WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Saturday, 5 July 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

pegawai bpk

BPK-ANAO
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK-ANAO Bahas Dampak Pandemi Terhadap SDM SAI

by Admin 1 04/10/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan Australian National Audit Office (ANAO) kembali menyelenggarakan Senior Management Dialogue Sesi III pada Selasa, 3 Agustus 2011. Acara diselenggarakan secara virtual dan mengusung topik “Memahami dan Menanggapi Dampak Covid-19 terhadap Aspek Sumber Daya Manusia pada SAI”.

Acara ini merupakan kelanjutan dari rangkaian  kegiatan Senior Management Dialogue Sesi I dan II yang telah digelar pada 10 Juni dan 30 Juli 2021 yang lalu. Acara dimoderatori oleh Senior Advisor ANAO untuk BPK, Kristian Gage dan dihadiri oleh pejabat tinggi ANAO, pejabat tinggi madya dan beberapa pejabat tinggi pratama BPK. Termasuk juga perwakilan Biro SDM BPK, selaku unit kerja yang mengelola SDM di BPK.

Acara diskusi tingkat manajemen ini dibuka dengan sambutan Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif dan Group Executive Director Professional Services & Relationships Group ANAO Jane Meade.  Dalam kesempatan itu, Bahtiar Arif membahas empat isu utama terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap SDM.

Sementara itu, paparan dari ANAO disampaikan oleh Jane Meade, Senior Executive Director, Corporate Management Group Jacquie Walton, dan Senior Director, People Support Trish Mardiyants.

Selepas paparan dari kedua SAI, Kristian Gage selaku moderator memimpin sesi tanya jawab.  Dalam kesempatan tersebut, Kepala Direktorat Revbang, B Dwita Pradana menyoroti masalah bagaimana ANAO memperhitungkan risiko dari penerapan sistem kerja pada masa pandemi. Menanggapi pertanyaan tersebut, Jane Meade menjawab bahwa ANAO mendiskusikan dan menyusun daftar risiko ketika menerapkan kebijakan-kebijakan baru sehingga risiko dapat dimitigasi.

Sementara itu, Kepala Direktorat Utama tama Binbangkum, Blucer W Rajagukguk menyampaikan pertanyaan mengenai dampak pada aspek legal dari situasi WFH di ANAO. Ini mengingat bahwa dalam penerapan sistem kerja seperti sekarang, banyak menuntut penggunaan sistem dan teknologi informasi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Jane menyampaikan bahwa prosedur TI dalam audit yang digunakan selama pandemi tidak mengalami banyak perubahan dari sebelum pandemi. Berdasarkan peraturan, ANAO memiliki hak hukum untuk mendapatkan akses ke database entitas.

Sebenarnya ANAO sudah lama berencana melakukan direct access tersebut, namun mendapatkan resistensi dari entitas. Bisa dikatakan dengan adanya pandemi ini, terjadi perubahan terhadap cara kerja dan pengumpulan data yang memungkinkan ANAO berhasil memperoleh akses ke database entitas. Alih-alih menambah risiko, penggunaan akses ini menciptakan efisiensi bagi ANAO dalam pengumpulan data dan pengendalian yang ada dalam database entitas.

Dalam sesi penutupan acara, Kristian Gage menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak, baik dari BPK maupun ANAO, yang telah mendukung rangkaian acara senior management dialogue hingga dapat terlaksana dengan lancar. Kristian berharap, rangkaian acara ini dapat bermanfaat bagi kedua institusi dalam meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

04/10/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Dukungan BPK kepada Pegawai Terpapar Covid-19

by Admin 1 23/09/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut merasakan dampak dari penyebaran Covid-19 yang terus meningkat. Berdasarkan data pantauan perkembangan Covid-19 di lingkungan kantor BPK, jumlah kasus positif mencapai 1.533 pegawai. Dari jumlah itu, 1.181 orang telah sembuh, 14 orang meninggal, dan 338 orang masih menjalani isolasi mandiri.

“Itu merupakan update per tanggal 21 Juli 2021 yang bersumber dari tanggap.corona@bpk.go.id,” kata Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPK, Dadang Ahmad Rifai kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Karenanya, kata dia, BPK pun memberikan dukungan bagi para pegawai yang terpapar Covid-19. Dukungan itu antara lain memberikan edukasi dan informasi penanganan pasien Covid-19 oleh tenaga kesehatan/dokter pada poliklinik kantor pusat dan edukasi terkait dengan pelaporan kepada Gugus Tugas.

