PADANG, WARTAPEMERIKSA — Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran besar dalam membantu dan mengarahkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan begitu, pemda dapat menghasilkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
“Kegiatan promosi, rotasi, dan mutasi merupakan upaya yang harus selalu dilakukan dalam rangka menjaga dan membangun budaya organisasi BPK, yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme.”
“Proses konsultasi pemerintah daerah dengan BPK Sumbar dalam pelaporan keuangan memberikan dampak positif, salah satunya penilaian WTP. Kami berharap kerja sama ini bisa terus ditingkatkan,” katanya di Padang, beberapa waktu lalu, seperti dilaporkan Antara.
Hal itu dia sampaikan pada saat serah terima jabatan Plt Kepala BPK Sumbar dari pejabat sebelumnya Yusnadewi kepada pejabat baru Arif Agus. Arif Agus sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat.
Sementara, Yusnadewi selanjutnya dipercaya sebagai Kepala BPK Perwakilan Wilayah Lampung. Pergantian pejabat itu berdasar Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No.235/K/X-X.3/08/2022.
“Di Sumbar terjadi peningkatan laporan keuangan, semoga di tahun yang akan datang akan lebih baik lagi. Semoga catatan catatan dalam laporan keuangan menjadi semakin sedikit,” katanya.
Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara Wilayah V BPK RI, Dori Santosa, menyampaikan serah terima jabatan bukan sekadar acara seremonial dan tradisi belaka. Akan tetapi, memiliki arti penting, yakni menjaga kontinuitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Termasuk juga menjalin komunikasi, membangun sinergi, dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholders dan mitra kerja sama BPK Sumbar.
“Kegiatan promosi, rotasi, dan mutasi merupakan upaya yang harus selalu dilakukan dalam rangka menjaga dan membangun budaya organisasi BPK, yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme,” paparnya.
Dori juga berharap Kepala Perwakilan Sumbar yang baru mampu memperkokoh keberadaan BPK di Provinsi Sumbar. Kemudian terus membina komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah di wilayah Sumbar serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
