Saturday, 5 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

tindak lanjut pemeriksaan

Ilustrasi pemeriksaan BPK (Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaIHPS I 2023SLIDERSorotan

Sampaikan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Ini Progres Tindak Lanjutnya

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2023 yang disusun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per semester I 2023 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-semester I 2023. Pada periode 2005-semester I 2023, BPK telah menyampaikan 697.383 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp313,98 triliun.

Dari rekomendasi tersebut status tindak lanjut saat ini yakni sesuai dengan rekomendasi sebanyak 536.074 rekomendasi (76,9 persen) sebesar Rp153,71 triliun. Kemudian, belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 120.876 rekomendasi (17,3 persen) sebesar Rp114,51 triliun.

Pantau Tindak Lanjut Rekomendasi, BPK Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp 132,69 Triliun

Selanjutnya, rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 33.059 rekomendasi (4,7 persen) sebesar Rp22,21 triliun. Kemudian, tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 7.374 rekomendasi (1,1 persen) sebesar Rp23,55 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-semester I 2023 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp132,69 triliun. Di antaranya sebesar Rp19,20 triliun atas hasil pemeriksaan periode RPJMN (2020-semester I 2023). 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi pemeriksaan BPK (Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Pantau Tindak Lanjut Rekomendasi, BPK Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp 132,69 Triliun

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) oleh entitas. Dari hasil pemantauan tersebut, BPK telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp132,69 triliun sepanjang periode 2005-semester I 2023.

Ini Rekomendasi BPK untuk Atasi Persoalan Sampah di Daerah

Jumlah uang negara yang diselamatkan tersebut merupakan hasil rekomendasi BPK atas pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan. “Dari jumlah Rp132,69 triliun, sebesar Rp19,20 triliun merupakan hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020-semester I 2023,” demikian dikutip dari IHPS I 2023.

Untuk memantau tindak lanjut rekomendasi, BPK sejak 6 Januari 2017 secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP BPK (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik.

Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

Sepanjang periode 2005-semester I 2023, BPK telah menyampaikan 697.383 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp313,98 triliun. Dari jumlah tersebut, tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi sebanyak 536.074 rekomendasi (76,9 persen) sebesar Rp153,71 triliun.

Otorita IKN Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi Pemeriksaan BPK

Kemudian, tindak lanjut yang belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 120.876 rekomendasi (17,3 persen) sebesar Rp114,51 triliun. Belum ditindaklanjuti sebanyak 33.059 rekomendasi (4,7 persen) sebesar Rp22,21 triliun.

Adapun rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 7.374 rekomendasi (1,1 persen) sebesar Rp23,55 triliun.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar pelatihan bertajuk "Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Audit Berbasis Risiko" kepada para auditor The State Audit Organization of the Lao PDR (SAO LAOS).
BeritaBerita TerpopulerBPK Bekerja

BPK Tekankan Ketepatan Waktu Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan kepada SAO Laos

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya respons tepat waktu dalam tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Termasuk mengenai strategi untuk meningkatkan persentase tindak lanjut oleh auditee dan sistem pemantauan tindak lanjut berbasis teknologi informasi (TI). 

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan Negara Yuan Candra Djaisin pelatihan bertajuk “Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Audit Berbasis Risiko” kepada para auditor The State Audit Organization of the Lao PDR (SAO Laos). Pelatihan ini digelar secara daring pada Selasa, 12 Desember 2023.

Mengenal ASEANSAI, Organisasi Lembaga Pemeriksa yang Diinisiasi BPK

Kegiatan pelatihan dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, R Yudi Ramdan Budiman dan Director General of International Cooperation Department SAO Laos Heng Khanthavisay.

Dalam kegiatan yang diikuti oleh 33 orang auditor SAO Laos ini, BPK membagikan pengalaman dan pengetahuannya mengenai mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan perencanaan audit berbasis risiko. Hadir sebagai narasumber dari BPK adalah Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan Negara Yuan Candra Djaisin dan didampingi oleh Kepala Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Muhammad Redza Wahyudi, serta Pemeriksa Madya dari AKN II Jati Waluyo dan Thopan Aji Pratama.

