Sunday, 13 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Author

Admin 1

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Masa Pandemi, BPK Semakin Berprestasi dan Terus Berinovasi

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pandemi Covid-19 tak menghalangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk terus meningkatkan kiprah dan prestasinya. BPK justru mengalami kemajuan signifikan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya dalam dua tahun terakhir.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, puncak dari kemajuan itu adalah pengakuan internasional atas kompetensi BPK. “Saat ini tercatat dalam sejarah hanya BPK satu-satunya SAI yang menduduki dua jabatan sekaligus di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bidang audit,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dalam rapat kerja pelaksana, beberapa waktu lalu.

Ketua BPK menyampaikan, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono juga ditunjuk menjadi wakil ketua Audit Internal PBB, United Nations Independence Advisor Committee. Selain itu, lewat tim yang dipimpin wakil ketua, BPK menjabat sebagai vice chair UN Panel External Auditor 2022. “BPK juga memimpin SAI 20 sebagai engagement group G20,” ungkap dia.

Sebagai rasa syukur atas raihan itu, BPK wajib melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Hal itu bisa dicapai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi individu BPK.

BPK Selalu Mengikuti Perkembangan Zaman

Agung mengatakan pandemi Covid-19 memang memberikan tekanan hebat di berbagai sektor. Akan tetapi pandemi juga mendorong masyarakat untuk lebih kreatif, agile, lincah, adaptif, dan tangguh dari sebelumnya.

BPK pun menjadi lebih tangguh dan berkembang. Bahkan, ujar Agung, selama masa pandemi, BPK mampu melewati bahkan memutakhirkan teknik pemeriksaan. Dengan begitu seluruh pemeriksaan mandatory selalu diselesaikan secara terbaik dan tepat waktu.

“Selama masa pandemi ada 12 penghargaan tingkat nasional yang diraih BPK. Seperti peringkat I BKN Award, terbaik 1 Anggota JDIH kategori Lembaga Negara, Anugerah Badan Publik Informatif, dan lainnya,” ucap dia.

Di tingkat internasional, BPK juga tak hanya hadir sebagai peserta ataupun penyelenggara acara. Akan tetapi juga sebagai driving force dalam lingkup kelembagaan, seperti ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI, dan PBB. Pada saat yang sama, BPK juga melakukan inovasi organisasi, seperti memenuhi peran sebagai SAI, yaitu oversight, insight, dan foresight sesuai Renstra BPK 2020-2024.

BPK juga melahirkan pendapat dalam bentuk strategic foresight yang berjudul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19”. Melalui buku itu, BPK menyampaikan empat skenario masa depan pascapandemi Covid-19. “Strategic foresight sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2021 dan dirilis kepada seluruh pemangku kepentingan pada 21 Oktober 2021. BPK merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang telah meraih kapasitas foresight,” ucap Agung.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gedung BPK
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Capaian Opini WTP LKKL dan LKPD Lampaui Target RPJMN

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terus mengalami peningkatan. Hal tersebut tercermin dari semakin tingginya persentase capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Bahkan, capaian opini WTP LKKL dan LKPD telah melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2021 yang juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada akhir Desember lalu menyatakan, K/L yang memperoleh opini WTP pada 2020 sebanyak 84 K/L dan 1 BUN (98 persen). Adapun opini WDP sebanyak 2 K/L (dua persen).

Capaian opini WTP sebesar 98 persen telah melebihi target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat (K/L) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 91 persen pada 2020. “Capaian ini merupakan hasil usaha pemerintah dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6 – mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat,” demikian disampaikan BPK dalam IHPS I 2021.

BPK Telisik Lima Risiko dalam Pemeriksaan LKKL

Berdasarkan catatan BPK, pada periode 2016-2020, LKKL yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan dari 84 persen pada tahun 2016 menjadi 98 persen pada tahun 2020. Kenaikan opini WTP tersebut diiringi dengan penurunan opini wajar dengan pengecualian (WDP), dari 9 persen pada 2016 menjadi 2 persen pada 2020. Kemudian, disertai penurunan opini tidak menyatakan pendapat (TMP) dari 7 persen pada 2016 menjadi 0 persen pada 2020.

Peningkatan kualitas laporan keuangan juga diikuti pemerintah daerah. IHPS I 2021 memuat hasil pemeriksaan atas 541 (99 persen) LKPD Tahun 2020 dari 542 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2020. Sebanyak 1 pemda belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, yaitu Pemkab Waropen di Provinsi Papua.

