WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Saturday, 5 July 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

pandemi covid-19

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Australian National Audit Office (ANAO) kembali mengadakan seminar bilateral secara tatap muka di Jakarta pada 23-24 Juni 2022. Ini merupakan tatap muka pertama setelah selama dua tahun menggelar pertemuan virtual karena pandemi Covid 19.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK-ANAO Gelar Pertemuan Tatap Muka Pertama Sejak Pandemi

by Admin 1 04/07/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Australian National Audit Office (ANAO) kembali mengadakan seminar bilateral secara tatap muka di Jakarta pada 23-24 Juni 2022. Ini merupakan tatap muka pertama setelah selama dua tahun menggelar pertemuan virtual karena pandemi Covid 19.

Pada kesempatan ini, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade berdiskusi dengan BPK mengenai berbagai hal. Mulai dari Corporate University, quality assurance review, dan gender policy.

“Badiklat BPK benar-benar seperti sebuah universitas yang memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan untuk membuat siapapun yang belajar merasa nyaman dan betah belajar.”

Pada agenda kunjungan hari pertama, Kamis 23 Juni 2022, Jane Meade didampingi oleh Senior Advisor ANAO untuk BPK Kristian Gage melakukan pertemuan dengan Badiklat PKN. Mereka mempelajari mengenai BPK Corporate University (CorpU). Pada kesempatan ini, delegasi dari ANAO disambut oleh Plt Kepala Badiklat PKN Dwi Setiawan Susanto yang turut didampingi oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN Juska Meidy Enyke Sjam.

Dwi Setiawan dalam paparannya menjelaskan mengenai perkembangan dan perubahan yang terjadi di Badiklat PKN BPK. Badiklat, menurutnya, telah bertransformasi dari tempat pendidikan dan pelatihan pegawai pada 1996 hingga menjadi The Excellence Learning Center (ELC) pada 2015. Kemudian akhirnya menjadi BPK Corporate University (CorpU) pada 2021.

“BPK CorpU dibangun tidak hanya sebagai strategi pembelajaran. Akan tetapi juga sebagai budaya organisasi BPK yang diarahkan untuk menyatukan proses bekerja, belajar, dan berbagi,” kata dia.

Delegasi ANAO juga mengikuti office tour untuk melihat semua fasilitas dan sarana-prasarana pembelajaran yang ada di Badiklat. Jane Meade pun mengaku terkesan dengan kelengkapan fasilitas ruang akademik. Dia juga menyampaikan kekagumannya atas kelengkapan fasilitas pendukung, seperti sarana olah raga dan rekreasi.

“Badiklat BPK benar-benar seperti sebuah universitas yang memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan untuk membuat siapapun yang belajar merasa nyaman dan betah belajar,” kata dia.

Antisipasi Hal ini, ANAO Gelar Dialog dengan BPK

Kemudian pada 24 Juni 2022, pertemuan bilateral kedua SAI dilanjutkan di kantor pusat. Terdapat dua sesi diskusi yaitu “quality assurance review on financial audit report of International Atomic Energy Agency” (IAEA) dengan tim reviu Inspektorat Utama pada sesi pagi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai “gender policy-women in leadership” dengan pejabat Biro SDM dan pegawai terkait pada sesi siang.

04/07/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Australian National Audit Office (ANAO) berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai strategic audit planning and risk identification.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Pertama Kali Datang ke Kantor Perwakilan Sejak Pandemi, Ini yang Dilakukan ANAO

by Admin 1 20/06/2022
written by Admin 1

PONTIANAK, WARTAPEMERIKSA – Australian National Audit Office (ANAO) berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai strategic audit planning and risk identification. Khususnya mengidentifikasi dan menilai risiko yang memiliki dampak signifikan dalam pemeriksaan laporan keuangan.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman ANAO. Sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pemeriksa di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Barat.”

Kegiatan itu dikemas dalam “Knowledge Transfer Forum (KTF) on Financial Audit: Strategic Audit Planning and Risk Identification for Financial Audit Planning”. Program hasil kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut dilaksanakan di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, beberapa waktu lalu.

Secara khusus tujuan kegiatan ini adalah untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman ANAO. Sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pemeriksa di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Barat. Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan KTF ini adalah Senior Advisor ANAO untuk BPK Kristian Gage dan Tri Joko Prakoso dari Subdit Litbang Pemeriksaan Keuangan.

