Tuesday, 8 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Author

Admin 1

BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Ketua BPK Jelaskan Alasan Dukung Kolaborasi P20 dan SAI20

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Parliamentary 20 (P20). Hal itu dibuktikan antara lain dengan hadirnya Ketua BPK, Isma Yatun, selaku Chair Supreme Audit Institution 20 (SAI20), dalam The 8th G20 Parliamentary Speaker’s Summit.

“Hal ini pun sejalan dengan langkah DPR dalam mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang diwujudkan dengan mengusulkan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan.”

Saat memberi keynote speech di acara yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (6/10), Isma berharap P20 menjadi pencapaian penting untuk berkontribusi lebih ekstensif untuk komunitas global. Hal ini pun sejalan dengan dengan semangat “Recover Together, Recover Stronger” yang diusung oleh Presidensi Indonesia di G20.

Isma pun menegaskan pentingnya kolaborasi antara P20 dan SAI20 untuk mendorong pemerintah dan G20 mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). “SAI20 mempertimbangkan perlunya pengembangan kerangka sustainable reporting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas program pemerintah menuju green economy,” jelas Isma.

Ketua DPR: SAI20 Perkuat Upaya G20 Capai Pemulihan Ekonomi dan SDGs

Dalam sidang P20 yang dihadiri ketua parlemen dari berbagai negara, termasuk negara anggota G20 tersebut, Isma menjelaskan bahwa sebagai engagement group G20 yang baru, SAI20 ingin berkontribusi kepada komunitas G20. Terutama dalam pencapaian SDG dan green economy.

Komunike SAI20 yang dihasilkan SAI20 Summit pada 30 Agustus 2022 mengungkapkan urgensi pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menanggapi isu-isu global. “Kolaborasi ini penting untuk memastikan pemetaan yang komprehensif dan koherensi program dan kebijakan pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan,” kata Isma.

BPK pun telah melakukan berbagai upaya sebagai bukti kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Misalnya saja melakukan pemeriksaan atas upaya pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor transportasi. Kemudian mengintegrasikan transportasi perkotaan dan menerapkan upaya konservasi energi.

Ketua BPK Ajak SAI20 Perkuat Kerja Sama dengan Parlemen

“Hal ini pun sejalan dengan langkah DPR dalam mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang diwujudkan dengan mengusulkan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan,” kata Isma.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi (Sumber: sumbarprov.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Kata Gubernur Sumbar Soal Peran BPK

by Admin 1
written by Admin 1

PADANG, WARTAPEMERIKSA — Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran besar dalam membantu dan mengarahkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan begitu, pemda dapat menghasilkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

“Kegiatan promosi, rotasi, dan mutasi merupakan upaya yang harus selalu dilakukan dalam rangka menjaga dan membangun budaya organisasi BPK, yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme.”

“Proses konsultasi pemerintah daerah dengan BPK Sumbar dalam pelaporan keuangan memberikan dampak positif, salah satunya penilaian WTP. Kami berharap kerja sama ini bisa terus ditingkatkan,” katanya di Padang, beberapa waktu lalu, seperti dilaporkan Antara.

Hal itu dia sampaikan pada saat serah terima jabatan Plt Kepala BPK Sumbar dari pejabat sebelumnya Yusnadewi kepada pejabat baru Arif Agus.  Arif Agus sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat.

Sementara, Yusnadewi selanjutnya dipercaya sebagai Kepala BPK Perwakilan Wilayah Lampung. Pergantian pejabat itu berdasar Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No.235/K/X-X.3/08/2022.

Kemandirian Fiskal Papua Barat Alami Peningkatan

“Di Sumbar terjadi peningkatan laporan keuangan, semoga di tahun yang akan datang akan lebih baik lagi. Semoga catatan catatan dalam laporan keuangan menjadi semakin sedikit,” katanya.

Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara Wilayah V BPK RI, Dori Santosa, menyampaikan serah terima jabatan bukan sekadar acara seremonial dan tradisi belaka. Akan tetapi, memiliki arti penting, yakni menjaga kontinuitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Termasuk juga menjalin komunikasi, membangun sinergi, dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholders dan mitra kerja sama BPK Sumbar.

