu yang disampaikan dalam konteks di Indonesia dan di lingkup global.”

“Pada hari pertama SAI20 Summit, akan ada keynote speech oleh bapak Wapres mewakili pemerintah, kaitannya dengan Presidensi G20 Indonesia,” kata Bahtiar dalam acara “Media Briefing” di Nusa Dua, Bali, Minggu (28/8/2022).

Bahtiar menjelaskan, KTT SAI20 rencananya juga akan dihadiri Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman menjelaskan, Ketua DPR akan memberikan keynote speech sebagai Chair of Parliament 20. Lalu, para menteri hadir sebagai pembicara dalam sesi sharing session. 

Menteri ESDM Arifin Tasrif akan membahas mengenai ekonomi hijau dan transformasi energi. Sedangkan Menkominfo Johnny G Plate mengulas soal transformasi digital.

Ini Salah Satu Fungsi Global SAI20 Menurut BPK

“Sesi sharing sessions ini sifatnya terbuka. Para menteri akan mempresentasikan mengenai isu-isu yang disampaikan dalam konteks di Indonesia dan di lingkup global,” kata Yudi.

SAI20 merupakan engagement group yang diinisiasi oleh BPK untuk memperkokoh Presidensi G20 Indonesia. SAI20 mengusung dua isu prioritas utama, yaitu mengakselerasi pemulihan ekonomi serta mendukung percepatan implementasi SDGs.

28/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi investasi (Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Pemda Belum Dapat Optimalkan Pelayanan Perizinan OSS RBA

by Admin 1 26/08/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mengawal program pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi di daerah. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih ada kendala dalam hal pelayanan perizinan yang dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yaitu Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

Seperti disampaikan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021, pemeriksaan kinerja terkait dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi, dilakukan terhadap dua kementerian/lembaga (K/L). Keduanya, yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pemeriksaan juga menemukan bahwa Kemendagri belum menetapkan SOP pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah.  Permasalahan lain yang ditemukan, pembinaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUKM) dan penanaman modal (PM) belum optimal dalam mendorong kemudahan berusaha di daerah.”

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap 41 pemerintah daerah (pemda). Meliputi satu pemerintah provinsi (pemprov), 21 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 19 pemerintah kota (pemkot). Terkait hasil pemeriksaan di pemerintah daerah, BPK menemukan bahwa pemda belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan perizinan.

Hal ini karena sistem OSS RBA belum terintegrasi dengan aplikasi layanan persyaratan dasar perizinan. Mulai dari aplikasi GISTARU (Geographic Information System Tata Ruang), Sistem Informasi Manajemen-Bangunan Gedung (SIMBG), dan aplikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Akibatnya, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis belum dapat melakukan verifikasi atas pengajuan izin berusaha secara memadai,” demikian disampaikan BPK dalam IHPS II 2021.

Adapun terkait pemeriksaan di Kemendagri, BPK mengungkapkan bahwa kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya, yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021. Hal ini menyebabkan kegiatan percepatan pemberian izin menjadi terhambat terhadap pemda yang belum mendelegasikan kewenangan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Pemeriksaan juga menemukan bahwa Kemendagri belum menetapkan SOP pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah.  Permasalahan lain yang ditemukan, pembinaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUKM) dan penanaman modal (PM) belum optimal dalam mendorong kemudahan berusaha di daerah.

BPKP Usul Implementasi SIPD Bertahap, Mengapa?

Seperti diketahui, perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil, serta industrialisasi. Upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan peringkat kemudahan berusaha dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yaitu OSS RBA.

Sejumlah Rekomendasi BPK Terkait Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi

Menteri Dalam Negeri agar: 

– Menetapkan SOP pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan pada DPMPTSP, SOP pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan SOP di Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III serta pembaharuan SOP fasilitasi rancangan produk hukum daerah dan SOP pembinaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

Kepala Daerah agar:

– Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk berkoordinasi dengan BKPM dan kementerian teknis agar segera mengintegrasikan sistem OSS RBA dengan aplikasi pelayanan perizinan dasar milik kementerian teknis. Sehingga pelayanan perizinan dasar di daerah dapat dilayani sepenuhnya melalui sistem OSS RBA.

– Membentuk dan mengoptimalkan kerja wadah koordinasi penanaman modal daerah yang beranggotakan OPD teknis terkait sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah.