Dukungan lainnya, BPK juga menyediakan obat-obatan bagi pegawai dan/atau keluarga pegawai yang terkonfirmasi positif. “Selama pandemi Covid-19, kebutuhan obat-obatan dan vitamin untuk pegawai dan anggota keluarga pegawai, khususnya pegawai dan keluarganya yang terkonfirmasi Covid-19 dan harus menjalankan isolasi mandiri di rumah, dilakukan dengan mengirimkan obat-obatan dan vitamin ke rumah pegawai melalui jasa pengiriman barang (home delivery),” ujar dia.

Dadang menambahkan, BPK pun menyediakan bantuan penyediaan fasilitas bagi pegawai yang kondisi rumah/tempat tinggalnya tidak memenuhi syarat untuk melakukan isolasi mandiri. Fasilitas itu yaitu bisa di hotel, rumah sakit (RS), atau Wisma Badiklat PKN Kalibata.

BPK juga memberikan fasilitas ambulan untuk evakuasi pegawai dengan kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan armada ke fasilitas kesehatan. Kemudian bantuan koordinasi dengan RS rujukan atau RS lain bagi pegawai yang memerlukan ruang instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang rawat. Lalu, bantuan informasi dan koordinasi dengan PMI untuk kebutuhan donor plasma konvalesen pagi pegawai yang membutuhkan.

Dukungan ini, kata dia, juga berlaku sama untuk pegawai yang ada di BPK Perwakilan. “Kami juga memberikan bantuan obat-obatan dan vitamin untuk pegawai pada kantor Perwakilan. Yaitu jika kebutuhan obat-obatan dan vitamin sulit di dapat di daerah setempat dan atau tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk kebutuhan obat dan vitamin. Bantuan ini diberikan sesuai dengan nota dinas permintaan dari Perwakilan,” papar Dadang.

“Saya juga mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai soal BPK CUMA 1. Yaitu CUci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. MAsker wajib dikenakan setiap saat. Satu meter minimal jarak,” tegas Dadang.

23/09/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Pegawai Terpapar Covid-19, Ini Penanganan BPK

by Admin 1 15/09/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) aktif bergerak cepat jika ada pegawai yang terpapar virus Covid-19. Beberapa tindakan pun dilakukan untuk memastikan bahwa pegawai mendapat penanganan yang baik.  

“Jika ada pegawai yang terkonfirmasi positif, Biro SDM akan berkoordinasi dengan yang bersangkutan dan Tim Penanganan Covid-19 pada satker terkait. Tujuannya, untuk penanganan lebih lanjut dan identifikasi kontak erat/tracing,” kata Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPK, Dadang Ahmad Rifai kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Dia menambahkan, Biro SDM, Biro Umum, dan Tim Penanganan Covid-19 pada satker juga berkoordinasi untuk pelaksanaan disinfeksi terhadap ruang kerja pegawai yang terkonfirmasi positif. Pegawai kemudian diarahkan untuk melaporkan kondisinya kepada lingkungan tempatnya berdomisili (RT/RW), gugus tugas Covid-19, dan puskesmas setempat.

Tenaga kesehatan/dokter pada poliklinik pratama BPK kemudian menghubungi pegawai terkonfirmasi positif untuk memberikan edukasi. Termasuk juga screening kondisi kesehatan pegawai terkonfirmasi positif dan memberikan penjelasan apakah akan isolasi mandiri atau dirawat di RS Rujukan Covid-19.

“Pada pelaksanaannya, Biro SDM memberikan pilihan fasilitas isolasi mandiri kepada pegawai yang positif. Isolasi mandiri dapat dilakukan di rumah atau di hotel dengan pengawasan RS. Untuk perawatan di RS, Biro SDM telah melakukan komunikasi dan kerja sama dengan tiga rumah sakit, yakni RS Pelni, RS Primaya, dan RS Pertamina Medika,” kata dia.

Dadang mengatakan, Biro SDM juga memberikan layanan kesehatan berupa penyediaan obat-obatan. Di antaranya, vitamin C, vitamin D3, obat antivirus sesuai anjuran pemerintah, obat antiinflamasi, dan obat-obatan lain yang diperlukan sesuai dengan kondisi kesehatan pasien.

