Friday, 4 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

pemeriksaan sdgs

BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Hadiri SAI20 Summit, Ketua BPK Tekankan Pentingnya Peran SAI dalam Pencapaian SDGs

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun (BPK) mengajak lembaga pemeriksa keuangan negara anggota G20 atau Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) untuk terus mengawal pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ketua BPK menekankan, peran SAI dalam pencapaian SDGs sangat dibutuhkan demi mencapai masa depan yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Ketua BPK dalam pidatonya saat menghadiri SAI20 Summit di Belém, Brazil, 17 Juni 2024. SAI20 Summit 2024 mengusung “Climate Finance and Fight Against Poveryt Hunger” sebagai isu prioritas. Sebagai informasi, SAI20 dibentuk atas inisiasi BPK RI saat Indonesia memegang Presidensi G20 2022.

Ketua BPK mengapresiasi fokus SAI20 Brasil yang mengangkat isu mengenai pendanan iklim dan pemberantasan kelaparan serta kemiskinan. Menurut Ketua BPK, isu tersebut merupakan hal penting dalam mencapai SDGs.

“Oleh karena itu, SAI harus memainkan peran sentral dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi terkait inisiatif perubahan iklim. Fungsi pengawasan yang kita lakukan akan meningkatkan tata kelola dan memastikan pencapaian hasil yang ditargetkan dalam memerangi kelaparan dan kemiskinan,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK mengingatkan bahwa sinergi sangat penting dilakukan untuk pencapaian SDGs, termasuk oleh para anggota SAI20. “Mari bersama-sama kita bergerak maju dengan komitmen baru terhadap tujuan kita bersama, dengan menyadari bahwa upaya kolektif kita akan membuka jalan menuju masa depan yang berkelanjutan dan berketahanan,” kata Ketua BPK.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK juga menyampaikan bahwa kehadiran di KTT SAI20 mencerminkan komitmen BPK RI dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah G20. Ketua BPK meyakini, KTT SAI20 dapat memberikan manfaat yang signifikan tidak hanya pada forum SAI20, namun juga komunitas global. 

SAI20 Summit dihadiri SAI dari negara anggota G20, yaitu Afrika Selatan, Brazil, Cina, Jerman, India, Indonesia, Korea Selatan, dan Saudi Arabia. Sepuluh SAI undangan juga hadir dalam SAI20 SUmmit, yaitu dari negara Angola, Mesir, Polandia, Portugal, Azerbaijan, Ekuador, Guineau-Bissau, Maladewa, Sao Tome dan Principe, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Summit SAI20 ini menyepakati SAI20 Communique berupa rekomendasi bahwa SAI merupakan key actor dalam pencapaian Sustainable Development Goals, sesuai dengan mandatnya untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan good governance dan mendorong kebijakan positif untuk menanggulangi inequlity dan hunger. 

Melalui SAI20, SAI menjalankan perannya dalam mendukung kebijakan positif untuk mengurangi dampak negatif atas perubahan iklim terhadap masyarakat, dan memastikan no one is left behind.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Begini Cara BPK Melakukan Pemeriksaan SDGs

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki komitmen yang kuat untuk mengawal pencapaian implementasi Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Air. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pemeriksa, BPK menerapkan dua pendekatan dalam melakukan pemeriksaan SDGs.

“Selain itu, pemeriksaan sedapat mungkin mencakup tujuan dan pertanyaan yang memungkinkan pemeriksa untuk menyimpulkan leave no one behind atau tidak ada orang yang tertinggal dalam proses pembangunan.”

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menyampaikan, pendekatan pertama adalah melaksanakan pemeriksaan dedicated atau spesifik pada target pencapaian SDGs. Adapun pendekatan yang kedua berupa pemeriksaan yang bersifat embedded atau berperspektif SDGs.

