Tag:

entry meeting

Perkuat Komunikasi dalam Proses Pemeriksaan

by Admin 1 23/03/2023

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap entitas pemeriksaan dan dapat terus meningkatkan komunikasi serta bekerja sama dengan pemeriksa dalam proses pemeriksaan laporan keuangan (LK). Komunikasi yang baik penting untuk kelancaran proses pemeriksaan.

Hal itu ditekankan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi dalam kegiatan entry meeting dengan entitas di lingkungan AKN III, di kantor pusat BPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Saya harap inspektorat dapat menjadi koordinator dan penghubung selama pelaksanaan pemeriksaan agar lebih memahami substansi permasalahan yang ditemukan, sehingga mempercepat proses tindak lanjut dan knowledge sharing permasalahan.”

Achsanul Qosasi mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan merupakan amanat Undang-Undang Dasar. “Dan hasilnya akan disampaikan kepada rakyat melalui parlemen, serta kepada pemerintah melalui presiden,” ujar Anggota III BPK.

Oleh karena itu, Anggota III berharap tim pemeriksa dan entitas dapat membangun komunikasi yang baik untuk memperlancar proses pemeriksaan. Selain itu, entitas diminta untuk kooperatif dalam menyediakan data, dokumen, dan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

“Saya harap inspektorat dapat menjadi koordinator dan penghubung selama pelaksanaan pemeriksaan agar lebih memahami substansi permasalahan yang ditemukan, sehingga mempercepat proses tindak lanjut dan knowledge sharing permasalahan,” tambahnya.

IHPS I 2022 Memuat Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Pusat, Ini Detailnya

Lingkup pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kecukupan pengungkapan pada LKKL Tahun 2022 per posisi 31 Desember 2022.

Selain pemeriksaan LKKL, BPK juga melaksanakan pemeriksaan terhadap empat laporan keuangan pinjaman/hibah di lingkungan entitas pemeriksaan AKN III BPK.

23/03/2023

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

BPK Fokuskan Pemeriksaan LK pada Empat Area

by Admin 1 21/03/2023

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing menyampaikan ada empat area yang menjadi fokus pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022. Entitas pun diharapkan dapat bekerja sama dengan pemeriksa BPK terkait pemenuhan data dan dokumen pemeriksaan yang dibutuhkan.

Hal tersebut disampaikan Daniel dalam kegiatan entry meeting dengan sembilan entitas, di kantor pusat BPK, belum lama ini. Daniel menjelaskan, area yang jadi fokus pemeriksaan BPK adalah temuan-temuan yang berulang dan perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya.

“Area yang menjadi fokus pemeriksaan BPK, di antaranya adalah pengendalian intern atas pelaporan keuangan (internal control over financial reporting) dalam pencatatan transaksi-transaksi keuangan dan proses penyusunan laporan keuangan.”

“Selain itu, BPK mencermati situasi dan/atau peristiwa yang terindikasi kecurangan dan menilai dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, dan pengujian atas pendapatan, belanja barang, belanja modal, dan pengelolaan barang milik negara (BMN),” kata Daniel.

Dalam melakukan pemeriksaan, kata Daniel, BPK menggunakan pendekatan audit berbasis risiko. Dengan pendekatan tersebut, pemeriksaan akan difokuskan kepada area yang dinilai berisiko cukup tinggi dan berdampak pada penyajian laporan keuangan tahun 2022, antara lain pengendalian intern.

“Area yang menjadi fokus pemeriksaan BPK, di antaranya adalah pengendalian intern atas pelaporan keuangan (internal control over financial reporting) dalam pencatatan transaksi-transaksi keuangan dan proses penyusunan laporan keuangan,” ujar Anggota II BPK.

Anggota II BPK menyampaikan, dalam menilai sistem pengendalian intern (SPI), salah satu unsur yang dievaluasi adalah terkait efektivitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Untuk itu, Anggota II BPK mengharapkan masing-masing kementerian/lembaga dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. “Khususnya rekomendasi hasil pemeriksaan dari periode pemeriksaan yang sudah cukup lama,” kata dia.

Definisi Opini atas Laporan Keuangan

Hal lain yang juga ditekankan oleh Anggota II BPK, yakni mengenai pemenuhan data dan dokumen pemeriksaan. Menurutnya, dokumen dan data tersebut penting bagi pemeriksa BPK sebagai bukti pendukung dalam memperoleh keyakinan yang memadai terhadap penyajian laporan keuangan. Apakah terdapat penyimpangan dari kebijakan akuntansi, kelemahan pengendalian intern, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami mengharapkan dukungan, komitmen, sinergi, dan komunikasi yang efektif, sehingga hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap pertanggungjawaban keuangan kementerian/lembaga tahun 2022,” katanya.

21/03/2023

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

Pemeriksaan LK Fokus Telisik Area Berisiko

by Admin 1 20/03/2023

written by Admin 1

JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memulai proses pemeriksaan laporan keuangan (LK) tahun anggaran 2022. Pemeriksaan LK dilakukan dengan pendekatan audit berbasis risiko atau risk based audit (RBA).

