WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Saturday, 5 July 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

strategic foresight

BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Begini Cara BPK Menyusun Foresight Terkait Pandemi Covid-19

by Admin 1 31/01/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan foresight pertama bertema “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”. Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Revbang PKN) Bernardus Dwita Pradana menjelaskan, Pendapat (Strategic Foresight) BPK yang telah dituangkan dalam sebuah buku disusun menggunakan pendekatan scenario planning.

Foresight BPK memberikan gambaran kemungkinan yang dapat terjadi pada Indonesia untuk kurun waktu lima tahun, yaitu pada 2021-2026 akibat pandemi Covid-19. Kemungkinan yang dapat terjadi dalam lima tahun ke depan dituangkan dalam empat skenario. Skenario pertama adalah “Berlayar Menaklukkan Samudra”. Skenario kedua, “Mengarung di Tengah Badai”. Ketiga, “Tercerai-berai Terhempas Lautan”. Sedangkan skenario keempat yaitu “Kandas Telantar Surutnya Pantai”.

Empat skenario tersebut merupakan empat kuadran yang terbentuk dari dua fundamental uncertainties, yaitu tingkat keparahan pandemi dan respons pemerintah terhadap kondisi krisis dengan menggunakan endpoint analysis. “Tingkat keparahan pandemi bisa mereda atau memburuk. Sedangkan respons pemerintah terhadap kondisi krisis bisa lebih efektif atau kurang efektif,” kata Dwita kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Foresight BPK Lengkapi Pemeriksaan PC-PEN

Dia menjelaskan, dalam setiap skenario diuraikan hal-hal yang mungkin terjadi pada masa depan pada delapan sektor, yaitu kesehatan, perekonomian, keuangan, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi. Pemahaman yang baik atas kondisi, implikasi, peluang, tantangan, dan risiko pada masing-masing skenario merupakan informasi yang sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan terbaik untuk menghadapi ketidakpastian yang tinggi pada masa depan.

Foresight BPK juga memuat indicator and signpost untuk mengetahui ada di skenario mana Indonesia pada suatu waktu tertentu. Lalu, guna mengukur tingkat respons pemerintah, terdapat dua indikator yang digunakan, yaitu government effectiveness index dan Covid-19 stringency index.

Sedangkan untuk mengukur tingkat keparahan pandemi, dua indikator yang digunakan adalah tingkat kasus harian Covid-19 dan tingkat kematian akibat Covid-19. “Kita semua ingin agar Indonesia selalu berada dalam skenario terbaik, yang digambarkan dalam skenario ‘Berlayar Menaklukkan Samudra’,” kata Dwita.

Untuk mencapai hal tersebut, ujar Dwita, para pemangku kepentingan perlu terus mengevaluasi diri, ada di mana posisi Indonesia saat ini. “Tujuannya agar Indonesia bisa menyusun strategi dan kebijakan yang tepat, sehingga kita bisa mencapai skenario yang ideal tersebut. Pengembangan indikator dan signposts berguna untuk mengidentifikasi skenario yang sedang menjadi realita,” kata Dwita.

31/01/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gedung BPK
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Foresight BPK Bantu Pemerintah Susun Strategi Masa Depan

by Admin 1 28/01/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Oktober lalu telah merilis foresight pertama bertema “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”. Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Revbang PKN) Bernardus Dwita Pradana menjelaskan, foresight memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam situasi ketidakpastian yang tinggi melalui identifikasi tren, peluang, dan tantangan di berbagai bidang, eksplorasi berbagai perkembangan untuk menyusun strategi masa depan.

Dwita mengatakan, foresight pertama BPK merupakan titik awal bagi BPK untuk memenuhi amanat Renstra BPK Tahun 2020-2024, di mana BPK diharapkan dapat meningkatkan level perannya dengan memberikan foresight. “Tujuannya untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan memilih kebijakan yang tepat dalam menghadapi berbagai kemungkinan masa depan,” kata Dwita, belum lama ini.

Selain itu, Dwita menambahkan bahwa foresight membantu pemerintah mengidentifikasi dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil. Dengan demikian, foresight memberikan kesempatan sekaligus tantangan yang besar bagi BPK untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan.

Dwita menjelaskan, BPK menjalankan peran foresight karena menyadari bahwa dunia berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian yang sering digambarkan sebagai keadaan yang penuh VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) dan TUNA (turbulent, uncertain, novel, ambiguous) atau yang sekarang sedang diperbincangkan, yaitu BANI (brittle, anxious, nonlinear and incomprehensible).

Menkeu Apresiasi Peran Foresight BPK

Dalam keadaan seperti ini, kata Dwita, peran foresight menjadi hal yang sangat penting karena dapat memfasilitasi pembuatan kebijakan yang berkualitas dalam situasi yang penuh ketidakpastian.

“Foresight BPK mampu memberikan gambaran yang utuh kepada pemerintah dan masyarakat tentang potensi peluang, tantangan dan risiko yang dapat terjadi dalam lima tahun ke depan. BPK mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menginternalisasikan Strategic Foresight dalam perumusan kebijakan,” ujar Dwita.

