JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Kementerian Keuangan untuk memperbaiki sistem perencanaan kebutuhan barang milik negara (BMN). Berdasarkan pemeriksaan BPK, perencanaan kebutuhan BMN belum memadai. Berikut hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan BMN tahun 2021-2023 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang dan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang, serta instansi terkait lainnya.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam tata kelola pengadaan daging impor sapi. Hal ini seperti yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 22 objek pemeriksaan pada 22 BUMN/anak perusahaan, yang salah satunya dilakukan terhadap PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
Seperti dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2024, pengadaan daging sapi impor kuota tambahan Tahun 2022 oleh PT Berdikari (anak perusahaan PT RNI) tidak memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik, seperti pelaksanaan impor dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan penawaran ke customer.
Selain itu, PT RNI tidak melakukan mitigasi risiko atas pemberian pinjaman dalam rangka impor daging sapi kepada PT Berdikari, kemampuan penjualan mandiri PT Berdikari rendah dan terdapat persediaan sebanyak 1.274,92 ton daging sapi belum terjual dan harus disimpan dalam cold storage dengan biaya sebesar Rp6,26 miliar, serta PT Berdikari belum
melunasi biaya pokok pinjaman sebesar Rp139,16 miliar dan terbebani biaya pinjaman sebesar Rp12,87 miliar.
Permasalahan tersebut mengakibatkan PT Berdikari menanggung risiko kerugian dari tambahan biaya perolehan daging impor sebesar Rp19,13 miliar dari biaya cold storage, beban bunga, dan denda pinjaman.
PT Berdikari juga tidak dapat menjual sisa persediaan daging sapi yang mendekati tanggal kedaluwarsa dan PT RNI tidak menerima pengembalian pokok pinjaman sebesar Rp139,16 miliar dan bunga pinjaman dari PT Berdikari sesuai waktu perjanjian.
BPK merekomendasikan kepada Direksi PT RNI agar menagih sisa pokok share holder loan (SHL) sebesar Rp139,16 miliar dan bunga SHL yang belum dikembalikan oleh PT Berdikari. BPK juga merekomendasikan Direksi PT RNI untuk menginstruksikan Direksi PT Berdikari agar menyusun kebijakan yang meliputi strategi dan kewenangan manajemen PT Berdikari dalam menangani sisa persediaan yang sulit terjual.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Kapasitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa semakin diakui di kancah internasional. Buktinya, BPK telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai lembaga internasional untuk menjadi pemeriksa eksternal.
Dalam melaksanakan kiprah internasional tersebut, BPK melakukan sejumlah persiapan pemeriksaan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Pusat Kemitraan Global BPK kepada Warta Pemeriksa, persiapan secara umum, antara lain, dengan meningkatkan kapasitas pemeriksa BPK melalui pembentukan Kelompok Keahlian Auditor Eksternal, pembentukan Kelompok Keahlian Alih Bahasa.
Selain itu, BPK memberikan diklat dan sertifikasi profesi yang diakui internasional kepada para pemeriksa eksternal BPK, serta sharing knowledge dari pemeriksa yang lebih berpengalaman.
Kemudian, focus group discussion (FGD) juga diadakan bersama kementerian terkait untuk memperoleh informasi terkait organisasi internasional yang akan diperiksa, diskusi dengan auditor eksternal sebelumnya pada organisasi terkait untuk mendapatkan pemahaman awal, dan melakukan diskusi dengan tim pemeriksa organisasi internasional yang berbeda namun memiliki kesamaan dalam pengelolaan keuangan, misalnya pada standar penyajian laporan keuangan dan penggunaan aplikasi keuangan yang sama.
Secara mikro, setiap tim pemeriksaan melakukan perencanaan pemeriksaan secara matang. Untuk pemeriksaan tahun pertama atau initial audit, BPK akan melakukan serah terima pemeriksaan dari auditor sebelumnya.
Dalam kegiatan handover, BPK mencari informasi proses bisnis dan area-area mana saja yang dinilai signifikan atau berisiko untuk diperiksa.
