WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Saturday, 12 July 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Author

Admin 1

Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Adi Sudibyo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2021 kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Martinus Mitar.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Wow, Kabupaten Mabar Terima LHP Tercepat untuk 2022

by Admin 1 26/04/2022
written by Admin 1

KUPANG, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2021 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar). Ini merupakan penyerahan LHP LKPD kepada pemerintah daerah di Provinsi NTT pertama pada 2022.

Dari LHP tersebut, BPK memberikan opini pada tahun ini yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP). Dengan demikian, Pemkab Manggarai Barat telah empat tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP, yaitu sejak LKPD TA 2018 sampai dengan sekarang.

“BPK berharap agar Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dapat segera menindaklanjuti temuan tersebut sehingga tidak menjadi lebih besar dan dapat mempengaruhi opini pada tahun yang akan dating.”

LHP LKPD tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Adi Sudibyo kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Martinus Mitar serta Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng.

Meskipun begitu, BPK menilai masih terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemkab Mabar. Beberapa di antaranya yakni penyertaan modal PDAM Wae Mbeliling belum ditetapkan dengan perda. Kemudian, pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran belum dilaksanakan secara tertib.

Permasalahan selanjutnya, realisasi belanja pegawai Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga belum sesuai ketentuan. Lalu pencatatan aset tetap tanah belum sepenuhnya akurat, dan pengelolaan persediaan belum tertib.

Ini Catatan BPK dalam LHP Semester II 2020 untuk Kementerian Pertanian

Permasalahan-permasalahan tersebut bersifat tidak material atau tidak mempengaruhi kewajaran LKPD TA 2021. Karenanya, BPK tetap memberikan opini WTP. “BPK berharap agar Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dapat segera menindaklanjuti temuan tersebut sehingga tidak menjadi lebih besar dan dapat mempengaruhi opini pada tahun yang akan dating,” kata Adi Sudibyo saat memberikan sambutan, beberapa waktu lalu.

26/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Perencanaan (Ilustrasi/sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Yuk, Pahami Siklus Pengadaan Barang dan Jasa

by Admin 1 25/04/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Perencanaan merupakan hal yang krusial dalam pengadaan barang dan jasa. Jika perencanaan tidak matang, maka pengadaan yang dilakukan tidak akan bisa maksimal.

Hal tersebut menjadi salah satu poin dari diskusi “Bincang Bersama Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan (APK) dan Pengelola Keuangan (PK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), beberapa waktu lalu. Diskusi tersebut membahas siklus perencanaan pengadaan barang dan jasa.

Sampai ke belakang atau ke hilirnya akan tetap jadi sebuah kendala. Kendalanya mungkin dari persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima.

Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan BPK Fransisca Susi Minarto mengatakan, pembahasan perencanaan pengadaan barang dan jasa yang berfokus kepada siklus perencanaan amat penting untuk dibahas. Selain sebagai wawasan bagi pejabat fungsional, pembahasan bisa mengetahui apa saja kendala pengadaan barang dan jasa. “Ini juga memudahkan pegawai BPK baik pusat maupun daerah menyelesaikan persoalan perencanaan pengadaan barang dan jasa,” kata Susi

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda BPK Saor Eirene dalam paparannya menjelaskan bahwa perencanaan adalah hal yang krusial dalam pengadaan barang dan jasa. Sebab, bila perencanaan tidak matang, maka hingga hilirnya pun tidak maksimal.

“Sampai ke belakang atau ke hilirnya akan tetap jadi sebuah kendala. Kendalanya mungkin dari persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima,” ucap dia.

Saor mengatakan, dasar pelaksanaan rencana pengadaan barang dan jasa berasal dari turunan Undang-Undang Nomor 20/2020 Cipta Kerja dimana turunannya adalah Perpres Nomor 12/2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 tahun 2018. “Perubahan yang paling kentara adalah penghilangan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP),” tutur dia.

Regulasi lainnya adalah Peraturan LKPP Nomor 11/2021 yang berisi pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sementara petunjuk teknisnya ada pada Keputusan Deputi II LKPP Nomor 10/2019 yang berisi petunjuk teknis perencanaan pengadaan barang/jasa.