Sebelum pemeriksaan dimulai, seluruh Auditorat Keuangan Negara (AKN) terlebih dahulu melakukan entry meeting dengan para entitas pemeriksaan. Entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dan kementerian serta lembaga yang akan diperiksa. Tujuannya untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.

Audit TI Tunjang Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam entry meeting dengan entitas di lingkungan AKN I beberapa waktu lalu mengatakan, untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas dan didukung dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang kuat. Menurut Nyoman, hal tersebut akan tercermin pada capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan tercapainya good governance dan clean government.

“Dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan negara diperlukan penguatan SPI yang baik dalam rangka memitigasi risiko permasalahan yang dapat muncul pada setiap tahapan siklus anggaran,” kata Anggota I.

Dia menyampaikan, BPK dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan menerapkan metodologi audit berbasis risiko. “Dengan pendekatan risk based audit ini, pemeriksaan difokuskan pada aspek-aspek yang berisiko terkait akun/satuan kerja agar diperoleh keyakinan yang memadai dalam penentuan opini,” katanya.

Agar jadwal pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat waktu, Anggota I BPK berharap komunikasi antara pemeriksa dan semua pihak dapat berjalan dengan baik serta efektif. Termasuk diberikan akses yang seluas-luasnya terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan.

Selain itu, Anggota I berharap agar aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) kementerian/lembaga berperan serta dalam memperlancar pelaksanaan pemeriksaan.

“Dengan pendekatan risk based audit ini, pemeriksaan difokuskan pada aspek-aspek yang berisiko terkait akun/satuan kerja agar diperoleh keyakinan yang memadai dalam penentuan opini.”

Nyoman dalam pidatonya di kegiatan entry meeting yang dihadiri 20 kementerian dan lembaga, menjelaskan bahwa pemeriksaan LK bersifat mandatori dan dilaksanakan oleh BPK setiap tahun. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Selain menjadi cerminan atas tata kelola keuangan yang baik, opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa juga memiliki beberapa arti penting. Opini WTP dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kredibilitas dan keandalan informasi yang disajikan, serta meningkatkan rating dan citra positif pada stakeholder.

20/03/2023

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

Wow, BPK Apresiasi Pemerintah, Ini Alasannya

by Admin 1 05/04/2022

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah. Apresiasi ini karena meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19, pemerintah berhasil menyelesaikan penyusunan LKKL, LKBUN, dan LKPP tahun 2021 unaudited tepat pada waktunya.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam kegiatan entry meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring dan luring pada Rabu (30/3/2022).

LKPP adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dihasilkan dari proses konsolidasi LKKL dan LKBUN. Sebagai laporan keuangan konsolidasian, kualitas LKPP dipengaruhi oleh kualitas LKKL dan LKBUN.

“Sejak diberikan pertama kali pada 2005, opini LKPP terus mengalami perbaikan. Perbaikan opini LKPP ini tentunya tidak terlepas dari kualitas LKKL dan LKBUN yang juga mengalami sejumlah perbaikan. Antara lain ditunjukkan dengan jumlah LKKL dan LKBUN yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), setidaknya dalam lima tahun terakhir,” kata Agung.

Dalam pemeriksaan LKPP tahun 2021 ini, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program PC-PEN, termasuk pemenuhan kebutuhan pendanaannya, masih menjadi salah satu fokus pemeriksaan. BPK mengharapkan pemerintah telah melakukan upaya perbaikan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban program PC-PEN. Misalnya terkait beberapa permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan LKPP tahun 2020.

Agung menjelaskan, pemerintah perlu melakukan penyesuaian pada catatan atas laporan keuangan (CaLK) LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2021. Ini dilakukan dengan menyajikan informasi tambahan mengenai realisasi anggaran belanja yang dikaitkan dengan capaian output. Khususnya yang menjadi bagian dari program prioritas nasional (PN) dan program PC-PEN.

Hal ini sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas atas implementasi kebijakan money follow program. Kemudian redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang telah diimplementasikan sebelumnya.

BPK Telisik Lima Risiko dalam Pemeriksaan LKKL

Pada pemeriksaan LKPP tahun 2021, BPK juga akan melaksanakan reviu pelaksanaan transparansi fiskal, reviu kesinambungan fiskal, dan reviu kemandirian fiskal pemerintah daerah. Selain itu, BPK akan melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) dan neraca sumber daya alam yang disusun oleh pemerintah. Hal ini untuk meningkatkan kualitas hasil reviu pelaksanaan transparansi fiskal.

Kegiatan entry meeting pemeriksaan LKPP tahun 2022 dihadiri juga oleh para Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK dan para pejabat eselon I. Kemudian beberapa pejabat struktural dan fungsional, kelompok kerja (pokja) pemeriksaan dan tim pemeriksa LKPP. Sedangkan dari pemerintah dihadiri oleh menteri keuangan serta beberapa menteri dan wakil menteri.

05/04/2022

Newer Posts

Older Posts