Dalam perencanaan pemeriksaan, manajemen dibantu tim pemeriksa juga menyiapkan administrasi pemeriksaan seperti Engagement Letter yang di dalamnya berisi pengaturan jalannya pemeriksaan seperti standar pemeriksaan yang diterapkan dan jadwal-jadwal yang akan dipenuhi BPK serta entitas.
Selain itu, Engagement Letter juga memuat hak dan kewajiban BPK serta entitas dalam pemeriksaan tersebut. Praktik ini tidak ditemui ketika memeriksa entitas nasional.
Selanjutnya, persiapan teknis pemeriksaan yaitu antara lain menyiapkan strategi pemeriksaan yang terus disempurnakan berdasarkan pengalaman pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.
Tugas pemeriksaan atas organisasi internasional pada prinsipnya sama dengan tugas pemeriksaan atas organisasi nasional yaitu untuk pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksa akan menguji asersi-asersi yang telah ditetapkan manajemen organisasi pada laporan keuangan yang diterbitkan. Dalam pemeriksaan kinerja, tim pemeriksa akan melakukan serangkaian prosedur audit untuk menjawab pertanyaan dan tujuan pemeriksaan, misalnya dalam menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan.
Pemeriksaan kemudian akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan bentuk panjang (Long-Form Audit Report) yang tidak hanya berisi opini atas laporan keuangan namun juga memuat temuan-temuan pemeriksaan baik atas kelemahan sistem pengendalian internal, kepatuhan yang terkait dengan pertanggung jawaban keuangan, serta kinerja.
Tugas auditor eksternal tersebut juga sesuai dengan harapan penugasan yang diberikan pimpinan, dan sesuai dengan term of reference yang disepakati oleh BPK dengan organisasi internasional yang diperiksa.
Target BPK sebagai pemeriksa eksternal lembaga internasional dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang merupakan salah satu indikator dari sasaran kegiatan pelayanan kehumasan dan kerja sama internasional.
Peran BPK sebagai pemeriksa eksternal sejalan dengan salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu optimalisasi kebijakan luar negeri di antaranya melalui peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional serta peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global. Hal tersebut juga dalam rangka mewujudkan visi BPK di antaranya melalui peran aktif BPK dalam mengadopsi dan mempromosikan international best practices serta responsif terhadap agenda nasional dan global.
Target pertama terkait peran BPK sebagai pemeriksa eksternal yakni mengenai kuantitas. Di dalam dokumen Renstra BPK tersebut dinyatakan bahwa target BPK adalah satu pemeriksaan pada tahun 2020, dua pemeriksaan pada tahun 2021, dua pemeriksaan pada tahun 2022, dan masing-masing satu pemeriksaan pada tahun 2023 dan 2024.
Dalam realisasinya, pada tahun 2023 BPK telah melaksanakan satu pemeriksaan atas International Maritime Organization (IMO). Sedangkan untuk tahun ini, BPK melaksanakan pemeriksaan atas Organisasi Internasional yaitu IMO, World Intellectual Property Organizaton (WIPO) Inter Parliamentary Union (IPU), dan Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF).
Target kedua adalah target jangka panjang BPK yaitu menjadi member dari UN Board of Auditor, yaitu bersama dua SAI lainnya BPK menjadi pemeriksa atas 26 entitas di UN, yang terdiri dari 23 organisasi internasional dan tiga projects. Dengan menjadi member dari UN BoA ini, BPK akan bertugas melakukan pemeriksaan atas UN agencies ini selama enam tahun.
Namun, perjuangan ini membutuhkan komitmen yang kuat dan sumber daya yang tidak sedikit. Untuk itu, BPK harus menjalin kerja sama yang erat dengan parlemen, Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri karena pada hakikatnya menjadi UN BoA bukanlah mewakili kelembagaan BPK melainkan menjadi representasi Indonesia di PBB.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Mata uang digital atau kripto dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu pilihan dalam berinvestasi. Agar transaksi perdagangan kripto dapat berjalan sesuai ketentuan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap entitas yang bertanggung jawab dalam mengatur perdagangan aset kripto.
Pemeriksaan tersebut telah dilakukan BPK terhadap Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya atas pembinaan/pengembangan, pengawasan, dan penindakan atas penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi tahun 2019-triwulan III tahun 2022.