Yudi Ramdan dalam sambutannya mengapresiasi kerja sama bilateral yang terjalin dengan SAO Laos sejak 2015. â€œSesi berbagi pengetahuan hari ini merupakan bukti semangat kolaborasi dalam meningkatkan kapasitas pemeriksaan kedua institusi,” kata Yudi.

Yudi berharap sesi diskusi ini dapat menjadi platform bagi kedua SAI untuk saling bertukar wawasan dan kesempatan berharga untuk memperkuat pemahaman mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penerapan metodologi perencanaan audit berbasis risiko.

Sementara itu, paparan mengenai audit berbasis risiko yang dibawakan oleh Jati Waluyo dan Thopan Aji Pratama menjabarkan mekanisme penilaian risiko dan materialitas. Termasuk evaluasi risiko bawaan, penilaian risiko fraud, dan perhitungan kesalahan material. 

BPK Terpilih Jadi Ketuanya, Yuk Kenali Apa Itu INTOSAI

Kedua narasumber juga menyoroti dampak kontrol internal terhadap risiko serta pengaruhnya terhadap opini audit. Sekaligus penekanan pada pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi SIAP dan big data analysis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pemeriksaan.

Kegiatan ini diharapkan dapat membuat hubungan kerja sama antara BPK dan SAO Laos terus berkembang, mengarah kepada peningkatan standar dan praktik audit yang lebih mendalam, serta berkualitas untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Kemenkeu Terus Tingkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupaya untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kementerian Keuangan menargetkan penyelesaian tindak lanjut sebesar 90 persen.

“Instruksi menteri ini sangat challenging mengingat masih terdapat temuan hasil pemeriksaan yang berusia lebih dari 10 tahun serta rekomendasi yang sulit untuk ditindaklanjuti. Selain itu, terdapat juga rekomendasi yang menyangkut kebijakan dan memerlukan penyelesaian lebih dari satu tahun,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Dia pun menjelaskan mengenai mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kemenkeu. Menurutnya, lingkup kerja Kemenkeu meliputi pengelola fiskal, pengelolaan BUN, serta fungsi pengelolaan anggaran K/L. Ini membuat Kemenkeu menjadi unit strategis yang diperiksa BPK dengan intensitas yang tinggi.

Dengan kekhususan tersebut, kata dia, secara teknis Kemenkeu membentuk tiga koordinator yang terus bersinergi dalam melakukan pemantauan tindak lanjut. Tiga koordinator itu yakni Itjen sebagai koordinator atas pemantauan tindak lanjut pemeriksaan kinerja dan PDTT. Kemudian setjen sebagai koordinator pemantauan tindak lanjut atas pemeriksaan LK BA 15. Lalu, DJPB sebagai koordinator pemantauan tindak lanjut atas pemeriksaan LKPP dan LKBUN.

Awan menambahkan, mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK di Kemenkeu selama ini telah berjalan dengan baik. Ini dimulai dari terbitnya laporan hasil pemeriksaan dan laporan pemantauan tindak lanjut semesteran BPK.

“Secara umum, pemantauan tindak lanjut dilakukan oleh koordinator kepada masing-masing unit eselon (UE) 1, dapat melalui unit kepatuhan internal (UKI), maupun langsung kepada unit teknis penanggung jawab tindak lanjut,” kata dia.

Dia menambahkan, peran Itjen selaku APIP Kemenkeu memberikan verifikasi atas dokumen tindak lanjut yang diberikan oleh UE 1 sebelum disampaikan ke BPK. Setelah dilakukan verifikasi oleh Itjen, hasil pemantauan dari unit UE 1 kemudian dikompilasi untuk dilakukan penyampaian kepada BPK sebagai tindak lanjut untuk dilakukan penilaian maupun pembahasan tindak lanjut bersama BPK.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id