WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Sunday, 13 July 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

Berita Terpopuler

BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Ketua DPR: SAI20 Perkuat Upaya G20 Capai Pemulihan Ekonomi dan SDGs

by Admin 1 30/08/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan, terbentuknya Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) dapat memperkuat upaya negara-negara G20 dalam percepatan pemulihan ekonomi dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kehadiran SAI20 sebagai engagement group G20 yang diinisiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat penting untuk merespons kebutuhan mendesak terhadap tata kelola, transparansi dan akuntabilitas, di saat dan pascapandemi Covid-19.

Puan Maharani yang juga Ketua Parliament 20 (P20) mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan tekanan ekonomi, fiskal, dan sosial ke seluruh negara. Semua negara mengambil langkah-langkah antisipasi dan mengatasi ancaman krisis. Negara-negara mengalokasikan anggaran yang besar untuk menangani dampak pandemi di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

“Peran ini dapat dilaksanakan oleh SAI dengan menciptakan pendekatan tata kelola yang dapat berfungsi sebagai platform yang dapat memandu pemerintah menuju capaian agenda global yang memperkuat kemajuan nasionalnya. Sehingga SAI ikut mengawal keberlanjutan agenda global yang telah disepakati bersama.”

“Sejumlah agenda pembangunan juga mengalami perlambatan, termasuk langkah-langkah dalam mencapai SDGs, karena sumber daya negara diarahkan untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman pandemi dan dampaknya,” kata Ketua DPR dalam pidatonya saat menghadiri SAI20 Summit atau KTT SAI20 hari kedua, di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8/2022).

Puan mengatakan, tema Presidensi G20 Indonesia “Recover Together, Recover Stronger”, merupakan komitmen yang kuat dari negara G20 untuk segera mengatasi tantangan global yang paling mendesak saat ini. Tema itu juga menunjukkan komitmen untuk menyatukan upaya bersama demi pemulihan yang lebih baik dari krisis Covid-19 untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di negara-negara di seluruh dunia.

“Komitmen ini tentu menjadi semangat kita yang sama, di parlemen dan di supreme audit institutions, untuk berkontribusi dalam kewenangan konstitusionalnya dalam memperkuat pemulihan,” kata Puan.

Puan pun mengatakan, DPR yang juga sebagai penyelenggara P20, memberikan apresiasi kepada BPK yang telah mengambil inisiasi pembentukan SAI20 sebagai new engagement group G20. Dengan demikian, SAI20 akan dapat ikut merespons kebutuhan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya negara, di tengah dan pascapandemi.

“Hal ini dapat memperkuat upaya pemerintah negara G20 dalam mencapai pemulihan ekonomi dan mempercepat pencapaian SDGs,” kata dia menambahkan.

Menurut Puan, pemulihan ekonomi global dan melanjutkan kerja pencapaian SDGs, akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya yang dimiliki masing-masing negara.  Kerja sama global dalam memperkuat pemulihan ekonomi, perlu diarahkan pada kerja sama bidang keuangan dan moneter, yang dapat memberikan ruang yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara, walaupun setiap negara memiliki tantangan yang berbeda-beda.

KTT SAI20 Bahas 2 Isu Prioritas, Apa Saja?

Adapun kerja sama global dalam melanjutkan capaian SDGs, kata Puan, diarahkan kepada kerja sama sektoral. Misalnya saja bidang kesehatan, pangan, energi, lapangan kerja, pendidikan, ekonomi digital, dan ekonomi hijau yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan agenda bersama dalam menanggulangi kesenjangan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan industri. “Sehingga kerja sama global benar-benar mewujudkan komitmen recover together; no country left, no country behind,” kata dia.

Puan menegaskan, berbagai permasalahan global tidak dapat diselesaikan oleh satu negara atau oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja bersama, gotong royong, kolaborasi, dalam bentuk kerja bersama internasional yang dilakukan antarnegara.

Kerja sama ini juga perlu melibatkan berbagai stakeholders, berbagai pihak, legislatif, supreme audit institutions (SAI), yang menyentuh substansi antarbidang, multisektor, geopolitik, ekonomi, sosial, pangan, dan lainnya.