Dalam penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa, ada enam ruang lingkup yang tidak boleh dilewatkan sesuai Kepdep II LKPP Nomor 10/2019, yaitu alur tahapan perencanaan pengadaan. Tahapan pertama, identifikasi kebutuhan, termasuk survei ketersediaan dan lain sebagainya. Kedua, penetapan barang/jasa. Ketiga, cara pengadaan barang/jasa.

Berikutnya, jadwal pengadaan barang/jasa. Kelima, anggaran pengadaan barang/jasa dan terakhir atau keenam adalah RUP (Rencana Umum Pengadaan).

Ini Tujuh Hal yang Digali BPK dalam Pemeriksaan PC-PEN

Pengadaan barang dan jasa dalam prosesnya melibatkan beberapa pihak. Pertama, adalah pengguna anggaran (PA). PA bertugas menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan dan melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa.

Sementara kedua, kuasa pengguna anggaran (KPA). Tugasnya identik dengan PA, namun mendapatkan pendelegasian tugas dan kewenangan dalam perencanaan pengadaan. “Kuasa pengguna anggaran adalah kepala Biro Keuangan di satuan kerja,” tutur dia.

Pihak selanjutnya yang terlibat adalah pejabat pembuat komitmen. Tugas PPK, antara lain, melaksanakan penyusunan perencanaan pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan K/L/PD yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran K/L atau RKA PD. Kemudian PPK membutuhkan pengelola pengadaan barang/jasa atau personel lainnya, tim teknis, atau agen pengadaan.

25/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Alami Banyak Kemajuan? Ini Kata Ketua DPD

by Admin 1 21/04/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai memiliki banyak kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, BPK mampu bergerak lebih jauh dan pesat tak hanya di dalam negeri, tapi juga di lingkup internasional.

“Hal ini menunjukkan bahwa BPK adalah salah satu lembaga negara yang telah terbukti profesional serta memiliki kinerja dan prestasi yang sangat membanggakan, baik di dalam maupun di luar negeri.

La Nyalla mengapresiasi pencapaian BPK di berbagai forum, baik nasional maupun internasional. Apalagi, pada masa pandemi Covid-19 yang sudah berjalan lebih dari dua tahun, BPK terbukti berhasil menjaga keuangan negara meskipun dalam situasi yang tidak normal dan penuh ketidakpastian.

“BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara mampu memenuhi tugas konstitusional, sehingga, keuangan negara tetap dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia,” kata Ketua DPD kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Ketua DPD mengatakan, BPK juga berhasil menjaga kinerjanya sebagai pemeriksa eksternal di badan-badan internasional serta sebagai anggota Independent Audit Advisory Committee di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Selain itu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di tahun-tahun sebelumnya BPK dipercaya sebagai pemeriksa eksternal pada International Atomic Energy Agency (IAEA) sejak 2016 sampai 2021,” katanya.

Selain dipercaya sebagai pemeriksa eksternal pada IAEA, pemeriksa BPK juga terpilih menjadi eksternal independen pada International Anti-Corruption Academy periode 2019 hingga 2021. Menurut Ketua DPD, pihaknya juga mengetahui bahwa BPK juga menjadi United Nations Panel of External Auditors dan terlibat aktif di organisasi pemeriksa se-ASEAN, se-Asia, dan sedunia.

Enam Tahun Jadi Pemeriksa IAEA, Ini Best Practice yang Didapat BPK

“Hal ini menunjukkan bahwa BPK adalah salah satu lembaga negara yang telah terbukti profesional serta memiliki kinerja dan prestasi yang sangat membanggakan, baik di dalam maupun di luar negeri,” katanya.

Ia berharap BPK dapat meneruskan prestasi yang telah dicapai selama ini. Sebab, prestasi BPK di dalam dan luar negeri tersebut juga dapat menjadi cermin oleh lembaga-lembaga lain untuk semakin berbuat yang terbaik bagi bangsa.

21/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kota Bandar Lampung (Sumber: diskominfo.bandarlampungkota.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Permintaan DPRD Bandar Lampung Terkait Temuan BPK

by Admin 1 20/04/2022
written by Admin 1

BANDARLAMPUNG, WARTAPEMERIKSA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) setempat.

“Kami merekomendasikan beberapa hal atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) BPK RI, yang menemukan adanya dugaan kebocoran PAD Kota Bandar Lampung pertengahan 2019 sampai semester I tahun 2021,” kata Juru Bicara Panitia Khusus Pembahasan Tindak Lanjut BPK atas pengelolaan PAD Rakhmad Nafindra dalam Sidang Paripurna DPRD di Kota Bandar Lampung, beberapa waktu lalu.