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmadi, membuka kegiatan KTF yang dihadiri oleh sebanyak 60 peserta tersebut. Para peserta terdiri dari pemeriksa dan pegawai unit kerja lain di kantor perwakilan.

Kristian Gage pun memanfaatkan kesempatan itu untuk berbagi pengalaman seputar pelaksanaan flexible working arrangements di Australia dan ANAO. Melalui sesi ini, dia memaparkan pelaksanaan flexible working di Australia kepada para pejabat struktural dan fungsional. Kemudian saling berdiskusi mengenai kendala, tantangan, dan dampaknya bagi organisasi.

BPK Sampaikan Pengembangan EA kepada ANAO

Kegiatan ini merupakan KTF pertama yang dilakukan secara langsung di kantor perwakilan sejak situasi pandemi Covid-19. Selanjutnya, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di beberapa kantor perwakilan BPK lain. Diharapkan pula agar para pegawai BPK memperoleh lessons learned dari penerapan flexible working arrangements di ANAO dan dapat mengadaptasinya di BPK sesuai dengan kebutuhan.

20/06/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
SAI20
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

SAI20 Ajak Anggotanya Kawal Akuntabilitas Pascapandemi

by Admin 1 11/04/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pandemi Covid-19 sudah menjadi tantangan global. Seluruh negara di dunia terpapar dan dampaknya menjalar ke berbagai sektor. Anggota Tim Substansi Pembentukan SAI20 Nico Andrianto mengatakan, kebijakan pascapandemi menjadi penting agar seluruh negara bisa pulih secara bersama-sama.

Kepada Warta Pemeriksa, Nico menyampaikan, upaya percepatan pemulihan dari krisis tersebut menjadi salah satu alasan SAI20 perlu dibentuk. Hal ini untuk memperkuat upaya echoing fungsi SAI sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian target sustainable development goals (SDGs). Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana keterlibatan BPK dalam SAI20?

BPK adalah inisiator pembentukan SAI20. Sebagai troika, Presidensi Indonesia tentu saja mempertimbangkan pandangan Italia sebagai presiden G20 sebelumnya dan India sebagai presiden G20 berikutnya dalam pembentukan EG yang baru seperti SAI20.

BPK juga menjalin komunikasi dan meminta masukan dari BPK negara-negara anggota G20 yang terdiri dari negara maju maupun berkembang. BPK pun berharap inisiatif SAI20 ini akan dilanjutkan oleh presiden G20 berikutnya dan akan terus berkelanjutan.

Apa saja upaya yang dilakukan BPK untuk memaksimalkan perannya dalam penyelenggaraan SAI20?

BPK mengundang masukan dari SAI negara-negara G20. Hal ini agar seluruh SAI menangkap maksud dan tujuan pembentukan SAI20. Proses ini juga untuk memastikan isu yang kita usung selaras dengan kepentingan negara-negara anggota G20 yang terdiri dari negara maju maupun negara berkembang, dengan tingkat maturitas dan mandat SAI yang berbeda-beda.

Hal itu juga diperlukan untuk meningkatkan kepemilikan mereka terhadap SAI20. Sebagai inisiator SAI20 tentu saja peran BPK sangat signifikan karena menentukan setting agenda dan isu yang diusung pada masa presidensi Indonesia di G20.

Apa saja yang akan didorong BPK dalam SAI20?

BPK mendorong agar SAI bisa menjadi mitra pemerintah dalam upaya pemulihan perekonomian pascapandemi melalui fungsi-fungsi oversight, insight, dan foresight. SAI negara-negara G20 yang tergabung dalam SAI20 dapat mendorong governance dan menegakkan akuntabilitas meski di tengah pandemi. SAI20 juga dapat menjadi wahana bertukar pengalaman mengenai pemeriksaan atas program dan upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

SAI20 juga bisa menyuarakan hasil-hasil WG di INTOSAI atau asosiasi SAI internasional lainnya mengenai upaya pencapaian target-target SDGs. Momentum G20 memang menyuarakan pembangunan berkelanjutan, sustainable finance, energi hijau, transformasi digital, dan lainnya. Hal itu bisa diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, NGO, termasuk peran signifikan SAI di dalamnya.

