WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Tuesday, 8 July 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

Berita Terpopuler

Ilustrasi pegawai BPK (Sumber: Freepik).
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Pentingnya Bersikap Asertif dalam Berkomunikasi

by Admin 1 31/10/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Sering kali kita mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaan serta pendapat kepada orang lain, khususnya dalam ruang lingkup kerja atau lingkungan baru. Tentu saja alasannya karena kita merasa tidak enak saat akan mengucapkan suatu pendapat kepada rekan kerja atau tim saat dalam suatu pertemuan/meeting.

Rasa tidak enak tersebut muncul karena takut menyakiti perasaan orang lain atau bahkan menghakimi secara tidak langsung. Permasalahan tersebut sejatinya berkaitan dengan keterampilan komunikasi asertif.

ECC BPK Sediakan Penanganan Khusus Pegawai

Padahal, ada beragam keuntungan ketika Anda mampu mengomunikasikan sesuatu dengan baik tanpa menyakiti orang lain atau keterampilan komunikasi asertif. Lalu apa makna dari perilaku asertif?

Perilaku asertif adalah kemampuan untuk mengomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain secara jujur dan terbuka dengan tetap menghormati hak pribadi dan orang lain.

“Orang yang asertif mampu untuk berkata ‘tidak’, mampu meminta pertolongan, mampu mengekspresikan perasaan positif dan negatif secara wajar,” demikian menurut artikel yang dibuat Employee Care Center BPK.

Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan seseorang jika memiliki sikap asertif:

1. Mudah berteman

2. Meningkatkan rasa percaya diri

3. Dihormati, dihargai, serta disegani orang lain

4. Meningkatkan skill dalam mengambil keputusan

5. Tidak akan merasa ditindas atau dimanfaatkan oleh lingkungan sekitar.

Bagaimana Mencegah Konflik Moral di Tempat Kerja?

Tujuan utama perilaku asertif adalah membuat proses komunikasi berjalan efektif, membangun hubungan yang setara, sejajar, dan saling menghormati. Berikut adalah contoh perilaku asertif:

1. Menolak permintaan rekan kerja ketika Anda sedang sibuk dengan tanggung jawab sendiri.

2. Memberikan ide dan tanggapan ketika mengikuti focus group discussion atau rapat besar.

3. Tidak memaksakan pendapat pribadi untuk disetujui semua orang.

4. Tidak memotong pembicaraan dengan atau tanpa alasan.

5. Tidak mudah terpancing emosi dan tidak mencampuri urusan orang lain yang tidak ada keterkaitan dengan Anda.

31/10/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerSLIDER

Mengenang Tragedi JT-610

by Achmad Anshari 30/10/2023
written by Achmad Anshari

Jakarta, WARTAPEMERIKSA – BPK berduka lima tahun yang lalu. Tepatnya pada Senin, 29 Oktober 2018 pagi hari, pesawat Lion Air JT-610 rute Jakarta – Pangkal Pinang, jatuh di perairan utara pulau Jawa. Dilansir dari website resmi setkab.go.id, total penumpang di penerbangan naas itu adalah 181 orang. Adapun pegawai BPK yang ikut menjadi korban dalam kecelakaan tersebut sejumlah 10 orang. Mereka adalah Harwinoko, Martua Sahata, Dicky Jatnika, Achmad Sobih Inajatulllah, Imam Riyanto, Yunita Sapitri, Yoga Perdana, Resky Amalia, Yulia Silviyanti, dan Zuiva Puspitaningrum.

Kini, lima tahun setelah peristiwa tersebut, kenangan masih membekas. Peristiwa tak terelakan itu menjadi luka mendalam bagi keluarga besar BPK. Redaksi Warta Pemeriksa berdoa, semoga seluruh amal baik almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah Swt. 

Semangat perjuangan mengawal keuangan negara yang telah mereka berikan selalu menjadi teladan bagi keluarga besar BPK. Ke depan, seperti hari-hari sebelumnya, BPK akan senantiasa berupaya seoptimal mungkin dalam melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

30/10/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Data Kualitas Air Minum tidak Seragam, Ini Rekomendasi BPK untuk Kemenkes

by Admin 1 27/10/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Pada semester II 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan prioritas nasional (PN) terkait penguatan infrastruktur. Salah satunya terkait penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman.