Rekomendasi yang diberikan kepada Pemkot Bandar Lampung yaitu agar segera membentuk tim tindak lanjut atas audit BPK terhadap LHP kinerja atas efektivitas pengelolaan PAD. Rakhmad meminta tim tersebut segera menyusun aksi dengan memperhatikan prioritas aksi tindak lanjut dengan mencantumkan tahapan-tahapan aksi secara detail. Dengan begitu dapat dengan mudah dievaluasi dan dilakukan monitoring.

Seperti dilaporkan Antara, dia pun meminta Tim tindak lanjut mendorong percepatan penerbitan peraturan daerah (perda) dan produk hukum daerah lain. Seperti rekomendasi yang diberikan BPK dalam rangka efektivitas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal.

Dia pun mendorong tim tindak lanjut untuk segera melakukan audit investigasi terhadap temuan dugaan kebocoran pemasukan PAD di dinas dan instansi terkait, termasuk BUMD. “Apabila audit investigasi tidak dapat dilakukan, maka disarankan untuk dilakukan audit internal oleh inspektorat, dengan mengambil sampel atas pemasukan pajak dan retribusi secara random sebagai spot check atas Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah, yang juga menjadi salah satu rekomendasi BPK,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung itu.

DPRD juga meminta Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana melakukan penilaian secara berkelanjutan terhadap pejabat dalam organisasi perangkat daerah. Hal ini dalam rangka perbaikan kinerja atas efektivitas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal.

Wali kota juga diminta menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi dan tindak lanjut atas pelaksanaan rekomendasi BPK tersebut kepada DPRD Kota Bandar Lampung paling lambat 60 hari sejak laporan panitia.

Terkait akan rekomendasi DPRD tersebut, Wali Kota Eva Dwiana berjanji akan segera menindaklanjuti rekomendasi terkait penemuan dugaan kebocoran PAD. “Inspektorat juga lagi turun. Kalau memang ada, kami tindaklanjuti sesuai dengan peraturan. Kemarin, kami maklum karena kami ada beberapa kegiatan dan sedang dalam masa pandemi Covid-19,” ujar Eva.

20/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apa Arti Penanggulangan Kemiskinan pada 2022 Bagi BPK?

by Admin 1 19/04/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA –  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen untuk mengawal pemerintah, khususnya pemerintah daerah (pemda) terkait upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini diwujudkan antara lain dengan menetapkan efektivitas upaya pemda dalam penanggulangan kemiskinan sebagai tema pemeriksaan kinerja pada 2022.

“Melalui pemeriksaan kinerja, maka BPK turut berkomitmen dalam mengawal pemerintah, khususnya pemda, agar program kegiatannya dapat secara efektif mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan,” kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VI BPK Nyoman Adhi Suryadyana dalam kegiatan Diseminasi Kebijakan Pemeriksaan untuk BPK Perwakilan di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan VI di Kantor Pusat BPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, pemilihan tema pemeriksaan kinerja ini terkait dengan pemeriksaan long form audit report (LFAR) yang telah dilakukan BPK sejak 2020. Menurutnya, pendekatan LFAR dijalankan dengan melakukan pemeriksaan aspek kinerja tertentu bersamaan dengan pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Upaya pemda tersebut harus sinkron, koheren, andal, inklusif, tepat, dan memiliki sifat pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, pemda seharusnya dapat merancang kebijakan publiknya agar selaras atau sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat

Nyoman mengatakan, kemiskinan dengan segala bentuk, sebab, dan karakteristiknya pasti akan mengurangi kemampuan bangsa dalam mencapai tujuannya. Kemudian juga menghambat upaya-upaya penyejahteraan rakyat, dan mereduksi kesempatan dalam meningkatkan kualitas kehidupan warga.

Karenanya, penyelesaian masalah kemiskinan membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa. Meliputi koherensi upaya negara, swasta dan masyarakat, serta komitmen kuat untuk mengarahkan dan melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan kepada fokus perbaikan taraf kehidupan warga miskin.

Melalui pemeriksaan ini, ujar dia, tim pemeriksa akan menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dari tiga aspek. Tiga aspek itu yakni kebijakan yang tepat, hasil yang tepat, dan pemberdayaan yang tepat. “Upaya pemda tersebut harus sinkron, koheren, andal, inklusif, tepat, dan memiliki sifat pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, pemda seharusnya dapat merancang kebijakan publiknya agar selaras atau sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat,” ungkap Nyoman.