26/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Alasan Sandiaga Uno Apresiasi BPK

by Admin 1 25/08/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan apresiasi terhadap opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya mengapresiasi, ini merupakan kerja kolaboratif seluruh pegawai di lingkungan Kemenparekraf. Dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas sehingga bisa mendapat WTP,” ujar Sandiaga lewat keterangan resmi, seperti dilansir dari Antara, beberapa waktu lalu.

“Ini adalah hasil kerja tim, sehingga kita berhasil mendapat opini WTP, namun pesannya tadi harus ditingkatkan, lantaran masih ada beberapa catatan dan PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan ke depan.”

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meraih opini WTP dari BPK atas kinerja keuangan tahun 2021. Pada tahun ini, tercatat 38 laporan hasil pemeriksaan diserahkan ke BPK. Dengan rincian 35 laporan hasil pemeriksaan dengan predikat WTP dan tiga laporan hasil pemeriksaan dengan predikat wajar dengan pengecualian (WDP).

Menparekraf mengharapkan WTP yang diterima bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang. “Jangan mudah berpuas diri bagi seluruh pegawai di Kemenparekraf,” ucap dia.

Sekretaris Kemenparekraf Ni Wayan Giri Adnyani menjelaskan, WTP yang diperoleh merupakan kali ketujuh didapatkan secara berturut-turut sejak 2015. “Ini adalah hasil kerja tim, sehingga kita berhasil mendapat opini WTP, namun pesannya tadi harus ditingkatkan, lantaran masih ada beberapa catatan dan PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan ke depan,” ungkap dia.

Ini Entitas Signifikan yang Jadi Sorotan AKN III

Ni Wayan mengatakan capaian itu adalah suatu hal yang membanggakan. Karenanya, para pegawai di lingkungan Kemenparekraf diharapkan terus bekerja keras dalam menjaga integritas tata kelola keuangan negara.

“Namun, predikat WTP bukanlah akhir. Ini titik awal kita untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN di tahun-tahun berikutnya,” ucap Ni Wayan.

25/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gedung Kementerian Keuangan/Kemenkeu (Sumber: kemenkeu.go.id)
BeritaBerita TerpopulerEdukasiSLIDER

Seperti Apa Mutasi Pegawai di Lingkungan Kemenkeu?

by Admin 1 24/08/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Pengelolaan mutasi pegawai telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kemudian direvisi menjadi PP Nomor 17 Tahun 2020. Aturan itu kemudian menjadi panduan secara nasional bagi seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Keuangan Rukijo mengatakan, pada dasarnya, pola mutasi di Kemenkeu sama dengan kementerian lain. Sebuah mutasi atau rotasi pegawai didasarkan kepada kebutuhan organisasi. “Hal itu tecermin dari kebutuhan masing-masing unit atau jabatan,” ujar Rukijo kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

“Seperti halnya BPK, Kemenkeu juga merupakan organisasi pemerintahan yang besar dengan kantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor atau unit kerja di daerah. Dalam praktiknya, beberapa jabatan setara pun ada di pusat dan daerah. Contohnya, pejabat eselon II ada di kantor pusat dan ada pula di daerah.”

Dalam penetapan mutasi, beberapa faktor menjadi pertimbangan, antara lain durasi seseorang atau pejabat menempati posisi jabatan tersebut. Apabila dinilai sudah terlalu lama maka perlu dilakukan mutasi agar ada penyegaran.

Mutasi juga dilakukan untuk memastikan pengisian jabatan-jabatan yang kosong dalam suatu unit kerja. Mutasi bisa dilakukan di level pelaksana eselon IV hingga eselon I, termasuk pejabat fungsional.

“Artinya, pada saat beberapa jabatan tadi memerlukan orang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu maka akan dilakukan mutasi untuk diisi dengan orang yang kompeten,” kata Rukijo.

Salah satu alasan mutasi dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM. Setiap pegawai dan pejabat itu harus memiliki pengayaan pengalaman, memiliki kompetensi yang semakin meningkat, memberikan inspirasi, dan mendorong suatu perubahan atau inovasi baru.