Upaya echoing atas kedua isu tersebut tentu memiliki dampak signifikan. SAI dari negara-negara G20 merepresentasikan sekitar 2/3 penduduk global, 75 persen perdagangan internasional, dan 80 persen PDB dunia.

Apa hasil yang diharapkan dalam penyelenggaraan SAI20?

Inisiasi SAI20 diharapkan menjadi pendorong bagi pemulihan ekonomi global dan pencapaian kesejahteraan masyarakat dunia seperti digambarkan dalam pencapaian target-target SDGs. BPK berharap SAI20 bisa menjadi wahana pendorong peran signifikan SAI negara-negara anggota G20 agar memaksimalkan peran-peran insight dan foresight dengan tetap menjalankan peran oversight-nya dalam rangka lebih memberikan value and benefit kepada pemangku kepentingan mereka.

Pandemi Covid-19 sudah menjadi tantangan global. Seluruh negara di dunia terpapar dan dampaknya menjalar ke berbagai sektor. Dengan pengalaman BPK yang sudah menerbitkan strategic foresight, tentunya kita ingin membagikan pengalaman kepada SAI negara lain.

Posisi strategis G20, selain skala ekonomi, wilayah, dan populasi yang dilingkupinya juga bisa menjadi wahana untuk kerja sama global dalam rangka mengurangi ketertinggalan vaksinasi, penetrasi digital, mendorong implementasi konsep one health atau isu-isu pembangunan yang signifikan lainnya.

Negara-negara maju perlu bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia. SAI20 bisa turut mendorongnya melalui mandat dan tugasnya.

Pandemi Covid-19 sudah menjadi tantangan global. Seluruh negara di dunia terpapar dan dampaknya menjalar ke berbagai sektor. Dengan pengalaman BPK yang sudah menerbitkan strategic foresight, tentunya kita ingin membagikan pengalaman kepada SAI negara lain.

Selain itu, SAI negara maju yang sudah melakukan foresight dan bahkan lebih maju bisa juga membagikan pengalamannya kepada anggota yang lain melalui forum SAI20.

Tentu itu adalah hal yang ideal. Kita juga memahami mandat SAI masing-masing negara berbeda-beda. Ada yang bisa melaksanakan foresight dan tidak. Namun, setidaknya ini bisa menjadi momen sharing pengalaman sehingga seluruh negara ini bisa lebih tangguh menghadapi tantangan ke depan.

G20 ini adalah forum negara-negara dengan PDB terbesar di dunia. G20 lahir juga karena banyak krisis yang terjadi dan memang tidak bisa ditangani oleh satu negara. Harus bekerja sama. Krisis dalam bentuk apa pun perlu ditangani secara bersama-sama di level global.

Begini Proses Pembentukan SAI20 oleh BPK

Bagaimana menurut Anda dampak penyelenggaraan SAI20 dengan peningkatan peran BPK terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan negara di Indonesia?

Sebenarnya, dengan keaktifan dan keikutsertaan BPK di ajang internasional itu akan memberikan kepercayaan diri bagi personel BPK itu sendiri. Itu mempertegas bahwa BPK memang eksis di level internasional.

Sebelumnya, kita juga sudah memeriksa IMO, memeriksa IAEA, dan ada juga beberapa personel BPK yang ditugaskan di IDI. Hal itu diharapkan menjadi jembatan BPK untuk lebih menjangkau dunia internasional. Dengan pergaulan internasional yang baik, diharapkan BPK bisa mendapatkan berbagai ide-ide atau pemikiran di bidang pemeriksaan sektor publik.

Peran aktif BPK dalam asosiasi internasional tentu saja tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai SAI yang memberikan value and benefit bagi masyarakat Indonesia melalui fungsi-fungsi oversight, insight, dan foresight serta selalu relevan terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Melalui pergaulan internasional, BPK justru dapat memperoleh hal-hal positif yang dihasilkan oleh SAI negara-negara maju atau negara lainnya. Pelajaran yang diperoleh bisa diterapkan di negara kita.

Pengalaman SAI negara lain seperti Amerika Serikat (GAO), Inggris (NAO) atau negara lainnya dalam menjalankan fungsi insight dan foresight bisa menjadi masukan bagi BPK yang sedang memperkuat fungsi insight dan pada 2021 menghasilkan strategic foresight pertama. BPK yang modern dan maju tentu akan menghasilkan produk-produk yang lebih berbobot serta memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan.