Meski Kaltim Sudah WTP, BPK Beri Rekomendasi Terkait Kemiskinan

Kebijakan yang tepat dinilai akan menyiratkan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan dapat diandalkan karena menggunakan basis data kependudukan yang relevan dan akurat.

Selanjutnya kebijakan yang tepat juga dapat memitigasi kerentanan atau faktor inheren lain yang dimiliki oleh warga miskin terhadap gejolak perekonomian atau bencana.

“Melalui pemeriksaan kinerja tematik berbasis LFAR yang terpadu dengan pemeriksaan atas LKPD tahun 2021, diharapkan BPK dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif guna mengarahkan pemda untuk menempatkan masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan, memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif, serta menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara tepat dan berkelanjutan,” papar dia.

19/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Proses penyerahan LK unaudited Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta tahun 2021 kepada BPK di kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Pesan BPK untuk Gubernur Anies Baswedan

by Admin 1 14/04/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta seluruh jajarannya. Apresiasi ini terkait penyerahan laporan keuangan (LK) unaudited yang tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI menyerahkan LK unaudited Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta tahun 2021 kepada BPK di kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. “Pelaksanaan pemeriksaan LK adalah pemeriksaan yang bersifat mandatori. Jadi memang setiap tahun dilakukan dan tahun ini hasilnya adalah empat tahun berturut-turut Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” ujar Plt Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK Nyoman Adhi Suryadnyana saat memberikan sambutan ketika memimpin kegiatan penyerahan.

Pemeriksaan terhadap LK dan pelaksanaan penyelenggara keuangan negara di Pemprov DKI Jakarta ini tentunya memberikan arti tersendiri bagi kami dan BPK.

Pada kesempatan itu, Nyoman menyampaikan pesan bahwa WTP saja tidak cukup. Karena sebagai penyelenggara negara, tentunya dituntut agar keuangan yang diperiksa BPK memberikan manfaat dan hasil. Dengan begitu kesejahteraan rakyat dapat meningkat.

“Pemeriksaan terhadap LK dan pelaksanaan penyelenggara keuangan negara di Pemprov DKI Jakarta ini tentunya memberikan arti tersendiri bagi kami dan BPK,” kata dia yang juga menjabat sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VI BPK. 

Ke depannya, kata Nyoman, pelaksanaan pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan arti untuk kebaikan dan harapan kepada masyarakat. Khususnya mereka yang tinggal di DKI Jakarta.

BPK Dalami Penyebab Pemda ‘Belum Mandiri’

Nyoman mengungkapkan bahwa para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugasnya dengan memegang nilai-nilai independen, integritas, dan profesional. Pemeriksa BPK juga tidak terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Koordinasi di antara para pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam konteks yang profesional pun akan memudahkan pelaksanaan pemeriksaan.

“BPK tidak selalu menjadi yang terbaik dan benar, tetapi apa yang dilakukan BPK tentu ada dasarnya,” tegas Nyoman.

14/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BPK menggunakan big data analytics dalam pemeriksaan LKPP tahun 2020 (Ilustrasi).
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Capaian BPK dalam Transformasi Digital

by Admin 1 13/04/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus menggencarkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut Kepala Biro Teknologi Informasi BPK Pranoto, ada beberapa capaian signifikan yang telah diraih BPK terkait transformasi digital.

Pranoto mengatakan, BPK sudah membentuk Digital Enterprise Architecture BPK atau disingkat DNA BPK. DNA BPK menggambarkan hubungan antara proses bisnis, data, aplikasi, teknologi, sampai dengan implementasi arsitekturnya. “Ini capaian yang signifikan, proses yang signifikan, yang nantinya menjadi pijakan kita untuk melangkah ke depan termasuk implementasi arsitekturnya,” kata Pranoto kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Capaian lainnya adalah pengembangan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). Saat ini, SiAP sudah terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Sehingga, pemeriksa yang melakukan reassesment, bisa terfasilitasi. Integrasi ini penting untuk mendukung risk audit dalam melakukan pemetaan risiko entitas dan permasalahan di dalamnya, karena data yang dimiliki sudah terintegrasi.