Sehingga, dalam rangka untuk mengadakan pengayaan pengalaman dan kompetensi serta untuk mendorong inovasi atau inisiatif baru yang bisa meningkatkan kinerja unit maka perlu dilakukan mutasi. Dalam kebijakan mutasi atau rotasi pegawai telah dibuat pedoman untuk memenuhi kebutuhan organisasi dilakukan secara serentak dua kali dalam setahun.

Namun, ujarnya tidak berarti semua unit harus melakukannya dua kali dalam setahun. “Hal itu tergantung kebutuhannya,” ungkap Rukijo.

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Harus Bermanfaat, Apa Artinya?

Sebelum dilakukan mutasi juga dilakukan pemetaan menyeluruh terhadap kebutuhan jabatan yang perlu diisi. Hal itu juga berlaku untuk unit di pusat maupun vertikal atau di daerah.

Rukijo mengatakan, berdasarkan aturan, mutasi bisa dilakukan minimal dua tahun dan maksimal lima tahun menjabat. Sehingga, apabila seorang pegawai sudah masuk dalam rentang itu bisa dilaksanakan mutasi.

Meski begitu, dia menjelaskan, bukan berarti semua pejabat yang sudah ada dalam rentang waktu itu dimutasi sekaligus. Mutasi dapat dilaksanakan dalam beberapa periode sehingga tidak mengganggu pola kerja dan kesinambungan mekanisme kerja.

“Selain itu, mutasi pegawai juga membutuhkan adaptasi sehingga butuh waktu untuk tune in,” ujarnya.

Secara umum, ujar Rukijo, tidak ada pengecualian terhadap pegawai untuk dimutasi. Akan tetapi, ada beberapa jabatan atau pekerjaan tertentu yang memang tidak bisa ditinggalkan oleh pejabat lama karena masih dalam proses finalisasi atau penyelesaian. Misalnya, terkait menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU).

“Kalau dia sudah menyusun RUU 75 persen, kalau nanti diisi orang baru maka sisanya berpotensi terkendala. Maka pekerjaan itu bisa dituntaskan terlebih dahulu baru kemudian dilaksanakan mutasi,” kata Rukijo.

Ada juga jenis pekerjaan tertentu yang mutasinya tidak bisa dilaksanakan secara serentak. Misalnya, pengembangan TI atau sistem aplikasi. Ada beberapa jenis pekerjaan yang memerlukan spesialisasi tertentu dari seorang pegawai dan yang punya spesialisasi itu masih terbatas. Untuk hal itu, pola mutasi tidak dilakukan seperti reguler.

Mencari Formulasi Defisit Anggaran

“Untuk hal seperti ini, jumlahnya tidak banyak. Ini bukan bentuk pengecualian tapi penyesuaian dengan kebutuhan organisasi,” ujarnya.

Seperti halnya BPK, Kemenkeu juga merupakan organisasi pemerintahan yang besar dengan kantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor atau unit kerja di daerah. Dalam praktiknya, beberapa jabatan setara pun ada di pusat dan daerah. Contohnya, pejabat eselon II ada di kantor pusat dan ada pula di daerah.

Dengan hal itu, pola mutasi pun bisa dilakukan dari pusat ke daerah dan dari daerah ke pusat. Proses perpindahan dari suatu lokasi ke lokasi lain diberikan semacam transisi untuk persiapan. Hal ini karena pegawai juga perlu mempersiapkan sejumlah hal seperti mempersiapkan pemindahan anggota keluarga. “Ada juga masa pembekalan supaya dia bisa lebih cepat tune in,” ujarnya.

Selain itu, mutasi juga diupayakan dilakukan pada masa tahun ajaran baru atau libur sekolah. Ini karena proses mutasi tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan unit tapi juga aspek keluarga pegawai.

24/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi bekerja dari rumah (Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerEdukasiSLIDER

Belajar Pengalaman Kemenkeu Soal Work from Anywhere

by Admin 1 23/08/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Kepala Biro SDM Kementerian Keuangan Rukijo mengatakan, saat ini kementerian masih terus melakukan kajian terhadap pola kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA). Menurutnya, untuk bisa memetakan atau menerapkan sistem kerja tersebut perlu dipetakan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan secara WFA.

