Sunday, 13 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Author

Admin 1

Kepegawaian ECC
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

ECC BPK Sediakan Penanganan Khusus Pegawai

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Employee Care Center (ECC) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki sejumlah program dan pelayanan bagi pegawai. Selain konsultasi, ECC juga memiliki program berupa penanganan khusus.

Analis Kepegawaian Madya BPK Wildan Samani menjelaskan, ECC BPK pada tahun ini menangani 20 pegawai yang butuh penanganan khusus. Penanganan khusus yang dimaksud adalah pendampingan psikologis, baik fisik dan psikis kepada pegawai yang membutuhkan.

Dia menjelaskan, hal yang membedakan pelayanan khusus dengan pelayanan yang lain adalah setelah penetapan status mental para pegawai akan dirujuk ke MPK (Majelis Penguji Kesehatan).

“Selama 6 bulan kita lakukan layanan konseling kepada yang bersangkutan untuk penanganan khusus, lalu ada penetapan status mental apakah cukup didekati dengan psikologis atau dengan psikiatris. Kalau psikiatris nanti psikolognya akan merujuk ke psikiater. Kemudian kita lakukan monitoring atau evaluasi selama jangka waktu 6 bulan dalam 3 tahapan. Jadi kalau ditotal dengan 6 bulan pertama, maka 6 bulan x 4,” ungkap dia kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Baca Juga: Pegawai Terpapar Covid-19, Ini Penanganan BPK

Pegawai Terpapar Covid-19, Ini Penanganan BPK

Dia melanjutkan, jika dalam dua tahun tidak ada perkembangan, maka sesuai SOP, ECC BPK akan berkoordinasi dengan RSUD setempat untuk dilakukan pengujian kesehatan oleh tim MPK. Pengujian itu akan menentukan tiga hal. Pertama, pegawai yang bersangkutan bisa bekerja.

Kedua, pegawai bisa bekerja dengan pendampingan atasan. Adapun yang ketiga, bisa saja pegawai tersebut dikeluarkan dengan hormat. “Kita baru sekali mengeluarkan rekomendasi dikeluarkan secara hormat,” ucap dia.

ECC BPK dalam bekerja senantiasa menggunakan psikolog. Alasannya karena kewenangannya ada yang tidak dimiliki konselor. Misalnya, memberikan penetapan status mental karena hal itu hanya bisa dilakukan oleh psikolog. ECC BPK juga memiliki pelayanan dengan rujukan. Baik dirujuk oleh atasan ataupun satuan kerja.

“Kalau yang rujukan itu dirujuk oleh atasan atau oleh satker, kita wajib memberikan laporan. Kalau yang self referral atau konseling atas permintaan pribadi pegawai, maka ECC tak wajib memberikan laporan,” ucap dia.

Ke depan, menurut dia, ECC BPK akan mengembangkan konseling kinerja. Hal itu untuk memenuhi PP 30 tahun 2019, bahwa konseling kerja dilakukan oleh atasan dimana ada pembimbingan terkait dengan sasaran kinerja pegawai (SKP).

Selain konseling kinerja, ECC BPK juga mencoba lebih banyak menyediakan sharing time. “Sharing time itu kita juga galakkan secara daring maupun secara luring. Sharing time ini akan berupa tema-tema yang disesuaikan dengan kebutuhan para pegawai lalu berlanjut sesi konseling dengan psikolog.”

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ternyata, Employee Care Center BPK Makin Aktif pada Masa Pandemi

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Siapa bilang bekerja dari rumah lebih menyenangkan dibandingkan di kantor? Ada beragam hal yang ternyata harus dihadapi para karyawan, tidak hanya sekadar urusan pekerjaan. Hal inilah yang mendorong Employee Care Center Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi lebih aktif selama pandemi.

ECC tidak hanya melakukan pelayanan kepada karyawan BPK secara offline, namun juga lewat online atau dalam jaringan (daring). Pelayanan secara daring oleh enam konselor bersertifikasi Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPT UI), bahkan dilakukan saat akhir pekan dan libur nasional.

Analis Kepegawaian Madya BPK Wildan Samani mengatakan, pandemi benar-benar mengubah pola pendampingan dan pelayanan ECC BPK. Sejak 17 Maret 2020 atau dimulainya bekerja dari rumah pegawai BPK, ECC BPK tetap melakukan pelayanan dan pendampingan pegawai baik daring maupun luring.