Parlemen, melalui P20, akan ikut mengambil peran strategis untuk memperkuat legitimasi pemerintah masing-masing negara G20 dalam menjalankan agenda bersama. Melalui tugas konstitusionalnya, parlemen akan berperan melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan untuk dapat memperkuat implementasi agenda bersama negara G20, yang dapat memperkuat pemulihan sosial dan ekonomi di masing-masing negara.

Adapun SAI masing-masing negara dapat ikut mengambil peran sebagai mitra G20 dengan memastikan dan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dari program dan kebijakan global yang dijalankan oleh masing-masing negara. “Peran ini dapat dilaksanakan oleh SAI dengan menciptakan pendekatan tata kelola yang dapat berfungsi sebagai platform yang dapat memandu pemerintah menuju capaian agenda global yang memperkuat kemajuan nasionalnya. Sehingga SAI ikut mengawal keberlanjutan agenda global yang telah disepakati bersama,” kata Puan.

Apresiasi BPK, Jokowi: SAI20 Semakin Perkokoh Kepemimpinan Indonesia

Ketua BPK Isma Yatun dalam pidatonya mengajak SAI 20 atau lembaga pemeriksa negara anggota G20 untuk memperkuat kerja sama dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan. Ketua BPK mengatakan, kerja sama dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20.

“P20 dan SAI20 memiliki kepentingan yang sama dan dapat memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan mencapai Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, SAI20 perlu bekerja sama dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan independen guna memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20,” kata Ketua BPK.

30/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Ketua BPK Ajak SAI20 Perkuat Kerja Sama dengan Parlemen

by Admin 1 30/08/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengajak Supreme Audit Institutions (SAI) 20 atau lembaga pemeriksa negara anggota G20 untuk memperkuat kerja sama. Khususnya dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan.

“SAI20 bertujuan untuk memperkuat sinergi antara SAI20 dan komunitas G20, termasuk Parliament 20. Kehadiran Ketua DPR RI sebagai Ketua Parliament 20 hari ini menunjukkan aksi kolaboratif menghadapi tantangan yang berkembang pesat. Dengan semangat ‘Recover Together, Recover Stronger’, kami berharap KTT ini akan menjadi tonggak penting bagi komunitas SAI20 untuk berkontribusi lebih signifikan kepada komunitas global.”

Ketua BPK mengatakan, kerja sama dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20. Ajakan tersebut disampaikan Ketua BPK pada hari kedua SAI20 Summit atau KTT SAI20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/82022), yang turut dihadiri Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam pidatonya, Ketua BPK menyampaikan bahwa peran parlemen sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan belanja negara.

“Parliament20 (P20) memiliki peran penting dalam komunitas G20. P20 dan SAI20 pun memiliki kepentingan yang sama dan dapat memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan mencapai Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, SAI20 perlu bekerja sama dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan independen guna memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20,” kata Ketua BPK dalam pidatonya. Seperti diketahui, P20 merupakan engagement group dari parlemen negara-negara G20. 

Ketua BPK mengatakan, seiring sudah meredanya pandemi Covid-19, pemerintah di seluruh negara harus lebih fokus kepada pemulihan ekonomi dan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.  SAI dapat berkontribusi secara signifikan dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan pencapaian target SDGs yang menjadi dua isu prioritas KTT SAI20 saat ini.

Wakil Presiden Dijadwalkan Buka KTT SAI20

“Pembentukan SAI20 merupakan langkah awal untuk memperluas nilai dan manfaat SAI untuk mendukung G20. Melalui komunike, SAI20 menunjukkan peran, komitmen, dan rekomendasinya dalam memastikan efektivitas program dan kebijakan G20, terutama dalam dua isu prioritas SAI20,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK menambahkan, SAI20 mendorong pemerintah di G20 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mencapai Agenda 2030. Antara lain, mempromosikan transisi energi terbarukan dan ekonomi yang lebih hijau, serta memastikan transformasi digital.

“SAI20 bertujuan untuk memperkuat sinergi antara SAI20 dan komunitas G20, termasuk Parliament 20. Kehadiran Ketua DPR RI sebagai Ketua Parliament 20 hari ini menunjukkan aksi kolaboratif menghadapi tantangan yang berkembang pesat. Dengan semangat ‘Recover Together, Recover Stronger’, kami berharap KTT ini akan menjadi tonggak penting bagi komunitas SAI20 untuk berkontribusi lebih signifikan kepada komunitas global,” kata Ketua BPK.

