JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengirim surat ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Melalui surat itu, BPK meminta Prabowo melakukan koreksi pelaksanaan maupun administratif dalam pembuatan anggaran Komponen Cadangan (Komcad).
“Sudah kita surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti,” kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana kepada wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta seperti dilansir dari Antara, beberapa waktu lalu.
“Secara umum perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh menteri keuangan selaku koordinator akan menyampaikan surat dari presiden kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti apa temuan dan perbaikan dari kami.”
Sebelumnya, BPK melakukan audit sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2021. Hasilnya, BPK menemukan adanya sejumlah pengadaan barang senilai Rp531,96 miliar belum masuk ke dalam anggaran 2021. Kemudian lebih dari separuhnya yaitu Rp235,25 miliar digunakan untuk kegiatan pembentukan Komponen Cadangan (Komcad).
“Kurang lebihnya komponen cadangan itu begini. Jadi negara dalam melakukan perlindungan bukan hanya militer. Tapi militer, pemerintah, dan rakyat. Nah Komcad ini dianggarkan oleh Kementerian Pertahanan, namun bertahap. Pelaksanaan secara bertahap itu ada beberapa koreksi. Tapi koreksi bersifat administratif dan ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti,” tambah Nyoman.
Menurut Nyoman, BPK juga memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga lain, bukan hanya kepada Kemenhan.
“Secara umum perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh menteri keuangan selaku koordinator akan menyampaikan surat dari presiden kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti apa temuan dan perbaikan dari kami,” ungkap Nyoman.
Dalam laporannya, BPK menyebutkan pengadaan barang untuk Komcad termasuk pengadaan barang kegiatan dukungan (Rp123,07 miliar), aset kendaraan (Rp44,8 miliar), serta senjata senapan serbu (Rp67,3 miliar). Barang-barang itu telah didistribusikan ke tiga resimen induk daerah militer (rindam), Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), pelaksana kegiatan latihan dasar militer (latsarmil), serta pembulatan Komcad.
BPK menyebut, semestinya barang-barang tersebut tercatat sebagai aset tetap minimal senilai Rp230,57 miliar. Masalahnya, pencatatan tidak bisa dilakukan karena sebagian barang didatangkan dan didistribusikan sebelum adanya anggaran.
Kegiatan dukungan Komcad 2021 justru masih diajukan sebagai tambahan anggaran sebesar Rp123,07 miliar untuk tahun anggaran 2022.
BPK juga mengungkap adanya kebutuhan dana untuk kegiatan Komcad berupa pengadaan kendaraan senilai Rp68,69 miliar. Termasuk juga senapan serbu kaliber 5,56 mm senilai Rp582,99 miliar yang dicatat sebagai kontrak pinjaman dalam negeri 2021 dan 2022. Padahal kontrak pembiayaan anggarannya belum efektif berlaku.
Akibatnya, BPK menilai ada potensi permasalahan hukum terhadap aset senilai Rp527,27 miliar di Kementerian Pertahanan. Kemenhan juga berpotensi menerima tagihan atas pengeluaran pihak ketiga senilai total Rp1,07 triliun yang sebagian besar untuk pembentukan Komcad 2021.
BPK mengatakan permasalahan timbul karena pejabat pembuat komitmen (PPK) di Baranahan Kemenhan membuat pengadaan barang sebelum anggaran tersedia. Dengan begitu menyalahi UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.
BPK merekomendasikan kepada menteri pertahanan agar memerintahkan kepala Baranahan dan PPK segera menyelesaikan penganggaran. Kemudian pembayaran pelaksanaan kegiatan serta Inspektorat Jenderal Kemenhan untuk memverifikasi hasil pekerjaan dan kewajaran nilai pembayaran.