Hanya saja, sesuai dengan aturan, kegiatan luring bisa dilakukan apabila memang karyawan butuh observasi dan alat ukur psikologis. Kegiatan konseling ini, menurut dia, termasuk mediasi permasalahan keluarga dan kegiatan edukasi psikologi. Selain itu, kegiatan konseling daring tidak hanya berlaku bagi ECC BPK pusat namun juga regional seperti di Medan, Yogyakarta, dan Makassar.

“Seperti belum lama ini ada kegiatan edukasi yang temanya aspek psikologis saat melaksanakan pemberian keterangan ahli, yang kita laksanakan di unit Auditorat Utama Investigasi tanggal 6 Mei,” ungkap dia kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini. 

Baca Juga: Ini Dukungan BPK kepada Pegawai Terpapar Covid-19

Ini Dukungan BPK kepada Pegawai Terpapar Covid-19

Wildan juga mengungkapkan, selama pandemi tingkat pelayanan semakin bertambah. Jumlah konseling hingga September 2021 sebanyak 136 konseli, naik dibandingkan September 2020 yang sebanyak 117 konseli. Sementara, sesi konseling dari 164 kali di 2020 menjadi 177 hingga September 2021. Alasannya, menurut dia, bekerja dari rumah atau WFH tidak semudah yang dipikirkan.

Banyak masalah yang timbul justru ketika berada di rumah, yang di antaranya adalah masalah keluarga, pekerjaan hingga psikologis. “Tetapi yang paling tinggi di sesi konseling masalah keluarga yang disampaikan. Di regional, untuk 2020 maupun 2021 itu yang tertinggi adalah keluarga. Baik di regional barat, tengah, maupun timur. Sementara untuk masalah, meliputi cemas, stres, dan pengelolaan emosi, tiga itu yang utama,” ucap dia.

Menyikapi tingginya keluhan, ECC BPK pun aktif menggelar edukasi psikologis melalui newsletter pada akhir pekan. Sejak 17 Maret 2020 hingga 2 Juni 2021, ECC telah mengeluarkan 77 seri newsletter. Adapun mengenai tema disesuaikan dengan kegiatan pegawai selama WFH. Misalnya, tips efektif bekerja dari rumah, mengatasi konflik rumah tangga pada masa physical distancing atau stay at home, sampai bagaimana mendampingi anak.

Selain itu, juga bagaimana menghadapi ketidakpastian, etos kerja dalam psikologi agama, mengelola stress dan kecemasan dalam menghadapi pandemi Covid-19, sikap mental positif, tetap aktif di rumah, tetap senyum, hingga mengelola emosi. “Selain kita menerbitkan newsletter, kita terbitkan di Whatsapp, di Instagram kita (@ECCBPK), itu kita senantiasa berikan selain juga kita melakukan sharing time melalui tatap muka,” tutur dia.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Budi Gunadi Sadikin
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Menkes Sebut Foresight BPK Dibutuhkan, Ini Penjelasannya

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan sejumlah harapannya terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menjalankan peran foresight (tinjauan masa depan) bagi negara. Menkes menilai, foresight dari BPK dibutuhkan untuk membantu pemerintah menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang masih penuh ketidakpastian. BPK pun diharapkan dapat konsisten dalam menjalankan peran foresight.

Seperti diketahui, BPK pada Oktober lalu telah meluncurkan pendapat strategic foresight pertama yang berjudul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”. Di dalam foresight tersebut, BPK menyajikan empat skenario yang kemungkinan terjadi pada masa depan, khususnya hingga 2026. Setiap skenario memberikan gambaran yang kemungkinan terjadi di delapan sector, salah satunya kesehatan.

Menkes mengatakan, pendekatan foresight dapat digunakan untuk menganalisis isu yang kompleks untuk perencanaan strategis dan pembuatan kebijakan yang berorientasi pada masa depan. Foresight BPK juga akan memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam situasi ketidakpastian yang tinggi melalui identifikasi tren, peluang dan tantangan di berbagai bidang, serta mengeksplorasi berbagai perkembangan untuk menyusun strategi masa depan.

Baca Juga: Apa Dampak Foresight Terhadap BPK di Mata Masyarakat?