Terhadap 541 LKPD Tahun 2020 tersebut, BPK memberikan 486 opini WTP (90 persen), 49 opini WDP (9 persen), 4 opini TMP (0,7 persen), dan 2 opini TW atau tidak wajar (0,3 persen). Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai 33 dari 34 pemerintah provinsi (97 persen), 365 dari 415 pemerintah kabupaten (88 persen), dan 88 dari 93 pemerintah kota (95 persen).

Capaian opini tersebut telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 91 persen, 77 persen, dan 91 persen pada tahun 2020.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Entitas Signifikan yang Jadi Sorotan AKN III

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengingatkan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal itu disampaikan dalam entry meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 di bawah naungan AKN III BPK.

Achsanul menyampaikan, AKN III menaungi pemeriksaan atas 37 kementerian/lembaga (K/L). Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 terdapat 36 K/L yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 1 kementerian yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Dia mengingatkan, opini yang diperoleh entitas akan mempengaruhi pemberian opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Canggih, Ini Peran Big Data Analytics dalam Pemeriksaan LKPP Tahun 2020

“Jadi ini penting karena implikasi ke LKPP. Kalau opini LKPP turun maka rating negeri ini juga akan turun. Sehingga, di semua K/L harus bisa membenahi yang kurang benar dan kita perbaiki yang salah,” ujar Achsanul di Auditorium BPK, Kamis (6/1).

Secara pengelolaan anggaran, Achsanul menyampaikan, terdapat lima entitas signifikan di AKN III, yakni Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kemensos, Kemnaker, dan Kemenkominfo mengelola anggaran yang relatif besar terutama untuk belanja bantuan dan belanja lain-lain.

Sementara itu, Setneg memiliki struktur organisasi yang lebih variatif, kompleks, dan mengelola satker strategis yang tidak terintegrasi. Kemudian, BRIN merupakan hasil penggabungan beberapa lembaga, yaitu LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN, dan Kemristek.

Kemudian, terdapat enam entitas yang signifikan terkait pelayanan terhadap publik yakni Kementerian ATR/BPN, Kemenpora, BNPB, Kemenparekraf, BPJS Ketenagakerjaan dan BP Tapera, serta LPP TVRI dan RRI. Sementara itu, dari seluruh entitas yang ada di AKN III, Achsanul mengaku menyoroti Kemensos, Kemnaker, dan Kemenkominfo. Hal ini karena tiga entitas tersebut termasuk dalam kategori signifikan secara keuangan dan pelayanan kepada masyarakat.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Begini Cara BPK Menyusun Foresight Terkait Pandemi Covid-19

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan foresight pertama bertema “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”. Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Revbang PKN) Bernardus Dwita Pradana menjelaskan, Pendapat (Strategic Foresight) BPK yang telah dituangkan dalam sebuah buku disusun menggunakan pendekatan scenario planning.

Foresight BPK memberikan gambaran kemungkinan yang dapat terjadi pada Indonesia untuk kurun waktu lima tahun, yaitu pada 2021-2026 akibat pandemi Covid-19. Kemungkinan yang dapat terjadi dalam lima tahun ke depan dituangkan dalam empat skenario. Skenario pertama adalah “Berlayar Menaklukkan Samudra”. Skenario kedua, “Mengarung di Tengah Badai”. Ketiga, “Tercerai-berai Terhempas Lautan”. Sedangkan skenario keempat yaitu “Kandas Telantar Surutnya Pantai”.

Empat skenario tersebut merupakan empat kuadran yang terbentuk dari dua fundamental uncertainties, yaitu tingkat keparahan pandemi dan respons pemerintah terhadap kondisi krisis dengan menggunakan endpoint analysis. “Tingkat keparahan pandemi bisa mereda atau memburuk. Sedangkan respons pemerintah terhadap kondisi krisis bisa lebih efektif atau kurang efektif,” kata Dwita kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Foresight BPK Lengkapi Pemeriksaan PC-PEN

Dia menjelaskan, dalam setiap skenario diuraikan hal-hal yang mungkin terjadi pada masa depan pada delapan sektor, yaitu kesehatan, perekonomian, keuangan, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi. Pemahaman yang baik atas kondisi, implikasi, peluang, tantangan, dan risiko pada masing-masing skenario merupakan informasi yang sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan terbaik untuk menghadapi ketidakpastian yang tinggi pada masa depan.

