Saturday, 5 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

transformasi digital

Ilustrasi digitalisasi BPK (Sumber: Freepik)
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Transformasi Digital, Pemeriksaan BPK Didukung Teknologi Informasi

by Admin
written by Admin

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus memacu proses transformasi digital. Saat ini, seluruh proses bisnis BPK, khususnya pemeriksaan, telah dilakukan melalui teknologi informasi yang terintegrasi dan konsisten.

Transformasi digital ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang mana salah satu poinnya adalah mendorong digitalisasi administrasi pemerintahan.

Terkait digitalisasi dalam reformasi birokrasi, Kepala Biro Informasi Teknologi BPK, Pranoto, menyatakan sesuai arahan Kementerian PANRB, digitalisasi administrasi pemerintahan adalah implementasi dari arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ada dalam Perpres 132 tahun 2022 tentang SPBE Nasional. 

Dari sasaran untuk menciptakan tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan kolaboratif itu, maka ada strategi yang mendasar yang harus dilakukan, yaitu mengimplementasikan arsitektur SPBE nasional sebagai dasar demi mengawal transformasi digital. Sehingga, bisa dikatakan bahwa aturan SPBE Nasional menjadi rancang bangun transformasi digital tiap kementerian, lembaga, serta pemerintah pusat dan daerah.

BPK selangkah lebih awal dalam upaya transformasi digital. Sebelum ada Perpres 132, BPK sudah menginisiasi Digital Enterprise Architecture BPK atau disingkat DNA BPK. DNA memiliki visi untuk membangun digital by default di setiap lini yang ada di BPK.

“Di tahun 2021 sudah kita mulai, sudah kita bangun, dan sudah kita tetapkan dengan Persekjen 44 tahun 2022 sekitar bulan Juli. Perpres nasional ditetapkan setelahnya. Jadi sebagai langkah awal untuk melakukan transformasi digital adalah bagaimana kita menetapkan arsitektur dari organisasi BPK yang berbasis digital, nah kita namakan DNA (Digital Enterprise Architecture) BPK dengan Persekjen Nomor 44 tahun 2022. Itulah mulai terbangun Enterprise Architecture-nya,” kata Pranoto kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Lewat DNA BPK, BPK mampu menyeleraskan antara rencana strategis, visi BPK dan proses bisnis. Hingga kini, ada 17 proses bisnis BPK yang hadir lewat berbagai aplikasi. Tentunya dengan infrastruktur, keamanan dan hasil yang terus melalui proses perbaikan. 

“Kita akan integrasikan semua rencananya untuk mengawal transformasi digital. Tujuannya mempermudah dan memperbaiki tata kelolanya. Jadi jangan sampai nanti, ganti orang, ganti pemikiran,”ucap dia.

Ia menyebut dengan adanya DNA BPK, maka proses perubahan jadi lebih mudah. Apalagi sekarang sudah terintegrasi antar aplikasi dan proses bisnis.

“DNA BPK-lah yang memudahkan mengelola organisasi, mengefisienkan proses organisasi yang berbasis digital. Itu menjadi dasar bagi kita untuk melakukan transformasi digital agar tata Kelola kita efektif dan efisien,” ungkap dia.

Dengan adanya DNA BPK, sistem informasi akan hadir ketika pemeriksa mengelola sumber daya, menyiapkan dana, mengelola proyek pemeriksaan, melaksanakan kunjungan ke lapangan. Kemudian ada pula aplikasi untuk berkomunikasi dua arah dengan entitas.

Setelahnya, hasil pemeriksaan akan kembali masuk Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP). Rekomendasi juga bisa dipantau melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

Kemudian, hasil pemeriksaan disusun dengan aplikasi SMART untuk mempermudah proses penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Penyusunan IHPS lalu didistribusikan melalui portal IHPS. 

“Dengan berbagai aplikasi yang dimiliki, siklus pemeriksaan kita sudah terintegrasi sejak proses perencanaan, sampai dengan pelaksanaannya, sampai dengan penyusunan IHPS. Nah ini yang namanya nanti menjadi satu ekosistem, digital audit ecosystem, nah ini sudah kita capai sekarang, “paparnya.