Apa Dampak Foresight Terhadap BPK di Mata Masyarakat?

“Hal yang tak kalah penting adalah mengidentifikasi dampak jangka panjang dan kebijakan yang diambil. Foresight akan memberikan masukan bagi pemerintah dalam merancang dan mengesahkan kebijakan, termasuk dalam melakukan evaluasi atas implementasinya,” kata Menkes kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Menkes berharap peran foresight yang dijalankan BPK dapat menghasilkan strategi pembangunan yang lebih strategis dan efektif. “Utamanya dalam upaya kita bangkit dari pandemi dan melanjutkan visi pemerintah (Kabinet Indonesia Maju), yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Karena sifatnya jangka menengah, dengan foresight ini BPK bisa lebih banyak memajukan perannya dalam pembangunan dengan berbagai skenario yang telah disiapkan,” ujar Menkes Budi.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Covid-19 (Ilustrasi) Sumber: Freepik
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Membaca Masa Depan Sektor Kesehatan

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Sudah lebih dari 1,5 tahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Meski kasus Covid-19 di Tanah Air mulai terkendali, Indonesia sebagaimana negara lainnya masih dihadapkan dengan ketidakpastian. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi pandemi akan berkembang. 

Di beberapa negara lain, khususnya di negara-negara Eropa, penyebaran Covid-19 kembali mengganas. Tingkat penularannya bahkan mencapai rekor tertinggi dibandingkan sebelumnya. 

Di tengah masih tingginya ketidakpastian akibat pandemi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan kapasitasnya mencoba memberikan tinjauan masa depan (foresight) bagi para pemangku kepentingan. Foresight BPK membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi ketidakpastian itu. Caranya, dengan menghasilkan kajian perspektif jangka panjang berisi pemetaan berbagai kondisi yang mungkin terjadi di masa dan pascapandemi.

Hal tersebut telah direalisasikan BPK dalam pendapat foresight pertama yang berjudul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”. Di dalam foresight tersebut, BPK menyajikan empat skenario yang kemungkinan terjadi pada masa depan, khususnya hingga 2026. 

Setiap skenario memberikan gambaran yang kemungkinan terjadi di delapan sektor. Salah satunya sektor kesehatan. Seluruh pihak telah sepakat, pemulihan sektor kesehatan adalah hal paling krusial. Jika kesehatan pulih, maka sektor lain yang terdampak akan pulih, termasuk perekonomian. 

Baca Juga: Terbitkan Foresight, Apa Unsur Penting yang Perlu Diperkuat?

Terbitkan Foresight, Apa Unsur Penting yang Perlu Diperkuat?

Skenario pertama yang disampaikan dalam foresight BPK bertajuk “Berlayar Menaklukkan Samudra” (Respons Pemerintah Lebih Efektif dan Pandemi Mereda). Terkait sektor kesehatan, BPK menggambarkan bahwa jumlah tenaga dan fasilitas kesehatan di perdesaan dan pinggiran kota meningkat seiring dengan maraknya kolaborasi intensif antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Kesehatan dengan universitas serta sekolah keperawatan. Kemudian, jumlah masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pengobatan menurun karena meningkatnya kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan di dalam negeri.

Dalam skenario kedua, yaitu “Mengarung di Tengah Badai” (Respons Pemerintah Lebih Efektif dan Pandemi Memburuk), BPK memberikan gambaran bahwa reformasi untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional, termasuk pembiayaannya, berhasil meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap faskes, nakes, alkes, dan obat-obatan. Dengan menggunakan JKN, pasien yang terpapar virus memperoleh pengobatan dan pelayanan kesehatan dasar dengan kualitas yang ditingkatkan.

Kemudian, sebagian masyarakat meninggalkan pengobatan modern dan beralih ke pengobatan tradisional karena kesimpangsiuran dan derasnya informasi yang menyesatkan tentang akibat vaksin pada kesehatan.

Skenario selanjutnya atau yang ketiga bertajuk “Tercerai-berai Terhempas Lautan” (Respons Pemerintah Kurang Efektif dan Pandemi Memburuk). BPK di dalam buku foresight menjelaskan, program vaksinasi yang diselenggarakan secara besar-besaran oleh pemerintah dan swasta tidak mampu mengimbangi keganasan dan persebaran virus. Angka kematian akibat Covid-19 di semua usia meningkat tajam hingga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Banyak pula rumah sakit di kota-kota menengah dan kecil tutup karena tak tersedia obat, dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dokter dan perawat berguguran dalam menjalankan tugas melawan Covid-19.