“Biro SDM juga memberikan edukasi kepada pegawai dan keluarga pegawai serumah yang terkonfirmasi positif,” tambah dia.

Tidak sampai di situ, Biro SDM pun berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk penyediaan fasilitas penyediaan armada ambulan untuk mengantarkan pegawai ke tempat perawatan rujukan yang tersedia. Ini dilakukan jika kondisi pegawai yang melakukan isolasi mandiri memburuk dan memerlukan transportasi ke RS dan atau kembali ke rumah.

“Biro SDM dan Tim Penanganan Covid-19 pada satker berkoordinasi terkait pemantauan kondisi pegawai yang terkonfirmasi positif,” tegas Dadang.

Pelayanan ini, kata dia, juga berlaku sama untuk pegawai yang ada di BPK Perwakilan. “Kami juga memberikan bantuan obat-obatan dan vitamin untuk pegawai pada kantor Perwakilan. Yaitu jika kebutuhan obat-obatan dan vitamin sulit di dapat di daerah setempat dan atau tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk kebutuhan obat dan vitamin. Bantuan ini diberikan sesuai dengan nota dinas permintaan dari Perwakilan,” papar Dadang.

“Saya juga mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai soal BPK CUMA 1. Yaitu CUci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. MAsker wajib dikenakan setiap saat. Satu meter minimal jarak,” tegas Dadang.

15/09/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK: Bahasa Jangan Sampai Jadi Penghalang

by Admin 1 26/07/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertekad untuk terus memperluas kiprah di dunia internasional. Tekad itu salah satunya dibuktikan dengan meningkatkan kemampuan para pemeriksa dalam berbahasa asing selain bahasa Inggris.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti mengatakan, pentingnya memiliki pegawai yang mampu berbahasa asing non-Inggris sudah disadari BPK sejak 2005. Atas alasan itulah, Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BPK kemudian merekrut pegawai-pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan bahasa asing.

“Perekrutan tak hanya dilakukan bagi mereka yang mampu berbahasa Inggris, tapi juga bahasa lainnya, seperti bahasa Arab dan bahasa Prancis,” kata Vivi saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, pertengahan Mei.

Vivi menambahkan, kebutuhan memiliki pegawai yang mampu berbahasa asing selain bahasa Inggris semakin penting mengingat BPK kian aktif di banyak organisasi internasional. Kiprah BPK di dunia internasional saat ini tak hanya di kalangan lembaga pemeriksa, melainkan juga di organisasi internasional yang berada di bawah United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Ternyata dengan kita mulai banyak terlibat aktif di organisasi internasional di UN, kemampuan bahasa selain bahasa Inggris menjadi suatu kekuatan penting. Sebab, untuk organisasi yang ada di UN, mereka selain mensyarakatkan kemampuan bahasa Inggris, juga meminta bahasa Prancis. Dengan demikian, ini jadi kompetensi yang juga harus dimiliki pegawai BPK,” ujar Vivi.

Vivi menjelaskan, BPK sejak 2020 sudah membuka kelas pelatihan bahasa Prancis. Menurut dia, kelas pelatihan tersebut disambut antusias oleh para pegawai BPK. Saat ini, kata dia, pelatihan yang diberikan dalam kelas bahasa Prancis masih mendasar. Lebih banyak untuk mempelajari percakapan sehari-hari.

Namun, ke depan, Biro KSI menargetkan peserta pelatihan untuk mengikuti tes tertulis bahasa Prancis yang diselenggarakan Pusat Kebudayaan Prancis. Dengan tes tersebut, maka para peserta bisa mendapatkan sertifikat dan memiliki nilai kemampuan bahasa Prancis seperti halnya tes TOEFL untuk bahasa Inggris.

“Selama ini kelas masih conversation. Selanjutnya, kita juga ingin para peserta mempelajari dokumen-dokumen laporan pemeriksaan berbahasa Prancis. Ini karena di UN laporannya menggunakan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Jadi, kalau kita tidak mempelajari bahasa selain Inggris, kita akan terkendala bahasa. Padahal, di BPK banyak pemeriksa yang pintar. Bahasa jangan sampai jadi penghalang,” Vivi menegaskan.