Maka, akuntabilitas yang lebih substansial dan pada level yang semakin tinggi dari sekadar pemeriksaan administratif bisa diwujudkan. Sehingga muncul pemahaman bahwa kebutuhan transparansi tata kelola keuangan negara menjadi semakin tidak bisa ditawar-tawar.

11/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gedung BPK
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apa Rekomendasi BPK Agar Program Padat Karya Lebih Efektif?

by Admin 1 14/03/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Berbagai strategi telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu program yang dijalankan pemerintah adalah melibatkan masyarakat dalam pekerjaan infrastruktur secara padat karya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mengawal implementasi atas program tersebut. BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya tahun anggaran 2020 di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2021 menyampaikan, Pemprov Sulawesi Utara telah menjalankan program padat karya tersebut dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina tentang Mekanisme Padat Karya pada masa Pandemi Covid-19. Sebagian jenis pekerjaan infrastruktur jalan yang menggunakan dana pinjaman PEN Daerah dan Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah dilaksanakan secara padat karya.

Kendati demikian, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar program padat karya bisa berjalan lebih efektif. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemprov Sulawesi Utara masih kurang efektif dalam memberdayakan masyarakat melalui penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya.

Hal tersebut dikarenakan masih adanya sejumlah permasalahan. Pertama, Pemprov Sulawesi Utara belum menerbitkan regulasi terkait dengan penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya. Baik yang berlaku di lingkungan internal Pemprov Sulawesi Utara maupun yang berlaku di seluruh wilayah Sulawesi Utara.

“Sehingga berpotensi tidak mendukung pencapaian tujuan pemulihan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja secara optimal dan berkesinambungan,” demikian disampaikan BPK dalam IHPS I 2021.

SIPTL Mudahkan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi

Permasalahan selanjutnya, belum terdapat monitoring dan evaluasi atas penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya. Akibatnya, jumlah penyerapan tenaga kerja dan permasalahan tenaga kerja pada paket pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya, baik yang dilaksanakan oleh  dinas PUPR daerah maupun pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara, tidak dapat terpantau dan tidak dapat segera ditangani.

Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan sejumlah rekomendasi. BPK merekomendasikan Pemprov Sulawesi Utara untuk menerbitkan regulasi terkait penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya. Kemudian selanjutnya menyosialisasikan regulasi tersebut secara berjenjang kepada seluruh pelaksana dan pemerintah kabupaten/kota.

Rekomendasi lainnya, menerbitkan regulasi terkait monev penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya. Selanjutnya, menyosialisasikan regulasi tersebut secara berjenjang kepada seluruh pelaksana dan pemerintah kabupaten/kota, serta melaksanakan monev sesuai ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut.

14/03/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Masa Pandemi, BPK Semakin Berprestasi dan Terus Berinovasi

by Admin 1 04/02/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pandemi Covid-19 tak menghalangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk terus meningkatkan kiprah dan prestasinya. BPK justru mengalami kemajuan signifikan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya dalam dua tahun terakhir.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, puncak dari kemajuan itu adalah pengakuan internasional atas kompetensi BPK. “Saat ini tercatat dalam sejarah hanya BPK satu-satunya SAI yang menduduki dua jabatan sekaligus di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bidang audit,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dalam rapat kerja pelaksana, beberapa waktu lalu.

Ketua BPK menyampaikan, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono juga ditunjuk menjadi wakil ketua Audit Internal PBB, United Nations Independence Advisor Committee. Selain itu, lewat tim yang dipimpin wakil ketua, BPK menjabat sebagai vice chair UN Panel External Auditor 2022. “BPK juga memimpin SAI 20 sebagai engagement group G20,” ungkap dia.

Sebagai rasa syukur atas raihan itu, BPK wajib melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Hal itu bisa dicapai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi individu BPK.

BPK Selalu Mengikuti Perkembangan Zaman

Agung mengatakan pandemi Covid-19 memang memberikan tekanan hebat di berbagai sektor. Akan tetapi pandemi juga mendorong masyarakat untuk lebih kreatif, agile, lincah, adaptif, dan tangguh dari sebelumnya.

BPK pun menjadi lebih tangguh dan berkembang. Bahkan, ujar Agung, selama masa pandemi, BPK mampu melewati bahkan memutakhirkan teknik pemeriksaan. Dengan begitu seluruh pemeriksaan mandatory selalu diselesaikan secara terbaik dan tepat waktu.