BPK Siap Gelar KTT SAI20 di Nusa Dua

KTT SAI20 berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022. Pada hari pertama, KTT SAI20 mengadopsi rules of procedures (RoP) atau aturan prosedur SAI20 sebagai pengaturan operasional tata kelola internal. Adapun agenda utama hari kedua adalah pembahasan dan pengesahan komunike atau pernyataan bersama sebagai output konkret SAI20 untuk disampaikan kepada komunitas G20. Komunike SAI20 berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

30/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Begini Wapres Melihat Peran BPK pada Masa Darurat

by Admin 1 29/08/2022
written by Admin 1

NUSA DUA, WARTA PEMERIKSA — Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah sangat mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terus mengawal pemerintah dalam melewati masa darurat akibat pandemi Covid-19. Berkat peran BPK, pemerintah bisa menghadapi masa darurat tersebut dengan tetap menjaga akuntabilitas keuangan negara.

Hal tersebut disampaikan Wapres dalam pidato kuncinya saat menghadiri secara langsung Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) Summit di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8/2022).

“SAI memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu bagi pemerintah untuk menjaga disiplin dalam pengelolaan anggaran keuangan negara di saat menghadapi ragam tekanan berat dan situasi genting.”

Wapres mengatakan, berbagai krisis yang bertubi-tubi mengharuskan semua negara untuk mengambil langkah yang tidak biasa dan segera. Untuk merespons kondisi tersebut, anggaran publik harus direalokasikan untuk menangani dampak prioritas yang bersifat memaksa.

“Pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi BPK RI sebagai pengawal pemerintah dalam melewati masa darurat yang membutuhkan kesigapan dan fleksibilitas, seraya tetap menjaga akuntabilitas dan legalitas tata kelola keuangan negara,” kata Wapres.

Wapres menegaskan, dalam proses pemulihan dari dampak pandemi Covid-19, pemerintah membutuhkan dukungan dari lembaga audit. Tujuannya untuk memastikan program-program sentral pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana di jalur yang tepat, yaitu program reformasi sistem perlindungan sosial, sistem kesehatan nasional dan sistem ketahanan bencana, serta industri, pariwisata,  dan investasi menuju ekonomi hijau.

Ini Salah Satu Fungsi Global SAI20 Menurut BPK

Wapres menambahkan, krisis juga telah mengamplifikasi risiko terhadap pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDGs) dengan melebarnya disparitas kesejahteraan. “Sebagai mitra strategis pemerintah, lembaga audit turut memastikan peralihan fokus anggaran dan sumber daya untuk menangani dampak krisis, tidak menyebabkan pencapaian agenda-agenda besar pemerintah, termasuk SDGs, mengalami kemandekan apalagi kemunduran,” ujar Wapres.

Wapres menekankan, dunia saat ini tengah menghadapi ketidakpastian dan perubahan dalam skala besar, kesulitan melakukan prediksi secara akurat, dan kerumitan tantangan akibat berbagai faktor yang saling berkaitan beserta mata rantai akibatnya. Meskipun tidak mudah, kondisi-kondisi tersebut telah memberikan pelajaran bagi semua pihak, termasuk SAI.

Menurut Wapres, hal tersebut dapat menjadi momentum untuk berbenah secara komprehensif, membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta adaptif, dan di saat bersamaan tetap akuntabel dan berintegritas. Dengan begitu, lebih siap dalam menghadapi ancaman dan tantangan pada masa depan.

“SAI memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu bagi pemerintah untuk menjaga disiplin dalam pengelolaan anggaran keuangan negara di saat menghadapi ragam tekanan berat dan situasi genting,” kata Wapres.

SAI20 Ajak Anggotanya Kawal Akuntabilitas Pascapandemi

Oleh karena itu, Wapres mengapresiasi inisiatif pembentukan SAI20 oleh BPK dalam kerangka Presidensi G20 Indonesia. Wapres meyakini, SAI20 akan memberikan nilai tambah bagi komunitas global dengan membangun tata kelola yang lebih tangguh dan mendorong kolaborasi yang lebih efektif antara SAI dengan pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

KTT SAI20 berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022. KTT SAI20 mengagendakan pengesahan rules of procedures (RoP) dan kesepakatan komunike SAI20. Selain itu, KTT SAI20 mendiskusikan isu-isu global dan nasional antara lain terkait transisi energi dan transformasi digital.