26/07/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Tingkatkan Kemampuan Bahasa Asing Pegawai, Ini Target BPK

by Admin 1 13/07/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tekad besar dalam memperluas kiprah di dunia internasional. Salah satu target BPK ke depan adalah menjadi peer reviewer atau lembaga yang memeriksa ‘BPK’ negara lain.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti mengatakan, segala persiapan sedang dilakukan BPK untuk mewujudkan target tersebut. Persiapan itu, antara lain, dengan meningkatkan kemampuan para pemeriksa dalam berbahasa asing selain bahasa Inggris.

Vivi mengatakan, salah satu kunci utama untuk menjadi peer reviewer adalah memahami bahasa dari ‘BPK’ negara lain yang akan diperiksa.  â€œIni yang akan menjadi salah satu kekuatan BPK ke depan. Kita sudah punya SDM yang memahami SAI PMF (The Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework), memahami bagaimana melakukan peer review. Jadi, kita tinggal meningkatkan kemampuan berbahasa,” kata Vivi saat berbincang dengan Warta Pemeriksa pada pertengahan Mei lalu.

Kiprah BPK telah diakui di dunia internasional. Selain aktif di berbagai organisasi lembaga pemeriksa internasional, BPK juga dipercaya menjadi auditor external. Saat ini, BPK dipercaya menjadi pemeriksa eksternal International Atomic Energy Agency (IAEA) dan International Maritime Organization (IMO). “Intinya, kita ingin lebih kuat lagi di dunia internasional,” kata Vivi.

13/07/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gedung BPK
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Corpu Gunakan Prinsip 10-70-20, Apa Itu?

by Admin 1 15/06/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah meresmikan BPK Corporate University pada April lalu yang merupakan transformasi dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN). Plt Kepala Badiklat PKN Ida Sundari mengatakan, kurikulum BPK Corpu sudah menggunakan prinsip corporate university dengan prinsip 10-70-20. 

“Sepuluh persen belajar mandiri, 70 persen melakukan on the job training dimana mereka diterjunkan langsung dalam satuan kerja, dan terakhir 20 persen pendampingan dari pelatih atau mentor,” kata Ida Sundari kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini. 

Dalam membangun BPK Corporate University, Badiklat sebelumnya sudah melakukan kajian dan benchmarking ke beberapa kementerian dan lembaga serta BUMN. Bahkan hingga launching, Badiklat juga menyiapkan sarana dan prasarana, khususnya terkait informasi dan teknologi. “Intinya diharapkan di 2022 sudah melakukan kegiatan dan di 2023 kami sudah terdaftar di Global Council of Corporate Universities,” ucap dia.

Ia menambahkan, sebenarnya kehadiran BPK Corpu tidak membangun dari awal, karena Badiklat sudah memiliki program pendidikan. Sehingga pihaknya tinggal mengembangkan, menyempurnakan, dan menyesuaikan dengan prinsip corpu.

Untuk saat ini, selain inovasi yang dikembangkan, pihaknya juga mengusulkan setiap satuan kerja di BPK mengirimkan satu ahli atau expert. Sehingga dibentuk pool expert yang dengan keahliannya diharapkan bisa menciptakan kurikulum dan melatih rekan sejawatnya di satker yang bersangkutan.

Ida menambahkan, Badiklat dalam upaya menuju BPK Corpu juga melakukan tranformasi digital. Sebelum menjadi BPK Corpu, bahkan saat masih pusdiklat, transformasi informasi dan digital sudah dilakukan. Badiklat sudah memanfaatkan sembilan aplikasi, terkait media komunikasi, koresponden kegiatan yang dilakukan, e-learning, aplikasi diklat untuk memonitor seluruh kegiatan. Begitu juga data-data kurikulum ajar yang ada di Badiklat.

“Badiklat juga berharap BPK Corpu ke depan akan jadi rumah besar aplikasi, dan memiliki ruang-ruang informasi bagi seluruh pegawai,” ucap dia.

15/06/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Corpu Lahir untuk Menjawab Tantangan Pegawai Muda

by Admin 1 14/06/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Salah satu ciri khas lembaga yang berkembang maju adalah memiliki satuan pendidikan yang menjamin peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini juga yang menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengembangkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menjadi BPK Corporate University (BPK Corpu). 

BPK Corpu telah diresmikan pada 8 April 2021. Kehadiran BPK Corpu diyakini dapat menjawab tantangan pengembangan SDM pada masa kini dan mendatang. Plt Kepala Badiklat PKN BPK Ida Sundari mengatakan, target dari pengembangan SDM dalam BPK Corporate University adalah setiap pegawai BPK.