Salah satu agenda RPJMN 2020-2024 adalah penyediaan akses air minum yang layak dan aman. Targetnya, sampai dengan tahun 2024 sebesar 100 persen penduduk telah mengakses air minum layak, sebanyak 30 persen penduduk telah mengakses air minum perpipaan, dan sebanyak 15 persen penduduk telah mengakses air minum aman. Hal tersebut juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) keenam yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Akses Air Minum Layak Belum Merata, Ini Rekomendasi BPK ke Pemerintah

Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah dalam penyediaan akses air minum yang layak dan aman pada sejumlah objek pemeriksaan (obrik). Termasuk di antaranya obrik pemerintah pusat yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dikutip dari IHPS II 2022, BPK mencatat, Kemenkes telah melakukan sejumlah upaya. Hal itu yakni Kemenkes telah mendukung perencanaan, pemenuhan, dan pendayagunaan tenaga sanitasi lingkungan melalui penugasan khusus tenaga kesehatan melalui Program Nusantara Sehat. Selain itu, Kemenkes telah mengusulkan alokasi anggaran dan menetapkan menu kegiatan dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang kesehatan dan DAK nonfisik bidang kesehatan untuk kegiatan pengawasan kualitas air minum dan penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) bagi pemda dalam petunjuk teknis.

“Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendorong penyelesaian rancangan permenkes sebagai peraturan pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. “

Meski demikian, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sejumlah temuan yang memuat permasalahan. Misalnya saja, Kemenkes belum menyusun regulasi dan kebijakan teknis terkait pengawasan kualitas air minum secara memadai. Regulasi dan kebijakan teknis yang ditetapkan juga belum selaras dengan peraturan lainnya dan belum sepenuhnya disusun secara lengkap dan jelas. Akibatnya, terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaan dan pelaporan data capaian pengawasan kualitas air minum.

Kemenkes juga belum memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan STBM pilar 1 stop buang air besar sembarangan secara memadai. Yaitu dalam melakukan evaluasi melalui analisis data dan informasi capaian desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan yang disampaikan oleh seluruh provinsi. Akibatnya, terdapat potensi kesalahan dalam mengambil kebijakan atas hasil analisis menggunakan data yang tidak valid.

Foresight BPK Gambarkan Reallita dan Masa Depan Pendidikan di Tanah Air

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendorong penyelesaian rancangan permenkes sebagai peraturan pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Rancangan ini meliputi kewajiban pemda untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan kualitas air minum, sanksi bagi penyelenggara air minum, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan kualitas air minum.

Kemudian, merevisi Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 terkait mekanisme pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian STBM yang memuat tahapan pelaporan per jenjang, pihak yang terlibat dalam pelaporan, tanggung jawab dan kewenangan validasi data, dan periode pelaporan.

27/10/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Bakal Pimpin INTOSAI, Ketua BPK Tekankan Pentingnya Kolaborasi SAI

by Admin 1 20/10/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan pentingnya kolaborasi di antara supreme audit institution (SAI) guna mencapai masa depan yang lebih baik untuk masyarakat dan sekaligus lingkungan. Pesan tersebut disampaikan seiring dengan terpilihnya BPK menjadi Tuan Rumah INCOSAI XXVI tahun 2028 sekaligus Ketua INTOSAI 2028-2031.

BPK Raih Penghargaan Infografis Hasil Audit Terbaik dari INTOSAI WGEA

Hal itu diputuskan dalam Pertemuan ke-59 Pengurus Organisasi Lembaga Pemeriksa se-Asia atau Governing Board Asian Organization of Supreme Audit Institutions (GB ASOSAI) di Busan, Korea Selatan pada 20-22 September 2023.

“Dengan berkolaborasi menuju tujuan bersama melalui upaya di antara SAI dan stakeholder, kita bisa memperkuat hubungan dalam komunitas global untuk berkontribusi terhadap masa depan masyarakat dan bumi yang lebih baik,” ungkap Isma.

Hasil Pertemuan ke-59 GB ASOSAI tersebut akan disahkan pada ASOSAI Assembly ke-16 di India Tahun 2024. Keketuaan BPK pada organisasi lembaga pemeriksa sedunia tersebut merupakan yang pertama kali sejak INTOSAI didirikan tahun 1953.

INTOSAI merupakan organisasi lembaga pemeriksa negara-negara sedunia yang bersifat otonom, independen, dan non-politis. Tujuannya, bertujuan mendorong tata kelola sektor publik dengan memperkuat peranan lembaga pemeriksa untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah yang transparan, akuntabel, dan kredibel serta memberikan manfaat bagi publik di masing-masing negara.

