Saturday, 5 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Author

Admin 1

Pembangkit listrik (Sumber Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Ungkap Kelebihan Pembayaran Dana Kompensasi Tenaga Listrik

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas penyediaan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik terhadap satu objek pemeriksaan badan usaha milik negara (BUMN). Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2022, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ketujuh, yakni menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

Penghitungan Subsidi Listrik PLN Dikoreksi BPK

Dari pemeriksaan tersebut, BPK mengungkapkan temuan yang memuat permasalahan yakni penyesuaian tarif tenaga listrik tahun 2021 terhadap 13 golongan tarif pelanggan nonsubsidi tidak disetujui Menteri ESDM. Sehingga dana kompensasi membebani keuangan negara sebesar Rp24,59 triliun.

Selain itu, dana kompensasi tenaga listrik tahun 2021 diperhitungkan dan dibayarkan lebih besar Rp675,98 miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja dalam APBN tahun 2022 direalisasikan dalam bentuk dana kompensasi untuk membiayai konsumsi tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi PT PLN atau pelanggan yang mampu dan kelebihan pembayaran dana kompensasi tenaga listrik tahun 2021 oleh pemerintah kepada PT PLN sebesar Rp675,98 miliar.

Kemudian, perhitungan harga patokan batu bara (HPB) dalam penyesuaian tarif belum selaras dengan perhitungan harga jual batu bara transaksi berjangka yang telah berlangsung di PT PLN. Kondisi tersebut mengakibatkan HPB yang digunakan dalam perhitungan penyesuaian tarif tahun 2021 berpotensi kurang akurat.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada direksi PT PLN agar berkoordinasi lebih optimal dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan untuk menyusun pemberlakuan formula penyesuaian tarif yang wajar atas golongan tarif nonsubsidi. Kemudian menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp675,98 miliar atau mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan agar kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam pembayaran dana kompensasi tenaga listrik tahun berikutnya.

Ini Ringkasan LHP DTT Infrastruktur Ketenagalistrikan

Direksi PLN juga perlu mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM untuk mempertegas ketentuan perhitungan HPB dalam perhitungan penyesuaian tarif sebagai pedoman bagi PT PLN dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
INTOSAI
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Terpilih Jadi Ketuanya, Yuk Kenali Apa Itu INTOSAI

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah terpilih menjadi tuan rumah INCOSAI XXVI Tahun 2028 sekaligus Ketua INTOSAI 2028-2031. Sebagai organisasi lembaga pemeriksa sedunia, INTOSAI memiliki sejarah panjang yang bermula pada November 1953.

Bakal Pimpin INTOSAI, Ketua BPK Tekankan Pentingnya Kolaborasi SAI

Kala itu, supreme audit institution (SAI) Kuba mengundang para pimpinan SAI dari negara-negara seluruh dunia untuk menghadiri suatu pertemuan di Havana, Kuba. Dasar pemikiran penyelenggaraan pertemuan ini adalah adanya kesadaran penuh tentang perlunya pengembangan SAI dan penguatan hubungan kerja sama antara SAI di seluruh dunia. Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi SAI 34 negara anggota PBB.

Pertemuan di Havana, Kuba ini telah membuka jalan bagi pendirian INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Instutions) dengan moto “Experientia Mutua Omnibus Prodest”. Hal ini mengandung arti “pengalaman bersama bermanfaat bagi kita semua”.

Pertemuan ini disebut juga sebagai Kongres INTOSAI yang pertama. Dr Emilio Fernandez Camus, Ketua SAI Kuba, terpilih sebagai Ketua INTOSAI yang pertama dan kantor SAI Kuba sebagai kantor pertama Sekretariat INTOSAI. Selain itu, diputuskan juga bahwa kongres INTOSAI akan diadakan setiap tiga tahun sekali.

Pada tahun 1960, SAI Kuba secara resmi melepaskan perannya sebagai Sekretariat INTOSAI. SAI Austria kemudian mengambil alih fungsi sekretariat INTOSAI dan melanjutkan kegiatan utama mempromosikan bidang pemeriksaan keuangan negara dan pengendalian manajemennya.

“Kapan BPK mulai masuk dalam keanggotaan INTOSAI? Jawabannya, pada Kongres INTOSAI keenam di Tokyo, tanggal 22 Mei 1968. Disahkan oleh Governing Board, BPK menjadi anggota penuh INTOSAI. Pengesahan keanggotaan BPK tersebut dihadiri oleh Ketua BPK, D Suprajogi dan Sekretaris Jenderal BPK, Muljatno Sindhudarmoko.”