Pranoto mengatakan, pemeriksa sudah melaksanakan semua kegiatannya menggunakan SiAP sampai proses pelaporan. Bahkan SiAP sudah terintegrasi dengan yang ada di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Sekarang sedang menyiapkan dokumen-dokumen, menyiapkan infrastrukturnya, dan lain-lainnya sampai dengan nanti kita targetkan di tahun 2023 nantinya pencapaian kita untuk ISO 27001

Pada tahun ini, Biro TI BPK sedang merancang SiAP untuk pihak eksternal. Artinya, auditee bisa memasukkan data ke dalam SiAP. Begitu juga dengan kantor akuntan publik yang ikut dalam proses pemeriksaan.

Capaian penting lainnya yaitu pengembangan big data analytics atau BIDICS. BIDICS mempermudah pengambilan keputusan karena tersedia banyak data di dalamnya. Lewat BIDICS, kata dia, pemeriksa mampu mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan tertentu.

“Misalnya ada indikasi yang menang bukan angka terendah, yang berkontrak bukan pemenang, misalnya, juga bisa mengetahui pengadaan-pengadaan yang tidak ada di sistem informasi pada umumnya. Tidak merencanakan tiba-tiba ada pengadaannya, terus juga misalnya teridentifikasi ada vendor yang menang, bukan masuk data resmi,” tutur dia.

Wow, BPK Apresiasi Pemerintah, Ini Alasannya

BIDICS juga mampu memonitor data pemerintah daerah, misalnya warga yang menerima bansos dobel bisa diketahui. Ia menambahkan, Biro TI BPK juga sedang mempersiapkan ISO 27001 demi kepastian keamanan data BIDICS maupun SiAP.

ISO 27001 adalah standar Internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau lebih dikenal dengan Information Security Management Systems. Penerapan standar ISO 27001 akan membantu organisasi atau perusahaan dalam membangun dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi (ISMS).

“Sekarang sedang menyiapkan dokumen-dokumen, menyiapkan infrastrukturnya, dan lain-lainnya sampai dengan nanti kita targetkan di tahun 2023 nantinya pencapaian kita untuk ISO 27001,” tutur dia.

13/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kepala Biro Teknologi Informasi BPK Pranoto
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Terus Pacu Transformasi Digital

by Admin 1 12/04/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menetapkan rencana induk teknologi informasi 2020 hingga 2024 untuk melakukan transformasi digital dan pengembangan big data analytics. Rencana induk teknologi informasi ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis BPK 2020-2024.

Kepala Biro Teknologi Informasi BPK Pranoto menjelaskan, rencana induk teknologi informasi memiliki beberapa tahapan, seperti pemetaan yang dilakukan pada 2020. “Pemetaan kondisi existing transformasi digital yang telah dilakukan oleh BPK dari tahun 2000-an sampai dengan 2020 itu kan mungkin sudah ada proses pengembangan teknologi transformasi,” kata dia saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Dalam proses pemetaan, Biro Teknologi Informasi memetakan infrastruktur yang ada, sistem informasi terkait dengan proses pemeriksaan, dan kapasitas sumber daya manusia. “Sekaligus di tahun 2020 juga merancang, itu bagian dari proses kerja untuk merancang rencana teknologi informasi sebagai bagian pekerjaan,” ungkap dia.

Sementara pada 2021, prosesnya masuk dalam tahap persiapan. Pihaknya melakukan pengembangan Enterprise Architecture BPK sebagai pijakan awal untuk melakukan transformasi berikutnya. Pengembangan Enterprise Architecture BPK merujuk kepada “The Open Group Architecture Framework dan Component Business Modeling Framework”.

Meski masih dalam persiapan, kata dia, bukan berarti belum ada yang diimplementasikan. Ia menjelaskan, dalam hal sistem informasi pemeriksaan misalnya, sudah dilakukan penyempurnaan yang dijalankan sejak 2021.

Sebagai salah satu contoh, dahulu mungkin orang tidak nyaman melakukan rapat secara virtual menggunakan aplikasi. Tapi dengan didorong oleh pandemi, perubahan di lingkungan, akhirnya orang sudah menjadi default

Sambil melakukan pembenahan tata kelola sistem informasi pemeriksaan, Biro Teknologi Informasi BPK juga masuk dalam tahap berikutnya pada 2022, yaitu standardisasi. Berdasarkan Rencana Induk Informasi Teknologi, standardisasi dijalankan mulai tahun ini.