Sehingga saat ini, kata Pranoto, BPK sudah berhasil membangun digital audit ecosystem, yang menjadi perkembangan transformasi digital di BPK, terutama untuk sasaran tata kelola pemerintahan yang berbasis digital.

“Khususnya yang menjadi core bisnis BPK yaitu pemeriksaan. Saat ini di setiap tahapan pelaksanaan tugas melakukan kewenangan pemeriksaan, itu telah didukung dengan teknologi informasi BPK.”

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apakah Transformasi Digital Tingkatkan Kualitas dan Transparansi Pemeriksaan?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengembangkan sejumlah program dan aplikasi sebagai perwujudan transformasi digital. Menurut Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, manfaat besar dari sebuah transformasi digital adalah terjadinya peningkatan kualitas pemeriksaan dan efisiensi kerja.

Dengan berbagai sistem yang dibangun, pemeriksa bisa mendapatkan informasi secara cepat tentang apa yang harus dan akan dilakukan saat melakukan pemeriksaan. “Kita juga jadi bisa semakin tepat dalam memberikan solusi karena tersedia data yang bersifat masif,” kata Wakil Ketua BPK saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, di Jakarta, belum lama ini.

“Tapi dengan transformasi digital, auditor tersebut bisa melihat dan mengumpulkan dengan cepat data pemeriksaan di entitas baru tempat dia ditugaskan. Tidak lagi mencari-cari data hingga berminggu-minggu. Auditor itu akan dengan mudah mengetahui apa saja hasil pemeriksaan dan siapa saja yang pernah memeriksa. Semua informasi itu disajikan di dalam platform. Ini pasti meningkatkan kemampuan individu.”

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono.
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono.

Wakil Ketua BPK mencontohkan, seorang pemeriksa yang biasa melakukan pemeriksaan di pemerintah daerah lalu dipindahkan ke pemerintah pusat untuk memeriksa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan kondisi itu maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi pemeriksa tersebut untuk memahami permasalahan.

“Tapi dengan transformasi digital, auditor tersebut bisa melihat dan mengumpulkan dengan cepat data pemeriksaan di entitas baru tempat dia ditugaskan. Tidak lagi mencari-cari data hingga berminggu-minggu. Auditor itu akan dengan mudah mengetahui apa saja hasil pemeriksaan dan siapa saja yang pernah memeriksa. Semua informasi itu disajikan di dalam platform. Ini pasti meningkatkan kemampuan individu,” kata dia.

Manfaat lainnya yang juga sangat penting adalah menjamin transparansi kerja. Dalam proses pemeriksaan, siapa saja yang bertugas dan terlibat dalam pemeriksaan akan diketahui melalui sistem pemeriksaan yang sudah diterapkan BPK. “Dengan demikian, orang-orang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jadi, transformasi digital akan menjamin transparansi proses kerja,” ujar Wakil Ketua BPK.

Sejauh ini, sudah ada beberapa capaian signifikan yang telah diraih BPK terkait transformasi digital. BPK sudah membentuk Digital Enterprise Architecture BPK atau disingkat DNA BPK. DNA BPK menggambarkan hubungan antara proses bisnis, data, aplikasi, teknologi, sampai dengan implementasi arsitekturnya.

BPK Terus Pacu Transformasi Digital

Capaian lainnya adalah pengembangan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). Aplikasi tersebut sudah terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Sehingga, pemeriksa yang melakukan reassessment, bisa terfasilitasi. Integrasi ini penting untuk mendukung audit berbasis risiko dalam melakukan pemetaan risiko entitas dan permasalahan di dalamnya, karena data yang dimiliki sudah terintegrasi. Pemeriksa sudah melaksanakan semua kegiatannya menggunakan SiAP sampai proses pelaporan. Bahkan SiAP sudah terintegrasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

BPK juga mengembangkan big data analytics atau BIDICS. BIDICS mempermudah pengambilan keputusan karena tersedia banyak data di dalamnya. Lewat BIDICS, pemeriksa mampu mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan tertentu.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Bentuk Reformasi Proses Pemeriksaan BPK Terkait Transformasi Digital

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — BPK terus berupaya mengubah proses bisnis di berbagai lini dari yang awalnya masih tradisional, lalu melakukan digitalisasi, dan masuk ke fase transformasi digital. Terkait transformasi digital dalam proses pemeriksaan, BPK terus mengembangkan sejumlah program dan aplikasi.