Pada kongres INTOSAI keenam di Tokyo Jepang tahun 1968 disahkan INTOSAI Standing Orders (semacam anggaran dasar) dan SAI Austria secara resmi ditetapkan sebagai sekretariat tetap INTOSAI. Selain itu, ditetapkan juga bahwa INTOSAI merupakan satu-satunya organisasi permanen SAI-SAI dari negara-negara anggota PBB.

Pada Kongres INTOSAI kedelapan di Madrid, Spanyol tahun 1974, nama sekretariat internasional INTOSAI diganti menjadi Sekretariat Jenderal INTOSAI. SAI suatu negara diharapkan dapat bekerja sama dengan INTOSAI agar pandangan SAI tersebut menjadi lebih luas sampai di luar jangkauan nasionalnya dan dapat memperkaya pengalaman yang diperolehnya.

Oleh karena itu, INTOSAI mengarahkan kegiatannya kepada upaya memperkuat hubungan kerja sama antar SAI. Hal ini dilakukan melalui mempromosikan pertukaran pandangan, pemikiran, dan pengalaman di bidang pemeriksaan keuangan negara.

Kapan BPK mulai masuk dalam keanggotaan INTOSAI? Jawabannya, pada Kongres INTOSAI keenam di Tokyo, tanggal 22 Mei 1968. Disahkan oleh Governing Board, BPK menjadi anggota penuh INTOSAI. Pengesahan keanggotaan BPK tersebut dihadiri oleh Ketua BPK, D Suprajogi dan Sekretaris Jenderal BPK, Muljatno Sindhudarmoko.

BPK Raih Penghargaan Infografis Hasil Audit Terbaik dari INTOSAI WGEA

Sejak berdiri pada tahun 1953 sampai dengan tahun 2017, INTOSAI telah menyelenggarakan 22 kali kongres. Penyelenggaraannya dilakukan di berbagai negara anggota secara bergiliran. Setiap kongres melakukan pembahasan mengenai pengembangan organisasi dan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan pemeriksaan keuangan negara. Kongres INTOSAI ini dilakukan setiap tiga tahun sekali.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Kata Menhub Soal Pencalonan Anggota dan Auditor Eksternal IMO

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan International International Maritime Organization (IMO) Kategori C periode 2024-2025. Lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi auditor eksternal IMO periode 2024-2027.

Dia menjelaskan, pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota dewan IMO merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan eksistensi dan peran aktif Indonesia di kancah internasional. Langkah ini juga diyakini memperkuat visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Meski Penuh Tantangan, BPK Hasilkan Pemeriksaan Berkualitas untuk IMO

“Kita patut berbangga bahwa BPK juga kembali mencalonkan diri,” tutur dia dalam focus group discussion (FGD) dengan tema “Peran dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Maritim Dunia atau International Maritime Organization (IMO)” yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Menurut Budi, sebagai negara anggota IMO sejak 1961 dan anggota dewan IMO sejak 1973, Indonesia terus berkomitmen mempromosikan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan laut. Baik di tingkat nasional, regional maupun global. “Serta mengeksplorasi peran Indonesia di berbagai kerja sama teknis dengan IMO,” ujarnya.

Diperiksa BPK, Ini Harapan IMO

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh mitra kerja terkait untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO dan BPK sebagai auditor eksternal IMO.

“Saya mengajak seluruh pihak baik kementerian/lembaga, akademisi, industri dan asosiasi di bidang pelayaran, serta unsur terkait lainnya, untuk bersinergi menyukseskan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan IMO dan sebagai auditor eksternal IMO,” tutur dia.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apa Arti Penting Keterlibatan Indonesia di IMO Menurut BPK?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Keterlibatan aktif Indonesia, khususnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di International Maritime Organization (IMO) memiliki arti penting dan strategis. Baik itu sebagai anggota maupun pemeriksa eksternal.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menjelaskan, arti penting itu terutama dalam menentukan arah dan kebijakan penyusunan aturan maritim internasional. Hal ini juga berpengaruh terhadap kebijakan maritim nasional sebagai bagian dari perwujudan diplomasi multilateral dan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Meski Penuh Tantangan, BPK Hasilkan Pemeriksaan Berkualitas untuk IMO