“Selama masa pandemi ada 12 penghargaan tingkat nasional yang diraih BPK. Seperti peringkat I BKN Award, terbaik 1 Anggota JDIH kategori Lembaga Negara, Anugerah Badan Publik Informatif, dan lainnya,” ucap dia.

Di tingkat internasional, BPK juga tak hanya hadir sebagai peserta ataupun penyelenggara acara. Akan tetapi juga sebagai driving force dalam lingkup kelembagaan, seperti ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI, dan PBB. Pada saat yang sama, BPK juga melakukan inovasi organisasi, seperti memenuhi peran sebagai SAI, yaitu oversight, insight, dan foresight sesuai Renstra BPK 2020-2024.

BPK juga melahirkan pendapat dalam bentuk strategic foresight yang berjudul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19”. Melalui buku itu, BPK menyampaikan empat skenario masa depan pascapandemi Covid-19. “Strategic foresight sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2021 dan dirilis kepada seluruh pemangku kepentingan pada 21 Oktober 2021. BPK merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang telah meraih kapasitas foresight,” ucap Agung.

04/02/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Begini Cara BPK Menyusun Foresight Terkait Pandemi Covid-19

by Admin 1 31/01/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan foresight pertama bertema “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”. Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Revbang PKN) Bernardus Dwita Pradana menjelaskan, Pendapat (Strategic Foresight) BPK yang telah dituangkan dalam sebuah buku disusun menggunakan pendekatan scenario planning.

Foresight BPK memberikan gambaran kemungkinan yang dapat terjadi pada Indonesia untuk kurun waktu lima tahun, yaitu pada 2021-2026 akibat pandemi Covid-19. Kemungkinan yang dapat terjadi dalam lima tahun ke depan dituangkan dalam empat skenario. Skenario pertama adalah “Berlayar Menaklukkan Samudra”. Skenario kedua, “Mengarung di Tengah Badai”. Ketiga, “Tercerai-berai Terhempas Lautan”. Sedangkan skenario keempat yaitu “Kandas Telantar Surutnya Pantai”.

Empat skenario tersebut merupakan empat kuadran yang terbentuk dari dua fundamental uncertainties, yaitu tingkat keparahan pandemi dan respons pemerintah terhadap kondisi krisis dengan menggunakan endpoint analysis. “Tingkat keparahan pandemi bisa mereda atau memburuk. Sedangkan respons pemerintah terhadap kondisi krisis bisa lebih efektif atau kurang efektif,” kata Dwita kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Foresight BPK Lengkapi Pemeriksaan PC-PEN

Dia menjelaskan, dalam setiap skenario diuraikan hal-hal yang mungkin terjadi pada masa depan pada delapan sektor, yaitu kesehatan, perekonomian, keuangan, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi. Pemahaman yang baik atas kondisi, implikasi, peluang, tantangan, dan risiko pada masing-masing skenario merupakan informasi yang sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan terbaik untuk menghadapi ketidakpastian yang tinggi pada masa depan.

Foresight BPK juga memuat indicator and signpost untuk mengetahui ada di skenario mana Indonesia pada suatu waktu tertentu. Lalu, guna mengukur tingkat respons pemerintah, terdapat dua indikator yang digunakan, yaitu government effectiveness index dan Covid-19 stringency index.

Sedangkan untuk mengukur tingkat keparahan pandemi, dua indikator yang digunakan adalah tingkat kasus harian Covid-19 dan tingkat kematian akibat Covid-19. “Kita semua ingin agar Indonesia selalu berada dalam skenario terbaik, yang digambarkan dalam skenario ‘Berlayar Menaklukkan Samudra’,” kata Dwita.

Untuk mencapai hal tersebut, ujar Dwita, para pemangku kepentingan perlu terus mengevaluasi diri, ada di mana posisi Indonesia saat ini. “Tujuannya agar Indonesia bisa menyusun strategi dan kebijakan yang tepat, sehingga kita bisa mencapai skenario yang ideal tersebut. Pengembangan indikator dan signposts berguna untuk mengidentifikasi skenario yang sedang menjadi realita,” kata Dwita.