Seperti diketahui, Bappebti merupakan lembaga pemerintah di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan dengan tugas pokok melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.
Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pembinaan/pengembangan, pengawasan, dan penindakan atas penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi (PBK) tahun 2019-triwulan III tahun 2022 pada Bappebti dan instansi terkait lainnya telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan.
“Salah satu permasalahan itu adalah fungsi pengawasan Bappebti dalam transaksi harian kripto belum dilaksanakan secara optimal,” demikian disampaikan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023.
BPK dalam pemeriksaannya menemukan permasalahan terkait belum terdapatnya sistem aplikasi dan sumber daya manusia (SDM) yang tersertifikasi untuk melakukan pemantauan dan pengawasan transaksi harian kripto.
Permasalahan kedua, pengawasan lebih lanjut terhadap status dan aktivitas calon pedagang fisik aset kripto (CPFAK) yang belum melakukan transaksi perdagangan aset kripto belum dilakukan.
Selain itu, pemantauan dan pengawasan atas keterlambatan penyampaian laporan transaksi harian (LTH) secara fungsi pengawasan Bappebti dalam transaksi harian kripto belum dilaksanakan secara optimal. Terkait hal ini, belum terdapat sistem aplikasi dan sumber daya manusia (SDM) yang tersertifikasi untuk melakukan pemantauan dan pengawasan transaksi harian kripto. Kemudian, oengawasan lebih lanjut terhadap status dan aktivitas calon pedagang fisik aset kripto (CPFAK) yang belum melakukan transaksi perdagangan aset kripto belum dilakukan.
Selain itu, pemantauan dan pengawasan atas keterlambatan penyampaian laporan transaksi harian (LTH) secara manual melalui penerimaan e-mail cenderung menghasilkan laporan pengawasan yang kurang efektif dan belum mendukung perlindungan kepada masyarakat ketika terjadi insiden pada aset kripto.
Selanjutnya, terdapat kelemahan pengawasan terhadap pihak-pihak dalam transaksi harian kripto bernilai material dan transaksi harian aset kripto di luar ketetapan peraturan Bappebti.
Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya risiko masyarakat kehilangan investasi di kemudian hari.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan. Salah satu rekomendasi itu adalah meminta Menteri Perdagangan agar memerintahkan Kepala Bappebti untuk menyusun dan menetapkan ekosistem pasar fisik aset kripto dan pedoman teknis yang mengatur mekanisme atau prosedur pengawasan transaksi harian kripto.
TARAKAN, WARTAPEMERIKSA — Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Khairul berharap dapat terus meningkatkan kinerja sehingga mendapatkan hasil audit yang lebih baik. Dia ingin agar laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tarakan tahun 2022 dapat memperoleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan nilai yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Ini akan mempengaruhi proses pembahasan APBD perubahan sehingga kita pun dapat memprosesnya lebih dini bersama DPRD Kota Tarakan.â€
 “Tidak hanya mempertahankan opini tertinggi tersebut, Pemkot Tarakan juga terus berupaya meningkatkan nilai pemeriksaan dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Khairul seperti dilansir Antara, saat menghadiri entry meeting di Kota Tarakan, beberapa waktu lalu.
Entry meeting itu pun dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Utara Ruben Artia Lumbantoruan, ketua dan anggota tim pemeriksa, serta unsur perangkat daerah di Tarakan. Sebagai catatan, selama tiga tahun terakhir, Pemkot Tarakan berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Khairul menyampaikan bahwa pemda berupaya untuk menyampaikan LKPD yang lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian maka diharapkan hasil pemeriksaan pun dapat diterima dengan lebih cepat.
“Ini akan mempengaruhi proses pembahasan APBD perubahan sehingga kita pun dapat memprosesnya lebih dini bersama DPRD Kota Tarakan,†kata Wali Kota.
Sebelumnya BPK Perwakilan Kaltara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Terinci atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2021 sampai dengan semester I 2022 kepada RSUD dr H Jusuf SK. Termasuk juga LHP terkait Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun anggaran 2019 sampai semester I tahun 2022 terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) kementerian/lembaga (k/l) diharapkan dapat berperan serta dalam memperlancar pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022. Hal itu disampaikan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana dalam pertemuan entry meeting bersama 20 K/L dan lembaga yang merupakan entitas pemeriksaan di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara I (AKN I) di kantor pusat BPK, Jakarta, belum lama ini.