29/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Hadiri SAI20, Wapres Harapkan Tiga Hal Ini

by Admin 1 29/08/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin membuka secara langsung Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) Summit atau konferensi tingkat tinggi badan pemeriksa G20, di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8/2022). Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan apresiasinya atas inisiatif pembentukan SAI20 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kerangka Presidensi G20 Indonesia.

Wapres meyakini pembentukan SAI20 akan memberikan nilai tambah bagi komunitas global dengan membangun tata kelola yang lebih tangguh. “Selain itu, dapat mendorong kolaborasi yang lebih efektif antara SAI dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Wapres saat menyampaikan pidato kunci dalam pembukaan KTT SAI20.

“Saya berharap, komunike yang akan dihasilkan dari KTT ini mencakup ketiga hal tersebut, selain kerja sama peningkatan kapasitas SAI. Komunike ini nantinya juga dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyiapan deklarasi Pemimpin G20 di Bali pada November 2022 yang akan datang.”

Berbicara di hadapan pimpinan BPK dan pimpinan 12 badan pemeriksa anggota G20, Wapres pun menyatakan bahwa SAI20 akan menjadi salah satu warisan dari Presidensi G20 Indonesia. “Pembentukan SAI20 akan menjadi salah satu warisan dari Presidensi G20 Indonesia. Oleh karena itu, terdapat tiga hal yang saya harapkan dari KTT SAI20,” kata Wapres.

Hal pertama, Wapres berharap SAI20 menyampaikan perspektif audit yang independen dalam rangka membantu pemerintah merumuskan kebijakan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan, pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), dan kesiapan menghadapi krisis di masa depan.

Kedua, SAI diharapkan dapat merumuskan peran dalam mendukung masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengatasi aneka tantangan global, khususnya terkait isu utama Presidensi G20 Indonesia.

SAI20 Ajak Anggotanya Kawal Akuntabilitas Pascapandemi

Wapres juga berharap KTT SAI20 dijadikan sebagai jembatan penghubung pemikiran para auditor mancanegara yang memiliki mandat dan pengalaman berbeda dalam merespons krisis, sehingga dapat memberikan kekayaan perspektif dan gagasan. Wapres menilai, pengalaman krisis di masa lampau telah mencatat peran krusial para auditor bagi pemimpin negara dalam mengambil keputusan di masa-masa sulit akibat krisis.

“Saya berharap, komunike yang akan dihasilkan dari KTT ini mencakup ketiga hal tersebut, selain kerja sama peningkatan kapasitas SAI. Komunike ini nantinya juga dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyiapan deklarasi Pemimpin G20 di Bali pada November 2022 yang akan datang,” kata Wapres.

Ketua BPK Isma Yatun dalam pidato pembukaan menyampaikan bahwa kehadiran Wakil Presiden RI dalam KTT SAI20 merupakan sebuah kehormatan bagi SAI20 yang menunjukkan sebuah kolaborasi nyata untuk mengawal ekosistem akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Pembentukan SAI20 oleh BPK

“SAI20 berupaya melakukan kolaborasi efektif di kalangan lembaga pemeriksa negara dan dengan pemerintah dalam komunitas G20 untuk memastikan pelaksanaan komitmen, peran, dan rekomendasi SAI,” jelas Isma Yatun.

KTT SAI20 berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022. KTT SAI20 mengagendakan pengesahan rules of procedures (RoP) dan kesepakatan komunike SAI20. Selain itu, KTT SAI20 mendiskusikan isu-isu global dan nasional antara lain terkait transisi energi dan transformasi digital.

29/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Ketua BPK: KTT SAI20 Peristiwa Bersejarah

by Admin 1 29/08/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Penyelenggaraan Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) Summit atau konferensi tingkat tinggi (KTT) lembaga pemeriksa negara G20 resmi dibuka pada Senin (29/8/2022), di Nusa Dua, Bali. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun dalam pidato pembukaan menyampaikan, KTT SAI20 merupakan peristiwa bersejarah, karena untuk pertama kalinya terbentuk engagement group lembaga pemeriksa negara di G20.