“Kegiatan promosi, rotasi, dan mutasi merupakan upaya yang harus selalu dilakukan dalam rangka menjaga dan membangun budaya organisasi BPK, yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme,” paparnya.

Dorong Perbaikan Pembangunan Pariwisata DIY, Ini Rekomendasi BPK

Dori juga berharap Kepala Perwakilan Sumbar yang baru mampu memperkokoh keberadaan BPK di Provinsi Sumbar. Kemudian terus membina komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah di wilayah Sumbar serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Bagaimana Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Semester I 2022?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2022 kepada DPR. Di antara beberapa hal yang disampaikan, hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah menjadi salah satu poin yang masuk dalam IHPS I tahun 2022.

“Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-semester I 2022 dengan status yang telah ditetapkan sebesar Rp4,56 triliun,” kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun saat menyerahkan IHPS I tahun 2022kepada pimpinan DPR dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/10).

“Pada kesempatan yang baik ini, saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR atas sinergi dan kerja sama yang baik dengan BPK. Terlebih dalam rangka mengimplementasikan good governance bagi Indonesia yang kita cintai. “

Dia menjelaskan, tingkat penyelesaian menunjukkan bahwa telah dilakukan pelunasan sebesar Rp2,26 triliun, dalam proses angsuran sebesar Rp365,22 miliar, dan penghapusan sebesar Rp84,68 miliar. Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp1,84 triliun atau 40% dari total kasus kerugian negara/daerah.

Selain itu, IHPS memuat pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara serta pemberian keterangan ahli periode 2017- semester I 2022. Perincian yaitu, pertama, 25 LHP investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun telah dimanfaatkan untuk proses penyelidikan dan penyidikan.

Kedua, lanjut dia, 311 laporan hasil penghitungan kerugian negara dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp57,53 triliun telah dimanfaatkan untuk proses penyidikan sebanyak 46 laporan. Sementara, sudah dinyatakan P-21 (atau berkas penyidikan sudah lengkap) sebanyak 265 kasus.

Sekilas IHPS Semester II Tahun 2021

Ketiga, pemberian keterangan ahli pada tahap persidangan atas 324 kasus yang seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh jaksa penuntut umum. “Seluruh informasi lengkap dalam IHPS dan LHP BPK semester I Tahun 2022 ini juga dapat diakses melalui laman www.ihps.bpk.go.id,” ungkap Isma

Dalam pidatonya, Isma juga menyampaikan rasa syukur bahwa pada tahun ini Indonesia mendapatkan amanat Presidensi Group of 20 (G20). Terkait dengan presidensi yang mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” itu, BPK berinisiatif untuk membentuk engagement group baru, yakni Supreme Audit Institution 20 (SAI20).

SAI20 merupakan kelompok SAI negara-negara G20. Tujuannya untuk mendorong kolaborasi melalui berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di antara SAI negara-negara G20 serta pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mendorong tata kelola yang akuntabel.

Dia pun berharap SAI20 dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan G20. Khususnya terhadap program-program percepatan pemulihan ekonomi dan pencapaian target-target SDGs.

Ini Isi IHPS II 2021

“Pada kesempatan yang baik ini, saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR atas sinergi dan kerja sama yang baik dengan BPK. Terlebih dalam rangka mengimplementasikan good governance bagi Indonesia yang kita cintai. Semoga, kolaborasi antara DPR dan BPK terjalin kian kuat dan solid pada masa mendatang,” papar Isma.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Menkeu Sri Mulyani (Sumber: kemenkeu.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

RI Jaga Akuntabilitas pada Masa Krisis, Menkeu Sebut Peran BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia mampu menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang negara selama masa krisis pandemi Covid-19. Hal ini antara lain terlihat dari hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kita menggunakan keuangan daerah secara hati-hati, proper, dan bertanggung jawab. Ujungnya terlihat dari hasil BPK, banyak K/L dan pemda yang mendapat opini WTP dalam suasana tantangan luar biasa,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah di Jakarta, beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari Antara.