Salah satu program yang sedang dikembangkan adalah neuro language programme. Program itu dapat membantu pemeriksa mencari rekomendasi tertentu atas suatu temuan.  Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan, permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK banyak yang merupakan temuan berulang.

BPK Bentuk DNA BPK, Apa Itu?

Persoalannya, pemeriksa terkadang tidak tahu rekomendasi apa yang sebelumnya diberikan atas temuan berulang tersebut. Dengan mengetahui rekomendasi yang diberikan sebelumnya, auditor bisa menganalisis atau memperbaiki rekomendasi yang akan diberikan agar temuan berulang itu bisa diselesaikan. 

“Jadi, pemeriksa punya informasi mengenai rekomendasi yang pernah dibuat untuk temuan yang sama. Ini yang kita sebut dengan transformasi digital,” kata Wakil Ketua BPK saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, di Jakarta, belum lama ini.

Wakil Ketua BPK pun membayangkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, pemeriksa tidak lagi harus jalan ke suatu tempat untuk melakukan proses pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pengadaan barang misalnya, pemeriksa cukup mengetik dan melakukan pencarian di sistem guna membandingkan pembelian barang di suatu kementerian dengan harga di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).

“Pada intinya, tujuan besar transformasi digital adalah kita mengubah proses kerja di BPK, baik untuk unsur pemeriksaan maupun unsur penunjang dan pendukung. Dari sisi pemeriksaan, dengan transformasi digital kita seharusnya bisa lebih advance dalam mengumpulkan data pemeriksaan.”

“Jadi, bukan lagi kita keluar mencari data. Tapi kita sudah masukkan semua data LKPP, data kementerian, harga per unit barang. Jika terjadi perbedaan, barulah auditor melakukan asesmen,” ungkap dia.

Wakil Ketua BPK menambahkan, saat ini juga sedang berupaya mengintegrasikan semua laporan hasil pemeriksaan (LHP). Lewat upaya itu, nantinya akan diketahui LHP mana saja, misalnya, yang menyebutkan ada kerugian negara. Kemudian, di temuan kerugian tersebut, apa saja bentuk rekomendasi yang disampaikan BPK.

“Pada intinya, tujuan besar transformasi digital adalah kita mengubah proses kerja di BPK, baik untuk unsur pemeriksaan maupun unsur penunjang dan pendukung. Dari sisi pemeriksaan, dengan transformasi digital kita seharusnya bisa lebih advance dalam mengumpulkan data pemeriksaan,” ujar dia.

Sejauh ini, sudah ada beberapa capaian signifikan yang telah diraih BPK terkait transformasi digital. BPK sudah membentuk Digital Enterprise Architecture BPK atau disingkat DNA BPK. DNA BPK menggambarkan hubungan antara proses bisnis, data, aplikasi, teknologi, sampai dengan implementasi arsitekturnya.

Kembangkan Enterprise Architecture, Ini Alasan BPK

Capaian lainnya adalah pengembangan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). Aplikasi tersebut sudah terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Sehingga, pemeriksa yang melakukan reassessment, bisa terfasilitasi. Integrasi ini penting untuk mendukung risk audit dalam melakukan pemetaan risiko entitas dan permasalahan di dalamnya, karena data yang dimiliki sudah terintegrasi. Pemeriksa sudah melaksanakan semua kegiatannya menggunakan SiAP sampai proses pelaporan. Bahkan SiAP sudah terintegrasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

BPK juga mengembangkan big data analytics atau BIDICS. BIDICS mempermudah pengambilan keputusan karena tersedia banyak data di dalamnya. Lewat BIDICS, pemeriksa mampu mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan tertentu.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Terus Pacu Transformasi Digital

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Transformasi digital bukanlah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan dan keharusan. Penerapan transformasi digital akan membuat proses bisnis di suatu organisasi menjadi semakin efektif dan efisien. Pentingnya melakukan transformasi digital disadari betul oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jadi dia bisa melakukan asesmen terhadap dirinya sendiri ataupun mengikuti diklat kapan pun dia bisa melakukan. Caranya, dengan memasukkan modul diklat ke dalam platform yang mana orang bisa mengambil waktu diklat secara fleksibel. Lalu, di dalamnya ada tim yang melakukan asesmen terhadap kemampuan orang tersebut sampai akhirnya ruang dan waktu menjadi tidak relevan lagi dalam proses diklat.”

