SLIDER

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang megapresiasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan selama 10 tahun berturut-turut sejak 2013 hingga 2022. Kendati demikian, Kemendikbudristek diminta untuk terus melakukan perbaikan tata kelola karena BPK masih menemukan adanya sejumlah permasalahan, mulai dari pengelolaan kas hingga uang kuliah tunggal (UKT).

“Sejak Tahun 2013 sampai dengan 2022, Kemdikbudristek telah sepuluh kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan. BPK memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian tersebut,” kata Pius dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan dengan Kemendikbudristek yang dihadiri Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, di kantor pusat BPK, Rabu (7/2/2024).

Pius mengungkapkan, meskipun telah memperoleh opini WTP 10 kali berturut-turut, dalam Laporan Keuangan Kemendikbubdristek tahun 2022 masih ditemukan permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian.

Salah satu permasalahan itu adalah pengelolaan kas pada satuan kerja Ditjen Diktiristek yang tidak sesuai ketentuan penatausahaan kas, yakni adanya rekening yang tidak dilaporkan kepada Kemenkeu, penggunaan langsung atas pendapatan yang tidak disetor ke kas negara, serta selisih kas yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Permasalahan lainnya terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja barang, yakni belanja bantuan pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat/pemda pada Kemendikbudristek. Dalam pelaksanaannya, kata Pius, masih ditemukan permasalahan pada tahap penyaluran dan pertanggungjawabannya yang sudah lebih dari satu tahun namun belum dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban.

Selain itu, pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai, yakni aset tetap dikuasai pihak lain tanpa perjanjian kerja sama, aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, serta aset tetap tanah dalam sengketa maupun aset tanah yang tidak didukung bukti kepemilikan.

BPK juga menemukan bahwa pengelolaan atas Pemungutan Iuran/Sumbangan Pengembangan Institusi (IPI/SPI) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang belum sesuai dengan ketentuan, yaitu PTN yang memungut SPI kepada mahasiswa program pascasarjana dan tidak memberikan keringanan kepada mahasiswa yang sedang mengambil cuti serta mahasiswa semester akhir yang mengambil kurang dari atau sama dengan enam SKS. 

“Sehubungan dengan hal tersebut kami mengapresiasi Mendikubristek dan seluruh jajarannya yang telah menindaklanjuti permasalahan-permasalahan tersebut,” katanya.

Pius menambahkan, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan dengan pendekatan Audit Berbasis Risiko atau Risk Based Audit (RBA). Dengan pendekatan ini maka pemeriksaan akan difokuskan pada area-area yang berisiko, termasuk di dalamnya adanya risiko kecurangan.

Berdasarkan pendekatan RBA dimaksud, maka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2023 akan difokuskan, antara lain, pada Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda, Belanja Bantuan Pemerintah, Belanja pada Badan Layanan Umum, Pinjaman Luar Negeri, dan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Tahun 2023 sebagai kelanjutan peluncuran SAKTI pada Tahun 2022.

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menyatakan ada setidaknya tujuh hal yang menjadi fokus BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) tahun 2023. Adapun metodologi yang diterapkan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan adalah pendekatan risiko atau Risk Based Audit (RBA).

Hal tersebut disampaikan Nyoman dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan LK Kementerian Pertahanan tahun 2023 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Darat, di Jakarta, pada awal Februari.

Nyoman mengatakan, hal pertama yang jadi fokus pemeriksaan BPK adalah mengenai implementasi SAKTI atau Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

“Selain itu, BPK fokus memeriksa kas, persediaan, aset tetap, aset lainnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta
belanja barang dan belanja modal,” kata Nyoman.

Dalam kesempatan itu, Nyoman pun menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran TNI AD atas pencapaian pendapatan yang turut berkontribusi menyumbang pendapatan negara TA 2023. Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi Monsakti Kemenkeu, kata Nyoman, estimasi atau target PNBP TNI AD adalah sebesar Rp4,53 triliun dengan realisasi sebesar Rp4,43 triliun.

Sementara itu, anggaran belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp54,39 triliun, dengan realisasi sebesar Rp53,68 triliun atau 98,71 persen dari total anggaran.

“Kita semua berharap anggaran belanja TNI AD Tahun 2024 mengalami peningkatan dan dapat terserap dengan optimal untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi TNI AD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Nyoman.

Nyoman juga berharap TNI AD dapat terus meningkatkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Berdasarkan data pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas UO TNI Angkatan Darat hingga 31 Desember 2023,  diperoleh informasi bahwa 97,11 persen telah selesai ditindaklanjuti dan 1,74 persen masih dalam proses tindak lanjut.

Selain itu, berdasarkan data pemantauan atas kerugian negara diketahui bahwa kasus yang belum selesai tinggal 1 persen.  “Dengan sinergi yang telah terbina dengan baik antara BPK dan UO TNI AD, kami berharap rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti tersebut dapat diselesaikan secepatnya.”