31/01/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua BPK Agung Firman Sampurna
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Terus Kawal Program PC-PEN

by Admin 1 25/01/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021 yang telah diselesaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut memuat hasil pemeriksaan atas program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Sama seperti yang telah dilakukan BPK pada semester II tahun 2020, pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan risk based comprehensive audit yang merupakan gabungan tujuan dari ketiga jenis pemeriksaan dengan memperhatikan audit universe keuangan negara.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, pada semester II 2020, BPK melakukan dua jenis pemeriksaan atas penanganan PC-PEN, yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kepatuhan. Adapun pada semester I 2021, BPK mengawal pelaksanaan penanganan PC-PEN melalui pemeriksaan atas laporan keuangan di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Pemeriksaan ini merupakan wujud dari komitmen BPK untuk memastikan bahwa program penanganan PC-PEN terlaksana secara transparan, akuntabel, taat pada peraturan, ekonomis, efisien, dan efektif,” kata Ketua BPK saat penyerahan IHPS I 2021 kepada DPR pada Selasa (7/12).

Ini Permasalahan Utama Penanganan Pandemi Covid-19

Ketua BPK mengungkapkan, pemeriksaan BPK pada semester I 2021 mengungkapkan beberapa permasalahan yang signifikan terkait dengan PC-PEN. Permasalahan tersebut, antara lain, dimuat dalam hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 yang telah diserahkan kepada DPR RI pada Sidang Paripurna pada 22 Juni 2021, yang secara umum konsolidatif dan tidak memengaruhi kewajaran penyajian.

Kendati demikian, terdapat permasalahan PC-PEN yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan pada Kementerian Sosial. Permasalahan pertama, beban bantuan sosial tidak didukung dengan bukti kewajaran harga dari penyedia dan tidak didukung dengan penjelasan dan bukti yang memadai atas penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH).

Permasalahan selanjutnya, penyajian piutang bukan pajak kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos PKH dengan status Kartu Keluarga Sejahtera tidak terdistribusi, KPM tidak bertransaksi, dan tidak didukung dengan proses rekonsiliasi antara data by name by address dan data rekening koran KPM.

25/01/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Covid-19 (Ilustrasi) Sumber: Freepik
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Membaca Masa Depan Sektor Kesehatan

by Admin 1 17/01/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Sudah lebih dari 1,5 tahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Meski kasus Covid-19 di Tanah Air mulai terkendali, Indonesia sebagaimana negara lainnya masih dihadapkan dengan ketidakpastian. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi pandemi akan berkembang. 

Di beberapa negara lain, khususnya di negara-negara Eropa, penyebaran Covid-19 kembali mengganas. Tingkat penularannya bahkan mencapai rekor tertinggi dibandingkan sebelumnya. 

Di tengah masih tingginya ketidakpastian akibat pandemi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan kapasitasnya mencoba memberikan tinjauan masa depan (foresight) bagi para pemangku kepentingan. Foresight BPK membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi ketidakpastian itu. Caranya, dengan menghasilkan kajian perspektif jangka panjang berisi pemetaan berbagai kondisi yang mungkin terjadi di masa dan pascapandemi.

Hal tersebut telah direalisasikan BPK dalam pendapat foresight pertama yang berjudul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”. Di dalam foresight tersebut, BPK menyajikan empat skenario yang kemungkinan terjadi pada masa depan, khususnya hingga 2026. 

Setiap skenario memberikan gambaran yang kemungkinan terjadi di delapan sektor. Salah satunya sektor kesehatan. Seluruh pihak telah sepakat, pemulihan sektor kesehatan adalah hal paling krusial. Jika kesehatan pulih, maka sektor lain yang terdampak akan pulih, termasuk perekonomian. 

Baca Juga: Terbitkan Foresight, Apa Unsur Penting yang Perlu Diperkuat?

Terbitkan Foresight, Apa Unsur Penting yang Perlu Diperkuat?

Skenario pertama yang disampaikan dalam foresight BPK bertajuk “Berlayar Menaklukkan Samudra” (Respons Pemerintah Lebih Efektif dan Pandemi Mereda). Terkait sektor kesehatan, BPK menggambarkan bahwa jumlah tenaga dan fasilitas kesehatan di perdesaan dan pinggiran kota meningkat seiring dengan maraknya kolaborasi intensif antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Kesehatan dengan universitas serta sekolah keperawatan. Kemudian, jumlah masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pengobatan menurun karena meningkatnya kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan di dalam negeri.

