JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna memastikan pemeriksaan yang dilakukan BPK di tengah kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) akan tetap dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Hal itu disampaikan oleh Ketua BPK dalam High Level Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019, Senin (27/04/2020).
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerapkan sistem kerja work from home (WFH) hingga akhir Maret 2020. Ini merupakan respons atas kebijakan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mekanisme WFH dimulai pada Selasa 17 Maret 2020 dan berlaku untuk seluruh kantor BPK di Indonesia.
“BPK memandang perlu melakukan kebijakan WFH guna meminimalkan pertemuan fisik dalam bekerja sehingga menerapkan kerja dari rumah selama 14 hari ke depan. Demikian juga dengan kegiatan pemeriksaan. Ketentuan dan mekanisme bekerja dari rumah selanjutnya diatur melalui surat edaran sekjen dan memanfaatkan fasilitas teknologi kerja jarak jauh yang dimiliki BPK. Hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab instansi untuk melindungi para pelaksana BPK” jelas Ketua BPK, Dr Agung Firman Sampurna di Jakarta pada Senin (16/3/2020).
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada 2014, persentase opini WTP mencapai 47 persen. Sedangkan pada 2018 meningkat menjadi 82 persen.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya persentase capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejalan dengan itu, jumlah LKPD yang meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) maupun Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) mengalami penurunan.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan kinerja terkait peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2003 tahun ajaran 2016/2017-2018/2019. Hasil pemeriksaan BPK, antara lain, menyatakan bahwa pemerintah belum optimal dalam menerapkan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Ada sejumlah temuan yang diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan kinerja terkait pengeloalan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018-semester I 2019. Salah satu temuan itu, yaitu pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang kesehatan oleh Kemenkes dalam mendukung pelayanan kesehatan tidak memadai.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan kinerja terkait pelayanan pendaftaran tanah tahun 2018-semester I 2019. Salah satu permasalahan yang ditemukan BPK adalah proses pelayanan pendaftaran tanah belum sesuai dengan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SPPP).
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan perizinan mineral dan batu bara tahun 2016-2018. BPK menyimpulkan pengelolaan PNBP dan perizinan minerba telah sesuai kriteria dengan pengecualian.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan, pengelolaan BTD, BDN, dan BMN tahun 2017-triwulan II tahun 2019 tidak efektif. Salah satunya karena tidak tersedianya sistem informasi yang andal untuk menatausahakan BTD, BDN, dan BMN.
Newer Posts