“Saat ini Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tengah melakukan penggalangan dukungan bagi pencalonan kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO kategori C periode 2024-2025. Sekaligus bersama dengan BPK juga menggalang dukungan dalam rangka pencalonan kembali BPK sebagai auditor eksternal IMO periode 2024-2027,” kata Nyoman dalam focus group discussion (FGD) dengan tema “Peran dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Maritim Dunia atau International Maritime Organization (IMO)” yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

IMO merupakan salah satu organisasi internasional khusus Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran serta pencegahan polusi di laut oleh kapal. IMO juga bertugas memutakhirkan legislasi, mengembangkan dan mengadopsi peraturan baru melalui pertemuan yang dihadiri oleh ahli maritim dari negara anggota serta organisasi antarpemerintah dan nonpemerintah. 

“Tahun 2023 ini mencatat prestasi tersendiri dengan telah dibentuknya Forum Komunikasi Maritim Internasional (Forkomarin) pada 17 Oktober 2023 oleh Kementerian Perhubungan. Kami menyampaikan apresiasi dan berharap forum ini dapat menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan, guna menunjang peran serta Indonesia pada berbagai organisasi kemaritiman internasional.”

Nyomana mengatakan, pemilihan anggota IMO dan BPK sebagai auditor eksternal IMO akan diselenggarakan di Sidang Majelis IMO ke-33 pada awal Desember nanti di Markas Besar IMO di London, Inggris.

BPK, kata dia, juga telah memiliki pengalaman menjadi pemeriksa eksternal di beberapa organisasi internasional. Penunjukan terhadap BPK pertama kali terjadi pada 2015 di International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk periode 2016-2021. BPK juga menjadi pemeriksa eksternal International Anti-Corruption Academy (IACA) periode 2015-2021. 

Selanjutnya, BPK juga terpilih menjadi Auditor External pada World Intellectual Property Organization (WIPO) periode 2024-2029. BPK pun memiliki pengalaman menjadi Vice Chair to the United Panel of External Auditors dan terpilih menjadi chair untuk periode 2022-2023.

Dalam menjalankan peran aktifnya tersebut, Indonesia juga mengikuti perkembangan dan isu terkini yang menjadi perhatian dan dibahas dalam pertemuan komite teknis, pertemuan dewan, atau pertemuan Majelis IMO.
Isu-isu tersebut juga relevan dengan masalah kemaritiman, terutama pelayaran internasional. Termasuk juga berhubungan dengan keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan bagi industri pelayaran internasional.

Diperiksa BPK, Ini Harapan IMO

Isu tersebut juga memerlukan tindak lanjut dan koordinasi di dalam negeri sebagai bentuk pelaksanaan komitmen internasional terhadap organisasi tersebut. Selanjutnya, isu-isu tersebut juga dapat berdampak kepada peran dan
kebijakan terkait di level nasional yang relevan dengan fungsi kementerian/lembaga tersebut. Terutama di Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) selaku administrator maritim
IMO di Indonesia.

Keselamatan Maritim
Nyoman mengatakan, FGD mencoba mengulas peran dan kontribusi Indonesia, termasuk tantangan dan usulan solusi yang dapat ditawarkan melalui tiga isu pokok, yaitu:

  1. Peningkatan keselamatan maritim dan pencegahan kecurangan dalam dunia maritim melalui skema nomor identifikasi kapal IMO.
  2. Peningkatan peran Indonesia dan koordinasi di level nasional dalam skema junior professionals officer (JPO) dan senior professionals officer (SPO) IMO.
  3. Peningkatan peran dan kontribusi Indonesia dalam proyek jangka panjang yang mendukung tujuan kerja sama teknis IMO.

“Tahun 2023 ini mencatat prestasi tersendiri dengan telah dibentuknya Forum Komunikasi Maritim Internasional (Forkomarin) pada 17 Oktober 2023 oleh Kementerian Perhubungan. Kami menyampaikan apresiasi dan berharap forum ini dapat menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan, guna menunjang peran serta Indonesia pada berbagai organisasi kemaritiman internasional,” ucap dia.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Warta Pemeriksa berhasil mendapatkan penghargaan Bronze untuk kategori Media Internal, Subkategori Majalah Cetak.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Warta Pemeriksa Raih Bronze di Anugerah Humas Indonesia 2023

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Majalah Warta Pemeriksa mendapatkan penghargaan dalam ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2023. Dalam penyerahan penganugerahan yang digelar di Semarang, Jumat (3/11/2023), Warta Pemeriksa berhasil mendapatkan penghargaan Bronze untuk kategori Media Internal, Subkategori Majalah Cetak.

