Sunday, 6 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

LKPP

Pemeriksaan saat pandemi Covid-19
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apa Saja Tema Laporan Kinerja Pemprov Tahun Ini?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memulai pemeriksaan laporan keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun anggaran 2020. 

Untuk memberikan nilai tambah pemeriksaan, khususnya atas LKPD, BPK pada tahun ini akan memperluas penerapan Long Form Audit Report (LFAR). Pada 2020, LFAR telah dilakukan secara piloting di lima kantor perwakilan BPK yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara (AKN) V.

LFAR merupakan pendekatan pemeriksaan yang menggabungkan pemeriksaan keuangan dengan pemeriksaan kinerja. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Akhsanul Khaq menyampaikan, penerapan LFAR sesuai dengan semangat International Standard of Supreme Audit Instituions (ISSAI) 12 tentang “The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions-making a difference to the lives of citizens”. ISSAI Nomor 12 menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat.

Atas alasan itulah, BPK mengembangkan pemeriksaan laporan keuangan yang memperhatikan serta menekankan aspek kinerja yang dicapai oleh pemerintah daerah. Dengan pendekatan LFAR ini, maka BPK tidak hanya memberikan simpulan pemeriksaan laporan keuangan berupa opini saja, tetapi juga dapat memberikan informasi terkait gambaran kinerja pada isu tertentu yang menjadi perhatian publik.

Akhsanul menjelaskan, LFAR akan diterapkan di seluruh BPK Perwakilan untuk laporan keuangan pemerintah provinsi. “Di AKN V (wilayah Barat) ada 16 kantor perwakilan BPK. Sedangkan di AKN VI (wi- layah timur) ada 18 perwakilan,” kata Akhsanul saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, awal Maret.

Tema pemeriksaan kinerja dalam LFAR bervariasi. Akhsanul menjelaskan, ada beberapa kriteria dalam menentukan tema pemeriksaan kinerja dalam LFAR. Pertama, adalah hal-hal yang menjadi perhatian publik. Kedua, program utama dari pemerintah daerah. Sedangkan yang ketiga, adalah permasalahan terkini di daerah.

Dia membeberkan, tema pemeriksaan yang akan diangkat AKN V oleh BPK perwakilan adalah mengenai kemandirian fiskal, infrastruktur, pengelolaan pendapat­an dan dana transfer, ketahanan pangan, stunting, pariwisata, aset daerah, kemiskinan, dan perizinan. “Jadi, memang temanya sangat bervariasi tergantung dari isu-isu yang berkembang dan yang menjadi program utama pemerintah daerah.” 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ringkasan Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten-Kota
Berita TerpopulerInfografik

Ringkasan Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – BPK kini menjadikan kemandirian fiskal daerah sebagai bagian dari kecukupan pengungkapan informasi di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Tujuannya agar dapat menjadi perhatian bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menganalisis hubungan kemandirian fiskal daerah dengan fungsi otonomi daerah maupun pelayanan publik di daerah. Reviu ini dilakukan BPK sehubungan dengan otonomi daerah yang telah berjalan lebih dari 20 tahun.

Oleh karena itu, BPK berinisiatif melakukan perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebagai bagian dari reviu kemandirian fiskal. Nilai IKF berkisar antara angka 0-1. Nilai IKF 0 berarti semua belanja dibiayai dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan nilai IKF 1 berarti semua belanja dapat dibiayai dengan PAD dan tidak terdapat dana transfer.

Semakin rendah nilai IKF, maka semakin belum mandirinya fiskal pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKF, maka semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah. Kemandirian fiskal dikelompokkan ke dalam kategori “Belum Mandiri, “Menuju Kemandirian”, “Mandiri”, dan “Sangat Mandiri”.

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019, sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri. Dari 542 pemerintah daerah, untuk tingkat nasional hanya satu daerah yang berhasil mencapai level “Sangat Mandiri”, yakni kabupaten Badung di Provinsi Bali dengan IKF mencapai 0,8347, yang berarti 83,47 persen belanja daerah didanai oleh pendapatan yang dihasilkannya sendiri. Jumlah pemerintah kabupaten/kota yang belum mandiri sebanyak 471 dari 508 kabupaten/kota pada tahun 2018. Jumlah itu turun menjadi 458 dari 497 kabupaten/kota pada 2019.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ringkasan Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi
Berita TerpopulerInfografik

Ringkasan Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – BPK kini menjadikan kemandirian fiskal daerah sebagai bagian dari kecukupan pengungkapan informasi di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Tujuannya agar dapat menjadi perhatian bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menganalisis hubungan kemandirian fiskal daerah dengan fungsi otonomi daerah maupun pelayanan publik di daerah. Reviu ini dilakukan BPK sehubungan dengan otonomi daerah yang telah berjalan lebih dari 20 tahun.

Oleh karena itu, BPK berinisiatif melakukan perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebagai bagian dari reviu kemandirian fiskal. Nilai IKF berkisar antara angka 0-1. Nilai IKF 0 berarti semua belanja dibiayai dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan nilai IKF 1 berarti semua belanja dapat dibiayai dengan PAD dan tidak terdapat dana transfer.

Semakin rendah nilai IKF, maka semakin belum mandirinya fiskal pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKF, maka semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah. Kemandirian fiskal dikelompokkan ke dalam kategori “Belum Mandiri, “Menuju Kemandirian”, “Mandiri”, dan “Sangat Mandiri”.

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019, sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri. Dari 542 pemerintah daerah, untuk tingkat nasional hanya satu daerah yang berhasil mencapai level “Sangat Mandiri”, yakni kabupaten Badung di Provinsi Bali dengan IKF mencapai 0,8347, yang berarti 83,47 persen belanja daerah didanai oleh pendapatan yang dihasilkannya sendiri. Ada sebanyak 10 dari 34 pemerintah provinsi yang belum mandiri pada tahun anggaran 2018 dan turun menjadi 8 pemerintah provinsi pada 2019. 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Video

High Level Meeting LKPP Tahun 2019

by super admin
written by super admin

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna memastikan pemeriksaan yang dilakukan BPK di tengah kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) akan tetap dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Hal itu disampaikan oleh Ketua BPK dalam High Level Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019, Senin (27/04/2020).

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id