“Banyak alasan untuk nyeleweng, namun faktanya Bapak dan Ibu bisa menjaga keuangan negara secara akuntabel serta delivery output dan outcome berkinerja baik.”

Dia menjelaskan, akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang negara pada masa krisis terlihat dari opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK atas pelaksanaan anggaran 2021. Opini WTP ini diberikan kepada 83 kementerian/lembaga (K/L) dari total 87 K/L. Kemudian kepada 500 pemerintah daerah (pemda) dari total 530 pemda yang ada.

Menurut Sri Mulyani, ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena pasti banyak kesempatan untuk berbuat penyelewengan terhadap keuangan negara pada masa krisis. “Banyak alasan untuk nyeleweng, namun faktanya Bapak dan Ibu bisa menjaga keuangan negara secara akuntabel serta delivery output dan outcome berkinerja baik,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu juga mengatakan akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang negara ini telah menghasilkan output dan outcome yang baik, terutama terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan dan pengangguran, menurutnya, sudah mulai turun setelah sebelumnya naik ke level double digit akibat pandemi.

Bahkan Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi pulih luar biasa pada kuartal I dan II di saat seluruh dunia saat ini melemah. Meski demikian dia mengingatkan agar para K/L dan pemda tidak cepat berpuas diri mengingat tantangan akan terus bergeser, sehingga APBN dan APBD tetap harus digunakan secara bertanggung jawab.

Ini Respons Pemerintah Soal Temuan BPK dalam LKPP 2021

Ia mengatakan dunia sekarang dihadapkan tantangan berbeda yang jauh lebih rumit. Seperti inflasi dunia yang sangat tinggi akibat disrupsi harga pangan, minyak dan energi, serta kenaikan suku bunga, sehingga capital flow semakin volatile.

Berbagai tantangan itu akan memengaruhi asumsi-asumsi yang digunakan pemerintah dalam menyusun dan menggunakan APBN dan APBD. “Ada yang 15 kali atau 10 kali WTP namun itu tidak boleh menjadi alasan kita terlena dan berpuas diri karena tantangan hari ini dan ke depan akan sangat rumit,” tegas Sri Mulyani.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ganjar Pranowo (Sumber: jatengprov.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ganjar Ingin Gandeng BPK Soal Dampak Kenaikan Harga BBM

by Admin 1
written by Admin 1

SEMARANG, WARTAPEMERIKSA — Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mengatasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

BPK Jalankan Peran Foresight, Ini Harapan Mendikbudristek

“Dalam situasi seperti saat ini, tidak hanya dibutuhkan leadership yang kuat, tapi juga keahlian dan kesadaran dalam mengelola keuangan negara agar tidak terjadi kebocoran, serta penyelewengan. Maka pemerintah harus tetap berjalan, regulasi harus diikuti, meskipun regulasinya juga kita sesuaikan,” katanya di Semarang, beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari Antara.

Menurut dia, hal itu juga berlaku dalam penanganan inflasi yang membutuhkan ahli teknis atau orang yang paham betul dalam pengelolaan keuangan. Dikatakan, penanganan atau merespons inflasi juga butuh ahli teknis.

“Jadi ketika regulasi berubah, pintu-pintu dan jendela-jendela yang bikin bocornya anggaran mesti disiapkan untuk ditutup,” ujarnya usai menghadiri serah terima jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.

Dia menyebutkan pelatihan-pelatihan harus dilakukan untuk meningkatkan keahlian dalam mengelola keuangan. Terkait hal ini, BPK dapat membantu dengan memberikan pendampingan serta pelatihan.

“Jangan ada korupsi, laporan selalu transparan, dan sekarang ditambah satu lagi kinerja. Maka tadi ada beberapa sampel yang diambil di kabupaten/kota, seperti kinerja pengelolaan air, pengelolaan sampah, sehingga semakin hari makin akuntabel untuk pengelolaan keuangan.”

“Bisa juga pelatihan dilakukan oleh internal pemerintah sendiri. Keterampilan mengelola keuangan ini menjadi penting sehingga level ahli perlu dalam pelaksanaan di lapangan, termasuk menjaga akuntabilitasnya,” katanya.