Warta Pemeriksa yang mendapatkan penghargaan yaitu majalah edisi Juli 2023. Edisi ini mengupas mengenai laporan BPK atas kegiatan persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) TA 2022 pada Kemensetneg, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.

Baca Warta Pemeriksa edisi Juli 2023

Pemeriksaan dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB, yaitu tujuan ke-9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2022, salah satu permasalahan yang ditemukan BPK antara lain penyiapan dan perencanaan atas kelengkapan regulasi. BPK mencatat, hal itu belum dilaksanakan secara memadai dan peraturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2022 juga belum lengkap. Akibatnya, kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

Selaku pelaksana, pihak Humas Indonesia, yang merupakan bagian dari PR Indonesia, menjelaskan, tahun ini merupakan kali kelima Humas Indonesia menggelar AHI. Penghargaan ini diberikan dalam konteks mewujudkan badan publik yang akuntabel dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik.

“Selama kurang dari dua bulan, sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, badan layanan umum (BLU) se-Indonesia berkompetisi di ajang AHI 2023,” jelas Humas Indonesia dalam keterangannya, Jumat.

Warta Pemeriksa Dapat Penghargaan AMH 2022 dari Kominfo

Ditambahkan, penjurian AHI 2023 berlangsung dalam dua tahap, yaitu penyisihan (berkas) dan babak presentasi. Babak presentasi diselenggarakan secara hibrida selama dua hari berturut-turut, dari 17-18 Oktober 2023 melibatkan lima orang juri.

Mereka adalah Asmono Wikan (CEO PR Indonesia Group), Emilia Bassar (CEO CPROCOM/Center for Public Relations, Outreach and Communication), dan Prof Dr Dorien Kartika (Guru Besar Bidang Komunikasi Unika Atma Jaya, Wakil Ketua Umum Perhumas Bidang Pengembangan Kompetensi Kehumasan). Kemudian Fardila Astari (Communications Director, Rajawali Foundation) dan Arif Adi Kuswardono (Komisioner Komisi Informasi Pusat RI periode 2017-2022).

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Auditor Utama Investigasi Dr Hery Subowo saat memberikan paparan pada saat seminar virtual yang digelar bekerja sama dengan the Account Chamber of Russian Federation (ACRF).
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK dan Account Chamber of Russian Federation Bahas Soal Pemberantasan Korupsi

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berbagi pengalaman terkait pemeriksaan atas implementasi IPSAS 41 di International Maritime Organization (IMO) dan World Intellectual Property Organization (WIPO). Hal itu disampaikan dalam rangkaian seminar bilateral BPK dengan the Account Chamber of Russian Federation (ACRF).

Seminar diselenggarakan secara virtual pada 30 Oktober 2023. Acara yang digelar dengan tema IPSAS 41: Financial Instruments dan Countering Corruption pada 30 Oktober 2023 ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama bilateral kedua institusi.

Pemerintah Perlu Perhatikan Hal Krusial Ini dalam Pelaksanaan PC-PEN

Pengalaman BPK di IMO dan WIPO disampaikan pada sesi pertama. Materi dipaparkan oleh Kepala Bagian Pusat Kerja sama Global I, Rikha Susanti dan pemeriksa AKN I sekaligus pemeriksa eksternal IMO, Uthar Mukthadir.
Sementara itu, dari ACRF, paparan disampaikan oleh Deputy Director of The Financial Audit Department ACH Rusia, Denis Strizheusov. Dia memaparkan pengalaman implementasi IPSAS 41 di United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) dan dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan serta pelaksanaan pemeriksaan.

Dalam sesi kedua yang mengambil tema “Countering Corruption”, paparan dari BPK disampaikan oleh Auditor Utama Investigasi Dr Hery Subowo. Dia menyampaikan tiga hal utama, yaitu BPK role in combating corruption, Impact of technology developing the implementation of anti-corruption practices, dan BPK strategy in prevention and eradication of corruption.

Sementara paparan ACRF disampaikan oleh Auditor, Member of the Board of the Accounts Chamber of the Russian Federation, Svetlana Orlova. Dia didampingi oleh Head of the Inspection, Igor Sklyarov dan Director of the Department of Public Administration Audit, Aleksey Granovkiy.