Foresight BPK juga memuat indicator and signpost untuk mengetahui ada di skenario mana Indonesia pada suatu waktu tertentu. Lalu, guna mengukur tingkat respons pemerintah, terdapat dua indikator yang digunakan, yaitu government effectiveness index dan Covid-19 stringency index.

Sedangkan untuk mengukur tingkat keparahan pandemi, dua indikator yang digunakan adalah tingkat kasus harian Covid-19 dan tingkat kematian akibat Covid-19. “Kita semua ingin agar Indonesia selalu berada dalam skenario terbaik, yang digambarkan dalam skenario ‘Berlayar Menaklukkan Samudra’,” kata Dwita.

Untuk mencapai hal tersebut, ujar Dwita, para pemangku kepentingan perlu terus mengevaluasi diri, ada di mana posisi Indonesia saat ini. “Tujuannya agar Indonesia bisa menyusun strategi dan kebijakan yang tepat, sehingga kita bisa mencapai skenario yang ideal tersebut. Pengembangan indikator dan signposts berguna untuk mengidentifikasi skenario yang sedang menjadi realita,” kata Dwita.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gedung BPK
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Foresight BPK Bantu Pemerintah Susun Strategi Masa Depan

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Oktober lalu telah merilis foresight pertama bertema “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”. Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Revbang PKN) Bernardus Dwita Pradana menjelaskan, foresight memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam situasi ketidakpastian yang tinggi melalui identifikasi tren, peluang, dan tantangan di berbagai bidang, eksplorasi berbagai perkembangan untuk menyusun strategi masa depan.

Dwita mengatakan, foresight pertama BPK merupakan titik awal bagi BPK untuk memenuhi amanat Renstra BPK Tahun 2020-2024, di mana BPK diharapkan dapat meningkatkan level perannya dengan memberikan foresight. “Tujuannya untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan memilih kebijakan yang tepat dalam menghadapi berbagai kemungkinan masa depan,” kata Dwita, belum lama ini.

Selain itu, Dwita menambahkan bahwa foresight membantu pemerintah mengidentifikasi dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil. Dengan demikian, foresight memberikan kesempatan sekaligus tantangan yang besar bagi BPK untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan.

Dwita menjelaskan, BPK menjalankan peran foresight karena menyadari bahwa dunia berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian yang sering digambarkan sebagai keadaan yang penuh VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) dan TUNA (turbulent, uncertain, novel, ambiguous) atau yang sekarang sedang diperbincangkan, yaitu BANI (brittle, anxious, nonlinear and incomprehensible).

Menkeu Apresiasi Peran Foresight BPK

Dalam keadaan seperti ini, kata Dwita, peran foresight menjadi hal yang sangat penting karena dapat memfasilitasi pembuatan kebijakan yang berkualitas dalam situasi yang penuh ketidakpastian.

“Foresight BPK mampu memberikan gambaran yang utuh kepada pemerintah dan masyarakat tentang potensi peluang, tantangan dan risiko yang dapat terjadi dalam lima tahun ke depan. BPK mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menginternalisasikan Strategic Foresight dalam perumusan kebijakan,” ujar Dwita.

Sebagai informasi, foresight BPK memberikan gambaran kemungkinan yang dapat terjadi pada Indonesia untuk kurun waktu lima tahun, yaitu pada 2021-2026 akibat pandemi Covid-19. Kemungkinan yang dapat terjadi dalam lima tahun ke depan dituangkan dalam empat skenario. Skenario pertama adalah “Berlayar Menaklukkan Samudra”. Skenario kedua, “Mengarung di Tengah Badai”. Ketiga, “Tercerai-berai Terhempas Lautan”. Sedangkan skenario keempat yaitu “Kandas Telantar Surutnya Pantai”.

Empat skenario tersebut merupakan empat kuadran yang terbentuk dari dua fundamental uncertainties, yaitu tingkat keparahan pandemi dan respons pemerintah terhadap kondisi krisis dengan menggunakan endpoint analysis. “Tingkat keparahan pandemi bisa mereda atau memburuk. Sedangkan respons pemerintah terhadap kondisi krisis bisa lebih efektif atau kurang efektif,” kata Dwita.

Dalam setiap skenario diuraikan hal-hal yang mungkin terjadi pada masa depan pada delapan sektor, yaitu kesehatan, perekonomian, keuangan, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

IHPS I 2021 Ungkap 14.501 Permasalahan Senilai Rp8,37 Triliun

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2021. Terdapat 8.483 temuan yang memuat 14.501 permasalahan senilai Rp8,37 triliun yang diungkap BPK selama pemeriksaan pada semester I 2021.  