Ganjar mengungkapkan, selama ini Pemerintah Provinsi Jateng dan pemerintah kabupaten/kota se-Jateng intens berkomunikasi dengan BPK Perwakilan Jawa Tengah. Dari komunikasi itu selalu ada catatan-catatan hasil audit yang bisa mempengaruhi kinerja pemerintahan.

Hal itu terbukti saat Pemprov Jateng dan 35 kabupaten/kota sudah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

“Minimal dari keuangannya dulu, sekarang sudah WTP. Meskipun WTP tidak berarti sudah beres semua di dalamnya. Ada potensi yang masih harus kita perbaiki, namun catatan-catatan itu yang hari ini penting untuk kabupaten/kota dan provinsi untuk memperbaiki diri,” ujarnya.

Serahkan PDTT dan Kinerja kepada Kementerian ESDM, Ini Temuan BPK

Dia pun menyampaikan harapan terkait kehadiran Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing dalam acara itu. Setidaknya, dapat memberikan penjelasan mengenai beberapa model audit dan tata cara pengelolaan keuangan. Atau paling tidak ada kesadaran dari pengelola keuangan negara untuk memperbaiki.

“Jangan ada korupsi, laporan selalu transparan, dan sekarang ditambah satu lagi kinerja. Maka tadi ada beberapa sampel yang diambil di kabupaten/kota, seperti kinerja pengelolaan air, pengelolaan sampah, sehingga semakin hari makin akuntabel untuk pengelolaan keuangan,” katanya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerEdukasiSLIDER

Lebih Dekat dengan IHPS

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengeluarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2022, dalam waktu dekat. Ini merupakan laporan yang memuat tentang hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah dilaksanakan oleh BPK pada semester I tahun 2022. Termasuk juga pemeriksaan-pemeriksaan yang menjadi perhatian publik.

IHPS merupakan salah satu produk kerja BPK. Selain IHPS, produk kerja BPK lainnya antara lain Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Pendapat BPK. Lalu, apa itu IHPS dan apa kegunaan IHPS untuk masyarakat? Berikut redaksi sajikan informasi penting yang perlu diketahui mengenai IHPS.

Apa itu IHPS?

Dokumen atau laporan yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester. Laporan ini juga memuat mengenai pemantauan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Apa yang termuat di dalam IHPS?

IHPS merupakan ikhtisar dari LHP BPK atas objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan hukum milik negara (BHMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum daerah (BLUD), dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. IHPS memuat mengenai laporan hasil pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Ini Isi IHPS II 2021

Apa yang menjadi dasar hukum IHPS?

BPK menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) untuk memenuhi amanat Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini menyebutkan bahwa penyampaian IHPS kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Berapa kali BPK menyampaikan IHPS?

Setiap semester atau dua kali dalam setahun.

Kepada siapa saja BPK menyampaikan IHPS?

IHPS disampaikan kepada lembaga perwakilan, presiden, dan gubernur/bupati/wali kota. Berdasarkan beleid, penyampaian ini dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Apa manfaat IHPS untuk publik?

Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Publik dapat memperoleh informasi mengenai IHPS yang tersedia dalam format pdf melalui website resmi BPK https://www.bpk.go.id/.  

Sekilas IHPS Semester II Tahun 2021

Bagaimana melihat hasil pemeriksaan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian?

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapatkan perhatian terdapat pada ringkasan eksekutif. Ini merupakan tema pemeriksaan yang menjadi perhatian publik, memiliki nilai temuan signifikan, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh banyak satuan kerja (satker) BPK secara serentak atas tema tertentu (pemeriksaan tematik).

Pemeriksaan signifikan/penting dalam ringkasan eksekutif IHPS adalah hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian stakeholders. Khususnya pemerintah, DPR, dan DPD. Karenanya, perlu disajikan/diungkap secara khusus dalam ringkasan eksekutif IHPS. Fungsinya adalah agar pembaca IHPS dapat langsung mengetahui hasil pemeriksaan BPK yang signifikan dan perlu segera ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan yang terkait. Terutama, dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan yang masuk ke ringkasan eksekutif IHPS sering dikutip menjadi berita di media massa. Dengan adanya pemberitaan tersebut, maka akan menjadi perhatian publik yang pada akhirnya mendorong pemerintah untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Apa pertimbangan dalam memilih hasil pemeriksaan yang masuk ke dalam ringkasan eksekutif IHPS?