KTT SAI20 dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ketua BPK mewakili seluruh anggota SAI20 menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Wapres atas kesediaannya untuk menyampaikan pidato utama pada KTT SAI20.

“Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota SAI20 atas segenap masukan, kontribusi, dan partisipasi di berbagai tingkat pertemuan selama proses pembentukan SAI20 serta dalam seluruh capaian hasilnya.”

Ketua BPK juga memberikan sambutan hangat kepada para delegasi yang hadir. KTT SAI20 diadakan secara hibrida dan diikuti 12 SAI dari negara anggota G20. Delegasi dari delapan negara hadir secara fisik, sedangkan sisanya mengikuti secara virtual.

“Merupakan sebuah kehormatan tersendiri bagi kami untuk menyambut bapak dan ibu delegasi di Indonesia, sekaligus menghadiri peristiwa bersejarah KTT SAI20, yang pertama kalinya diselenggarakan sebagai pengukuhan terbentuknya SAI20 menjadi engagement group di G20,” kata Ketua BPK dalam sambutannya.

Ketua BPK menegaskan, SAI dari negara-negara G20 bertekad untuk turut andil dalam G20 melalui perannya sebagai lembaga pemeriksa negara. Terutama berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas tata kelola sektor publik.

Berkumpul di Labuan Bajo, Ini yang Dibahas SAI20-SOM

Seiring upaya dunia untuk pulih dari pandemi Covid-19, kata Ketua BPK, seluruh dunia dihadapkan pada berbagai tantangan. Termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

“Meski kepemimpinan Indonesia sebagai Presidensi G20 dijabat pada masa-masa sulit, namun tetap bertujuan memastikan agar kita semua dapat sintas dalam menghadapi berbagai tantangan, serta pulih bersama dan menjadi semakin kuat,” ujar Ketua BPK.

Ketua BPK dalam kesempatan tersebut juga menceritakan secara ringkas proses terbentuknya SAI20. Dijelaskan, sejak dimulainya proses peralihan tampuk kepemimpinan G20 tahun lalu, BPK telah menyelenggarakan serangkaian pertemuan untuk mempersiapkan pembentukan SAI20 sebagai engagement group di G20.

Wakil Presiden Dijadwalkan Buka KTT SAI20

Selain itu, SAI20 juga telah membahas dua keluaran utama dari SAI20, yakni aturan tata cara atau rules of procedure (RoP) serta komunike (pernyataan bersama) SAI20 terkait percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan bagi tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

“Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota SAI20 atas segenap masukan, kontribusi, dan partisipasi di berbagai tingkat pertemuan selama proses pembentukan SAI20 serta dalam seluruh capaian hasilnya,” kata Ketua BPK.

KTT SAI20 berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022. KTT SAI20 mengagendakan pengesahan RoP dan kesepakatan komunike SAI20. Selain itu, KTT SAI20 mendiskusikan isu-isu global dan nasional antara lain terkait transisi energi dan transformasi digital.

29/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

KTT SAI20 Bahas 2 Isu Prioritas, Apa Saja?

by Admin 1 28/08/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Perhelatan Supreme Audit Institutions 20 (SAI20 Summit) yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022, akan membahas dua isu prioritas. Kedua isu tersebut adalah percepatan pemulihan ekonomi dan mendukung pencapaian “Sustainable Development Goals” (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Terkait isu pemulihan ekonomi, SAI20 akan membahas tentang bagaimana kebijakan yang diambil pemerintah di negara-negara G20 dalam memitigasi dampak pandemi Covid-19. Para lembaga pemeriksa akan saling menyampaikan masukan terkait hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk berkontribusi dalam pemulihan ekonomi.

Bernardus Dwita Pradana

“SAI20 ingin membantu percepatan pemulihan ekonomi dan implementasi SDGs. Ini yang jadi prioritas kita dan yang akan dibahas dalam SAI20 untuk kemudian dimasukkan ke dalam komunike.”