Dalam skenario kedua, yaitu “Mengarung di Tengah Badai” (Respons Pemerintah Lebih Efektif dan Pandemi Memburuk), BPK memberikan gambaran bahwa reformasi untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional, termasuk pembiayaannya, berhasil meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap faskes, nakes, alkes, dan obat-obatan. Dengan menggunakan JKN, pasien yang terpapar virus memperoleh pengobatan dan pelayanan kesehatan dasar dengan kualitas yang ditingkatkan.

Kemudian, sebagian masyarakat meninggalkan pengobatan modern dan beralih ke pengobatan tradisional karena kesimpangsiuran dan derasnya informasi yang menyesatkan tentang akibat vaksin pada kesehatan.

Skenario selanjutnya atau yang ketiga bertajuk “Tercerai-berai Terhempas Lautan” (Respons Pemerintah Kurang Efektif dan Pandemi Memburuk). BPK di dalam buku foresight menjelaskan, program vaksinasi yang diselenggarakan secara besar-besaran oleh pemerintah dan swasta tidak mampu mengimbangi keganasan dan persebaran virus. Angka kematian akibat Covid-19 di semua usia meningkat tajam hingga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Banyak pula rumah sakit di kota-kota menengah dan kecil tutup karena tak tersedia obat, dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dokter dan perawat berguguran dalam menjalankan tugas melawan Covid-19.

Baca Juga: Grand Launching Buku Pendapat (Strategic Foresight) BPK

Selain itu, penambahan pemakaman baru tidak mampu menampung tingkat kematian yang tinggi. Berkurangnya dukungan finansial dan layanan dasar yang dicakup dalam skema jaminan kesehatan nasional menjadi salah satu sebab utama keruntuhan sistem kesehatan nasional.

Sedangkan skenario terakhir dalam foresight BPK adalah “Kandas Telantar Surutnya Pantai” (Respons Pemerintah Kurang Efektif dan Pandemi Mereda). Dalam skenario ini, walaupun pandemi sudah mereda, dampak yang berkepanjangan menyebabkan pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan public yang memadai. 

Jaminan kesehatan nasional (JKN) tidak dapat memenuhi mandatnya karena mengalami kesulitan finansial kronis disebabkan terus tertundanya pengucuran pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akibatnya, banyak rumah sakit swasta enggan menerima pasien yang dijamin sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

17/01/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Pandemi tak Halangi Entitas untuk Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

by Admin 1 15/12/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pandemi Covid­19 yang telah melanda Indonesia selama lebih dari 1,5 tahun tak menghalangi proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Hal ini terlihat dari persentase tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi BPK per semester I 2021 yang sebesar 75,9 persen.

BPK dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020­2024 menargetkan persentase penyelesaian tindak lanjut sebesar 75 persen. “Dari sisi kewajiban entitas, tidak ada perubahan kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelum dan setelah Covid­-19. BPK memahami bahwa mungkin saja entitas mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK di tengah pandemi ini. Namun sepanjang pengamatan, selama pandemi Covid­-19 belum ditemukan keluhan dari entitas atas hambatan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK,” kata Auditor Utama KN III Bambang Pamungkas, beberapa waktu lalu.

Selama pandemi ini, kata dia, BPK juga bersedia adaptif dan lebih fleksibel dalam mengakomodasi diskusi dengan entitas terkait upaya tindak lanjut rekomendasi. Jika diperlukan, diskusi dapat dilakukan secara daring.

Akan tetapi, pelaksanaan tugas pemantauan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap entitas, tetap dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksa tetap harus memverifikasi, menguji, dan mengkonfirmasi kebenaran bukti­-bukti tindak lanjut untuk memberikan keyakinan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi adalah benar.

Menurut Bambang, beberapa entitas memiliki tingkat persentase penyelesaian tindak lanjut lebih dari 90 persen. Namun demikian, masih ada entitas yang mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan progres penyelesaian yang tidak signifikan.

Salah satunya entitas yang mengalami perubahan nomenklatur, baik karena pemisahan maupun penggabungan. “Tapi dalam setiap kesempatan BPK selalu mendorong entitas untuk segera menindaklanjutinya,” katanya.

Ia menambahkan, BPK selalu membuka kesempatan jika ada hal-­hal yang ingin didiskusikan oleh entitas berkenaan dengan hal­-hal terkait penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan. Hal tersebut dinilai cukup efektif mendorong entitas menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi.