“Kita lakukan standardisasi terkait dengan proses bisnis, baik dari sisi sistem informasi maupun data. Kita standardisasi keseluruhannya,” ucap dia.

Dengan adanya standardisasi, kata dia, bisa terbentuk integrasi sistem yang ditargetkan berjalan pada 2023. Automasi proses bisnis juga akan tercapai dengan adanya integrasi keseluruhan proses bisnis.

BPK Telusuri Fraud dengan Forensik Digital

Dia mengatakan, automasi proses bisnis BPK bisa tercapai apabila sudah mengalami digital by default. Artinya, pengguna nyaman dan merasa butuh menggunakan sistem informasi tersebut. “Sebagai salah satu contoh, dahulu mungkin orang tidak nyaman melakukan rapat secara virtual menggunakan aplikasi. Tapi dengan didorong oleh pandemi, perubahan di lingkungan, akhirnya orang sudah menjadi default,” tutur dia.

Oleh karena itu, kata dia, apabila sudah terbangun digital by default, pada akhir 2024 diharapkan sudah terbangun data driven organization. “Setelah semua menjadi digital by default, otomatis data terkumpul, dengan seluruh aktivitas orang yang nyaman pakai digital, akan terkumpul data digital yang banyak nantinya,” papar dia.

Lewat data driven organization, seluruh keputusan BPK akan dilakukan berdasarkan data yang ada. Artinya, data dan informasi itu jadi penggerak BPK untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan untuk mencapai visi BPK. Dengan kata lain, penjabaran visi BPK didukung dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan data.

12/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
SAI20
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

SAI20 Ajak Anggotanya Kawal Akuntabilitas Pascapandemi

by Admin 1 11/04/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pandemi Covid-19 sudah menjadi tantangan global. Seluruh negara di dunia terpapar dan dampaknya menjalar ke berbagai sektor. Anggota Tim Substansi Pembentukan SAI20 Nico Andrianto mengatakan, kebijakan pascapandemi menjadi penting agar seluruh negara bisa pulih secara bersama-sama.

Kepada Warta Pemeriksa, Nico menyampaikan, upaya percepatan pemulihan dari krisis tersebut menjadi salah satu alasan SAI20 perlu dibentuk. Hal ini untuk memperkuat upaya echoing fungsi SAI sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian target sustainable development goals (SDGs). Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana keterlibatan BPK dalam SAI20?

BPK adalah inisiator pembentukan SAI20. Sebagai troika, Presidensi Indonesia tentu saja mempertimbangkan pandangan Italia sebagai presiden G20 sebelumnya dan India sebagai presiden G20 berikutnya dalam pembentukan EG yang baru seperti SAI20.

BPK juga menjalin komunikasi dan meminta masukan dari BPK negara-negara anggota G20 yang terdiri dari negara maju maupun berkembang. BPK pun berharap inisiatif SAI20 ini akan dilanjutkan oleh presiden G20 berikutnya dan akan terus berkelanjutan.

Apa saja upaya yang dilakukan BPK untuk memaksimalkan perannya dalam penyelenggaraan SAI20?

BPK mengundang masukan dari SAI negara-negara G20. Hal ini agar seluruh SAI menangkap maksud dan tujuan pembentukan SAI20. Proses ini juga untuk memastikan isu yang kita usung selaras dengan kepentingan negara-negara anggota G20 yang terdiri dari negara maju maupun negara berkembang, dengan tingkat maturitas dan mandat SAI yang berbeda-beda.

Hal itu juga diperlukan untuk meningkatkan kepemilikan mereka terhadap SAI20. Sebagai inisiator SAI20 tentu saja peran BPK sangat signifikan karena menentukan setting agenda dan isu yang diusung pada masa presidensi Indonesia di G20.

Apa saja yang akan didorong BPK dalam SAI20?

BPK mendorong agar SAI bisa menjadi mitra pemerintah dalam upaya pemulihan perekonomian pascapandemi melalui fungsi-fungsi oversight, insight, dan foresight. SAI negara-negara G20 yang tergabung dalam SAI20 dapat mendorong governance dan menegakkan akuntabilitas meski di tengah pandemi. SAI20 juga dapat menjadi wahana bertukar pengalaman mengenai pemeriksaan atas program dan upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

SAI20 juga bisa menyuarakan hasil-hasil WG di INTOSAI atau asosiasi SAI internasional lainnya mengenai upaya pencapaian target-target SDGs. Momentum G20 memang menyuarakan pembangunan berkelanjutan, sustainable finance, energi hijau, transformasi digital, dan lainnya. Hal itu bisa diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, NGO, termasuk peran signifikan SAI di dalamnya.