Beberapa pertimbangan itu, antara lain, hasil pemeriksaan tematik, tema pemeriksaan terkait hal-hal yang sedang menjadi perhatian para pemangku kepentingan, dan nilai temuan signifikan.

Terkait isi ringkasan eksekutif, beberapa hal yang di ada sejumlah hal yang dimuat adalah tentang ikhtisar jumlah LHP, jumlah temuan pemeriksaan, jumlah permasalahan dan jumlah rekomendasi. Kemudian, ikhtisar nilai kerugian, nilai potensi kerugian, nilai kekurangan penerimaan, dan nilai ketidakhematan/ketidakefisienan/ketidakefektifan.

Selanjutnya dimuat juga tentang rekomendasi signifikan, upaya positif yang telah dilakukan pemerintah, dan permasalahan signifikan yang ditemukan. Ada juga hasil pemeriksaan yang signifikan dari masing-masing bab (pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMD, BUMN dan badan lainnya).

Ini Isi IHPS II 2020 yang Dikeluarkan BPK

Apa hubungan IHPS dan kinerja BPK?

Sebagai produk BPK, selain memenuhi amanat UU, IHPS juga sebagai bentuk transparansi kinerja BPK. Hal ini sejalan dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BPK. Visi BPK yaitu menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Sementara misi BPK adalah pertama, memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan. Kedua, mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara. Ketiga, melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Kemudian, tujuan BPK yaitu meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Sementara sasaran strategis BPK adalah meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi. 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Puan Maharani (Sumber: dpr.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Harapan Ketua DPR Untuk Anggota BPK Terpilih

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan harapan kepada anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih, Ahmadi Noor Supit. Dia berharap, anggota BPK terpilih itu dapat memperkuat kinerja institusi BPK dalam pencegahan kerugian negara.

Ketua DPR: SAI20 Perkuat Upaya G20 Capai Pemulihan Ekonomi dan SDGs

“Upaya mencegah kerugian negara tantangannya sangat berat karena reformasi birokrasi, terutama dalam pengelolaan anggaran, masih sangat lemah, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah,” kata Puan di Jakarta, belum lama ini, seperti dilansir dari Antara.

Dia berharap anggota BPK terpilih merupakan sosok yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPK pada masa mendatang. Oleh karena itu, kata dia, Ahmadi harus mampu melakukan gebrakan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja.

Puan juga mengingatkan agar anggota BPK terpilih mampu melakukan pengawasan yang optimal terhadap pengelolaan keuangan negara oleh seluruh institusi negara. “BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri harus bekerja dengan independen serta profesional,” ujarnya.

Melalui pengawasan yang optimal dari BPK, dia berharap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat digunakan secara efektif. Selain itu dapat berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat di tengah ancaman krisis global.

“Karena pengawasan pengelolaan keuangan negara yang baik akan mengurangi terjadinya praktik-praktik korupsi. Para pejabat maupun pegawai di institusi negara tidak boleh lagi menikmati anggaran yang seharusnya didistribusikan langsung kepada rakyat.”

Puan juga meminta para Anggota BPK dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan alokasi anggaran negara melalui kewenangan dan tanggung jawabnya. “Karena pengawasan pengelolaan keuangan negara yang baik akan mengurangi terjadinya praktik-praktik korupsi. Para pejabat maupun pegawai di institusi negara tidak boleh lagi menikmati anggaran yang seharusnya didistribusikan langsung kepada rakyat,” katanya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa (27/9) menyetujui Ahmadi Noor Supit sebagai anggota BPK RI terpilih menggantikan Harry Azhar Azis yang meninggal dunia. “Apakah hasil uji kelayakan calon anggota BPK RI dapat disetujui,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa.

Setelah itu, seluruh anggota DPR RI yang hadir menyatakan setuju Ahmadi Noor Supit sebagai calon anggota BPK terpilih. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengatakan Komisi XI DPR telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap delapan calon anggota BPK.