Baca Juga: Grand Launching Buku Pendapat (Strategic Foresight) BPK

Selain itu, penambahan pemakaman baru tidak mampu menampung tingkat kematian yang tinggi. Berkurangnya dukungan finansial dan layanan dasar yang dicakup dalam skema jaminan kesehatan nasional menjadi salah satu sebab utama keruntuhan sistem kesehatan nasional.

Sedangkan skenario terakhir dalam foresight BPK adalah “Kandas Telantar Surutnya Pantai” (Respons Pemerintah Kurang Efektif dan Pandemi Mereda). Dalam skenario ini, walaupun pandemi sudah mereda, dampak yang berkepanjangan menyebabkan pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan public yang memadai. 

Jaminan kesehatan nasional (JKN) tidak dapat memenuhi mandatnya karena mengalami kesulitan finansial kronis disebabkan terus tertundanya pengucuran pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akibatnya, banyak rumah sakit swasta enggan menerima pasien yang dijamin sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Komunitas Gopala
BeritaBerita TerpopulerBPK Bekerja

Gopala, Wadah Kegiatan Outdoor BPK Perwakilan Gorontalo

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Dengan latar belakang sama-sama menyukai kegiatan luar ruang atau outdoor, sejumlah pegawai BPK Perwakilan Gorontalo membentuk komunitas Gorontalo Pecinta Alam (Gopala). Kepala BPK Perwakilan Gorontalo Dwi Sabardiana mengatakan, Gopala memang bukan suatu organisasi resmi.

Meski begitu, organisasi ini memiliki tujuan yang baik yaitu menampung semua kegiatan pegawai yang terkait dengan jelajah alam. “Kita terbuka untuk siapa pun. Kami bisa ajak berkemah di hutan, memancing di pantai, atau bahkan bersepeda. Jadi kami menyiapkan menu outdoor yang sehat,” ungkap Dwi kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Dwi mengatakan, ide pendirian Gopala sudah ada sejak 2019. Saat itu, Dwi belum tiba untuk bertugas di BPK Perwakilan Gorontalo. Akan tetapi, ujar Dwi, saat ini dia dipercaya untuk menjadi ketua dewan pembina utama Gopala.

Menurut Dwi, terdapat semangat yang tinggi di antara para pegawai BPK Perwakilan Gorontalo untuk melakukan kegiatan outdoor. Awalnya, para pegawai hanya menggelar kegiatan berkemah di parkiran kantor BPK Perwakilan Gorontalo. Kemudian, kegiatan itu berkembang dan mulai berkemah ke berbagai tempat. “Kegiatan ini juga untuk menyemangati teman-teman yang suka dengan kegiatan outdoor,” ujarnya.

Gopala dibentuk agar setiap pelaksaan kegiatan outdoor bisa terencana dengan baik. Dwi mengatakan, dalam setiap kegiatan Gopala terdapat pembagian tugas untuk masing-masing anggota.

“Namun, hal yang penting adalah kita semua blended. Kita campur di sini dan semua kerja bareng. Tidak ada Kalan, tidak ada OB. Semua kerja bersama, masak bersama,” ungkapnya.

Menurut Dwi, hal itu dapat mengurangi jarak antara pimpinan dengan para staf di BPK Perwakilan Gorontalo. Dengan suasana yang lebur dan cair, diharapkan dapat menambah motivasi untuk terus bekerja sama.

Sebelum pandemi, ujar Dwi, kegiatan Gopala lebih didominasi kegiatan outdoor berkemah di alam. Akan tetapi, ketika pandemi terjadi, kegiatan berkemah menjadi lebih sulit dilaksanakan.

Gopala kemudian lebih banyak menggelar kegiatan memancing bersama. Bahkan, ketika Ketua BPK Agung Firman Sampurna berkunjung ke Gorontalo, Gopala turut mengajaknya memancing.

Menurut Dwi, dari kegiatan seperti memancing, para anggota Gopala berusaha menangkap hal-hal positif. Dwi menjelaskan, kegiatan memancing itu membutuhkan modal yang lebih besar dibandingkan hasil tangkapan nantinya.