Seperti Apa Hubungan BPK dan ACH Rusia?

ACRF memaparkan perannya dalam pencegahan korupsi selama keketuaannya dalam INTOSAI melalui INTOSAI Moscow Declaration. Salah satu fokusnya yaitu countering corruption dalam tiga pilar yaitu cooperation, openness, dan capacity development pemberantasan korupsi.

Menutup acara, Tortama AUI dan Auditor ACRFa mewakili pimpinan kedua lembaga berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan. Dengan begitu, dapat menguatkan kapasitas kedua lembaga dan kualitas kedua organisasi dalam menjalankan mandatnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
ASEANSAI
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Mengenal ASEANSAI, Organisasi Lembaga Pemeriksa yang Diinisiasi BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) aktif di berbagai organisasi pemeriksa internasional. Salah satu organisasi tersebut adalah ASEANSAI yang merupakan organisasi lembaga pemeriksa anggota negara-negara ASEAN.

ASEANSAI berdiri pada 16 November 2011 di Bali. Seluruh ketua dari 10 Badan Pemeriksa Keuangan (SAI) negara anggota ASEAN menandatangani perjanjian pembentukan ASEANSAI.

BPK Dorong Komite Audit ASEAN Perkuat Kolaborasi dan Transparansi

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menjadi inisiator dan memimpin pembentukan organisasi tersebut sekaligus menjadi tuan rumah SAIs Summit of the ASEAN Member States yang merupakan pertemuan Sidang Pertama dari ASEANSAI (the 1st ASEANSAI Assembly).

Seluruh SAI negara anggota ASEAN mendukung dan memberikan komitmen yang kuat untuk bersama-sama membangun kapasitas institusi SAI negara-negara ASEAN melalui organisasi ASEANSAI.

ASEANSAI merupakan suatu organisasi profesional yang independen, otonom, dan nonpolitik. ASEANSAI merupakan suatu forum untuk meningkatkan kapasitas dan kerja sama di bidang audit sektor publik di wilayah ASEAN.

Selain itu, ASEANSAI saat itu diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan membangun dalam rangka pembentukan ASEAN Community pada tahun 2015. Hal tersebut dapat terlaksana melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman atas praktik-praktik terbaik dalam melaksanakan audit sektor publik di masing-masing SAI.

Dalam rangka melaksanakan tujuan tersebut, ASEANSAI menjadi entitas yang berasosiasi dengan ASEAN. Akan tetapi, ASEANSAI bukan merupakan organ dari ASEAN, kedudukan ASEANSAI terhadap ASEAN adalah seperti kedudukan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly.

“Ada beberapa tugas Sekretariat ASEANSAI. Tugas tersebut adalah memfasilitasi pertemuan ASEANSAI, sirkulasi informasi dan meminta informasi kepada dan dari seluruh anggota ASEANSAI, melakukan kompilasi semi-annual, dan annual report.”

Pada sidang pertama ASEANSAI, BPK RI mendapat kehormatan untuk menjadi pemimpin ASEANSAI periode 2012-2013. Ketua ASEANSAI dijabat oleh Ketua BPK RI dan Kepala Sekretariat dijabat oleh Sekretaris Jenderal BPK RI. Sedangkan Wakil Ketua ASEANSAI dijabat oleh Ketua SAI Brunei Darussalam.

Selain itu, disepakati juga bahwa ASEANSAI memiliki lima komite, yaitu Strategic Plan Committee, Knowledge Sharing Committee, Training Committee, Rules and Procedures dan Executive Committee.

Organisasi ASEANSAI dipimpin oleh ketua dan wakil ketua (dibantu oleh sekretariat untuk operasional sehari-hari) dan terdiri dari lima komite.

Komite Eksekutif diketahui terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua ASEANSAI yang berfungsi sebagai pengarah dalam organisasi ASEANSAI. Adapun mengenai Ketua ASEANSAI, periode keketuaan ASEANSAI berlangsung selama dua tahun.

Setelah BPK (SAI Indonesia) berperan sebagai Ketua ASEANSAI pertama, peran ketua telah berpindah beberapa kali, mulai dari SAI Brunei Darussalam (2013-2015), SAI Kamboja (2015-2017), SAI Laos (2017-2019), SAI Malaysia (2019-2021), dan SAI Myanmar (2021-2023).