“Salah satu contoh adalah perwakilan BPK melakukan pemeriksaan untuk melihat bagaimana sebuah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengintegrasikan isu SDGs di dalamnya. Namun tidak hanya itu, ada pula pemeriksaan yang dilaksanakan BPK memiliki substansi berkaitan dengan SDGs, seperti pemeriksaan atas isu ketersediaan air bersih dan pengelolaan sampah,” kata Wakil Ketua BPK saat berbincang dengan Warta Pemeriksa di sela penyelenggaraan KTT SAI20 pada akhir Agustus.

Wakil Ketua BPK menambahkan, BPK juga menggunakan multistakeholders approach dalam melakukan pemeriksaan SDGs. BPK memeriksa pemerintah, utamanya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai Sekretariat Nasional SDGs dan dilanjutkan ke level kementerian dan pemda dalam tahap implementasinya. 

Pandemi tak Halangi BPK Periksa Implementasi SDGs

Selain itu, BPK bekerja sama dengan SDGs center yang ada di perguruan tinggi. Termasuk juga non-state actors, seperti UNDP Indonesia, untuk meningkatkan pemahaman SDGs sebagai hal pokok pemeriksaan.

“Perlu diketahui, audit implementasi SDGs adalah pemeriksaan implementasi dari serangkaian kebijakan yang berkontribusi pada pencapaian nationally agreed target (target yang disepakati secara nasional) terkait dengan satu atau lebih target SDGs,” kata dia.

Audit yang dilakukan BPK untuk menyimpulkan hal-hal terkait upaya menuju pencapaian target yang telah disepakati secara nasional. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana kemungkinan target akan dicapai berdasarkan tren saat ini, dan kecukupan target nasional dibandingkan dengan target SDGs yang sesuai.

Wakil Ketua BPK menjelaskan, audit implementasi SDGs dilakukan dengan menggunakan pendekatan whole of government, karena BPK perlu menyimpulkan sejauh mana koherensi dan integrasi dalam implementasi kebijakan.

“Selain itu, pemeriksaan sedapat mungkin mencakup tujuan dan pertanyaan yang memungkinkan pemeriksa untuk menyimpulkan leave no one behind atau tidak ada orang yang tertinggal dalam proses pembangunan,” kata Wakil Ketua BPK.

BPK Perkuat Akuntabilitas Implementasi SDGs

BPK saat ini merupakan salah satu SAI yang terdepan dalam mengawal implementasi SDGs, baik di level regional seperti ASEAN maupun global. Sebelumnya, BPK telah menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan SDGs terkait kesiapan SDGs yang mengacu pada VNR (Voluntary National Review) 2017 dan implementasi SDGs yang mengacu VNR 2019. Wakil Ketua BPK berharap pemeriksaan SDGs Indonesia oleh BPK bisa menjadi acuan SAI lain dalam melakukan pemeriksaan terkait SDGs.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Cara BPK Terus Kawal Implementasi SDGs di Tanah Air

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Aspek pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian seluruh supreme audit institutions (SAI) atau lembaga pemeriksa di dunia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu lembaga pemeriksa juga terus mengawal secara aktif pencapaian implementasi SDGs di Tanah Air.

“BPK saat ini merupakan salah satu SAI yang terdepan dalam mengawal implementasi SDGs, baik di level regional seperti ASEAN maupun global.”

Kontribusi yang diberikan BPK tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan yang secara khusus menelisik program SDGs, tetapi juga melalui pemeriksaan yang rutin dilakukan. BPK bahkan berperan dalam mendorong pencapaian SDGs di dunia internasional.

Hal itu dilakukan BPK dengan berbagi pengalaman pemeriksaan SDGs terhadap SAI negara lain. Selain itu, BPK melalui penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SAI 20 pada 29-30 Agustus, sukses mengajak SAI dari negara-negara G20 menyepakati komunike yang di dalamnya mempertegas komitmen SAI untuk mengawal implementasi SDGs di masing-masing negara. SAI20 merupakan engagement group Presidensi G20 Indonesia yang diinisiasi oleh BPK.

