imo

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Keterlibatan aktif Indonesia, khususnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di International Maritime Organization (IMO) memiliki arti penting dan strategis. Baik itu sebagai anggota maupun pemeriksa eksternal.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menjelaskan, arti penting itu terutama dalam menentukan arah dan kebijakan penyusunan aturan maritim internasional. Hal ini juga berpengaruh terhadap kebijakan maritim nasional sebagai bagian dari perwujudan diplomasi multilateral dan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

“Saat ini Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tengah melakukan penggalangan dukungan bagi pencalonan kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO kategori C periode 2024-2025. Sekaligus bersama dengan BPK juga menggalang dukungan dalam rangka pencalonan kembali BPK sebagai auditor eksternal IMO periode 2024-2027,” kata Nyoman dalam focus group discussion (FGD) dengan tema “Peran dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Maritim Dunia atau International Maritime Organization (IMO)” yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

IMO merupakan salah satu organisasi internasional khusus Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran serta pencegahan polusi di laut oleh kapal. IMO juga bertugas memutakhirkan legislasi, mengembangkan dan mengadopsi peraturan baru melalui pertemuan yang dihadiri oleh ahli maritim dari negara anggota serta organisasi antarpemerintah dan nonpemerintah. 

“Tahun 2023 ini mencatat prestasi tersendiri dengan telah dibentuknya Forum Komunikasi Maritim Internasional (Forkomarin) pada 17 Oktober 2023 oleh Kementerian Perhubungan. Kami menyampaikan apresiasi dan berharap forum ini dapat menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan, guna menunjang peran serta Indonesia pada berbagai organisasi kemaritiman internasional.”

Nyomana mengatakan, pemilihan anggota IMO dan BPK sebagai auditor eksternal IMO akan diselenggarakan di Sidang Majelis IMO ke-33 pada awal Desember nanti di Markas Besar IMO di London, Inggris.

BPK, kata dia, juga telah memiliki pengalaman menjadi pemeriksa eksternal di beberapa organisasi internasional. Penunjukan terhadap BPK pertama kali terjadi pada 2015 di International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk periode 2016-2021. BPK juga menjadi pemeriksa eksternal International Anti-Corruption Academy (IACA) periode 2015-2021. 

Selanjutnya, BPK juga terpilih menjadi Auditor External pada World Intellectual Property Organization (WIPO) periode 2024-2029. BPK pun memiliki pengalaman menjadi Vice Chair to the United Panel of External Auditors dan terpilih menjadi chair untuk periode 2022-2023.

Dalam menjalankan peran aktifnya tersebut, Indonesia juga mengikuti perkembangan dan isu terkini yang menjadi perhatian dan dibahas dalam pertemuan komite teknis, pertemuan dewan, atau pertemuan Majelis IMO.
Isu-isu tersebut juga relevan dengan masalah kemaritiman, terutama pelayaran internasional. Termasuk juga berhubungan dengan keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan bagi industri pelayaran internasional.

Isu tersebut juga memerlukan tindak lanjut dan koordinasi di dalam negeri sebagai bentuk pelaksanaan komitmen internasional terhadap organisasi tersebut. Selanjutnya, isu-isu tersebut juga dapat berdampak kepada peran dan
kebijakan terkait di level nasional yang relevan dengan fungsi kementerian/lembaga tersebut. Terutama di Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) selaku administrator maritim
IMO di Indonesia.

Keselamatan Maritim
Nyoman mengatakan, FGD mencoba mengulas peran dan kontribusi Indonesia, termasuk tantangan dan usulan solusi yang dapat ditawarkan melalui tiga isu pokok, yaitu:

1. Peningkatan keselamatan maritim dan pencegahan kecurangan dalam dunia maritim melalui skema nomor identifikasi kapal IMO.
2. Peningkatan peran Indonesia dan koordinasi di level nasional dalam skema junior professionals officer (JPO) dan senior professionals officer (SPO) IMO.
3. Peningkatan peran dan kontribusi Indonesia dalam proyek jangka panjang yang mendukung tujuan kerja sama teknis IMO.

“Tahun 2023 ini mencatat prestasi tersendiri dengan telah dibentuknya Forum Komunikasi Maritim Internasional (Forkomarin) pada 17 Oktober 2023 oleh Kementerian Perhubungan. Kami menyampaikan apresiasi dan berharap forum ini dapat menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan, guna menunjang peran serta Indonesia pada berbagai organisasi kemaritiman internasional,” ucap dia.