BPK terus memacu transformasi digital agar semakin kuat dan hebat dalam menjalankan mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan, BPK berupaya mengubah proses bisnis di berbagai lini, dari yang awalnya masih tradisional, lalu melakukan digitalisasi, dan masuk ke fase transformasi digital.

Menurut Agus, ada perbedaan mendasar antara digitalisasi dengan transformasi digital. Ia mengatakan, digitalisasi merupakan upaya mengubah proses bisnis dari yang tadinya bersifat manual menjadi menggunakan sebuah sistem informasi. Sedangkan transformasi digital lebih dari itu.

“BPK sekarang melompat lebih jauh dari sekadar digitalisasi, yaitu melakukan transformasi digital. Dalam transformasi digital, kita bisa mengeliminasi ruang dan waktu kerja. Seseorang bisa bekerja dimanapun dan kapanpun, tanpa menunggu kantor buka, tanpa menunggu dia ada di kantor, tanpa menunggu dia berkumpul dengan rekan kerjanya,” kata Wakil Ketua BPK saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, di Jakarta, belum lama ini.

Ini Capaian BPK dalam Transformasi Digital

Salah satu contoh konkret bentuk transformasi digital yang sedang dikembangkan secara masif oleh BPK adalah dalam konteks pendidikan dan pelatihan (diklat). Dahulu, diklat BPK dilakukan dengan pelatihan di dalam ruang atau class room model.

Kemudian, meningkat dengan proses digitalisasi yang mana proses diklat bisa dilakukan dengan aplikasi konferensi video. Meskipun proses diklat sudah menggunakan layanan konferensi video, seseorang masih harus dibatasi dengan waktu.  Sedangkan dalam konteks transformasi digital, seseorang bisa melakukan diklat di mana saja dan kapan saja.

“Jadi dia bisa melakukan asesmen terhadap dirinya sendiri ataupun mengikuti diklat kapan pun dia bisa melakukan. Caranya, dengan memasukkan modul diklat ke dalam platform yang mana orang bisa mengambil waktu diklat secara fleksibel. Lalu, di dalamnya ada tim yang melakukan asesmen terhadap kemampuan orang tersebut sampai akhirnya ruang dan waktu menjadi tidak relevan lagi dalam proses diklat.”

Menakar Kesiapan Masyarakat Menyambut Transformasi Digital

Terkait transformasi digital dalam proses pemeriksaan, BPK juga terus mengembangkan sejumlah program dan aplikasi. Salah satu program yang sedang dikembangkan adalah neuro language programme. Program itu dapat membantu pemeriksa mencari rekomendasi tertentu atas suatu temuan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi enterprise architecture BPK (Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Kembangkan Enterprise Architecture, Ini Alasan BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengembangkan penerapan enterprise architecture (EA) untuk penguatan organisasi. Platform EA tersebut diberi nama Digital Enterprise Architecture atau DNA BPK.

Kepala Bagian Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja Teknologi Informasi, Biro TI Badan Pemeriksa Keuangan, Pingky Dezar Zulkarnain menjelaskan, EA adalah kerangka kerja yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengembangkan proses bisnis yang ada di organisasi tersebut.

“Supaya proses bisnis kita didukung oleh data yang cukup dan menghasilkan data yang bermanfaat. Supaya proses bisnis ini berjalan cepat dan akurat maka diperkuat dengan aplikasi untuk bisa mengalirkan data. Ini semuanya diikat dalam satu kesatuan. Tidak bisa lagi jalan kemana-mana sendiri-sendiri.”