Apalagi, BPK saat ini memiliki banyak pegawai muda. Untuk mengikuti perubahan, maka kehadiran BPK Corpu dibutuhkan agar bisa menghasilkan diklat yang singkat dan bermanfaat. “Terlebih di masa pandemi seperti ini, diperlukan pola pendidikan dan latihan yang berbeda. Sehingga kehadirannya diharapkan mampu melakukan pelatihan tidak hanya praktik namun juga teori. Corporate university akan fokus pada learning anywhere and everywhere,” tutur dia kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini. 

Ida menjelaskan, pengembangan corporate university ada dalam rencana strategis BPK 2020-2024, yaitu pada Strategi IV. Strategi IV menyebutkan “Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara”.

Berdasarkan strategi itu disebutkan bahwa kualitas penyelenggaraan diklat di BPK perlu didukung dengan SDM yang kompeten, kurikulum dan metode pembelajaran yang komprehensif, sarana dan prasarana yang memadai, serta manajemen kediklatan yang profesional. Diklat diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih besar yang direfleksikan dengan terfasilitasinya proses pembelajaran para peserta diklat, peningkatan kompetensi peserta pascadiklat, dan implementasi materi diklat pada organisasi sehingga kinerja BPK semakin baik. 

“BPK berusaha mewujudkan suatu center of excellence dalam pengelolaan diklat, sertifikasi keahlian, dan akreditasi pendidikan pemeriksaan keuangan negara yang berlaku untuk internal organisasi dan eksternal baik skala nasional maupun global,” ucap dia.

Untuk melahirkan BPK Corporate University, pihaknya sudah melakukan pengembangan kompetensi, pengembangan individu bagi tiap satuan kerja dan menciptkan program pembelajaran yang relevan dan sesuai corporate university. Harapannya, tutur dia, pengembangan yang dilakukan bisa mendorong peningkatkan kinerja organisasi.

“Kami juga sudah membuat one page explain compherensively (OPEC), dimana isinya menjelaskan kegiatan-kegiatan yang ada di corporate university. Berdasar OPEC itu kami menjadikan sebuah road map dan inisiatif strategis untuk membangun corporate university ke depan,” ucap dia.

14/06/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

“Kartini BPK” Terus Meningkat

by Admin 1 08/06/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Jumlah pegawai perempuan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus meningkat. Per April, total jumlah “Kartini BPK” mencapai 3.058 orang atau sebesar 42,5 persen dari jumlah pegawai yang sebanyak 7.190 orang.

Menurut data Biro Sumber Daya Manusia BPK, jumlah pegawai perempuan pada 2018 sebanyak 2.486 orang. Angka itu kemudian naik pada 2019 menjadi 2.639 orang dan pada 2020 naik menjadi 2.882 orang. Tak hanya soal angka, kontribusi dari pegawai perempuan di BPK juga sangat besar.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPK Dadang Ahmad Rifai mengatakan, pegawai perempuan di BPK memiliki peran penting, karena dari segi kemampuan intelektual tidak berbeda dengan pegawai laki-laki, bahkan banyak yang lebih baik. Perempuan, tutur dia, pada dasarnya memiliki kemampuan multitasking, bisa memiliki nilai lebih dalam hal kecerdasan, ketelitian, kreativitas, dan keuletan.

“Pegawai perempuan menjadi bagian dari sumber daya manusia (SDM) di BPK, dimana SDM BPK merupakan aset terbesar dan terpenting yang dimiliki oleh organisasi ini. Komposisi pegawai perempuan semakin bertambah setiap tahun, begitu juga dengan pegawai perempuan yang menduduki jabatan struktural dan strategis,” kata Dadang kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Dadang menambahkan, BPK juga membuka peluang bagi siapapun untuk menduduki jabatan di BPK baik fungsional maupun struktural.

Saat ini, kata Dadang, posisi JPT (Eselon I dan II) diduduki oleh perempuan sebanyak 14 pegawai atau 15 persen dari total JPT sebanyak 91 pegawai. Lalu, jabatan pengawas diduduki oleh 22 persen dari total pengawas atau sebanyak 47 pegawai dan pengawai administrator ada sebanyak 32 persen atau sebanyak 101 pegawai.