Terkait teknis pemeriksaan SDGs, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan bahwa International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) menekankan kepada pendekatan pemeriksaan kinerja. “Namun, kita tidak hanya dari sisi pemeriksaan kinerja saja. BPK berupaya berkontribusi secara optimal dalam mengawal SDGs melalui berbagai jenis pemeriksaan yang ada,” kata Wakil Ketua BPK saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, di sela perhelatan KTT SAI-20, akhir Agustus.

Ketua DPR: SAI20 Perkuat Upaya G20 Capai Pemulihan Ekonomi dan SDGs

Wakil Ketua BPK mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yang rutin dilaksanakan BPK adalah salah satu upaya mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs. Terutama terkait pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan.

Sesuai arahan INTOSAI, menurut dia, ada empat peran yang bisa dilakukan lembaga pemeriksa dalam mengawal pencapaian SDGs.  Pertama, melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs. Kedua, SAI melaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs. 

Peran ketiga, SAI melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16, yaitu transparansi, dalam hal ini terkait dengan dalam mewujudkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan. Adapun yang keempat, lembaga pemeriksa bisa memberikan andil dalam memberikan contoh dalam menjalankan transparansi tata kelola organisasi.

Menurut Wakil Ketua BPK, BPK saat ini merupakan salah satu SAI yang terdepan dalam mengawal implementasi SDGs, baik di level regional seperti ASEAN maupun global.

BPK Kawal Implementasi SDGs di Indonesia

Sebelumnya, BPK telah menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan SDGs terkait kesiapan SDGs yang mengacu pada VNR (Voluntary National Review) 2017 dan implementasi SDGs yang mengacu VNR 2019. “Pemeriksaan SDGs Indonesia oleh BPK diharapkan bisa menjadi acuan SAI lain dalam melakukan pemeriksaan terkait SDGs,” kata Wakil Ketua BPK.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Sustainable Development Goals (SDGs)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Cara BPK Dukung Implementasi SDGs

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah berkontribusi secara luas terhadap program SDGs di Indonesia.  Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak mengatakan, kontribusi itu tak hanya dilakukan melalui pemeriksaan yang secara khusus menelisik program SDGs. Akan tetapi juga melalui pemeriksaan yang rutin dilakukan.

Secara teknis pemeriksaan, ujar Edward, INTOSAI memang menekankan pendekatan dengan pemeriksaan kinerja. Kendati demikian, menurut Edward, secara luas BPK telah berkontribusi melalui berbagai jenis pemeriksaan yang ada.

Dia menjelaskan, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yang rutin dilaksanakan BPK adalah salah satu upaya mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs. Terutama terkait pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan.

Edward mengatakan, secara global, pimpinan BPK juga aktif menginformasikan capaian-capaian yang telah dilakukan BPK dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi SAI lainnya.

Tak hanya itu, BPK juga aktif dalam INTOSAI Development Initiative (IDI). Dalam kesempatan itu, BPK terlibat dalam pemeriksaan bersama terkait SDGs serta pengembangan kapasitas dengan pertukaran informasi maupun pengalaman.

Secara internal, BPK juga berupaya memberikan contoh dengan membuat sustainability report. Dalam laporan tersebut, BPK pun mencoba menunjukkan sejumlah langkah pencapaian SDGs, seperti pengurangan penggunaan kertas di kantor. Selain itu, BPK juga menyoroti isu kesetaraan gender dalam lingkungan kerja dan aspek perekonomian.

Pandemi tak Halangi BPK Periksa Implementasi SDGs

“Dengan pemeriksaannya, tentu BPK mendukung pemberantasan korupsi dan itu juga menjadi salah satu tujuan SDGs. Pemberantasan korupsi itu penting sekali karena artinya pemanfaatan anggaran pemerintah bisa lebih efektif dan produktif dalam melaksanakan program/kegiatan seperti pelayanan publik,” ujarnya.

Edward berharap, implementasi SDGs bisa terus tersosialisasi dan menjadi kesadaran dalam diri insan BPK. Menurut Edward, pemeriksaan SDGs baik dedicated dan embedded dapat berperan besar dalam mendorong capaian SDGs.

