IHPS

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Bencana banjir sering melanda sejumlah daerah di Indonesia di saat musim hujan. Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui fungsi pemeriksaannya, mendorong agar pemerintah daerah meningkatkan program pengendalian banjir. 

Pada semester II 2023, BPK telah menyelesaikan kinerja atas pengendalian banjir tahun 2021-triwulan III tahun 2023 yang dilaksanakan pada Pemkot Samarinda dan instansi terkait lainnya di Samarinda.

Pemkot Samarinda diketahui telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian banjir, antara lain pengaturan tata guna lahan dengan pelaksanaan penataan ruang serta operasi dan pemeliharaan pada sistem jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier.

“Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan terkait dengan pengendalian banjir tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengendalian banjir oleh Pemkot Samarinda,” demikian dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2022.

Salah satu temuan BPK adalah upaya pengendalian banjir belum didukung dengan pelaksanaan penataan ruang yang memadai, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda belum secara lengkap memuat struktur ruang sistem drainase dan pola ruang berupa badan air dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Selain itu, pemenuhan luas ruang terbuka hijau belum dilaksanakan sesuai dengan RTRW, dan pemanfaatan ruang belum memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), serta usaha perumahan belum dilengkapi persetujuan rencana tapak (site plan). Akibatnya, Pemkot Samarinda belum dapat meminimalkan debit banjir, karena RTH belum mencapai target RTRW.

Pemeriksaan BPK juga mengungkapkan bahwa pengawasan atas pengelolaan lingkungan terkait pengendalian banjir belum dilaksanakan secara tertib, yaitu usaha perumahan dan pematangan lahan belum dilengkapi persetujuan lingkungan serta pembinaan dan pengawasan atas persetujuan lingkungan dan penerbitan izin pematangan lahan (IPL) belum tertib. Akibatnya, debit limpasan air hujan dan erosi tanah meningkat, sehingga menambah beban saluran drainase perkotaan yang menjadi faktor penyebab terjadinya banjir.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Samarinda agar berkomitmen memasukkan program penambahan luasan RTH publik maupun penetapan tanah swasta menjadi RTH privat pada dokumen RPJMD tahun 2021-2026 dan menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan pengendalian dan pengawasan secara rutin terhadap pemanfaatan ruang dan KKPR, serta menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) melaksanakan pengawasan dan pemantauan kesesuaian pelaksanaan kewajiban perumahan dengan site plan yang sudah disetujui dan melaksanakan pengujian perhitungan RTH pada rencana tapak sebelum disetujui.

Rekomendasi lainnya adalah agar Wali Kota Samarinda menginstruksikan kepala dinas lingkungan hidup (DLH)melaksanakan pembinaan terhadap usaha perumahan dan kegiatan pematangan lahan serta memedomani persetujuan lingkungan sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha perumahan.

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — BPK menemukan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mengintegrasikan kebijakan percepatan penurunan prevalensi stunting ke dalam dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Hal itu terungkap dari pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada 3 objek pemeriksaan (obrik) di pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta pada 44 obrik di pemda yang terdiri atas 40 pemerintah kabupaten, 3 pemerintah kota, dan 1 pemerintah provinsi beserta instansi terkait lainnya.

Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2023 (IHPS II 2023), hasil pemeriksaan uji petik pada 44 pemda mengungkap bahwa terdapat 40 (90,91 persen) pemda yang belum sepenuhnya mengintegrasikan kebijakan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan daerah.

Hal tersebut di antaranya terdapat pemda yang belum memuat target penurunan prevalensi stunting pada RPJMD dan RKPD, dan target pelaksanaan intervensi spesifik maupun sensitif pada dokumen perencanaan pada pemda belum sepenuhnya selaras dengan target nasional pada RPJMN. Akibatnya, perencanaan pemerintah daerah untuk percepatan penurunan prevalensi stunting berpotensi tidak mendukung pencapaian target nasional.

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Daerah agar Kepala Bappeda, dalam menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) tahun 2021-2026 dan RKPD terkait target penurunan prevalensi stunting supaya berpedoman pada RPJMN dan Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan TPPS Kabupaten/Kota supaya melakukan langkah-langkah proaktif untuk mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting antar Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus stunting.

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan signifikan terkait pengelolaan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Permasalahan terkait P3DN terungkap dalam pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK pada semester II 2023.

BPK melakukan dua pemeriksaan Pengelolaan P3DN semester II tahun 2021-semester I tahun 2023 pada Kementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya; dan Pengelolaan katalog elektronik nasional serta pembinaan pengelolaan katalog elektronik sektoral dan lokal dalam mendukung percepatan penggunan PDN dan produk UMKK tahun 2022-semester I tahun 2023 pada LKPP dan instansi terkait lainnya. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pengelolaan informasi rencana kebutuhan dan realisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh Tim P3DN K/L/pemda/ BUMN/BUMD belum sesuai ketentuan. Tim P3DN diketahui belum terbentuk di 87 K/L/pemda.

Kemudian, laporan realisasi P3DN yang dilaporkan kepada Presiden tidak didasarkan pada data dari Tim P3DN serta tujuan dan sistem informasi pelaporan realisasi PDN dan rencana kebutuhan barang/jasa Tim P3DN berbeda-beda. “Hal tersebut mengakibatkan pencapaian tujuan program P3DN tidak optimal,” demikian disampaikan BPK dalam IHPS II 2023.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perindustrian agar memerintahkan Kepala Pusat P3DN untuk lebih proaktif dalam mengusulkan konsep baru (redesain) tugas Tim Nasional P3DN dan Tim P3DN K/L, pemda, dan BUMN/D.

Rekomendasi selanjutnya adalah memerintahkan Sekretaris Jenderal selaku Sekretaris Tim Nasional P3DN untuk berkoordinasi dengan Ketua Pokja Sosialisasi Timnas P3DN dan Ketua Pokja Pemantauan Timnas P3DN agar lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Tim Pokja.

BPK juga menemukan bahwa pengelolaan katalog elektronik nasional belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Permasalahan yang ditemukan BPK, antara lain, kualifikasi jenis usaha dengan mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 2021 belum diperbaharui oleh penyedia. Kemudian, pemberian label UMKK kepada penyedia tidak sesuai ketentuan, seperti produk berlabel UMKK diberikan kepada penyedia dengan kualifikasi usaha menengah.

Selain itu, nilai TKDN produk tayang pada katalog elektronik tidak sesuai dengan sertifikat TKDN yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Hal tersebut mengakibatkan potensi kesalahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mematuhi ketentuan untuk menggunakan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha mikro, kecil, dan koperasi serta pengguna katalog elektronik tidak memperoleh informasi yang akurat terkait produk ber-TKDN dalam rangka memprioritaskan PDN dalam melakukan pengadaan melalui katalog elektronik. 

BPK merekomendasikan kepada Kepala LKPP antara lain agar memerintahkan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital untuk menginstruksikan Direktur Pasar Digital Pengadaan supaya mengembangkan fitur pada aplikasi katalog elektronik untuk pengendalian batasan nilai transaksi pada penyedia dengan kategori mikro dan kecil, fitur untuk keakuratan data TKDN, dan fitur untuk pemberian label penyedia dan label produk pada sistem katalog elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.