Pada Semester I Tahun 2024, BPK melakukan pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN terhadap 22 obrik BUMN/anak perusahaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 19 obrik dan tidak sesuai dengan kriteria pada 3 obrik.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I 2024 melakukan pemeriksaan kepatuhan atas restrukturisasi/revitalisasi BUMN titip kelola, pengelolaan Non-Performing Loan (NPL), dan kegiatan investasi (special situation fund) tahun 2020–semester I 2023 pada PT PPA dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan restrukturisasi/revitalisasi tersebut telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Sebelum memasuki periode libur panjang Idul Fitri 2025, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan para pegawai demi memastikan keamanan sarana dan prasarana kantor. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WDP atas Laporan Keuangan PT Jakpro (Perseroda) dan Entitas Anak Tahun Buku 2023 (Konsolidasian). Adapun permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut, antara lain adalah pengelolaan aset tetap dan properti investasi belum memadai.
BPK melaksanakan pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas pengelolaan investasi non permanen pemerintah tahun 2020 s.d. 2023 pada Semester I Tahun 2024. Adapun entitas yang diperiksa adalah Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan investasi non permanen pemerintah tersebut telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.
Hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas perizinan pertambangan mineral, batubara, batuan, dan kehutanan terhadap 2 objek pemeriksaan pada Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menyimpulkan bahwa pengelolaan perizinan pertambangan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.
Pada Semester I Tahun 2024, BPK melaksanakan Pemeriksaan kinerja atas kesiapan pengembangan energi baru terbarukan untuk penyediaan energi bersih dan terjangkau dalam sektor ketenagalistrikan TA 2021 s.d. semester I 2023 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dari hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Kesiapan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk penyediaan energi bersih dan terjangkau masih perlu ditingkatkan.Â
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Pemerintah harus terus meningkatkan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja modal. Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan LK Bendahara Umum Negara Tahun 2023, masih terdapat banyak kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran. Berikut temuan BPK.
Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan kas pemerintah pusat dalam rangka pendanaan pengeluaran pemerintah dan peningkatan nilai tambah sumber daya keuangan tahun 2021 s.d. 2023 dilaksanakan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK pada Semester I Tahun 2024 ini diantaranya menyoroti tentang pemanfaatan nilai SAL untuk pembiayaan APBN.
JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melaksanakan entry meeting untuk pemeriksaan laporan keuangan Inter-Parliamentary Union (IPU) Tahun 2024 secara online. Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dari IPU dan BPK yang merupakan bagian dari proses pemeriksaan LK IPU Tahun Anggaran 2024 oleh BPK sebagai pemeriksa eksternal pada organisasi internasional tersebut.
IPU adalah organisasi internasional yang menaungi parlemen dari negara-negara anggota yang didirikan pada tahun 1889 di Paris, Perancis. Pada pemeriksaan tahun 2024, BPK telah memberikan opini “Unqualified†kepada IPU atas Laporan Keuangan IPU Tahun Anggaran
2023.
Dalam pertemuan tersebut, Bahtiar Arif, sebagai Penanggung Jawab pemeriksaan menjelaskan kepada Manajemen IPU beberapa hal terkait pemeriksaan yang dilakukan antara lain, tujuan, lingkup, fokus, standar dan timeline pemeriksaan laporan keuangan IPU TA 2024 serta rencana pemantauan atas rekomendasi pemeriksaan Laporan Keuangan
sebelumnya. Manajemen IPU yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Sekretaris Jenderal IPU, Martin Chungong.
Sekretaris Jenderal IPU dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara BPK dan IPU sejak tahun pertama BPK menjadi pemeriksa eksternal IPU. Kerja sama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.