Upaya echoing atas kedua isu tersebut tentu memiliki dampak signifikan. SAI dari negara-negara G20 merepresentasikan sekitar 2/3 penduduk global, 75 persen perdagangan internasional, dan 80 persen PDB dunia.

Apa hasil yang diharapkan dalam penyelenggaraan SAI20?

Inisiasi SAI20 diharapkan menjadi pendorong bagi pemulihan ekonomi global dan pencapaian kesejahteraan masyarakat dunia seperti digambarkan dalam pencapaian target-target SDGs. BPK berharap SAI20 bisa menjadi wahana pendorong peran signifikan SAI negara-negara anggota G20 agar memaksimalkan peran-peran insight dan foresight dengan tetap menjalankan peran oversight-nya dalam rangka lebih memberikan value and benefit kepada pemangku kepentingan mereka.

Pandemi Covid-19 sudah menjadi tantangan global. Seluruh negara di dunia terpapar dan dampaknya menjalar ke berbagai sektor. Dengan pengalaman BPK yang sudah menerbitkan strategic foresight, tentunya kita ingin membagikan pengalaman kepada SAI negara lain.

Posisi strategis G20, selain skala ekonomi, wilayah, dan populasi yang dilingkupinya juga bisa menjadi wahana untuk kerja sama global dalam rangka mengurangi ketertinggalan vaksinasi, penetrasi digital, mendorong implementasi konsep one health atau isu-isu pembangunan yang signifikan lainnya.

Negara-negara maju perlu bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia. SAI20 bisa turut mendorongnya melalui mandat dan tugasnya.

Pandemi Covid-19 sudah menjadi tantangan global. Seluruh negara di dunia terpapar dan dampaknya menjalar ke berbagai sektor. Dengan pengalaman BPK yang sudah menerbitkan strategic foresight, tentunya kita ingin membagikan pengalaman kepada SAI negara lain.

Selain itu, SAI negara maju yang sudah melakukan foresight dan bahkan lebih maju bisa juga membagikan pengalamannya kepada anggota yang lain melalui forum SAI20.

Tentu itu adalah hal yang ideal. Kita juga memahami mandat SAI masing-masing negara berbeda-beda. Ada yang bisa melaksanakan foresight dan tidak. Namun, setidaknya ini bisa menjadi momen sharing pengalaman sehingga seluruh negara ini bisa lebih tangguh menghadapi tantangan ke depan.

G20 ini adalah forum negara-negara dengan PDB terbesar di dunia. G20 lahir juga karena banyak krisis yang terjadi dan memang tidak bisa ditangani oleh satu negara. Harus bekerja sama. Krisis dalam bentuk apa pun perlu ditangani secara bersama-sama di level global.

Begini Proses Pembentukan SAI20 oleh BPK

Bagaimana menurut Anda dampak penyelenggaraan SAI20 dengan peningkatan peran BPK terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan negara di Indonesia?

Sebenarnya, dengan keaktifan dan keikutsertaan BPK di ajang internasional itu akan memberikan kepercayaan diri bagi personel BPK itu sendiri. Itu mempertegas bahwa BPK memang eksis di level internasional.

Sebelumnya, kita juga sudah memeriksa IMO, memeriksa IAEA, dan ada juga beberapa personel BPK yang ditugaskan di IDI. Hal itu diharapkan menjadi jembatan BPK untuk lebih menjangkau dunia internasional. Dengan pergaulan internasional yang baik, diharapkan BPK bisa mendapatkan berbagai ide-ide atau pemikiran di bidang pemeriksaan sektor publik.

Peran aktif BPK dalam asosiasi internasional tentu saja tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai SAI yang memberikan value and benefit bagi masyarakat Indonesia melalui fungsi-fungsi oversight, insight, dan foresight serta selalu relevan terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Melalui pergaulan internasional, BPK justru dapat memperoleh hal-hal positif yang dihasilkan oleh SAI negara-negara maju atau negara lainnya. Pelajaran yang diperoleh bisa diterapkan di negara kita.