Sementara mengenai fungsi sekretariat, posisi Sekretariat ASEANSAI pada awalnya berpindah sesuai dengan posisi keketuaan ASEANSAI setiap dua tahun sekali. Namun dengan pertimbangan keberlangsungan kegiatan ASEANSAI, maka sejak tahun 2016, disepakati adanya sekretariat yang lebih permanen melalui amandemen agreement ASEANSAI dengan masa tugas enam tahun.

Penunjukan longer term secretariat ini telah disepakati pada ASEANSAI Summit di Vientiane, Laos, pada November 2017. Ketika itu BPK dipercaya untuk menjalankan posisi tersebut hingga tahun 2023.

Cerita Deg-degan Tim BPK di Balik Ajang SAI20

Ada beberapa tugas Sekretariat ASEANSAI. Tugas tersebut adalah memfasilitasi pertemuan ASEANSAI, sirkulasi informasi dan meminta informasi kepada dan dari seluruh anggota ASEANSAI, melakukan kompilasi semi-annual, dan annual report.

Tugas lainnya adalah mengelola hubungan dan komunikasi dengan pihak eksternal ASEANSAI dan lembaga donor. Kemudian, menyediakan dukungan administratif untuk kegiatan ASEANSAI. Meliputi perencanaan anggaran, mengelola keuangan dan rekening ASEANSAI, laporan keuangan, dan laporan kegiatan. Termasuk mengelola website dan menerbitkan ASEANSAI newsletter.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaReviews

BPK Berpartisipasi dalam ASEANSAI Summit 2023

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Lembaga pemeriksa se-ASEAN, yaitu ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI), akan menggelar konferensi tingkat tinggi bertajuk 7th ASEANSAI Summit 2023 pada 1-3 November 2023 di Filipina. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Sekretariat ASEANSAI juga akan berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut.

Sejarah Singkat ASEANSAI

ASEANSAI Summit merupakan pertemuan dua tahunan ASEANSAI yang bertujuan untuk menyepakati isu strategis dan menandai penyerahan keketuaan ASEANSAI.

Dalam 7th ASEANSAI Summit kali ini, akan dilakukan penyerahan jabatan Keketuaan dari SAI Myanmar kepada SAI Filipina.

Agenda strategis lainnya adalah pengesahan dokumen ASEANSAI, seperti revisi rules & procedures, ASEANSAI Annual Results Report 2023, dan work plan komite. Kemudian, dilakukan penunjukan dan pengesahan beberapa jabatan dalam ASEANSAI (auditor, komite, dan sekretariat).

Dalam summit kali ini, BPK rencananya akan kembali ditunjuk sebagai longer-term secretariat periode 2024-2029. Selain itu, BPK juga menyampaikan paparan terkait laporan sekretariat.

Kemudian, Sekjen BPK RI sebagai Kepala Sekretariat ASEANSAI akan memimpin pelaksanaan technical meeting serta menyampaikan laporan tentang kegiatan sekretariat di summit.

Bertemu Delegasi SNAO, BPK Jajaki Kerja Sama SNAO-ASEANSAI

Sebagai Sekretariat, BPK juga berkoordinasi dengan tuan rumah terkait penyelenggaraan pertemuan dan penyiapan materi serta memfasilitasi pelaksanaan preparatory meeting dan rehearsal.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi pegawai BPK (Sumber: Freepik).
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Pentingnya Bersikap Asertif dalam Berkomunikasi

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Sering kali kita mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaan serta pendapat kepada orang lain, khususnya dalam ruang lingkup kerja atau lingkungan baru. Tentu saja alasannya karena kita merasa tidak enak saat akan mengucapkan suatu pendapat kepada rekan kerja atau tim saat dalam suatu pertemuan/meeting.

Rasa tidak enak tersebut muncul karena takut menyakiti perasaan orang lain atau bahkan menghakimi secara tidak langsung. Permasalahan tersebut sejatinya berkaitan dengan keterampilan komunikasi asertif.

ECC BPK Sediakan Penanganan Khusus Pegawai

Padahal, ada beragam keuntungan ketika Anda mampu mengomunikasikan sesuatu dengan baik tanpa menyakiti orang lain atau keterampilan komunikasi asertif. Lalu apa makna dari perilaku asertif?

Perilaku asertif adalah kemampuan untuk mengomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain secara jujur dan terbuka dengan tetap menghormati hak pribadi dan orang lain.