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, permasalahan yang paling banyak ditemukan merupakan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Jumlahnya mencapai 7.512 permasalahan atau mencapai 52 persen. Selanjutnya, kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) sebanyak 6.617 permasalahan (46 persen). Adapun sisanya, sebanyak 372 (2 persen) berupa permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp113,13 miliar.

“Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 7.512 permasalahan, sebanyak 4.774 permasalahan sebesar Rp8,26 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan, yang terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 3.104 permasalahan sebesar Rp1,94 triliun, potensi kerugian sebanyak 612 permasalahan sebesar Rp776,45 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.058 permasalahan sebesar Rp5,55 triliun,” kata Ketua BPK dalam penyerahan IHPS I Tahun 2021 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Selasa (7/12).

Ini Isi IHPS II 2020 yang Dikeluarkan BPK

Atas berbagai permasalahan yang diungkapkan BPK, entitas telah menindaklanjutinya dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan. Jumlahnya sebesar Rp967,08 miliar (11,7 persen), di antaranya sebesar Rp656,46 miliar (68 persen) merupakan penyetoran dari entitas pemerintah pusat, BUMN, dan badan lainnya.

Ketua BPK mengatakan, IHPS I Tahun 2021 secara keseluruhan memuat 128 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat, yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, 85 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020, dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020. Untuk mendukung pemeriksaan LKPP Tahun 2020, BPK memeriksa 11 laporan keuangan Unit Akuntansi Pengelola Anggaran/Barang (UAKPA/B) Bagian Anggaran (BA) BUN pada kementerian/lembaga (K/L) terkait dan tidak diberikan opini. Selain itu, BPK memeriksa 30 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2020.

“Penting kami tekankan bahwa, khususnya dalam tiga tahun terakhir ini, BPK berupaya keras dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan, praktik internasional terbaik, khususnya dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (//sustainable development goals///SDGs), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6, yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat,” kata Ketua BPK.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
B. Dwita Pradana
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Foresight BPK Lengkapi Pemeriksaan PC-PEN

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya meningkatkan kontribusinya untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Selain melalui pemeriksaan, BPK mencoba meningkatkan perannya dengan meluncurkan foresight atau tinjauan masa depan bertema “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”.

Foresight tersebut dapat melengkapi pemeriksaan BPK terhadap penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Revbang PKN) Bernardus Dwita Pradana mengatakan, BPK dalam pemeriksaan PC-PEN memberikan berbagai rekomendasi signifikan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola program PC-PEN.

“Pemeriksaan BPK tersebut telah membantu pemerintah memperbaiki berbagai permasalahan yang ada. BPK memiliki kontribusi atas keberhasilan penanganan Covid-19 oleh pemerintah melalui ketiga peran oversight, insight, dan foresight,” kata Dwita, belum lama ini,

Dwita mengatakan, hasil pemeriksaan BPK atas PC-PEN memberikan informasi yang akurat, independen, dan objektif atas situasi sebenarnya yang terjadi. Khususnya terkait dengan bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengelola keuangannya, baik dari sisi positif maupun kelemahan yang masih terjadi.

BPK Soroti Program Vaksinasi Covid-19, Ini Alasannya

Namun demikian, hasil pemeriksaan tersebut belum bisa menggambarkan tantangan yang mungkin dihadapi pemerintah, masyarakat, dan kita semua pada masa depan. “Tanpa foresight, mungkin kita sudah cukup berpuas diri melihat tren perbaikan kondisi saat ini, di mana perekonomian mulai tumbuh dan jumlah penderita Covid-19 mulai menurun,” katanya.  

Melalui foresight, kata Dwita, BPK dapat mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan diri agar dapat tetap bertahan. Bahkan agar menang dalam kondisi apapun yang akan terjadi pada masa depan.

“Dengan peran foresight ini, BPK berkeinginan untuk terus meningkatkan nilai tambahnya bagi pembangunan bangsa melalui perbaikan tata kelola keuangan negara. Selain itu, BPK juga ingin memberi contoh bagi lembaga lain mengenai pentingnya foresight untuk membantu kita dalam mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh tantangan,” kata Dwita.