Sedangkan mengenai isu SDGs, KTT SAI20 akan menggarisbawahi mengenai terhambatnya upaya pencapaian target SDGs. Seperti diketahui, pandemi Covid-19 memaksa negara-negara untuk mengerahkan dan memfokuskan seluruh kemampuannya untuk menangani penyebaran virus dan memulihkan perekonomian.

Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Revbang PKN) Bernardus Dwita Pradana mengatakan, isu yang diangkat SAI20 memang selaras dengan isu yang diusung Presidensi G20 Indonesia. “SAI20 ingin membantu percepatan pemulihan ekonomi dan implementasi SDGs. Ini yang jadi prioritas kita dan yang akan dibahas dalam SAI20 untuk kemudian dimasukkan ke dalam komunike,” kata Dwita dalam ‘Media Briefing” SAI20 Summit, di Nusa Dua, Bali, Minggu (28/8/2022).

Berkumpul di Labuan Bajo, Ini yang Dibahas SAI20-SOM

BPK dan SAI dari negara-negara G20 sebelumnya sudah menyusun draf komunike dalam kegiatan SAI20 Senior Officials Meeting (SOM) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 20-21 Juni 2022. Selain draf komunike, SAI20 juga sudah menyusun Rules of Procedures (RoP). Draf RoP serta draf komunike akan didiskusikan di KTT untuk mencapai kesepakatan.

SAI20 merupakan engagement group yang diinisiasi oleh BPK untuk memperkokoh Presidensi G20 Indonesia. Dwita mengatakan, ada dua tujuan utama dari pembentukan SAI20.

“Kedua tujuan itu adalah SAI20 ingin mendorong transparansi, akuntabilitas, dan good governance di negara-negara G20. Kemudian, membangun kemitraan global dengan para pemangku kepentingan di dalam ekosistem dan komunitas G20,” katanya. 

28/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Wakil Presiden Dijadwalkan Buka KTT SAI20

by Admin 1 28/08/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin dijadwalkan membuka secara langsung perhelatan Supreme Audit Institutions 20 (SAI20 Summit ) di Nusa Dua, Bali. Konferensi tingkat tinggi (KTT) lembaga pemeriksa negara-negara G20 tersebut bakal digelar selama dua hari, yaitu pada 29-30 Agustus 2022.

Selain Wakil Presiden, SAI20 Summit akan dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah menteri. Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif mengatakan, Wakil Presiden akan memberikan pidato kunci pada pembukaan SAI20 Summit.

“Sesi sharing sessions ini sifatnya terbuka. Para menteri akan mempresentasikan mengenai isu-isu yang disampaikan dalam konteks di Indonesia dan di lingkup global.”

“Pada hari pertama SAI20 Summit, akan ada keynote speech oleh bapak Wapres mewakili pemerintah, kaitannya dengan Presidensi G20 Indonesia,” kata Bahtiar dalam acara “Media Briefing” di Nusa Dua, Bali, Minggu (28/8/2022).

Bahtiar menjelaskan, KTT SAI20 rencananya juga akan dihadiri Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman menjelaskan, Ketua DPR akan memberikan keynote speech sebagai Chair of Parliament 20. Lalu, para menteri hadir sebagai pembicara dalam sesi sharing session. 

Menteri ESDM Arifin Tasrif akan membahas mengenai ekonomi hijau dan transformasi energi. Sedangkan Menkominfo Johnny G Plate mengulas soal transformasi digital.

Ini Salah Satu Fungsi Global SAI20 Menurut BPK

“Sesi sharing sessions ini sifatnya terbuka. Para menteri akan mempresentasikan mengenai isu-isu yang disampaikan dalam konteks di Indonesia dan di lingkup global,” kata Yudi.

SAI20 merupakan engagement group yang diinisiasi oleh BPK untuk memperkokoh Presidensi G20 Indonesia. SAI20 mengusung dua isu prioritas utama, yaitu mengakselerasi pemulihan ekonomi serta mendukung percepatan implementasi SDGs.

28/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerSAI20SLIDERSorotan

BPK Siap Gelar KTT SAI20 di Nusa Dua

by Achmad Anshari 26/08/2022
written by Achmad Anshari

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap menggelar Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) Summit atau konferensi tingkat tinggi (KTT) lembaga pemeriksa negara-negara anggota G20. KTT tersebut akan digelar di kawasan Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus. 