Pingky mengatakan, dalam sebuah proses bisnis, EA akan mensyaratkan keterkaitan data, aplikasi, dan teknologi. “Itu menjadi satu kesatuan dan diikat. Rujukannya adalah visi misi organisasi. Sehingga, payung utamanya adalah visi dan misi BPK,” ujarnya kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Pingky mengatakan, penerapan EA pada masa lalu menggunakan dokumen-dokumen fisik. Sejatinya, BPK juga sudah memiliki dokumen proses bisnis. Akan tetapi, terdapat kelemahan karena akan menjadi sulit untuk menelusuri dokumen yang tidak terdigitalisasi tersebut.

“Kalau ada proses bisnis yang berubah itu akan susah misalnya kita harus menelusuri dokumen-dokumen tersebut,” ujarnya.

Pemilihan nama DNA ditampung dari beberapa masukan. Dengan mengedepankan unsur digital, ini sesuai dengan keinginan BPK yang ingin menjadi organisasi berbasis digital. Sering juga disebut dengan istilah digital by default.

“Jadi, apapun proses bisnisnya maka akan berjalan di atas platform digital,” ungkap Pingky.

SAI20 Kawal Transformasi Digital, Ini Penjelasan BPK

Dia menekankan, DNA bukan sebuah aplikasi. Dia mengakui masih banyak yang menganggap DNA adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Biro TI. Dia menyampaikan, DNA adalah platform untuk merawat organisasi BPK.

“Supaya proses bisnis kita didukung oleh data yang cukup dan menghasilkan data yang bermanfaat. Supaya proses bisnis ini berjalan cepat dan akurat maka diperkuat dengan aplikasi untuk bisa mengalirkan data. Ini semuanya diikat dalam satu kesatuan. Tidak bisa lagi jalan kemana-mana sendiri-sendiri,” ujarnya.

Pingky menyampaikan, DNA telah memetakan 17 proses bisnis utama di BPK. DNA juga sudah memetakan apakah ada data yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut. Kemudian, terpetakan pula berbagai aplikasi yang digunakan seperti Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), Sistem SDM (SSDM), dan lain-lain.

Hal itu semua akan masuk dalam arsitektur aplikasi yang ada di dalam DNA. “Akan terlihat juga kolaborasi antaraplikasi. Jadi tidak ada yang redundant,” ungkap Pingky.

Pingky menyampaikan, tantangan utama saat ini adalah masih kurangnya SDM yang memahami konsep EA. Salah satu cara untuk mengatasi masalah itu yakni penyelenggaraan sertifikasi untuk keahlian EA. Ada enam orang yang kini sudah mendapatkan sertifikasi.

Hadapi Ancaman Digital, Ini Upaya Mitigasi BPK

Ke depannya, ujar Pingky, sertifikasi EA akan bertambah lagi. Menurutnya, pada tahun ini akan menjadi tahun sosialisasi ke pegawai supaya lebih banyak SDM yang memahami fungsi DNA.

“Jadi tidak ada lagi yang menganggap bahwa DNA adalah aplikasi buatan Biro TI,” kata Pingky.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Bentuk DNA BPK, Apa Itu?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi. Saat ini, BPK telah menerapkan transformasi digital yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPK sebagai lembaga pemeriksa.

“Integrasi ini penting untuk mendukung risk audit dalam melakukan pemetaan risiko entitas dan permasalahan di dalamnya, karena data yang dimiliki sudah terintegrasi.”

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan, BPK sudah membentuk Digital Enterprise Architecture BPK atau disingkat DNA BPK. “DNA BPK menggambarkan hubungan antara proses bisnis, data, aplikasi, teknologi, sampai dengan implementasi arsitekturnya,” kata Achsanul saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, belum lama ini.

BPK juga telah melakukan pengembangan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). Saat ini, SiAP sudah terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Sehingga, pemeriksa yang melakukan re-assessment, bisa terfasilitasi.

“Integrasi ini penting untuk mendukung risk audit dalam melakukan pemetaan risiko entitas dan permasalahan di dalamnya, karena data yang dimiliki sudah terintegrasi.”

Capaian BPK yang juga penting yaitu pengembangan big data analytics atau BIDICS. BIDICS mempermudah pengambilan keputusan karena tersedia banyak data di dalamnya. Lewat BIDICS, pemeriksa mampu mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan tertentu.