08/06/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Corpu Bakal Dikembangkan untuk Eksternal

by Admin 1 19/05/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengembangkan inisiatif strategis dalam pengembangan human capital atau sumber daya manusia (SDM). Pada awal April, BPK meningkatkan kapasitas Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) menjadi BPK Corporate University (BPK Corpu).

Ke depannya, produk-produk yang dihasilkan oleh BPK Corpu tidak hanya dimanfaatkan oleh pihak internal BPK saja, melainkan juga pihak eksternal BPK. Terkait hal tersebut, BPK merencanakan agar pada 2023 BPK Corpu dapat menjadi world-class corporate university yang unggul secara global dalam forum Global Council of Corporate Universities (Global CCU).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, terdapat beberapa faktor yang mendorong Badiklat PKN bertransformasi menjadi BPK Corpu. Pertama, agar perkembangan SDM semakin sejalan dengan rencana strategis organisasi. “BPK Corpu menawarkan solusi agar seluruh pembelajaran dan pembimbingan terarah sesuai dengan tujuan organisasi,” kata Ketua BPK dalam acara peresmian BPK Corpu, beberapa waktu lalu.

Kedua, kata dia, BPK Corpu menyediakan proses bisnis pengembangan SDM yang lebih aplikatif, relevan, mudah diakses, dan berdampak tinggi. Ketiga, BPK Corpu menciptakan learning organization atau organisasi yang terus belajar dan menciptakan pengetahuan yang dibutuhkan dalam pengembangan organisasi.

Pengembangan BPK Corpu juga tidak terlepas dari terlaksananya kerja sama dengan partner strategis BPK, yaitu aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), kantor akuntan publik (KAP), lembaga diklat kementerian/lembaga/pemda, supreme audit institution (SAI) negara lain, lembaga profesi, dan perguruan tinggi.

19/05/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua BPK Agung Firman Sampurna
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Masuki Era Disrupsi dengan BPK Corpu

by Admin 1 18/05/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengembangkan inisiatif strategis dalam pengembangan human capital atau sumber daya manusia (SDM). Hal ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) dengan menerapkan prinsip-prinsip corporate university. Tujuannya, untuk mengakselerasi pencapaian visi 2020-2024, yaitu “Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara”.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, kebutuhan formasi pegawai di BPK masih jauh dari ideal. Memang di satu sisi, terjadi peningkatan kompetensi di satu sisi untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Akan tetapi di sisi lain, prosesnya berpotensi mengurangi kapasitas organisasi untuk melaksanakan tugas yang lain.

Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan terobosan baru. Dengan begitu, upaya peningkatan kompetensi dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi tidak mengurangi kapasitas organisasi dalam menjalankan perannya.

“Apalagi sebagai organisasi, BPK perlu memperbarui pengetahuan menjadi salah satu cara untuk mampu bertahan dalam era disrupsi sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi,” kata Ketua BPK dalam acara Peluncuran BPK Corporate University (BPK Corpu) di Badiklat PKN di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Hal tersebut mendorong terbentuknya gerakan organisasi pembelajar (learning organization), yaitu organisasi yang dapat mengembangkan kemampuannya untuk senantiasa menyesuaikan diri dan merespons kebutuhan organisasi. Dalam hal ini, yaitu terkait dengan upaya pengembangan sumber daya manusia, khususnya kompetensi dalam pemeriksaan/audit dan komunikasi audit.

Pola pembelajaran diselaraskan antara apa yang dipelajari dalam pelatihan dan yang dibutuhkan oleh organisasi. Program pelatihan juga difokuskan untuk memberikan peningkatan kinerja organisasi secara nyata. Kemudian partisipasi peserta pembelajaran dikembangkan dengan menerapkan metode pembelajaran melalui pola penugasan dan pembimbingan dengan lebih fleksibel dan accessible.

 “Pengembangan SDM utamanya diarahkan untuk peningkatan kompetensi pelaksana BPK, khususnya terkait dengan kompetensi dalam pemeriksaan/audit dan komunikasi audit,” kata Ketua BPK.

18/05/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Januari 2025
  • Warta BPK: Nama Baru, Semangat yang Sama
  • Wakil Ketua BPK Soroti Risiko Fraud Digital, Tekankan Urgensi Kolaborasi Nasional
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025

    04/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025

    04/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Januari 2025

    04/07/2025
  • Warta BPK: Nama Baru, Semangat yang Sama

    02/07/2025
  • Wakil Ketua BPK Soroti Risiko Fraud Digital, Tekankan...

    01/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id