BPK Terpilih sebagai Ketua Organisasi Lembaga Pemeriksa Sedunia 2028-2031

Saat ini, INTOSAI memiliki 195 anggota penuh (full member), 5 anggota rekanan (associate member), dan 2 anggota terafiliasi (affiliate member). BPK menjadi anggota penuh INTOSAI sejak 1968. Keketuaan 2022-2025 saat ini dipegang oleh regional Amerika (SAI Brasil), dan keketuaan 2025-2028 oleh regional Afrika (SAI Mesir).

20/10/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Rekomendasi BPK untuk Atasi Persoalan Sampah di Daerah

by Admin 1 17/10/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Permasalahan pengelolaan sampah belakangan mencuat di sejumlah daerah. Akibat tempat pemrosesan akhir (TPA) yang overkapasitas, timbunan sampah menggunung di tempat pembuangan sementara (TPS) hingga berserakan di jalan raya.

Pengelolaan sampah turut menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK pada semester II 2022 telah melakukan pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) tahun 2021 dan 2022 (sampai dengan triwulan III) yang dilakukan pada 20 pemda.

Ini Jawaban Pemprov DKI Soal Pemeriksaan BPK Terkait Sampah

Ada sejumlah rekomendasi yang disampaikan BPK untuk mengatasi permasalahan sampah berdasarkan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan.

Seperti dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2022, salah satu permasalahan yang ditemukan BPK adalah pemda belum sepenuhnya menyediakan fasilitas pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang cukup dan memenuhi persyaratan. “Hal ini mengakibatkan meningkatnya volume sampah yang dibuang ke TPA,” demikian dikutip dari IHPS II 2022.

Untuk mengatasi masalah itu, BPK telah merekomendasikan bupati/wali kota agar menetapkan rencana penyediaan, pengoperasian dan pemanfaatan fasilitas TPS3R dalam renstra, rencana kerja, dan usulan anggaran sesuai target dalam kebijakan dan strategi daerah atau jakstrada.

Permasalahan lainnya, pemerintah daerah belum optimal melaksanakan pemilahan sampah dan belum menyediakan sarana pewadahan dan pemilahan sesuai persyaratan. Permasalahan tersebut mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilahan sampah belum optimal, dan kurangnya wadah sampah pilah di area publik yang memadai.

“BPK merekomendasikan agar pemda mengevaluasi pola pengangkutan, penentuan rute dan jadwal pengangkutan SRT dan SSSRT supaya sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan.”

Permasalahan itu menyebabkan sampah yang tercecer menimbulkan timbunan sampah di beberapa tempat. Ada sejumlah rekomendasi yang diberikan BPK terkait hal ini.

Pertama, BPK merekomendasikan bupati/wali kota agar menetapkan kewajiban pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya untuk menyediakan sarana pewadahan dan pemilahan sampah sesuai ketentuan. Kemudian, menyediakan sarana pewadahan dan pemilahan sampah di area publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan analisis kebutuhan.

Pengangkutan sampah juga menjadi permasalahan yang ditemukan BPK. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemda belum menyediakan alat angkut yang memenuhi persyaratan serta menyusun rute dan jadwal pengangkutan dengan mempertimbangkan jumlah dan sebaran titik sampah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan minimnya sarana pengangkutan berpotensi tidak terangkutnya timbulan sampah, dan sampah yang dibuang ke TPA oleh truk belum terpilah dapat membebani pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA.

Daerah Harus Perbaiki Strategi dan Manajemen Pengelolaan Sampah

BPK merekomendasikan agar pemda mengevaluasi pola pengangkutan, penentuan rute dan jadwal pengangkutan SRT dan SSSRT supaya sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan.

Seperti diketahui, peningkatan kinerja pengelolaan sampah/limbah oleh pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pemeriksaan atas pengelolaan sampah menjadi salah satu kontribusi BPK untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan tersebut.

17/10/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Visi Indonesia Emas Jadi Panduan BPK Susun Renstra 2024-2029

by Admin 1 10/10/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, menyatakan Visi Indonesia Emas 2045 dan Pembangunan berkelanjutan selalu menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana strategis pemeriksaan untuk mendukung pencapaiannya. Keduanya juga menjadi langkah menguat BPK dalam visi integritas, independensi, profesionalisme serta budaya aparatur sipil negara BPK yang berakhlak.