Ini Capaian BPK dalam Transformasi Digital

“Hal ini juga didukung dengan peningkatan infrastruktur teknologi informasi, baik hardware maupun software, serta didukung pelatihan yang memadai terhadap sumber daya manusia yang ada di BPK,” kata Achsanul.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

SAI20 Kawal Transformasi Digital, Ini Penjelasan BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki komitmen yang besar untuk mendorong percepatan transformasi digital. Bahkan, BPK turut mengangkat isu transformasi digital dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Supreme Audit Institution 20 (SAI20) atau lembaga pemeriksa negara-negara anggota G20.

“SAI20 memiki komitmen untuk bersama-sama mengawal transformasi digital. Kita akan saling bertukar informasi dan pengetahuan tentang audit mengenai transformasi digital.”

KTT SAI20 yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus, menghasilkan 12 poin komunike yang di dalamnya juga terdapat mengenai transformasi digital. “SAI20 memiliki komitmen untuk bersama-sama mengawal transformasi digital. Kita akan saling bertukar informasi dan pengetahuan tentang audit mengenai transformasi digital,” kata Pimpinan Pemeriksaan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi yang juga menjadi Ketua Delegasi KTT SAI20, saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Terkait komunike SAI20, isu transformasi digital tercantum dalam poin 9 dan 10. Pada poin kesembilan, SAI20 menyerukan kepada pemerintah negara-negara G20 untuk memastikan bahwa laju digitalisasi yang cepat tidak membuat ada pihak-pihak yang tertinggal dan bahwa transformasi digital dapat memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun pada poin 10, SAI20 menyerukan kepada pemerintah negara G20 untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait. Khususnya untuk memanfaatkan transformasi digital dengan mengidentifikasi dan mengurangi risiko terhadap keamanan dan keselamatan data, keamanan, dan ketahanan siber, serta perlindungan dan privasi data.

KTT SAI20 Hasilkan 12 Poin Komunike

Di dalam negeri, BPK pun aktif mengawal program transformasi digital. BPK melalui Auditorat Keuangan Negara (AKN) III juga akan melakukan pemeriksaan kinerja terkait transformasi digital.  Pemeriksaan dilakukan pada tahun ini terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Menakar Kesiapan Masyarakat Menyambut Transformasi Digital

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Percepatan transformasi digital tidak hanya membutuhkan kesiapan infrastruktur. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) atau masyarakat dalam menyambut digitalisasi, menjadi faktor yang tak kalah penting.

Secanggih dan semahal apapun infrastruktur yang dibangun, program transformasi digital tak akan bisa berjalan maksimal jika masyarakat belum siap memanfaatkannya. Atas hal tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Auditorat Keuangan Negara (AKN) III akan melakukan pemeriksaan kinerja terkait transformasi digital.

BPK Telusuri Fraud dengan Forensik Digital

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan, pemeriksaan dilakukan pada tahun ini terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Menurutnya, Kominfo memiliki sejumlah program terkait transformasi digital.

Selain pembangunan infrastruktur, Kominfo melakukan literasi digital. Program tersebut berbentuk sosialisasi mengenai digitalisasi kepada berbagai elemen masyarakat, seperti warga di perdesaan, pekerja, mahasiswa, hingga komunitas.

Kominfo menargetkan ada sebanyak 50 juta orang yang mendapatkan literasi digital hingga 2024. Achsanul mengatakan, salah satu hal yang akan diuji BPK dalam pemeriksaan adalah mengenai kalangan masyarakat yang menjadi sasaran literasi digital oleh Kominfo.

“Kita lakukan pengujian apakah program yang mereka (Kominfo) jalankan itu sesuai atau tidak target sasarannya. Misalnya, kalau lebih banyak menyasar untuk usia 70 tahun ke atas, itu bukan tidak ada manfaatnya, tapi tidak maksimal,” kata Achsanul saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, belum lama ini.

“Anggaran untuk sejumlah program ini mencapai puluhan triliun rupiah. BPK akan hadir menguji apa yang sudah Kominfo lakukan dan nanti kita sampaikan kepada rakyat. Misalnya, apakah BTS-BTS yang dibangun berfungsi atau tidak. Karena percuma kalau kita bangun BTS, ada Palapa Ring, tapi tidak ada sinyal. Karena tujuannya adalah sinyal. Sinyal harus sampai ke daerah 3T.”