Dwita menjelaskan, BPK dalam menyusun foresight mempelajari foresight yang dihasilkan berbagai lembaga internasional seperti SAI negara lain, OECD, World Bank, INTOSAI, European Court of Audit, dan lainnya. Dalam prosesnya, BPK melibatkan 20 ahli, praktisi, dan akademisi dari berbagai bidang, bekerja sama dengan Deloitte, serta pimpinan kementerian dan lembaga terkait, dan kepala daerah selaku pemangku dan pelaksana kebijakan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua BPK Agung Firman Sampurna
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Terus Kawal Program PC-PEN

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021 yang telah diselesaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut memuat hasil pemeriksaan atas program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Sama seperti yang telah dilakukan BPK pada semester II tahun 2020, pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan risk based comprehensive audit yang merupakan gabungan tujuan dari ketiga jenis pemeriksaan dengan memperhatikan audit universe keuangan negara.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, pada semester II 2020, BPK melakukan dua jenis pemeriksaan atas penanganan PC-PEN, yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kepatuhan. Adapun pada semester I 2021, BPK mengawal pelaksanaan penanganan PC-PEN melalui pemeriksaan atas laporan keuangan di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Pemeriksaan ini merupakan wujud dari komitmen BPK untuk memastikan bahwa program penanganan PC-PEN terlaksana secara transparan, akuntabel, taat pada peraturan, ekonomis, efisien, dan efektif,” kata Ketua BPK saat penyerahan IHPS I 2021 kepada DPR pada Selasa (7/12).

Ini Permasalahan Utama Penanganan Pandemi Covid-19

Ketua BPK mengungkapkan, pemeriksaan BPK pada semester I 2021 mengungkapkan beberapa permasalahan yang signifikan terkait dengan PC-PEN. Permasalahan tersebut, antara lain, dimuat dalam hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 yang telah diserahkan kepada DPR RI pada Sidang Paripurna pada 22 Juni 2021, yang secara umum konsolidatif dan tidak memengaruhi kewajaran penyajian.

Kendati demikian, terdapat permasalahan PC-PEN yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan pada Kementerian Sosial. Permasalahan pertama, beban bantuan sosial tidak didukung dengan bukti kewajaran harga dari penyedia dan tidak didukung dengan penjelasan dan bukti yang memadai atas penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH).

Permasalahan selanjutnya, penyajian piutang bukan pajak kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos PKH dengan status Kartu Keluarga Sejahtera tidak terdistribusi, KPM tidak bertransaksi, dan tidak didukung dengan proses rekonsiliasi antara data by name by address dan data rekening koran KPM.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Sorotan Pendidikan (pexels-artem beliaikin)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Foresight BPK Gambarkan Reallita dan Masa Depan Pendidikan di Tanah Air

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Strategic foresight yang telah diluncurkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai sangat menggambarkan kondisi berbagai sektor di Indonesia, termasuk dunia pendidikan. Baik pada masa dan pasca-pandemi Covid-19. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim pun berharap para pemangku kepentingan menjadikan foresight BPK sebagai acuan untuk mengambil kebijakan. Termasuk mengenai berbagai skenario yang kemungkinan terjadi pada masa depan. Berikut petikan wawancara Warta Pemeriksa dengan Satriwan Salim, belum lama ini. 

Adanya pandemi Covid-19 telah membawa dunia kepada era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Hal ini mendorong BPK menyusun strategic foresight yang bertajuk “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”. Bagaimana pandangan Anda terhadap strategic foresight BPK?

Saya sudah membaca dan mempelajari foresight BPK yang di dalamnya saya melihat empat skenario menghadapi ancaman atau saya menyebut katastropi. Kenapa saya menyebut katastropi, karena pandemi Covid-19 ini bukan cuma bencana, tapi kejadian tidak terduga yang dampaknya multidimensional. Saya akan menitikberatkan di pendidikan, dimana bagi saya penjelasan atau gambaran bagan-bagan empat skenario ini menggambarkan betul kondisi pendidikan di Indonesia. Yaitu bagaimana, misalnya, efek dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan harus dilakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

Saya sebenarnya berharap foresight seperti yang dikeluarkan BPK juga dimiliki oleh lembaga berwenang di pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Skenario seperti yang dibuat BPK penting. Sebuah grand design diperlukan kalau-kalau pandemi Covid-19 kembali mewabah seperti sebelumnya. Tentu, kita berharap itu tidak terjadi lagi. 