Bagaimana Forensik Digital Menunjang Pemeriksaan BPK?

Hal ini Ketua BPK sampaikan saat membuka rapat kerja (raker) pelaksana BPK 2023 di kantor pusat BPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.  Saat pembukaan Raker Pelaksana BPK 2023, Isma mengapresiasi seluruh pimpinan dan pelaksana BPK atas capaian pemeriksaan dan kelembagaan sampai saat ini.

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah dan badan lainnya telah diselesaikan dengan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemeriksaan tersebut telah mendorong perbaikan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Dari perolehan opini hingga kewajaran laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Hasil pemeriksaan BPK yang berkualitas, turut berkontribusi dalam meningkatkan public trust dan public accountability atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah, pimpinan badan, atau lembaga lainnya.

Demikian juga pemeriksaan terhadap kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang turut memberikan kontribusi. Khususnya terhadap perbaikan kinerja dan tata kelola upaya pemberantasan korupsi. Termasuk di dalamnya pemeriksaan investigative.

Apakah Tindak Lanjut Rekomendasi Pengaruhi Kualitas LKPD?

Capaian pemeriksaan tersebut tentunya tidak terlepas dari tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemerintah dan pimpinan entitas yang dimonitor bersama. “Hal ini karena tindak lanjut merupakan bagian integral dalam proses pemeriksaan. Hingga akhir semester II tahun 2022, rekomendasi BPK yang telah selesai ditindaklanjuti mencapai 77,3 persen,” ungkap Isma.

10/10/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (menpan.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Menpan-RB Berharap BPK Lahirkan Terobosan untuk Reformasi Birokrasi

by Admin 1 04/10/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa menjadi mesin dari jalannya reformasi birokrasi. BPK juga bertanggung jawab memastikan tata kelola keuangan negara berkualitas dan bermanfaat.

BPK, kata dia, haus mendorong agar anggaran yang dibelanjakan instansi pemerintah harus berdampak terhadap masyarakat. “Saya berharap BPK punya terobosan-terobosan baru lagi. Termasuk proses bisnis audit yang ke depan saya kira ini akan bisa lebih baik,” ungkap dia, beberapa waktu lalu.

Mengawal Ekonomi Biru, BPK Periksa Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

Apalagi ke depannya, hal ini juga sesuai dengan grand design reformasi birokrasi yang mengarah kepada digital bureaucracy. Di dalamnya ada transformasi digital, digital culture, dan digital competency.

Sehingga ke depan ini secara bertahap KemenpanRB mendorong kepada sistem pemerintah berbasis elektronik. “Jadi pemberantasan korupsi akan lebih efektif jika SPBE-nya (sistem pemerintah berbasis elektronik) jalan,” ucapnya.

04/10/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK akan Prioritaskan Pemeriksaan Strategis RPJMN 2020-2024

by Admin 1 03/10/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengatakan memasuki semester II tahun 2023, BPK akan melaksanakan pemeriksaan tematik atas agenda pembangunan prioritas nasional. Pemeriksaan itu antara lain untuk PN2, yaitu pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Kemudian, PN4 terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan serta penanganan stunting dalam rangka mengawal implementasi SPG’s dan pembangunan IKN. Ini tentunya memerlukan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi lintassatker pemeriksaan maupun dukungan seluruh satker kesekjenan.

Capaian Opini WTP LKKL dan LKPD Lampaui Target RPJMN

“Kemudian untuk tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp 4,87 triliun, kita perlu memprioritaskan dan mengakselerasi kegiatan pemeriksaan maupun kelembagaan untuk menuntaskan pemeriksaan strategis secara menyeluruh atas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Selain itu, mengingat tahun 2024 juga akhir dari rencana strategis BPK 2022-2024, maka target yang telah ditetapkan dan inisiatif strategis kelembagaan harus dapat dipenuhi,” ucap dia dalam rapat kerja (raker) pelaksana BPK 2023, di kantor pusat BPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Isma juga mengingatkan keterlibatan seluruh elemen BPK merupakan hal yang fundamental untuk meningkatkan ownership, komitmen, dan kontribusi nyata seluruh elemen dalam implementasi rencana strategis. Lesson learned dan hasil evaluasi atas renstra saat ini juga perlu dilakukan untuk menentukan strategi yang masih relevan dengan kebutuhan dan tantangan pada 2025 hingga 2029, maupun strategi yang perlu disesuaikan ataupun dihentikan.