“Agar jadwal pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat waktu, diharapkan komunikasi antara pemeriksa dengan semua pihak dapat berjalan dengan baik dan efektif, serta diberikan akses yang seluas-luasnya terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan,†ucap dia.
Entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan K/L yang akan diperiksa. Pertemuan ini bertujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.
Lebih lanjut, pemeriksaan ini disebut bersifat mandatori dan dilaksanakan oleh BPK setiap tahun. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
“Pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan dengan output berupa opini atas laporan keuangan,” katanya.
“Dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan negara, diperlukan penguatan SPI yang baik dalam rangka memitigasi risiko permasalahan yang dapat muncul pada setiap tahapan siklus anggaran.”
Selain menjadi cerminan atas tata kelola keuangan yang baik, opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa juga memiliki beberapa arti penting. Antara lain, meningkatkan kepercayaan publik atas kredibilitas dan keandalan informasi yang disajikan, serta meningkatkan rating dan citra positif pada stakeholders.
Pada kesempatan tersebut, Nyoman juga menegaskan bahwa komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas didukung dengan sistem pengendalian intern (SPI) yang kuat dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan. Hal tersebut akan tercermin pada capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan tercapainya good governance dan clean government.
“Dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan negara, diperlukan penguatan SPI yang baik dalam rangka memitigasi risiko permasalahan yang dapat muncul pada setiap tahapan siklus anggaran,” ucap dia.
Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, BPK menerapkan metodologi pendekatan risiko atau risk based audit (RBA). Dengan pendekatan ini, pemeriksaan difokuskan pada aspek-aspek yang berisiko terkait akun/satuan kerja agar diperoleh keyakinan yang memadai dalam penentuan opini.
JAMBI, WARTAPEMERIKSA — Gubernur Jambi Al Haris mengatakan menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai proyek pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di lahan bekas pasar tradisional Angso Duo. Hal ini untuk merespons penilaian anggota DPRD setempat yang menganggap bangunan dan fasilitasnya belum memadai.
“Artinya setiap uang negara harus dipertanggungjawabkan apalagi yang dikeluarkan ini untuk pembangunan proyek negara, maka akan dievaluasi oleh pihak inspektorat dan BPK RI. Jika nanti ada temuan tidak sesuai dalam proyek tentu akan ada tindak lanjut,” kata Al Haris di Jambi, beberapa waktu lalu, seperti dilansir Antara.
Ia menjelaskan, dalam audit BPK itu akan dilakukan pengecekan apakah proyek senilai Rp35 miliar yang terletak di bantaran Sungai Batang Hari Jambi tersebut sudah sesuai atau menyalahi rancangan anggaran belanja (RAB).
Saat ini Pemprov Jambi masih menunggu pemeriksaan rutin dari BPK Perwakilan Jambi atas proyek tersebut. Pada Januari ini diperkirakan BPK akan menurunkan tim untuk mengaudit proyek tersebut. “Jika nanti proyek tersebut tak sesuai ketentuan maka akan ada tindakan hukum,” kata dia.
Sebelumnya sejumlah anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi menggelar inspeksi mendadak di bangunan RTH bekas Pasar Angso Duo. Para wakil rakyat ini menilai infrastruktur yang dibangun tersebut masih banyak kekurangan.
“Artinya setiap uang negara harus dipertanggungjawabkan apalagi yang dikeluarkan ini untuk pembangunan proyek negara, maka akan dievaluasi oleh pihak inspektorat dan BPK RI. Jika nanti ada temuan tidak sesuai dalam proyek tentu akan ada tindak lanjut.”
Pemprov Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah merespons dengan mengancam pemutusan kontrak kerja ke rekanan jika proyek tersebut tak tuntas hingga Juni 2023 mendatang. Apalagi sejatinya harus kelar pada pada Desember lalu.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Cipta Karya PUPR Provinsi Jambi Iwan Syafwadi menegaskan proyek yang menggunakan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran (TA) 2022 tersebut akan diperpanjang sampai Juni 2023 dengan syarat rekanan memperbaiki semua kekurangan.