Skenario yang harus kita antisipasi, misalnya, apakah kita harus kembali ke pendidikan jarak jauh kembali? Seperti kita ketahui bersama, pembelajaran jarak jauh atau belajar online bakal menghasilkan anak-anak yang learning loss. Learning loss ini atau hilangnya pengetahuan dan keterampilan bisa mengganggu sumber daya manusia kita pada masa depan. 

BPK Jalankan Peran Foresight, Ini Harapan Mendikbudristek

Menurut Anda, apakah foresight BPK menjawab kemungkinan yang bisa terjadi di dunia pendidikan pada masa depan? 

Untuk pendidikan, sedikit banyak sudah menjawab. Hal yang penting, ada skenario dan strategi menghadapi katastropi, yang mungkin bisa terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karea itu, berharap Kemendikbudristek juga memiliki strategi ini. Harapan saya juga bahwa foresight ini menjadi acuan pemerintah bahkan dikaji lebih mendalam, asal tidak ada persoalan klasik yang sering terjadi di Indonesia, yaitu ego sektoral.

Bagaimana pendapat Anda mengenai empat skenario yang ada di dalam foresight BPK? 

Menurut saya, analogi penggambaran foresight BPK amat tepat. Untuk skenario pertama, misalnya, yaitu “Berlayar Menaklukkan Samudra”, karena memang Indonesia adalah negara maritim. Skenario ini juga memperlihatkan cara berpikir ketahanan nasional dimana segala efeknya multidimensional, yaitu pertahanan, keamanan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Dalam foresight yang telah dikeluarkan, BPK juga memasukkan data, realita, dan skenario ke depan, dan yang paling penting, adaptif. Sementara pada saat yang sama, pendidikan di Indonesia belum adaptif dan tidak ada grand scenario yang bisa dilakukan bila kembali mengalami katastropi.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Perkuat Pemanfaatan Big Data dalam Pemeriksaan

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan big data analytics (BDA). BPK pun menggelar Workshop Big Data Analytics untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pemeriksa Ahli Utama pada Senin (6/12/2021).

Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) II BPK selaku Koordinator Komite Pelaksana Pokja BDA Laode Nusriadi mengatakan, kegiatan workshop ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan bersama dalam business case pengembangan dan pemanfaatan BDA di BPK.

“Mempertimbangkan capaian-capaian tersebut, workshop ini terutama dimaksudkan untuk mensosialisasikan grand design Bidics, hasil-hasil analytics dan data yang telah diperoleh sebagai bagian penting dalam mewujudkan data literacy, data fluency, dan data culture di BPK,” ungkap Laode dalam sambutannya di workshop tersebut.

Laode menyampaikan, inisiasi pengembangan BDA di BPK, telah dimulai sejak 2009 dengan pengenalan e-Audit. Pengenalan ini kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi pada periode 2010-2011 untuk memperoleh komitmen pemerintah pada inisiatif e-Audit tersebut. Kemudian, dalam rentang 2011 hingga 2019, BPK telah mengimplementasikan pemeriksaan dengan memanfaatkan big data. Sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2020-2024, BPK akan berupaya mengembangkan dan memanfaatkan BDA dalam pemeriksaan.

Baca Juga: Makin Canggih, BPK Terapkan Big Data Analytics

Makin Canggih, BPK Terapkan Big Data Analytics

Penerapan inisiatif strategis juga didukung dengan membentuk laboratorium yang menjadi salah satu kelengkapan terutama untuk mendorong peningkatan data literacy dan data fluency untuk membentuk data culture. “Ketiga aspek tersebut sangat diperlukan untuk menuju data driven organization,” ujar Laode.

Selain itu, keberadaan laboratorium akan memberikan kemudahan bagi pemeriksa untuk memahami, mengakses, mengolah, dan menghubungkan data dari berbagai sumber serta dalam berbagai bentuk. Proses tersebut juga akan meningkatkan kemampuan pemeriksa untuk mengekstraksi suatu pola atau informasi berharga dari kumpulan data dan mengkomunikasikannya dengan percaya diri.

Laode berharap akan terbentuk kebiasaan untuk menggunakan data dalam setiap proses pengambilan keputusan dan menggunakan data hasil analytics untuk memperkuat keputusan yang diambil.

“Peningkatan hal tersebut akan membentuk BPK menjadi data driven organization sehingga seluruh gerak dan langkah pengambilan keputusannya bukan hanya berasal dari intuisi tapi juga hasil analisis data yang rasional, terpadu, dan menyeluruh,” ujarnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id