“Lebih mudah ke pasar beli ikan tapi perbedaannya ada pengalaman kita bisa sama-sama lepas dari suasana formal. Intinya itu bahagia,” ujar Dwi.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Jalankan Peran Foresight, Ini Harapan Mendikbudristek

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengapresiasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menjalankan peran foresight. Nadiem pun menyampaikan sejumlah harapannya kepada BPK terkait dengan peran foresight tersebut.

Seperti diketahui, BPK pada Oktober lalu telah merilis Pendapat strategic foresight pertama yang dituangkan dalam sebuah buku dengan judul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh. Dalam foresight tersebut, BPK menyampaikan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada lima tahun ke depan (2021-2026) dalam empat skenario.

Setiap skenario memberikan gambaran masa depan Indonesia di delapan sektor, termasuk sektor pendidikan. Adapun perincian delapan sektor tersebut terdiri atas sektor kesehatan, perekonomian, keuangan, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi.

Nadiem berharap pendekatan foresight BPK dapat menghasilkan strategi mitigasi risiko yang lebih strategis dan efektif dalam upaya Indonesia bangkit dari pandemi dan melanjutkan pembangunan. “Selain itu, tentu kami berharap peran foresight yang dilaksanakan oleh BPK akan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kemendikbudristek terkait penguatan tata kelola keuangan dalam rangka peningkatan layanan kementerian dan perwujudan Merdeka Belajar,” kata Nadiem.

Selama ini, ujar Nadiem, Kemendikbudristek dapat merasakan sentuhan foresight BPK dalam kerja sama yang terjalin antara Kemendikbudristek dan para mitra. Dengan adanya foresight BPK, terdapat kesamaan sudut pandang dalam pelaksanaan tugas profesi yang menjadikan proses kerja sama berjalan dengan baik. 

“Selama ini, BPK telah memberikan masukan perbaikan dan rekomendasi kepada Kemendikbudristek yang tidak hanya terbatas pada pengelolaan keuangan dan barang milik negara, tetapi juga terkait dengan peningkatan kinerja layanan kementerian.”

Menurut Nadiem, BPK perlu mendorong pemerintah menggunakan pendekatan foresight untuk menganalisis isu yang kompleks dalam menyusun perencanaan strategis dan membuat kebijakan yang berorientasi pada masa depan. Ia juga berharap BPK dapat terus menjaga rasionalitas dan objektivitas sebagai acuan dalam menjalankan foresight.

Terkait tata kelola di Kemendikbudristek, Nadiem memastikan pihaknya menjalankan manajemen risiko pencegahan korupsi melalui berbagai inisiatif. Beberapa inisiatif itu adalah dengan meningkatkan peran Sistem Pengendalian Intern (SPI) di unit kerja dan penambahan jumlah unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas untuk Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK WBBM) oleh Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, ujar Nadiem, Kemendikbudristek memperkuat penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal dengan fokus sistem pencegahan melalui pemantauan pendampingan program prioritas, pembuatan aplikasi digital pencegahan tindak korupsi. “Serta pelaksanaan beragam sosialisasi dan bimbingan teknis melalui kolaborasi dengan lembaga terkait,” katanya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apa Dampak Foresight Terhadap BPK di Mata Masyarakat?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana menilai, kehadiran foresight dapat membuat nilai BPK di mata masyarakat semakin bertambah. Dwi menyampaikan, kehadiran BPK pada masa mendatang sangat bergantung terhadap produk-produk yang bisa dihasilkan untuk masyarakat dan stakeholder.

“Dengan adanya peran foresight, bukan hanya menjadi penanda kedewasaan BPK sebagai lembaga pemeriksa tapi juga bagaimana BPK memberikan suatu future value kepada masyarakat,” ungkap Dwi kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Dwi menyampaikan, peran oversight sebagai upaya pemberantasan korupsi dan insight tetap penting. Akan tetapi, adanya strategi foresight bisa membuka ruang bagi BPK untuk memberikan suatu skenario penyelesaian masalah bagi masyarakat sebelum masalah itu terjadi. “Artinya, BPK proaktif dalam menyelesaikan masalah bangsa,” ujarnya.