“Saya kan masih memegang jaminan pemeliharaan. Saya masih bisa memutuskan kontrak. Jadi kontrak itu berlaku di dua masa, satu pelaksanaan dan kedua masa pemeliharaan. Ini masih masa kontrak saya bisa blacklist kalau ini tidak selesai,” kata dia.
Iwan juga tidak menampik bahwa dalam pengerjaan itu banyak kekurangan kekurangan yang perlu diperbaiki oleh pihak penyedia jasa. Pihaknya pun telah melayangkan klaim perbaikan kepada kontraktor yang mengerjakan itu.
Di sisi lain, Iwan juga menambahkan bahwa keterlambatan pembangunan RTH dikarenakan adanya penambahan luas pembangunan. Awalnya, hanya 4 hektare namun kemudian menjadi 6 hektare, sehingga terjadi penambahan waktu untuk penimbunan dan pemantapan lahan.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi Juwanda menegaskan setelah melihat langsung ke lokasi masih banyak kekurangan terkait dengan pengerjaan RTH tersebut. “Nanti akan dibahas di Komisi lalu akan diberi rekomendasi ke PUPR dan mitra kerja lainnya,” kata dia.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mempertajam pemeriksaan dengan meningkatkan fokus ke akun berisiko tinggi, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan fokus tersebut yakni terhadap pinjaman daerah, belanja bantuan sosial dan hibah, belanja modal, dan manajemen kas.
“Kita akan back to standard. Kita akan melakukan pemeriksaan secara tajam terhadap berbagai hal,†katanya dalam rapat koordinasi pelaksana BPK di Jakarta, belum lama ini.
Agung menambahkan untuk pinjaman daerah, selain prosedur standar yang umum dilakukan, pemeriksa perlu mencermati variasi praktik pinjaman daerah yang lain.
“Jangan hanya berpedoman pada definisi formal pinjaman. Misalnya pemda melakukan pekerjaan yang belum dianggarkan pada tahun berjalan, tahun depan diakui sebagai pinjaman,†katanya.
Akun berikutnya yang perlu diperhatikan, sambung Agung, adalah belanja hibah dan bantuan sosial (bansos). Hal itu terutama perlu dicermati dengan adanya Pemilu serentak pada 2019.
Asersi laporan keuangan yang paling signifikan untuk akun belanja hibah dan bansos adalah asersi keterjadian transaksi benar telah terjadi dan berkaitan dengan entitas.
“Pemeriksa perlu memastikan hibah dan bansos tidak dilakukan terus menerus ke pihak yang sama, dokumen pertanggungjawaban lengkap, dan memberikan manfaat,†kata Agung.
Belanja Modal
Untuk belanja modal, Ketua BPK menyampaikan uji petik tidak harus selalu diarahkan pada belanja modal bernilai besar. Hal ini perlu dilakukan untuk menutup fraud pada belanja modal rendah.
Agung mengatakan BPK juga akan meningkatkan fokus perhatian terhadap manajemen kas. Sama halnya dengan belanja modal, seluruh asersi laporan keuangan akun kas penting dicermati pemeriksa.
Selain pengujian pengendalian dan pengujian substantif yang rutin dilaksanakan, sambungnya, ada satu prosedur khusus yang perlu diterapkan untuk pemeriksaan tahun 2020.
“Yaitu cash opname secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ini untuk mencapai tujuan utama cash opname tersebut, yaitu melihat kualitas manajemen kas entitas,†katanya.
Pada bidang nonpemeriksaan, BPK akan melanjutkan implementasi Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF) yang dimulai tahun lalu.
Agung berharap, SAI PMF dapat dilembagakan sebagai penilaian kinerja kelembagaan BPK. Salah satunya komunikasi, seperti dengan slogan ‘Akuntabilitas untuk Semua’ atau ‘Accountability for All’.
Hal ini dimaksudkan agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara. “Saya mengharapkan slogan ini dapat diwujudkan, melalui berbagai kegiatan,†kata Agung. (Rd)