Dia menilai, pimpinan BPK telah memberikan arahan dan menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung SDGs sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. “Kita bisa melihat bagaimana kuatnya komitmen pimpinan. Tinggal saat ini bagaimana kita melaksanakan pemeriksaan dan bagaimana kita mengembangkannya,” ungkap Edward.

Selain itu, menurut Edward, isu localizing SDGs juga perlu diperkuat. Dia mengatakan, BPK dapat terus mendorong implementasi SDGs di level daerah. Sehingga, perwakilan BPK di daerah diharapkan dapat memiliki semangat SDGs yang tinggi dan dapat mengarahkan pemeriksaannya sesuai isu SDGs.

“Semakin banyak keterlibatan semakin baik dan semakin banyak orang yang aware terkait masalah SDGs. SDGs itu bukan hanya mengejar target 2030, tapi SDGs itu adalah upaya untuk membuat hidup kita, anak cucu kita, dan planet kita menjadi lebih baik,” ujar Edward.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Kawal Implementasi SDGs di Indonesia

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Aspek pembangunan berkelanjutan turut menjadi perhatian supreme audit institution (SAI) di seluruh dunia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu SAI pun aktif mengawal implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Tanah Air.

Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak menyampaikan, pembangunan berkelanjutan menjadi isu penting karena kegiatan ekonomi memiliki implikasi terhadap lingkungan hidup dan sosial. Sehingga, dengan memperhatikan aspek tersebut maka kegiatan pembangunan dapat tetap menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

“Dulu, kita mengenal Millennium Development Goals (MDGs) dan kini menjadi SDGs dengan 17 tujuan,” ungkap Edward kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

SDGs menjadi tujuan bersama negara-negara di dunia untuk dicapai pada 2030. Implementasi SDGs di Indonesia pun dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan, yakni dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan adanya komitmen SDGs di antara negara-negara tersebut maka International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) menyebut, terdapat empat peran SAI. Pertama, melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs. Kedua, SAI melaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs.

Ini Peran BPK Mengelola Pemeriksaan SDGs di Dunia

Kemudian, SAI juga melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16, yaitu transparansi. Hal ini kaitannya dalam mewujudkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan. Selain itu, SAI berperan memberikan contoh dalam menjalankan transparansi tata kelola organisasi.

Edward mengatakan, BPK pun telah menjalankan peran-peran tersebut guna mengawal implementasi SDGs. Pemeriksaan seperti terkait persiapan, kinerja aspek SDGs, VNR, dan lainnya. Peran BPK dijalankan melalui dua pendekatan. Sebagai lembaga pemeriksa eksternal, BPK melaksanakan pemeriksaan dedicated atau spesifik pada target pencapaian SDGs.

Contohnya, kata Edward, BPK pada tahun lalu melaksanakan pemeriksaan terhadap target 3.d SDGs, yakni memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko, dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

Dia menjelaskan, ke depannya BPK juga berencana melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian target 3.8, yakni mencapai cakupan kesehatan universal. Termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, serta terjangkau bagi semua orang.

Kemudian, ujar Edward, terdapat pendekatan kedua berupa pemeriksaan yang bersifat embedded atau berperspektif SDGs.  Dia mencontohkan, salah satu perwakilan BPK melakukan pemeriksaan untuk melihat bagaimana sebuah RPJMD mengintegrasikan isu SDGs di dalamnya.

Tak hanya itu, Edward menyampaikan, ada pula pemeriksaan yang dilaksanakan BPK memiliki substansi berkaitan dengan SDGs. Contohnya, BPK beberapa kali memeriksa isu ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, atau pariwisata berkelanjutan. Isu-isu tersebut berkaitan dengan indikator-indikator SDGs dan diharapkan dapat mendorong implementasi serta menciptakan awareness.

“Jadi, bagaimana BPK dengan mandat pemeriksaannya bisa mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan SDGs dari berbagai aspek mulai dari data, indikator, perencanaannya terintegrasi atau tidak, implementasi, dan monitoring pelaporannya,” ungkap Edward. 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Sustainability Report Wujud Komitmen BPK Tegakkan Akuntabilitas

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Sebagai salah satu supreme audit institution (SAI) yang memiliki perhatian tinggi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), Ba­dan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyusun sustainability report (SR) untuk pertama kalinya. 

Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti menyampaikan, konsep sustainability report atau laporan berkelanjutan yang dibuat BPK telah selesai disusun dan dalam proses validasi. BPK menargetkan dapat memublikasikan SR pada akhir April atau awal Mei 2021. Kusuma Ayu menekankan, SR merupakan salah satu wujud komitmen BPK untuk terus menggaungkan akuntabilitas. 

Ia menjelaskan, SR adalah laporan yang menunjukkan kebermanfaatan BPK bagi para stakeholders dalam mendukung keberlanjutan (sustainability). SR merangkai kegiatan-kegiatan BPK sesuai standar pengungkapan dan pelaporan Global Reporting Index (GRI). Peran aktif BPK dalam kegiatan yang berkaitan dengan aspek perekonomian (GRI 200), kelestarian lingkungan (GRI 300), dan kesejahteraan sosial (GRI 400) akan tertuang pada laporan keberlanjutan ini.

“SR ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi BPK terhadap publik. SR pertama BPK ini menggunakan pendekatan “Core”, yaitu menampilkan indeks-indeks tertentu sesuai ketersediaan data yang dimiliki,” kata Kusuma Ayu kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu. 

Ia menjelaskan, sesuai dengan tema SR Tahun 2020 dan Laporan Tahunan BPK 2020: “Accountability for All”, BPK menyadari bahwa prinsip akuntabilitas tidak hanya penting bagi BPK, tapi juga untuk seluruh stakeholders terkait. Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus menjadi nilai dalam pengelolaan keuangan negara karena bukan sekadar slogan atau kewajiban. Akan tetapi cita-cita agar masyarakat dan para pemangku kepentingan dari segala lapisan memahami arti penting akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 

Hal tersebut sejalan dengan visi yang telah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024: “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.” Bagi BPK, tegas dia, akuntabilitas bukan sekadar pemahaman bagi masyarakat umum, tetapi juga penting untuk pengelola keuangan negara. 

“Dengan prinsip Akuntabilitas untuk Semua, dalam pendekatan SR BPK berharap prinsip ini dapat merambah ke segala aspek, tidak hanya ke aspek ekonomi, tetapi juga meliputi aspek lingkungan dan sosial yang menjadi perhatian dalam sustainability report,” katanya. 

Dengan adanya perhatian pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai pendekatan SR, BPK diharapkan mulai memiliki program kerja dan prioritas yang berkelanjutan dan mengedepankan manfaat bagi stakeholders untuk ketiga aspek tersebut sebagai perluasan pelaksanaan mandat BPK. 

“Sehingga proses bisnis dan kegiatan BPK dapat menghasilkan kegiatan-kegiatan yang berdampak bagi stakeholders maupun masyarakat,” ujar Kusuma Ayu.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Sustainable Development Goals (SDGs)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Peran BPK Mengelola Pemeriksaan SDGs di Dunia

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus melebarkan sayap dalam kegiatan internasional dengan mengirimkan insan-insan terbaiknya. Salah satunya, yakni Yudi Ramdan Budiman yang telah menyelesaikan secondment di INTOSAI Development Initiative (IDI) sebagai manager capacity development SDGs.

Sejak Mei 2018, Yudi pun meninggalkan Tanah Air untuk bertugas di Oslo, Norwegia selama tiga tahun. Dari tugas itu, Yudi mengumpulkan banyak pengalaman yang dapat dikembangkan untuk kemajuan BPK ke depan. Yudi mengatakan, tugasnya sebagai seorang manajer yakni mengelola semua inisiatif terkait peningkatan kapasitas pemeriksaan terkait isu “Sustainable Development Goals” (SDGs). Yudi pun harus merangkul 140 supreme audit institution (SAI) dari berbagai negara di dunia.

