sustainability report

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menerbitkan sustainability report untuk pertama kali pada tahun ini. Laporan tersebut merupakan bentuk komitmen BPK dalam memberikan contoh kepada lembaga lain dalam pencapaian target-target Sustainability Development Goals (SDGs).

Anggota Tim Penyusun Sustainability Report BPK, Tjokorda Gde Budi Kusuma menjelaskan, penerbitan sustainability report di dunia muncul seiring dengan kesadaran bahwa indikator ekonomi tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran kemajuan suatu negara. Ini karena dalam kemajuan ekonomi juga terdapat sejumlah faktor yang perlu diperhatikan, seperti aspek lingkungan dan sosial.

Dari hal itu kemudian muncul kerangka berpikir triple bottom line yang mengutamakan people, planet, dan profit. Sehingga, perusahaan-perusahaan tidak lagi hanya mencari keuntungan tapi juga memperhatikan dua aspek lainnya.

“Kemudian, muncullah kata sustainability. Artinya, ketika kita melakukan kegiatan harus juga memikirkan tiga dimensi yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan,” kata Tjokorda kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Konsep keseimbangan alam, lingkungan, dan ekonomi ini kemudian mencapai puncaknya ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melahirkan Sustainable Development Goals (SDGs). Dari perkembangan itu kemudian muncul konsep integrated report. Sehingga, perusahaan atau organisasi itu tidak hanya melaporkan akuntabilitas finansial tapi juga tanggung jawab sosial maupun lingkungannya.

Di Indonesia, kata Tjokorda, telah terbit Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 yang mewajibkan LJK, emiten, dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keberlanjutan selain laporan keuangannya.

Dalam isu-isu SDGs, Tjokorda mengatakan, BPK sangat aktif terlibat hingga ke level global. Khusus di isu lingkungan, BPK aktif bergabung dalam INTOSAI Working Group on Environmental Audit (WGEA). Bahkan, BPK sempat menjadi ketua INTOSAI WGEA.

Untuk laporan edisi perdana tersebut, fokusnya adalah bagaimana BPK menyesuaikan cara kerja di tengah pandemi Covid-19. Menurut Tjokorda, dari sisi lingkungan, pandemi justru mempercepat pencapaian SDGs. “Misalnya, karena dipaksa bekerja daring, maka penggunaan kertas juga semakin sedikit. Kemudian, pemakaian listrik di kantor menjadi lebih hemat,” kata Tjokorda.

Selain itu, laporan yang disusun juga akan menyoroti capaian pemeriksaan yang signifikan dari sisi ekonomi. Dia menjelaskan, kontribusi BPK bersifat indirect impact. Artinya, ketika rekomendasi BPK diimplementasikan maka akan terjadi penghematan fiskal. Apabila rekomendasinya terkait kepatuhan maka kerugian negara yang terjadi bisa dipulihkan.

“Kemudian, saat pandemi Covid-19 ini BPK juga mengawal langsung pemanfaatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ujarnya.

Tjokorda optimistis, dengan adanya sustainability report, BPK dapat mempertegas komitmen dalam mendorong pencapaian SDGs di entitas yang diperiksa BPK. Dia menilai, langkah itu pun menjadi salah satu wujud BPK dalam memberikan contoh kepada lembaga lain di Indonesia.

“Ini juga sesuai dengan SAI Performance Measurement Framework (PMF). Salah satunya, bagaimana suatu SAI itu memberikan dampak dari hasil auditnya. Dengan sustainability report ini, bisa menjadi bukti bahwa aktivitas BPK itu berdampak terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan,” ujarnya.

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Sebagai salah satu supreme audit institution (SAI) yang memiliki perhatian tinggi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyusun sustainability report untuk pertama kalinya. Upaya ini merupakan wujud langkah konkret BPK untuk menjadi contoh bagi organisasi lain dalam pencapaian target SDGs.

Anggota Tim Penyusun Sustainability Report BPK, Tjokorda Gde Budi Kusuma menyampaikan, terdapat empat pendekatan untuk mengawal pelaksanaan SDGs. Tiga pendekatan pertama yakni BPK melakukan audit kesiapan, audit kinerja, dan audit akuntabilitas di semua lapisan. Sementara, terdapat pendekatan keempat yakni menjadi role model.

“Artinya, BPK tidak hanya mengaudit institusi lain tapi BPK sendiri juga menjadi contoh dalam mencapai target-target SDGs,” ungkap Tjokorda kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu. 

Tjokorda mengatakan, BPK berupaya melengkapi peran itu dengan mencoba membuat sustainability report. BPK pun membuat laporan aktivitas organisasi dalam setahun dan merangkum capaian apa saja yang telah dilakukan BPK dalam pencapaian target SDGs.

Contohnya, kata Tjokorda, terkait konsep eco-office dan smart office di BPK untuk mendukung implementasi SDGs Tujuan 12. Tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab, dengan adanya kebijakan pengurangan pencetakan dokumen. BPK telah berhasil secara signifikan dalam meminimalisasi penggunaan kertas. Hal ini dapat terjadi dengan adanya bantuan sistem teknologi informasi dalam pelaksanaan proses bisnis di BPK.

Selain isu lingkungan terdapat isu sosial yang juga disoroti seperti kesetaraan gender dalam pekerjaan. Secara ekonomi, ungkap Tjokorda, laporan itu juga mengulas seberapa besar dampak rekomendasi BPK terhadap penghematan dan pengembalian kerugian negara.

Pekerjaan ini pun menjadi catatan rekor tersendiri bagi BPK. “BPK masih berpeluang untuk menjadi SAI yang pertama menerbitkan sustainability report di dunia. Semoga inisiatif pertama ini bisa menjadi contoh yang baik,” ujarnya.

Tjokorda mengatakan, sustainability report BPK tengah dalam proses finalisasi. “Mudah-mudahan lancar, apalagi karena ini menjadi yang pertama. Terlebih lagi, sumber daya yang ada juga cukup terbatas,” ujar Tjokorda.

Dia menjelaskan, untuk membuat laporan tersebut diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi Certified Sustainability Report Specialist (CSRS). Di BPK, baru terdapat 16 orang pemilik sertifikasi tersebut. “Tapi dengan dukungan dari Sekretaris Jenderal BPK dan para pimpinan eselon I, semoga bisa lancar. Karena memang dibutuhkan pengumpulan data dan analisis,” ujarnya.