Ini Isi IHPS II 2021

Menurut dia, Komisi XI DPR pada hari Selasa (20/9) memutuskan Ahmadi Noor Supit sebagai calon anggota BPK terpilih. Pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah mufakat.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gedung BPK
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Mendeteksi Ketekoran Kas APBD

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Kas merupakan aset yang rentan hilang dan disalahgunakan, sehingga memiliki risiko tinggi. Padahal, kas adalah jiwa akuntansi. Karena melalui kas bisa diketahui pencatatan dan penerimaan. Oleh karena itu, pemeriksaan kas amat penting untuk dilakukan. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada ketekoran kas atau tidak.

“Ini yang sering kali saya sering diskusi dengan ketua tim, jadi kalau kas itu adalah akun yang berisiko tinggi. Lalu. bagaimana strategi kita menentukan OPD yang menjadi sampel pemeriksaan kas?”

Menyadari pentingnya pemeriksaan kas, Biro Sumber Daya Manusia Badan Pemeriksa Keuangan menggelar webinar dengan tema “Ketekoran Kas pada Pemerintah Daerah: Metode Deteksi dan Prosedur Pemeriksaan”, belum lama ini. 

Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Sumatra Selatan Nurul Komalasari yang menjadi pengisi materi webinar menjelaskan, definisi kas menurut SAP PP tahun 1971 adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat bisa kita ambil untuk kegiatan pemerintahan. Jadi, di dalam kas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), ada kas daerah, kas bendahara pengeluaran, kas FKTP, kas bendahara penerimaan, kas BOS, kas BLUD, dank as lainnya. “Kas di daerah itu umumnya jarang dalam bentuk simpanan uang dan lain-lain,” ungkap Nurul.

Dalam prosesnya, sering kali dalam pemeriksaan ditemukan ketekoran kas. Artinya, kas dalam penguasaan bendahara jumlahnya kurang atau tidak sesuai dengan surat pertanggungjawaban.

Optimalkan Peran APBD dalam Pendanaan JKN

Ia mencontohkan, jika bendahara memiliki simpanan dengan jumlah 10, tapi tidak ditemukan uang, maka ada surat pertanggungjawaban. Oleh karena itu, ketika bendahara tidak memiliki atau kurang tetapi tidak ada SPJ, maka bisa disebut tekor.

Atas alasan itu, dalam setiap pemeriksaan, kas adalah adalah aspek pertama yang diutamakan. Jika ditemukan ketekoran kas, maka hal yang bisa dilakukan adalah dengan memulai penentuan sampel pemeriksaan kas.

“Ini yang sering kali saya sering diskusi dengan ketua tim, jadi kalau kas itu adalah akun yang berisiko tinggi. Lalu. bagaimana strategi kita menentukan OPD yang menjadi sampel pemeriksaan kas?” ucap dia.

Menurut dia, pemeriksa sering mendapatkan saran untuk memilih OPD atau organisasi perangkat daerah yang besar, seperti sekretariat daerah, sekretariat dewan, dinas pendidikan hingga RSUD. Hal itu dengan pertimbangan OPD yang dimaksud memiliki kas besar sehingga transaksinya lebih kompleks. Asumsinya kas besar dan transaksi kompleks kemungkinan salah catat dan salah sajinya tinggi.

Dia mengatakan, pemeriksa sepatutnya juga melakukan analisis mutasi rekening koran OPD untuk mengetahui apakah ada transaksi janggal, seperti transfer atau pemindahbukuan. Dalam pemeriksaan, ada baiknya pemeriksa tidak sekadar memeriksa saldo awal dan akhirnya nol saja, namun membaca apa yang disampaikan dalam rekening koran itu sendiri.

Kualitas Belanja APBD Masih Perlu Ditingkatkan

Ia menyebut pemeriksa patut memeriksa detail rekening koran, bahkan mengkonfirmasi ke pihak bank. Begitu juga dengan kode bank, misalnya kode “KYA” adalah transaksi dilakukan customer service, TL artinya teller, dan kemudian diikuti kode nama orangnya. Jadi diketahui transfer ke mana dan siapa yang menerima.