Achsanul mengatakan, literasi digital akan lebih bermanfaat jika lebih menyasar masyarakat usia produktif, seperti anak-anak muda di perdesaan. Menurut dia, literasi digital bagi pemuda di perdesaan bahkan bisa menekan angka urbanisasi.

“Dengan memahami dan mengerti cara memanfaatkan teknologi digital, anak-anak muda di perdesaan bisa menjalankan usaha atau berjualan dari desanya secara digital. Ini bisa menekan angka urbanisasi,” kata Achsanul.

Dia menegaskan, perkembangan teknologi informasi begitu cepat. Kecepatan itu harus diimbangi dengan keinginan dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan serta beradaptasi.  “Kita punya fasilitas dan infrastruktur yang sudah mumpuni. Tapi, tantangan besarnya adalah bagaimana kita memanfaatkannya,” ujar Achsanul.

Pemeriksaan terkait transformasi digital juga menelisik efektivitas pembangunan base transceiver station (BTS), khususnya BTS 4G. Ia memaparkan, Kominfo menargetkan membangun 4.000 BTS dan yang sudah terpasang sekitar 2.000 BTS. “Kita juga hadir untuk melihat itu,” katanya.

BPK Terus Pacu Transformasi Digital

Selain itu, AKN III bakal memeriksa program satelit dan pelayanan ground segment. Achsanul menjelaskan, ground segment merupakan pemberian fasilitas-fasilitas internet di berbagai tempat, seperti di kelurahan, perdesaan, dan sekolah. 

“Anggaran untuk sejumlah program ini mencapai puluhan triliun rupiah. BPK akan hadir menguji apa yang sudah Kominfo lakukan dan nanti kita sampaikan kepada rakyat. Misalnya, apakah BTS-BTS yang dibangun berfungsi atau tidak. Karena percuma kalau kita bangun BTS, ada Palapa Ring, tapi tidak ada sinyal. Karena tujuannya adalah sinyal. Sinyal harus sampai ke daerah 3T,” kata Achsanul.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BPK menggunakan big data analytics dalam pemeriksaan LKPP tahun 2020 (Ilustrasi).
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Capaian BPK dalam Transformasi Digital

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus menggencarkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut Kepala Biro Teknologi Informasi BPK Pranoto, ada beberapa capaian signifikan yang telah diraih BPK terkait transformasi digital.

Pranoto mengatakan, BPK sudah membentuk Digital Enterprise Architecture BPK atau disingkat DNA BPK. DNA BPK menggambarkan hubungan antara proses bisnis, data, aplikasi, teknologi, sampai dengan implementasi arsitekturnya. “Ini capaian yang signifikan, proses yang signifikan, yang nantinya menjadi pijakan kita untuk melangkah ke depan termasuk implementasi arsitekturnya,” kata Pranoto kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Capaian lainnya adalah pengembangan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). Saat ini, SiAP sudah terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Sehingga, pemeriksa yang melakukan reassesment, bisa terfasilitasi. Integrasi ini penting untuk mendukung risk audit dalam melakukan pemetaan risiko entitas dan permasalahan di dalamnya, karena data yang dimiliki sudah terintegrasi.

Pranoto mengatakan, pemeriksa sudah melaksanakan semua kegiatannya menggunakan SiAP sampai proses pelaporan. Bahkan SiAP sudah terintegrasi dengan yang ada di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Sekarang sedang menyiapkan dokumen-dokumen, menyiapkan infrastrukturnya, dan lain-lainnya sampai dengan nanti kita targetkan di tahun 2023 nantinya pencapaian kita untuk ISO 27001

Pada tahun ini, Biro TI BPK sedang merancang SiAP untuk pihak eksternal. Artinya, auditee bisa memasukkan data ke dalam SiAP. Begitu juga dengan kantor akuntan publik yang ikut dalam proses pemeriksaan.

Capaian penting lainnya yaitu pengembangan big data analytics atau BIDICS. BIDICS mempermudah pengambilan keputusan karena tersedia banyak data di dalamnya. Lewat BIDICS, kata dia, pemeriksa mampu mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan tertentu.