“Orang yang asertif mampu untuk berkata ‘tidak’, mampu meminta pertolongan, mampu mengekspresikan perasaan positif dan negatif secara wajar,” demikian menurut artikel yang dibuat Employee Care Center BPK.

Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan seseorang jika memiliki sikap asertif:

1. Mudah berteman

2. Meningkatkan rasa percaya diri

3. Dihormati, dihargai, serta disegani orang lain

4. Meningkatkan skill dalam mengambil keputusan

5. Tidak akan merasa ditindas atau dimanfaatkan oleh lingkungan sekitar.

Bagaimana Mencegah Konflik Moral di Tempat Kerja?

Tujuan utama perilaku asertif adalah membuat proses komunikasi berjalan efektif, membangun hubungan yang setara, sejajar, dan saling menghormati. Berikut adalah contoh perilaku asertif:

1. Menolak permintaan rekan kerja ketika Anda sedang sibuk dengan tanggung jawab sendiri.

2. Memberikan ide dan tanggapan ketika mengikuti focus group discussion atau rapat besar.

3. Tidak memaksakan pendapat pribadi untuk disetujui semua orang.

4. Tidak memotong pembicaraan dengan atau tanpa alasan.

5. Tidak mudah terpancing emosi dan tidak mencampuri urusan orang lain yang tidak ada keterkaitan dengan Anda.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Data Kualitas Air Minum tidak Seragam, Ini Rekomendasi BPK untuk Kemenkes

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Pada semester II 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan prioritas nasional (PN) terkait penguatan infrastruktur. Salah satunya terkait penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman.

Salah satu agenda RPJMN 2020-2024 adalah penyediaan akses air minum yang layak dan aman. Targetnya, sampai dengan tahun 2024 sebesar 100 persen penduduk telah mengakses air minum layak, sebanyak 30 persen penduduk telah mengakses air minum perpipaan, dan sebanyak 15 persen penduduk telah mengakses air minum aman. Hal tersebut juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) keenam yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Akses Air Minum Layak Belum Merata, Ini Rekomendasi BPK ke Pemerintah

Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah dalam penyediaan akses air minum yang layak dan aman pada sejumlah objek pemeriksaan (obrik). Termasuk di antaranya obrik pemerintah pusat yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dikutip dari IHPS II 2022, BPK mencatat, Kemenkes telah melakukan sejumlah upaya. Hal itu yakni Kemenkes telah mendukung perencanaan, pemenuhan, dan pendayagunaan tenaga sanitasi lingkungan melalui penugasan khusus tenaga kesehatan melalui Program Nusantara Sehat. Selain itu, Kemenkes telah mengusulkan alokasi anggaran dan menetapkan menu kegiatan dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang kesehatan dan DAK nonfisik bidang kesehatan untuk kegiatan pengawasan kualitas air minum dan penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) bagi pemda dalam petunjuk teknis.

“Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendorong penyelesaian rancangan permenkes sebagai peraturan pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. “

Meski demikian, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sejumlah temuan yang memuat permasalahan. Misalnya saja, Kemenkes belum menyusun regulasi dan kebijakan teknis terkait pengawasan kualitas air minum secara memadai. Regulasi dan kebijakan teknis yang ditetapkan juga belum selaras dengan peraturan lainnya dan belum sepenuhnya disusun secara lengkap dan jelas. Akibatnya, terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaan dan pelaporan data capaian pengawasan kualitas air minum.

Kemenkes juga belum memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan STBM pilar 1 stop buang air besar sembarangan secara memadai. Yaitu dalam melakukan evaluasi melalui analisis data dan informasi capaian desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan yang disampaikan oleh seluruh provinsi. Akibatnya, terdapat potensi kesalahan dalam mengambil kebijakan atas hasil analisis menggunakan data yang tidak valid.

Foresight BPK Gambarkan Reallita dan Masa Depan Pendidikan di Tanah Air

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendorong penyelesaian rancangan permenkes sebagai peraturan pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Rancangan ini meliputi kewajiban pemda untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan kualitas air minum, sanksi bagi penyelenggara air minum, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan kualitas air minum.

Kemudian, merevisi Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 terkait mekanisme pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian STBM yang memuat tahapan pelaporan per jenjang, pihak yang terlibat dalam pelaporan, tanggung jawab dan kewenangan validasi data, dan periode pelaporan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id