Atau terkait kas kelurahan, kecamatan atau pemda, NF dan F, dengan F artinya fisik atau mengambil langsung dan NF yaitu nonfisik yang artinya transfer. “Pernahkah kita memeriksa secara mendetail atau hanya yang penting saldo awal dan akhir nol?” kata dia.

Dia menambahkan, ada juga prosedur deteksi untuk mengungkap atau sekadar mengetahui ketekoran kas. Langkah awal adalah dengan melakukan cash opname. Cash opname merupakan prosedur paling mudah dan efektif dalam membuktikan kas tekor.

Berikutnya adalah melakukan konfirmasi. Konfirmasi patut dilakukan ke bank atau pihak ketiga, misalnya wajib pajak atau retribusi untuk memahami atau mendeteksi ketekoran kas. Usai konfirmasi, patut dilakukan wawancara.

Perempuan BPK Harus Bisa Kelola Stres?

Wawancara terstruktur dan mendalam dengan bendahara yang mengetahui langsung catatan atas laporan keuangan. Selain itu bisa juga melakukan wawancara pihak lain yang diduga terlibat atau mengetahui ketekoran kas. Terakhir adalah telaah atas dokumen catatan bendahara yang saling berkaitan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

India Komitmen Lanjutkan SAI20 yang Diinisiasi BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERISKA — India yang akan memegang Presidensi G20 2023 berkomitmen untuk meneruskan engagement group Supreme Audit Institutions 20 (SAI20). SAI20 merupakan engagement group baru G20 yang diinisiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka Presidensi G20 Indonesia 2022.

“Pemerintah India mengakui bahwa G20 saat ini terdiri atas finance track, sherpa track, dan 10 engagement group pada sektor swasta/masyarakat sipil/lembaga independen, yaitu Supreme Audit Institutions 20/SAI20, Business 20, Civil 20, Labour 20, Parliament 20, Science 20, Think 20, Urban 20, Women 20, dan Youth 20.”

SAI20 pada akhir Agustus lalu telah melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Nusa Dua, Bali. KTT SAI20 sukses menghasilkan 12 poin komunike yang menjadi kesepakatan dan komitmen bersama para lembaga pemeriksa anggota negara-negara G20.

KTT SAI20 turut dihadiri SAI India atau Comptroller and Auditor General of India. BPK menyatakan, India telah menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan kepemimpinan SAI20 pada 2023. Pemerintah India dalam keterangan tertulis menyatakan akan menjadi Presiden G20 selama satu tahun, sejak 1 Desember 2022 hingga 30 November 2023. KTT G20 2023 di tingkat kepala negara dijadwalkan berlangsung pada 9-10 September 2023 di New Delhi.

“Pemerintah India mengakui bahwa G20 saat ini terdiri atas finance track, sherpa track, dan 10 engagement group pada sektor swasta/masyarakat sipil/lembaga independen, yaitu Supreme Audit Institutions 20/SAI20, Business 20, Civil 20, Labour 20, Parliament 20, Science 20, Think 20, Urban 20, Women 20, dan Youth 20,” demikian pernyataan Pemerintah India berdasarkan siaran pers BPK.

Ketua BPK Ajak SAI20 Perkuat Kerja Sama dengan Parlemen

Pimpinan SAI berterima kasih pada BPK sebagai pemrakarsa pembentukan SAI20 dan mendukung sepenuhnya keberlangsungan kiprah SAI20 dalam Presidensi G20 tahun 2023. Sebagai informasi, salah satu isi komunike KTT SAI20 adalah bahwa SAI20 menyadari pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menanggapi isu-isu global terkait.

Oleh karena itu, SAI20 menyerukan kepada pemerintah negara-negara anggota G20 untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk melakukan berbagai hal. Di antaranya memastikan sistem kesehatan yang sigap dalam lingkungan yang selalu dinamis, dan sistem kesehatan yang adil, dengan tetap memprioritaskan ketersediaan, distribusi, serta pengerahan sumber daya, dan fasilitas kesehatan.