“Tidak semua pekerjaan itu bisa dikerjakan dari mana saja,” ujar dia kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Rukijo menjelaskan, ada pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah atau dari tempat lain dan tidak perlu di kantor. Hal itu, misalnya, membuat modul aplikasi, analisis data, atau menyusun rekomendasi kebijakan.

“Dalam penerapannya, kami berhati-hati dan secara bertahap supaya ini tidak mengganggu proses bisnis dan juga target yang berkaitan dengan kinerja.”

Ada pula pekerjaan yang memang menuntut dilakukan di kantor karena kantor menjadi tempat pelayanan. Untuk pekerjaan yang seperti ini, maka tidak bisa menerapkan WFA. “Karena kalau melayani maka pegawai bersangkutan harus ada di kantor,” ujarnya.

Menurut Rukijo, hal ini menjadi prinsip mendasar dalam penerapan WFA. Sehingga, memang perlu dipetakan dan diidentifikasi secara matang.

WFA atau bekerja dari mana saja itu juga butuh infrastruktur atau sarana pendukung. Dalam sebuah proses analisis data, contohnya, harus difasilitasi dengan suatu sistem untuk mendukung proses pertukaran data secara aman. Kemudian, pada saat pegawai harus membuat analisis atau rekomendasi diperlukan dukungan sistem elektronik yang mendukung hal tersebut.

Ini Cara Kemenkeu Kejar Target Penyelesaian Tindak Lanjut dari BPK

Dia mengatakan, saat ini Kemenkeu telah menggunakan e-office. Menurutnya, terobosan itu ke depannya juga akan semakin didigitalisasi. Semua proses dilakukan secara digital, baik dokumentasi hingga penetapan pekerjaan.

Rukijo menekankan, infrastruktur atau kesiapan TI memang penting untuk mendukung WFA. Selain itu, dibutuhkan kesiapan SDM untuk bisa mengoperasikan sistem kerja lewat skema digital tersebut.

Kemenkeu merasakan, dengan adanya pandemi Covid-19 telah mendorong percepatan penerapan kerja dari mana saja. Penggunaan TI sudah semakin masif di dalam berbagai jenis pekerjaan.

Dengan adanya e-office dan kondisi pandemi, pegawai Kemenkeu pun sudah menjalankan pola kerja dari rumah. Meski begitu, menurut Rukijo, penetapan WFA memerlukan suatu sistem yang lebih lengkap dan diperlukan juga pedoman penerapan WFA agar tidak melanggar aturan.

“Dalam penerapannya, kami berhati-hati dan secara bertahap supaya ini tidak mengganggu proses bisnis dan juga target yang berkaitan dengan kinerja,” ujarnya.

Kemenkeu saat ini juga tengah mengembangkan satellite office di daerah yang memungkinkan pegawai bisa bekerja dari tempat tersebut. Pegawai itu akan terkoneksi dengan unit kerjanya sehingga dia bisa bekerja dan terpantau bahwa dia itu bekerja.

Ini Rekomendasi BPK yang tidak Dapat Ditindaklanjuti Kemenkeu

Dari kemajuan TI dan dari sisi substansi pekerjaannya memang itu memungkinkan untuk diterapkan. Kemenkeu menyiapkan skema dengan berbekal dari penerapan WFH selama ini. Rukijo juga berharap dari sisi nasional akan ada pedoman untuk penerapan WFA ini lebih lanjut.

Rukijo menilai, penerapan WFA akan banyak memberikan manfaat bagi pegawai maupun organisasi sehingga sangat mungkin untuk diterapkan. Dari pengalaman menerapkan bekerja dari rumah selama pandemi, banyak penghematan sumber daya.

Misalnya, tidak perlu banyak mencetak dokumen, penghematan kertas, penggunaan listrik, dan penggunaan ruang. “Sehingga, belanja operasional pemerintahan bisa lebih efisien. Ini arah yang baik untuk dikembangkan ke depan,” ujarnya.

23/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah: Momentum Efisiensi dan Arah Baru Kebijakan?
  • Membangun BPK dengan Langkah “SUPER”
  • Bangun Budaya Kerja Tanpa Perundungan
  • Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah: Momentum Efisiensi dan...

    09/07/2025
  • Membangun BPK dengan Langkah “SUPER”

    08/07/2025
  • Bangun Budaya Kerja Tanpa Perundungan

    07/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025

    07/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025

    04/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id