Dalam jangka pendek, perencanaan dan penganggaran untuk perencanaan kegiatan untuk tahun 2025 sudah harus dilaksanakan pada akhir 2023.

Namun demikian, ungkap dia, terdapat tantangan sehubungan dengan tersedianya RPJMN 2025-2029 dan Renstra BPK 2025-2029 yang akan menjadi referensi bagi penyusunan RKT BPK 2025. Untuk itu perlu mengelaborasi dan menindaklanjuti arahan pimpinan.

Akses Air Minum Layak Belum Merata, Ini Rekomendasi BPK ke Pemerintah

Ini menjadi sebagai acuan sekaligus referensi bagi unit atau satuan kerja untuk merumuskan rancangan awal RKT BPK tahun 2025 sebagai dasar untuk menghitung proyeksi anggaran BPK pada 2025.

“Saya berharap, sumber daya keuangan yang diperoleh BPK dapat dimanfaatkan secara efisien, efektif, dan akuntabel dalam pemenuhan seluruh tugas, fungsi, dan kewenangan BPK,” ucap dia.

03/10/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Candi Borobudur sebagai salah satu pariwisata Indonesia (Sumber: IDX)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ssst… Ini Rekomendasi BPK untuk Menparekraf untuk Tingkatkan Daya Saing Pariwisata

by Admin 1 02/10/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas satu objek pemeriksaan pemerintah pusat terkait kegiatan prioritas peningkatan citra positif di dunia internasional. Pemeriksaan tersebut yaitu efektivitas pemasaran pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tahun anggaran 2021.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2011 sampai 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, pengembangan citra pariwisata merupakan bagian dari pemasaran pariwisata. Hal tersebut juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 8, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Dorong Perbaikan Pembangunan Pariwisata DIY, Ini Rekomendasi BPK

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam peningkatan citra positif. Upaya tersebut antara lain, Kemenparekraf telah melakukan penyusunan strategi komunikasi pemasaran terpadu untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pemasaran pariwisata Indonesia.

Kemenparekraf juga melakukan penyusunan pedoman pengukuran brand awareness untuk mengetahui tingkat awareness wisatawan terhadap brand Wonderful Indonesia. Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 12 temuan yang memuat permasalahan.

Beberapa di antaranya, yaitu pelaksanaan perwakilan promosi pariwisata di luar negeri/Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) belum didukung dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Serta belum diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini.

Selain itu, penetapan target VITO tidak didukung antara lain oleh kesepakatan target key performance indicator (KPI) yang dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani Kemenparekraf dan VITO serta relevansi target KPI VITO dengan scope of work pada SK Penunjukan VITO. Akibatnya, komunikasi pemasaran menjadi tidak sepenuhnya optimal.

Upaya peningkatan daya saing pariwisata melalui Travel and Tourism Competitiveness Index/Travel Tourism Development Index (TTCI/TTDI) belum sepenuhnya memadai. Hal itu di antaranya, yaitu tim kerja lintas sektor yang dibentuk dalam rangka peningkatan indeks TTCI/TTDI, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya belum sepenuhnya didukung dengan NSPK yang memadai. Khususnya dalam hal pemutakhiran data TTCI/TTDI.

“Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam peningkatan citra positif. Upaya tersebut antara lain, Kemenparekraf telah melakukan penyusunan strategi komunikasi pemasaran terpadu untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pemasaran pariwisata Indonesia.”

Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta monitoring dan evaluasi. Tim kerja lintas sektor juga belum berfungsi optimal dan eksistensinya belum sepenuhnya dilakukan pembaharuan secara berkelanjutan.

Kemudian, pelaksanaan koordinasi lintassektor dalam pengolahan dan pemutakhiran data TTCI/TTDI belum mencakup semua indikator di dalam dashboard indikator penguatan sektor pariwisata (IPKN) dan TTDI belum terintegrasi. Pelaporan hasil koordinasi strategis lintassektor dalam pengelolaan indeks TTCI/TTDI tidak mencantumkan program-program yang akan dilakukan untuk meningkatkan indeks TTCI/TTDI berikut dengan target pencapaian dan hasil pencapaiannya.