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan, ada beberapa aspek yang akan menjadi pembahasan dalam SAI20 Summit. Aspek pertama mengenai transparansi dan akuntabilitas. Wakil Ketua BPK mengatakan, pandemi Covid-19 menuntut semua negara untuk bergerak secepat mungkin dalam mengeluarkan anggaran penanganan dan pemulihan. 

“Oleh karena itu, hal yang paling penting adalah transparansi terlebih dulu. Berikutnya adalah akuntabilitas. Nah, soal transparansi dan akuntabilitas inilah yang akan kami (SAI20) sampaikan kepada pemerintah di masing-masing negara,” kata Wakil Ketua BPK dalam program “Indonesia Bicara” di TVRI yang disiarkan secara langsung pada Kamis (25/8/2022).

Wakil Ketua BPK menambahkan, KTT SAI20 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pada masa pandemi. “Sehingga tidak meninggalkan jejak sejarah yang dalam tanda kutip tidak baik. Kita kan bukan baru sekali ini mengalami krisis. Kita pernah mengalami krisis 1998, krisis 2008.” kata Wakil Ketua BPK.

Menurut Wakil Ketua BPK, berbagai permasalahan yang timbul saat krisis 1998 sampai saat ini masih muncul. Padahal, krisis 1998 hanya merupakan krisis ekonomi. Sedangkan krisis yang terjadi saat ini merupakan krisis multidimensional.  Berawal dari krisis kesehatan akibat munculnya Covid-19, lalu meluas menjadi krisis ekonomi, dan permasalahan-permasalahan lainnya.

Aspek berikutnya yang juga akan dibahas mengenai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Wakil Ketua BPK mengingatkan, SDGs menetapkan bahwa berbagai target atau tujuan yang ditetapkan harus tercapai pada 2030. Artinya, negara-negara hanya memiliki sisa waktu delapan tahun.

Sementara itu, upaya dan program negara dalam mencapai SDGs sempat terhambat bahkan terhenti lebih dari tahun akibat pandemi Covid-19. Wakil Ketua BPK mengatakan, SAI20 ingin menyampaikan pandangan kepada pemerintah bahwa ada nilai-nilai tujuan berkelanjutan yang tetap harus dijaga meski di tengah kondisi pandemi.  “Ini tujuannya agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat tetap segera tercapai,” katanya.

KTT SAI20 di Bali pada 29-30 Agustus merupakan acara puncak dari rangkaian kegiatan SAI20 yang diinisiasi oleh BPK. Sebelumnya, BPK telah menggelar SAI20 Technical Meeting, SAI20 Seminar, dan SAI20 Senior Official Meeting. 

26/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi investasi (Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Pemda Belum Dapat Optimalkan Pelayanan Perizinan OSS RBA

by Admin 1 26/08/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mengawal program pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi di daerah. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih ada kendala dalam hal pelayanan perizinan yang dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yaitu Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

Seperti disampaikan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021, pemeriksaan kinerja terkait dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi, dilakukan terhadap dua kementerian/lembaga (K/L). Keduanya, yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pemeriksaan juga menemukan bahwa Kemendagri belum menetapkan SOP pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah.  Permasalahan lain yang ditemukan, pembinaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUKM) dan penanaman modal (PM) belum optimal dalam mendorong kemudahan berusaha di daerah.”

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap 41 pemerintah daerah (pemda). Meliputi satu pemerintah provinsi (pemprov), 21 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 19 pemerintah kota (pemkot). Terkait hasil pemeriksaan di pemerintah daerah, BPK menemukan bahwa pemda belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan perizinan.

Hal ini karena sistem OSS RBA belum terintegrasi dengan aplikasi layanan persyaratan dasar perizinan. Mulai dari aplikasi GISTARU (Geographic Information System Tata Ruang), Sistem Informasi Manajemen-Bangunan Gedung (SIMBG), dan aplikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Akibatnya, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis belum dapat melakukan verifikasi atas pengajuan izin berusaha secara memadai,” demikian disampaikan BPK dalam IHPS II 2021.