Inisiatif yang menjadi tanggung jawabnya antara lain advokasi dan promosi pemeriksaan SDGs. Yudi harus merancang berbagai kegiatan yang memberikan pemahaman kepada berbagai pihak baik di kalangan komunitas SAI dan di luar komunitas tentang Agenda 2030 dan SDGs serta pemeriksaan SDGs.

Kemudian, Yudi mengelola penyusunan panduan pemeriksaan SDGs dan publikasi hasil pemeriksaan SDGs yang akan menjadi rujukan SAI dalam pemeriksaan SDGs. Terakhir, adalah memfasilitasi Cooperative Audit Pemeriksaan SDGs yang dilaksanakan oleh SAI.

“Selain itu, saya juga terlibat dengan inisiatif lainnya, seperti SAI PMF, implementasi ISSAI, serta kerja sama IDI dan BPK. Hampir sebagian besar memang terkait dengan pemeriksaan SDGs,” ungkap Yudi kepada Warta Pemeriksa, Senin (1/2).

Yudi menyampaikan, selama tiga tahun, telah berpartisipasi dalam 17 pertemuan baik di tingkat global, regional, maupun nasional. Pertemuan internasional antara lain SAI Leadership and Stakeholder di markas besar yang dihadiri pimpinan SAI lebih dari 70 negara.

Selain itu, terdapat pertemuan dengan organisasi regional ARABOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI yang juga menjadi bagian dari advokasi pemeriksaan SDGs. Promosi peranan SAI juga dilaksanakan pada acara internasional lainnya yang melibatkan berbagai organisasi terkait SDGs, seperti World Bank, UNDESA, CEPA, IISD, OECD, UNESCAP, dan UNECA.

Kontribusi lainnya yang ditelurkan oleh Yudi adalah menyusun dua panduan pemeriksaan SDGs yaitu Audit Guidance of SDG Preparedness Audit dan IDI’s SDG Audit Model (ISAM). Kedua panduan tersebut sudah diunggah di situs resmi IDI dan tersedia dalam empat bahasa. Sudah banyak SAI yang menggunakan panduan tersebut untuk memeriksa pelaksanaan SDGs pada masing-masing negara.

“Selain itu, saya membantu penyusunan  publikasi kompilasi hasil pemeriksaan SDGs yang dluncurkan di markas PBB pada Juli 2019 yang berjudul ‘Are Nations Prepared for Implementation of the 2030 Agenda’,” ujar Yudi.

Kegiatan lain yang menantang adalah memfasilitasi dua cooperative audit yaitu “Cooperative Audit of SDG Preparedness Audit” dan “Cooperative Audit of SDG Implementation”. Setidaknya ada sekitar 120 tim pemeriksa dari berbagai SAI yang diberi bantuan mulai penyiapan materi pelatihan, penyelenggaraan e-learning course, sampai dengan dukungan proses pemeriksaan SDGs-nya.

Kegiatan lain adalah terlibat dengan inisiatif SAI PMF dan implementasi ISSAI yang diusung oleh IDI. “Selain itu, yang terkait dengan BPK saya terlibat prakarsa kerja sama strategis antara BPK dan IDI yang berhasil ditandatangani pada September 2019. Kerja sama ini memberikan kesempatan bagi BPK untuk menjalin pengembangan kapasitas untuk kedua belah pihak,” ujarnya.

Yudi mengatakan, salah satu tantangan dalam pekerjaannya adalah mengkolaborasikan seluruh pihak terkait. Dia mencontohkan, ketika menyusun ISAM, terdapat berbagai ahli dari lembaga internasional serta SAI untuk mematangkan panduan tersebut.

Yudi menjelaskan, kompleksitas dalam menyusun panduan itu relatif cukup tinggi. Hal ini karena terdapat cara pandang berbeda-beda dari berbagai pihak. “SAI saja ada yang besar dan kecil. Bentuk SAI di luar sana juga bermacam-macam. Kompleksitas itu kemudian membantu memberikan pemahaman yang komprehensif agar kita bisa melayani klien dalam hal ini SAI dari semua negara,” ujar Yudi.