“Misalnya ada indikasi yang menang bukan angka terendah, yang berkontrak bukan pemenang, misalnya, juga bisa mengetahui pengadaan-pengadaan yang tidak ada di sistem informasi pada umumnya. Tidak merencanakan tiba-tiba ada pengadaannya, terus juga misalnya teridentifikasi ada vendor yang menang, bukan masuk data resmi,” tutur dia.

Wow, BPK Apresiasi Pemerintah, Ini Alasannya

BIDICS juga mampu memonitor data pemerintah daerah, misalnya warga yang menerima bansos dobel bisa diketahui. Ia menambahkan, Biro TI BPK juga sedang mempersiapkan ISO 27001 demi kepastian keamanan data BIDICS maupun SiAP.

ISO 27001 adalah standar Internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau lebih dikenal dengan Information Security Management Systems. Penerapan standar ISO 27001 akan membantu organisasi atau perusahaan dalam membangun dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi (ISMS).

“Sekarang sedang menyiapkan dokumen-dokumen, menyiapkan infrastrukturnya, dan lain-lainnya sampai dengan nanti kita targetkan di tahun 2023 nantinya pencapaian kita untuk ISO 27001,” tutur dia.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua BPK Agung Firman Sampurna
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Makin Canggih, BPK Terapkan Big Data Analytics

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyambut transformasi digital dengan menerapkan big data analytics dalam pemeriksaan keuangan negara. Sebagai percontohan, hal itu sudah diterapkan dalam pemeriksaan penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini tengah berlangsung.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, big data menjadi sesuatu yang penting dalam perkembangan zaman saat ini.

“Kalau saya gunakan istilah yang digunakan oleh para entrepreneur, ini merupakan bagian dari game changer kita. Ini akan memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap kinerja BPK sebagai organisasi publik,” ujar Agung kepada Warta Pemeriksa di Jakarta, Rabu (13/1).

Agung mengatakan, untuk menangani masalah dan beban kerja yang terus meningkat setiap tahun BPK perlu melakukan transformasi digital. Dalam transformasi itu, analisis big data menjadi bagian penting.

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pemeriksaan BPK bukan hal yang baru. Pada masa kepemimpinan Ketua BPK Hadi Poernomo, BPK oernah mengusung program e-Audit. Upaya itu menggambarkan keinginan BPK untuk mendapatkan data secara cepat dan akurat dari sumber yang paling relevan dan kompeten.

BPK pun berupaya mematangkan upaya tersebut terutama dengan menyertakan analisis big data. Dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19, seluruh informasi dapat disusun secara terstruktur sehingga dapat membantu pemeriksa menganalisis risiko dan langkah-langkah pengujian yang dibutuhkan.

Agung menjelaskan, dalam analisis big data terdapat tiga lapisan kerja. Pertama, yakni lapisan operasional dengan pemeriksaan yang dilakukan di banyak titik. Kemudian, hal itu akan masuk ke dalam lapisan konsolidasi.

“Jadi akan dikonsolidasi untuk hal-hal yang sama misalnya terkait bantuan sosial, angkanya berapa? Pencapaiannya seperti apa? Compliance-nya seperti apa? Di situ nanti ada gambarannya,” ungkap Agung.

Kemudian, dalam lapisan analisis, seluruh data tersebut kemudian disajikan dalam intelligent dashboard. “Itu bagus sekali karena langsung ada gambarnya, langsung ada grafisnya, dan dari situ juga langsung bisa diketahui timnya dari mana dan ini sudah sangat urgent segera kita kembangkan,” ujarnya.

Analisis big data ini akan menjadi salah satu upaya BPK dalam membangun literasi dan kecakapan data. Sehingga, ke depannya dapat tersebut budaya data atau data culture di BPK.

Agung mengatakan, apabila hal itu sudah terbentuk maka BPK akan bertransformasi menjadi data driven organization.

“Kalau kemudian data driven organization bisa terbentuk maka kemudian yang kedua BPK akan sampai pada lapis yang kita sebut sebagai analytic driven dan apabila ini terbentuk maka akan sampai kepada intelligent driven organization. Itu yang akan kita tuju nanti,” kata Agung.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id