Untuk mendukung hal itu, menurut Dwi, perlu ada internalisasi dari proses pemikiran foresight dalam setiap pemeriksaan di setiap perwakilan BPK. Dwi pun berupaya melakukan internalisasi semangat foresight tersebut dalam pemeriksaan reguler di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Menurut Dwi, hal terpenting dalam foresight adalah kemampuan menangkap fenomena yang terasa saat ini dan menjabarkan skenarionya pada masa mendatang. Dwi mengatakan, apabila saat ini BPK masih menggandeng sejumlah lembaga lain dalam penyusunan foresight, BPK harus mampu mandiri pada masa mendatang. Sehingga, perlu ada penguatan internal di BPK agar insan BPK memahami fungsi foresight.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Big Data Dapat Perkuat Foresight BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Penerbitan foresight yang pertama dinilai dapat menjadi cerminan dari berbagai hal yang sudah dan akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta (DIY) Jariyatna mengatakan, penerbitan foresight semakin menunjukkan arah perkembangan BPK ke depan.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi sangat berperan untuk mendukung kesuksesan foresight. Jariyatna mengatakan, analisis big data sangat kuat dalam memberikan pemahaman kepada pemeriksa terkait kondisi yang terjadi di lapangan.

“Big data memang bukan obat mujarab semua penyakit, tapi dengan big data itu dia bisa memberikan red flag kepada pemeriksa atau indikasi permasalahan yang signifikan,” ungkap Jariyatna kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, peran terbesar pemanfaatan big data berada di tangan pemeriksa. Menurutnya, Biro Teknologi Informasi dan Direktorat Litbang dapat mendukung pemerolehan dan pengolahan data untuk mendukung tercapainya tujuan audit.

“Pemeriksa bisa mengidentifikasi permasalahan apa yang akan dihadapi, data apa yang tersedia, bagaimana bentuk datanya? Terstruktur atau tidak terstruktur? Siapa yang punya data? Nantinya, orang TI dapat membantu dalam mendapatkan dan mengolah data itu,” ungkap Jariyatna.

Dengan menggunakan big data, foresight yang disampaikan BPK juga akan didukung dengan argumentasi yang kuat karena berlandaskan data dengan jumlah banyak (komprehensif).

“Karena memang perlu data yang besar sehingga kita bisa melakukan analisis tren ke depan dan bisa mempertimbangkan berbagai faktor atau keterkaitan antarkejadian dengan data yang besar,” ujarnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nadiem Makarim
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Mendikbudristek: Foresight BPK Bantu Rancang Strategi Masa Depan

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengapresiasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menjalankan peran foresight. Menurut Nadiem, foresight pertama yang telah diluncurkan BPK dapat membantu pemerintah merancang strategi pada masa depan.

BPK pada Oktober lalu telah merilis pendapat strategic foresight pertama yang dituangkan dalam sebuah buku dengan judul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh. Dalam foresight tersebut, BPK menyampaikan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada lima tahun ke depan (2021-2026) dalam empat skenario.

Setiap skenario memberikan gambaran masa depan Indonesia di delapan sektor, termasuk sektor pendidikan. Adapun perincian delapan sektor tersebut terdiri atas sektor kesehatan, perekonomian, keuangan, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi.

Penyusunan foresight dilakukan dengan menggunakan data ikhtisar hasil pemeriksaan BPK, pendapat BPK, tren dalam negeri, regional, dan global, serta masukan dari pakar di bidang terkait yang menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa depan.

BPK pun kini menjadi supreme audit institution (SAI) ke-12 di dunia dan kedua di Asia yang mampu menjalankan foresight. Nadiem mengatakan, terwujudnya foresight pertama BPK merupakan pencapaian luar biasa bagi yang dapat menjadi praktik baik bagi negara lain.

“Pencapaian ini akan menjadi kemajuan yang luar biasa untuk lembaga pemeriksa keuangan, khususnya dalam kondisi yang penuh tantangan dan keterbatasan seperti saat ini. Kami mengapresiasi inisiatif BPK untuk melakukan foresight guna memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara,” kata Nadiem kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Nadiem menilai, foresight BPK dapat membantu mengurai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi Indonesia. Apalagi, kata Nadiem, jika foresight disinergikan dengan pendapatan fenomena bias hindsight dan peningkatan integritas, independensi, kejujuran, objektivitas, dan kepastian hukum.