Kemudian, tidak memuat progres penyelesaian tindak lanjut dari rencana aksi yang telah disepakati dari hasil rapat koordinasi strategis lintas sektor yang telah dilakukan, serta tidak memuat progres penyelesaian pemutakhiran data yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, tidak terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rencana aksi hasil rapat koordinasi strategis lintassektor pada 2021 dan 2022. Akibatnya, upaya peningkatan daya saing pariwisata menjadi kurang optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar menginstruksikan Deputi Bidang Pemasaran untuk menetapkan NSPK yang mutakhir. Ini mengatur penyelenggaraan VITO secara komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi.

Periksa Sektor Pariwisata, BPK Sampaikan Sejumlah Rekomendasi

Kemudian, menetapkan perjanjian kinerja dengan VITO yang secara jelas mengatur hak dan kewajiban dan target KPI beserta penjelasan detail lainnya yang terkait sesuai scope of work. Selain itu, perlu memerintahkan subkoordinator VITO untuk segera menyempurnakan perjanjian kinerja VITO sesuai dengan scope of work dan melakukan monitoring dan evaluasi secara tepat waktu.

Menparekraf juga perlu membentuk tim kerja lintas sektor secara konsisten dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas pada struktur organisasi tim kerja lintas sektor dan membentuk sekretariat untuk meningkatkan kinerja tim kerja lintassektor dalam rangka peningkatan indeks TTCI/TTDI. Selain itu, perlu juga memerintahkan tim kerja lintassektor untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang telah ditetapkan.

02/10/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua BPK Isma Yatun.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ketua BPK: Sekretariat ASEAN dan ASEANSAI Bisa Perkuat Kolaborasi

by Admin 1 27/09/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengatakan, pandemi Covid-19 dan krisis multidimensi telah direspons dengan peningkatan tata kelola di berbagai organisasi internasional. Menurutnya, hal ini perlu mendapat perhatian yang cermat.

Hal itu disampaikan Isma pada saat membuka the 48th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting yang diselenggarakan pada 6 Juli 2023. Dalam sambutannya, Isma menyampaikan, ACC harus mampu untuk menjawab tantangan dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya.

BPK Ajak Lembaga Pemeriksa di ASEAN Tingkatkan Kapasitas

“Dalam pertemuan yang penting ini, saya berharap bahwa pertemuan kita tidak hanya untuk menjalankan peran dan tanggung jawab, tapi juga untuk memberikan pandangan dan pemikiran terhadap pemeriksaan laporan keuangan serta pengendalian intern dan tata kelola yang lebih baik dari Sekretariat ASEAN,” kata Isma.

Menurut Isma, AAC perlu memperhatikan perkembangan terkini dalam pelaporan keuangan dan proses audit, terutama di organisasi publik. Hal ini termasuk standar akuntansi publik internasional, standar audit internasional. Termasuk standar internasional supreme audit institutions (SAI) dan best practices dalam laporan keuangan dan pemeriksaannya di tingkat organisasi internasional.

Dia menilai, AAC perlu mempertimbangkan pembaruan terhadap terms of reference (TOR) yang dimiliki serta memperkuat audit internal dan fungsi evaluasinya. Hal ini untuk memperbaiki akuntabilitas Sekretariat ASEAN dan menjaga independensi pemeriksaan.

Pemilihan pemeriksa eksternal, menurutnya, juga perlu memperhatikan standar internasional dan praktik terbaik. Rotasi terhadap pemeriksa eksternal menjadi penting untuk menjaga standar dan praktik terbaik tersebut.

“Dalam hal ini, kita perlu mempertimbangkan peran SAI negara anggota ASEAN dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola Sekretariat ASEAN yang lebih baik,” ujarnya.

Cerita Deg-degan Tim BPK di Balik Ajang SAI20

Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah terbatasnya sumber daya. Menurut Isma, para anggota perlu mencari cara salah satunya dengan menggenjot kolaborasi di dalam organisasi serta entitas di ASEAN.

“Kerja sama dan kolaborasi Sekretariat ASEAN dan ASEANSAI dalam peningkatan kapasitas dan berbagi pengalaman bisa diperkuat,” ujarnya.

27/09/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • Membangun BPK dengan Langkah “SUPER”
  • Bangun Budaya Kerja Tanpa Perundungan
  • Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025
  • Warta BPK: Nama Baru, Semangat yang Sama
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • Membangun BPK dengan Langkah “SUPER”

    08/07/2025
  • Bangun Budaya Kerja Tanpa Perundungan

    07/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025

    07/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025

    04/07/2025
  • Warta BPK: Nama Baru, Semangat yang Sama

    02/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id