Yudi mengatakan, untuk membuat model pemeriksaan untuk level global tidak bisa terlalu canggih dan tidak bisa juga terlalu sederhana. Panduan itu harus berada di tengah-tengah sehingga ketika diterapkan bisa diterima oleh SAI seluruh dunia.

Yudi menyampaikan, pengalaman BPK dalam menangani permasalahan di sektor publik turut mendukungnya menghadapi tantangan tersebut. Setelah berkiprah lebih dari 25 tahun, Yudi merekam berbagai permasalahan yang pernah dihadapi BPK.

“Pengalaman BPK dalam menangani permasalahan di sektor publik itu menjadi referensi utama saya ketika saya mengidentifikasi permasalahan dan pemeriksaan apa yang harus pas untuk hal itu,” ujarnya.

ISAM kemudian telah diluncurkan pada Maret 2020 untuk menjadi pedoman bagi seluruh SAI di dunia dalam pemeriksaan SDGs.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Peta Indonesia (Ilustrasi)
BeritaBerita TerpopulerOpiniSLIDER

Pandemi tak Halangi BPK Periksa Implementasi SDGs

by Admin 1
written by Admin 1

Oleh: Pemeriksa Madya BPK Tjokorda Gde Budi Kusuma

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mengawal program “Sustainable Development Goals” (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Proses pemeriksaan telah memasuki tahapan pemeriksaan implementasi SDGs.

Pandemi Covid-19 yang sedang melanda tak menghalangi BPK untuk tetap melakukan pemeriksaan SDGs. Tak bisa dipungkiri, pandemi memang memunculkan tantangan baru dalam pemeriksaan SDGs. Akan tetapi, BPK sejak lama sebelum adanya pandemi telah memiliki perangkat berupa mobile audit.

Pada saat pemeriksaan SDGs preparedness pada tahun 2018, penggunaan mobile audit belum jadi prioritas. Namun pada saat kondisi pandemi, mobile audit menjadi alat yang sangat relevan. BPK juga menyiapkan portal audit SDGs sebagai bentuk komprehensif dari tools mobile audit.

Selain itu, BPK memanfaatkan teknologi geospasial melalui aplikasi arcGIS dalam melakukan pemeriksaan SDGs. Aplikasi arcGIS merupakan tulang punggung analisis spasial dalam membantu tim pemeriksa. Kegunaannya sangat bervariasi.

Dari sisi dimensi ekonomi, bisa digunakan untuk memeriksa revaluasi aset. Dari sisi dimensi sosial, aplikasi itu bisa digunakan untuk melakukan audit pendidikan. Lalu untuk dimensi lingkungan, digunakan saat memeriksa cetak sawah, audit tambang, audit hutan, hingga audit daerah aliran sungai.

Saat ini, semakin banyak Auditorat Keuangan Negara (AKN) di BPK yang menggunakan aplikasi tersebut untuk membantu proses analisis pemeriksaan. BPK sudah cukup lama menggunakan aplikasi arcGIS. Sejak 2008, aplikasi arcGis digunakan khususnya untuk mengaudit kehutanan, daerah aliran sungai dan pertambangan. Dahulu, aplikasi tersebut memang belum berkembang pesat karena teknologi geospasial dengan citra satelit sangat mahal.

Namun, dengan perkembangan teknologi, khususnya drone, pemetaan kondisi terkini yang dihasilkan bisa digunakan untuk memeriksa cetak sawah, program pemulihan lingkungan di sektor tambang dan hutan dengan biaya yang lebih terjangkau.

Sebagai informasi, BPK saat ini merupakan salah satu lembaga pemeriksa (SAI) yang terdepan dalam mengawal implementasi SDGs, baik di level regional seperti ASEAN maupun global. Sebelumnyam BPK telah menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan SDGs terkait kesiapan SDGs yang mengacu pada VNR (Voluntary National Review) 2017 dan implementasi SDGs yang mengacu VNR 2019. Pemeriksaan SDGs Indonesia oleh BPK diharapkan bisa menjadi acuan SAI lain dalam melakukan pemeriksaan terkait SDGs.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Sustainable Development Goals (SDGs)
BeritaBerita TerpopulerOpiniSLIDER

Cara BPK Mengawal Implemetasi SDGs

by Admin 1
written by Admin 1

Oleh: Pemeriksa Madya BPK Tjokorda Gde Budi Kusuma

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mengawal program “Sustainable Development Goals” (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Proses pemeriksaan telah memasuki tahapan pemeriksaan implementasi SDGs.