Pengalaman SAI negara lain seperti Amerika Serikat (GAO), Inggris (NAO) atau negara lainnya dalam menjalankan fungsi insight dan foresight bisa menjadi masukan bagi BPK yang sedang memperkuat fungsi insight dan pada 2021 menghasilkan strategic foresight pertama. BPK yang modern dan maju tentu akan menghasilkan produk-produk yang lebih berbobot serta memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan.

Maka, akuntabilitas yang lebih substansial dan pada level yang semakin tinggi dari sekadar pemeriksaan administratif bisa diwujudkan. Sehingga muncul pemahaman bahwa kebutuhan transparansi tata kelola keuangan negara menjadi semakin tidak bisa ditawar-tawar.

11/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencatat beberapa permasalahan signifikan yang harus menjadi perhatian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR (Ilustrasi).
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Temuan Signifikan BPK Terkait Kementerian PUPR

by Admin 1 08/04/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan beberapa temuan signifikan yang terkait dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Temuan itu berasal dari dua pemeriksaan kinerja dan satu pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada semester II tahun 2021.

Sebelumnya, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat Tahun 2020 s/d Semester I Tahun 2021. BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja atas Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol Lingkar Luar dan Penyediaan Infrastruktur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Mendukung Transportasi Perkotaan Berkelanjutan Tahun 2019 sd Semester I 2021 di Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM.

Selain itu, BPK melakukan PDTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja pada Program Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau Food Estate TA 2020 sd Triwulan III 2021 pada Kementerian PUPR. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) tiga pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota IV BPK Isma Yatun kepada Menteri PUPR, M Basuki Hadi Muljono pada Kamis (31/3/2022).

Isma pun menyampaikan beberapa temuan signifikan dari ketiga LHP tersebut. Dalam pemeriksaan kinerja atas penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat, BPK menemukan beberapa permasalahan.

Temuannya antara lain ketidaklengkapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam kegiatan tersebut. Perencanaan belum sepenuhnya disusun berdasarkan data/informasi yang memadai. Kemudian terdapat pemda yang belum merealisasikan komitmen sharing dana atau kontribusi terhadap program Pamsimas pada 204 desa. Terdapat pula 324 pemerintah desa yang belum merealisasikan kontribusinya.

BPK juga mengungkapkan permasalahan terkait pemeriksaan kinerja atas pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar dan penyediaan infrastruktur KBLBB untuk mendukung transportasi perkotaan berkelanjutan. Permasalahan yang disampaikan antara lain mengenai pembangunan jalan tol lingkar luar pemerintah pusat dan daerah yang belum selaras dan terintegrasi.

Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran DAS Citarum Belum Efektif

Kemudian pemerintah belum pernah melaksanakan evaluasi terhadap kinerja dan kontribusi jalan tol lingkar luar Jakarta terhadap pengurangan beban lalu lintas di dalam kota.

Sedangkan mengenai PDTT kepatuhan belanja atas program food estate Kementerian PUPR, BPK mengungkapkan permasalahan adanya kesalahan perhitungan volume dan progres pekerjaan. Kemudian ketidaksesuaian spesifikasi dan perhitungan kebutuhan alat dan bahan dalam analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) dengan kondisi sesungguhnya.

Permasalahan lain adalah belum optimalnya koordinasi Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian. Khususnya dalam kegiatan pembangunan atau pengembangan food estate dari program food estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Isma berharap agar Menteri PUPR beserta jajarannya segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

08/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • Transformasi Digital Dorong Efisiensi Keuangan Negara
  • Selamat! Ini Dia Pemenang Kuis WartaBPK.Go!
  • Sampaikan Hasil Pemeriksaan, BPK Rekomendasikan IMO Perkuat Manajemen Aset dan Anggaran
  • Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah: Momentum Efisiensi dan Arah Baru Kebijakan?
  • Membangun BPK dengan Langkah “SUPER”
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • Transformasi Digital Dorong Efisiensi Keuangan Negara

    11/07/2025
  • Selamat! Ini Dia Pemenang Kuis WartaBPK.Go!

    10/07/2025
  • Sampaikan Hasil Pemeriksaan, BPK Rekomendasikan IMO Perkuat Manajemen...

    10/07/2025
  • Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah: Momentum Efisiensi dan...

    09/07/2025
  • Membangun BPK dengan Langkah “SUPER”

    08/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id