Dalam memantau tindak lanjut rekomendasi, BPK telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Dengan system ini, entitas dapat mengunggah bukti-­bukti tindak lanjut rekomendasi secara online ke BPK.

Atas bukti-­bukti tersebut, pemeriksa ditugaskan untuk menelaah kesesuaiannya dengan rekomendasi yang diberikan dan memberikan usulan status rekomendasi. Hasil telaah dan usulan status rekomendasi direviu secara berjenjang sampai menghasilkan keputusan status yang final.

Pada era pandemi ini, SIPTL diharapkan berperan lebih banyak dalam membantu proses tindak lanjut rekomendasi. Dengan begitu jumlah dan durasi tatap muka antara pemeriksa dan entitas di dalam kegiatan pemantauan tindak lanjut dapat ditekan.

15/12/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apa Kata BPK Soal Diplomasi Vaksin Kemenlu?

by Admin 1 30/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Novy Gregory Antonius Pelenkahu mengapresiasi apa yang dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Apresiasi tersebut terkait kebijakan Kemenlu yang melakukan diplomasi vaksin.

Dia menjelaskan, pandemi yang berjalan hampir dua tahun ini membuat Kemenlu kesulitan untuk mencapai target diplomasi ekonomi yang ditentukan. Alasannya, pandemi membuat perekonomian menurun dan pariwisata ditutup.

Padahal, diplomasi ekonomi merupakan satu di antara lima program prioritas Kemenlu. Novy menjelaskan, ada lima hal yang menjadi prioritas 4+1 yang tercantum di dalam rencana strategis Kemenlu. Lima prioritas itu yakni penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan, peningkatan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia, serta terkait infrastruktur diplomasi.

Saat ini, kata Novy, BPK sedang melakukan pemeriksaan kinerja yang terkait dengan diplomasi ekonomi. Meskipun begitu, pemeriksaan yang dilakukan nantinya tetap memperhatikan empat prioritas lain.

Novy memberikan sedikit penjelasan mengenai diplomasi ekonomi yang salah satu ujung tombaknya merupakan Kemenlu. Dijelaskan, diplomasi ekonomi menjadi menjadi penekanan dari Pemerintah Joko Widodo sejak 2014 dan 2019.

Untuk urusan luar negeri, tugas ini diberikan kepada Kemenlu. Salah satu pelaksanaan diplomasi ekonomi yang dijalankan Kemenlu adalah dengan mengadakan festival Indonesia. Ini merupakan acara untuk mempromosikan produk Indonesia untuk mencari pembeli.

Karenanya, kata dia, ketika diplomasi ekonomi mengalami penurunan lantaran pandemi Covid-19, Kemenlu pun kemudian beralih ke diplomasi vaksin atau kesehatan. “Apakah itu termasuk diplomasi ekonomi atau tidak? Saya minta agar ini termasuk dalam hal yang kita periksa. Karena diplomasi ini, akan mempengaruhi perekonomian kita sangat luas,” ungkap Novy kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini. 

Indonesia, menurut dia, termasuk negara yang berhasil dalam proses vaksinasi. Ini lantaran pemerintah bisa mendapatkan vaksin dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak. Padahal banyak negara lain yang masih kesulitan mendapatkan vaksin.  

Berdasarkan data BPK, Kemenlu, Kementerian BUMN, dan Kemenkeu sudah mengejar vaksin dengan lobi-lobi sejak awal pandemi atau sekitar Maret atau April 2020. “Jadi pada saat entry meeting, Kemenlu mengatakan bahwa diplomasi ekonomi itu tidak mencapai target dan beralih ke diplomasi vaksin. Jadi mereka minta itu ikut dinilai juga. Jadi jangan hanya semata dilihat diplomasi ekonominya saja dan kinerjanya dilihat jadi jelek,” ungkap dia.

30/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Januari 2025
  • Warta BPK: Nama Baru, Semangat yang Sama
  • Wakil Ketua BPK Soroti Risiko Fraud Digital, Tekankan Urgensi Kolaborasi Nasional
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025

    04/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025

    04/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Januari 2025

    04/07/2025
  • Warta BPK: Nama Baru, Semangat yang Sama

    02/07/2025
  • Wakil Ketua BPK Soroti Risiko Fraud Digital, Tekankan...

    01/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id