Sinergitas tersebut akan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif atas tantangan yang ada, mendukung program dan kebijakan pemerintah terkait upaya bangkit dari pandemi, serta membangun strategi mitigasi kondisi bencana di masa depan.  “Foresight akan memberikan masukan bagi pemerintah dalam merancang dan mengesahkan kebijakan, termasuk dalam melakukan evaluasi atas implementasinya,” kata Nadiem.

Foresight BPK terkait Pendidikan

Skenario 1: Berlayar Menaklukkan Samudra (Respons Pemerintah Lebih Efektif dan Pandemi Mereda)

– Gaya hidup sehat masuk ke kurikulum baru dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

– Prior learning assessment and recognition (PLAR) diimplementasikan oleh banyak lembaga pendidikan, pelatihan, dan tallent pooling untuk mengevaluasi keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan nonformal di luar kelas guna mengenali kompetensi berdasarkan standar dan hasil belajar tertentu.

Skenario 2: Mengarung di Tengah Badai (Respons Pemerintah Lebih Efektif dan Pandemi Memburuk)

– Pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih menjadi kebijakan umum pemerintah.

– Adaptasi terhadap PJJ menghasilkan kreativitas dan prakarsa baru di lingkungan komunitas dan lembaga pendidikan.

Skenario 3: Tercerai-berai Terhempas Lautan (Respons Pemerintah Kurang Efektif dan Pandemi Memburuk)

– Di banyak daerah, pembelajaran jarak jauh (PJJ) terhenti atau tidak berjalan efektif; keberlanjutan lembaga pendidikan di tingkat SD di sejumlah daerah terancam karena tingginya kematian di lingkungan guru.

– Subsidi di bidang pendidikan tidak terserap dengan baik; banyak anak usia SMP dan SMA terancam putus sekolah secara permanen karena ekonomi keluarga yang memburuk.

Skenario 4: Kandas Telantar Surutnya Pantai (Respons Pemerintah Kurang Efektif dan Pandemi Mereda)

– Sekolah-sekolah di kota-kota besar melakukan hybrid, gabungan antara pembelajaran tatap muka (PTM) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sekolah-sekolah di daerah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar tidak sanggup untuk melakukan model hybrid karena terkendala infrastruktur digital yang tidak memadai.

– Desakan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk mereformasi kurikulum dan metode pembelajaran pascapandemi menguat.

Sumber: Buku pendapat strategic foresight BPK “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Terbitkan Foresight, Apa Unsur Penting yang Perlu Diperkuat?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerbitkan foresight yang pertama dengan judul “Indonesia Remade by Covid-19: Scenarios, Opportunities, and Challenges for Resilient Government” atau “Membangun Kembali Indonesia Pasca Pandemi Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”. Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) VI BPK Dori Santosa menilai, unsur penting yang perlu ada dalam foresight BPK adalah kemampuan dalam memberikan rekomendasi yang konkret dan bisa dimanfaatkan oleh entitas.

BPK juga harus memperkuat SDM internalnya. Selain itu, BPK harus mampu memiliki basis data yang kuat sebagai referensi dalam memberikan rekomendasi. “Kalau datanya lengkap dan valid maka akan lebih mudah bagi kita untuk memberikan masukan,” ungkap Dori kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Dori menjelaskan, efektivitas foresight BPK ditentukan oleh kualitas penyusunan scenario planning dan predictive modelling. Dia menekankan, keberhasilan dalam menyusun hal itu ditentukan oleh kemampuan sumber daya internal BPK dan dukungan dari sumber daya eksternal.

Dukungan sumber daya internal antara lain adalah dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan agar BPK mencapai kemampuan augmented intelligence. Sehingga, BPK mampu memanfaatkan secara optimal kemampuan machine learning and artificial intelligence, termasuk dengan membangun big data dan kemampuan big data analytics.

“Dukungan sumber daya eksternal juga dibutuhkan seperti dukungan tenaga ahli dan komitmen pemerintah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data,” ujarnya.

Dori berharap, foresight BPK dapat menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi pemeriksaan saat ini dan merumuskan kebijakan pemeriksaan yang lebih baik pada masa mendatang. Sehingga, pihaknya dapat memberikan kontribusi optimal pada kegiatan pemeriksaan baik dalam bentuk hasil pemeriksaan maupun rumusan bahan pendapat.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id