Adapun terkait pemeriksaan di Kemendagri, BPK mengungkapkan bahwa kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya, yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021. Hal ini menyebabkan kegiatan percepatan pemberian izin menjadi terhambat terhadap pemda yang belum mendelegasikan kewenangan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Pemeriksaan juga menemukan bahwa Kemendagri belum menetapkan SOP pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah.  Permasalahan lain yang ditemukan, pembinaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUKM) dan penanaman modal (PM) belum optimal dalam mendorong kemudahan berusaha di daerah.

BPKP Usul Implementasi SIPD Bertahap, Mengapa?

Seperti diketahui, perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil, serta industrialisasi. Upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan peringkat kemudahan berusaha dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yaitu OSS RBA.

Sejumlah Rekomendasi BPK Terkait Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi

Menteri Dalam Negeri agar: 

– Menetapkan SOP pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan pada DPMPTSP, SOP pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan SOP di Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III serta pembaharuan SOP fasilitasi rancangan produk hukum daerah dan SOP pembinaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

Kepala Daerah agar:

– Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk berkoordinasi dengan BKPM dan kementerian teknis agar segera mengintegrasikan sistem OSS RBA dengan aplikasi pelayanan perizinan dasar milik kementerian teknis. Sehingga pelayanan perizinan dasar di daerah dapat dilayani sepenuhnya melalui sistem OSS RBA.

– Membentuk dan mengoptimalkan kerja wadah koordinasi penanaman modal daerah yang beranggotakan OPD teknis terkait sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah.

26/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Alasan Sandiaga Uno Apresiasi BPK

by Admin 1 25/08/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan apresiasi terhadap opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya mengapresiasi, ini merupakan kerja kolaboratif seluruh pegawai di lingkungan Kemenparekraf. Dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas sehingga bisa mendapat WTP,” ujar Sandiaga lewat keterangan resmi, seperti dilansir dari Antara, beberapa waktu lalu.

“Ini adalah hasil kerja tim, sehingga kita berhasil mendapat opini WTP, namun pesannya tadi harus ditingkatkan, lantaran masih ada beberapa catatan dan PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan ke depan.”

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meraih opini WTP dari BPK atas kinerja keuangan tahun 2021. Pada tahun ini, tercatat 38 laporan hasil pemeriksaan diserahkan ke BPK. Dengan rincian 35 laporan hasil pemeriksaan dengan predikat WTP dan tiga laporan hasil pemeriksaan dengan predikat wajar dengan pengecualian (WDP).

Menparekraf mengharapkan WTP yang diterima bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang. “Jangan mudah berpuas diri bagi seluruh pegawai di Kemenparekraf,” ucap dia.

Sekretaris Kemenparekraf Ni Wayan Giri Adnyani menjelaskan, WTP yang diperoleh merupakan kali ketujuh didapatkan secara berturut-turut sejak 2015. “Ini adalah hasil kerja tim, sehingga kita berhasil mendapat opini WTP, namun pesannya tadi harus ditingkatkan, lantaran masih ada beberapa catatan dan PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan ke depan,” ungkap dia.

Ini Entitas Signifikan yang Jadi Sorotan AKN III

Ni Wayan mengatakan capaian itu adalah suatu hal yang membanggakan. Karenanya, para pegawai di lingkungan Kemenparekraf diharapkan terus bekerja keras dalam menjaga integritas tata kelola keuangan negara.

“Namun, predikat WTP bukanlah akhir. Ini titik awal kita untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN di tahun-tahun berikutnya,” ucap Ni Wayan.

25/08/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • Transformasi Digital Dorong Efisiensi Keuangan Negara
  • Selamat! Ini Dia Pemenang Kuis WartaBPK.Go!
  • Sampaikan Hasil Pemeriksaan, BPK Rekomendasikan IMO Perkuat Manajemen Aset dan Anggaran
  • Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah: Momentum Efisiensi dan Arah Baru Kebijakan?
  • Membangun BPK dengan Langkah “SUPER”
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • Transformasi Digital Dorong Efisiensi Keuangan Negara

    11/07/2025
  • Selamat! Ini Dia Pemenang Kuis WartaBPK.Go!

    10/07/2025
  • Sampaikan Hasil Pemeriksaan, BPK Rekomendasikan IMO Perkuat Manajemen...

    10/07/2025
  • Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah: Momentum Efisiensi dan...

    09/07/2025
  • Membangun BPK dengan Langkah “SUPER”

    08/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id