KTT SAI20 diselenggarakan dengan tujuan mendiskusikan kontribusi nyata lembaga pemeriksa negara anggota G20, khususnya dalam menanggapi kebutuhan mendesak akan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas global. Utamanya dalam situasi dan pascapandemi untuk percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

KTT SAI20 Hasilkan 12 Poin Komunike

SAI20 dibentuk sebagai platform pertemuan SAI negara anggota G20 dengan dua tujuan utama. Pertama, memberikan kontribusi kepada pemimpin G20 dalam area transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, membangun kemitraan global dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem dan komunitas G20.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Begini Cara BPK Melakukan Pemeriksaan SDGs

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki komitmen yang kuat untuk mengawal pencapaian implementasi Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Air. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pemeriksa, BPK menerapkan dua pendekatan dalam melakukan pemeriksaan SDGs.

“Selain itu, pemeriksaan sedapat mungkin mencakup tujuan dan pertanyaan yang memungkinkan pemeriksa untuk menyimpulkan leave no one behind atau tidak ada orang yang tertinggal dalam proses pembangunan.”

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menyampaikan, pendekatan pertama adalah melaksanakan pemeriksaan dedicated atau spesifik pada target pencapaian SDGs. Adapun pendekatan yang kedua berupa pemeriksaan yang bersifat embedded atau berperspektif SDGs.

“Salah satu contoh adalah perwakilan BPK melakukan pemeriksaan untuk melihat bagaimana sebuah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengintegrasikan isu SDGs di dalamnya. Namun tidak hanya itu, ada pula pemeriksaan yang dilaksanakan BPK memiliki substansi berkaitan dengan SDGs, seperti pemeriksaan atas isu ketersediaan air bersih dan pengelolaan sampah,” kata Wakil Ketua BPK saat berbincang dengan Warta Pemeriksa di sela penyelenggaraan KTT SAI20 pada akhir Agustus.

Wakil Ketua BPK menambahkan, BPK juga menggunakan multistakeholders approach dalam melakukan pemeriksaan SDGs. BPK memeriksa pemerintah, utamanya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai Sekretariat Nasional SDGs dan dilanjutkan ke level kementerian dan pemda dalam tahap implementasinya. 

Pandemi tak Halangi BPK Periksa Implementasi SDGs

Selain itu, BPK bekerja sama dengan SDGs center yang ada di perguruan tinggi. Termasuk juga non-state actors, seperti UNDP Indonesia, untuk meningkatkan pemahaman SDGs sebagai hal pokok pemeriksaan.

“Perlu diketahui, audit implementasi SDGs adalah pemeriksaan implementasi dari serangkaian kebijakan yang berkontribusi pada pencapaian nationally agreed target (target yang disepakati secara nasional) terkait dengan satu atau lebih target SDGs,” kata dia.

Audit yang dilakukan BPK untuk menyimpulkan hal-hal terkait upaya menuju pencapaian target yang telah disepakati secara nasional. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana kemungkinan target akan dicapai berdasarkan tren saat ini, dan kecukupan target nasional dibandingkan dengan target SDGs yang sesuai.

Wakil Ketua BPK menjelaskan, audit implementasi SDGs dilakukan dengan menggunakan pendekatan whole of government, karena BPK perlu menyimpulkan sejauh mana koherensi dan integrasi dalam implementasi kebijakan.

“Selain itu, pemeriksaan sedapat mungkin mencakup tujuan dan pertanyaan yang memungkinkan pemeriksa untuk menyimpulkan leave no one behind atau tidak ada orang yang tertinggal dalam proses pembangunan,” kata Wakil Ketua BPK.

BPK Perkuat Akuntabilitas Implementasi SDGs

BPK saat ini merupakan salah satu SAI yang terdepan dalam mengawal implementasi SDGs, baik di level regional seperti ASEAN maupun global. Sebelumnya, BPK telah menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan SDGs terkait kesiapan SDGs yang mengacu pada VNR (Voluntary National Review) 2017 dan implementasi SDGs yang mengacu VNR 2019. Wakil Ketua BPK berharap pemeriksaan SDGs Indonesia oleh BPK bisa menjadi acuan SAI lain dalam melakukan pemeriksaan terkait SDGs.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id