Pemeriksaan implementasi SDGs berpedoman pada INTOSAI Development Initiative SDGs Audit Model (ISAM). Mengacu pada ISAM, maka prioritas pemeriksaan dimulai dari target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Setelah itu, baru dikaitkan dengan target SDGs di level global. Kendati demikian, Rencana Strategis (Renstra) BPK telah menjadikan target-target pembangunan dalam RPJMN sebagai dasar penyusunannya, maka target yang diperiksa dalam SDGs, bisa searah dengan target yang ada dalam Renstra BPK.

Dalam melakukan pemeriksaan SDGs, BPK menggunakan multistakeholders approach. BPK memeriksa pemerintah, utamanya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai Sekretariat Nasional SDGs dan dilanjutkan ke level Kementerian dan pemda dalam tahap implementasinya. Selain itu, BPK bekerja sama dengan SDGs center yang ada di perguruan tinggi, hingga non-state actors seperti UNDP Indonesia untuk meningkatkan pemahaman SDGs sebagai hal pokok pemeriksaan.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono pernah menyampaikan bahwa audit implementasi SDGs adalah audit implementasi dari serangkaian kebijakan yang berkontribusi pada pencapaian nationally agreed target (target yang disepakati secara nasional) terkait dengan satu atau lebih target SDGs. Audit yang dilakukan ini adalah untuk menyimpulkan hal-hal terkait upaya untuk menuju pencapaian target yang telah disepakati secara nasional.

Kemudian, untuk mengetahui bagaimana kemungkinan target akan dicapai berdasarkan tren saat ini, dan kecukupan target nasional dibandingkan dengan target SDGs yang sesuai. Audit implementasi SDGs dilakukan dengan menggunakan pendekatan whole of government karena BPK perlu menyimpulkan sejauh mana koherensi dan integrasi dalam implementasi kebijakan. Selain itu, pemeriksaan sedapat mungkin mencakup tujuan dan pertanyaan yang memungkinkan pemeriksa untuk menyimpulkan leave no one behind atau tidak ada orang yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Sesuai dengan mandat yang dimiliki BPK, pemeriksaan multistakeholder fokus pada pemeriksaan atas upaya pemerintah untuk dapat menjangkau dan melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam pengaturan dan pelaksanaan target yang disepakati secara nasional terkait dengan SDGs. Pemeriksa juga dapat memeriksa apakah pemerintah dapat menciptakan kondisi yang baik untuk proses pelibatan, tingkat keterlibatan para pemangku kepentingan, pelibatan pemangku kepentingan yang kritis, dan kecukupan interaksi dalam prosesnya.

Dalam mempertimbangkan kecukupan interaksi, pemeriksa dapat mempertimbangkan apakah terdapat saluran komunikasi yang memungkinkan untuk adanya sistem umpan balik yang terbuka dan jujur; apakah sistem umpan balik dapat diakses dan tidak rumit untuk para pemangku kepentingan, dan apakah sistem umpan balik memungkinkan adanya dialog yang berimbang antar para pihak.

Sebagai informasi, BPK saat ini merupakan salah satu lembaga pemeriksa (SAI) yang terdepan dalam mengawal implementasi SDGs, baik di level regional seperti ASEAN maupun global. Sebelumnya, BPK telah menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan SDGs terkait kesiapan SDGs yang mengacu pada VNR (Voluntary National Review) 2017 dan implementasi SDGs yang mengacu VNR 2019. Pemeriksaan SDGs Indonesia oleh BPK diharapkan bisa menjadi acuan SAI lain dalam melakukan pemeriksaan terkait SDGs.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id