Sebagai informasi, foresight BPK memberikan gambaran kemungkinan yang dapat terjadi pada Indonesia untuk kurun waktu lima tahun, yaitu pada 2021-2026 akibat pandemi Covid-19. Kemungkinan yang dapat terjadi dalam lima tahun ke depan dituangkan dalam empat skenario. Skenario pertama adalah “Berlayar Menaklukkan Samudra”. Skenario kedua, “Mengarung di Tengah Badai”. Ketiga, “Tercerai-berai Terhempas Lautan”. Sedangkan skenario keempat yaitu “Kandas Telantar Surutnya Pantai”.

Empat skenario tersebut merupakan empat kuadran yang terbentuk dari dua fundamental uncertainties, yaitu tingkat keparahan pandemi dan respons pemerintah terhadap kondisi krisis dengan menggunakan endpoint analysis. “Tingkat keparahan pandemi bisa mereda atau memburuk. Sedangkan respons pemerintah terhadap kondisi krisis bisa lebih efektif atau kurang efektif,” kata Dwita.

Dalam setiap skenario diuraikan hal-hal yang mungkin terjadi pada masa depan pada delapan sektor, yaitu kesehatan, perekonomian, keuangan, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi.

28/01/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
B. Dwita Pradana
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Foresight BPK Lengkapi Pemeriksaan PC-PEN

by Admin 1 26/01/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya meningkatkan kontribusinya untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Selain melalui pemeriksaan, BPK mencoba meningkatkan perannya dengan meluncurkan foresight atau tinjauan masa depan bertema “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”.

Foresight tersebut dapat melengkapi pemeriksaan BPK terhadap penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Revbang PKN) Bernardus Dwita Pradana mengatakan, BPK dalam pemeriksaan PC-PEN memberikan berbagai rekomendasi signifikan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola program PC-PEN.

“Pemeriksaan BPK tersebut telah membantu pemerintah memperbaiki berbagai permasalahan yang ada. BPK memiliki kontribusi atas keberhasilan penanganan Covid-19 oleh pemerintah melalui ketiga peran oversight, insight, dan foresight,” kata Dwita, belum lama ini,

Dwita mengatakan, hasil pemeriksaan BPK atas PC-PEN memberikan informasi yang akurat, independen, dan objektif atas situasi sebenarnya yang terjadi. Khususnya terkait dengan bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengelola keuangannya, baik dari sisi positif maupun kelemahan yang masih terjadi.

BPK Soroti Program Vaksinasi Covid-19, Ini Alasannya

Namun demikian, hasil pemeriksaan tersebut belum bisa menggambarkan tantangan yang mungkin dihadapi pemerintah, masyarakat, dan kita semua pada masa depan. “Tanpa foresight, mungkin kita sudah cukup berpuas diri melihat tren perbaikan kondisi saat ini, di mana perekonomian mulai tumbuh dan jumlah penderita Covid-19 mulai menurun,” katanya.  

Melalui foresight, kata Dwita, BPK dapat mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan diri agar dapat tetap bertahan. Bahkan agar menang dalam kondisi apapun yang akan terjadi pada masa depan.

“Dengan peran foresight ini, BPK berkeinginan untuk terus meningkatkan nilai tambahnya bagi pembangunan bangsa melalui perbaikan tata kelola keuangan negara. Selain itu, BPK juga ingin memberi contoh bagi lembaga lain mengenai pentingnya foresight untuk membantu kita dalam mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh tantangan,” kata Dwita.

Dwita menjelaskan, BPK dalam menyusun foresight mempelajari foresight yang dihasilkan berbagai lembaga internasional seperti SAI negara lain, OECD, World Bank, INTOSAI, European Court of Audit, dan lainnya. Dalam prosesnya, BPK melibatkan 20 ahli, praktisi, dan akademisi dari berbagai bidang, bekerja sama dengan Deloitte, serta pimpinan kementerian dan lembaga terkait, dan kepala daerah selaku pemangku dan pelaksana kebijakan.

26/01/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Sorotan Pendidikan (pexels-artem beliaikin)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Foresight BPK Gambarkan Reallita dan Masa Depan Pendidikan di Tanah Air

by Admin 1 24/01/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Strategic foresight yang telah diluncurkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai sangat menggambarkan kondisi berbagai sektor di Indonesia, termasuk dunia pendidikan. Baik pada masa dan pasca-pandemi Covid-19. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim pun berharap para pemangku kepentingan menjadikan foresight BPK sebagai acuan untuk mengambil kebijakan. Termasuk mengenai berbagai skenario yang kemungkinan terjadi pada masa depan. Berikut petikan wawancara Warta Pemeriksa dengan Satriwan Salim, belum lama ini. 

Adanya pandemi Covid-19 telah membawa dunia kepada era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Hal ini mendorong BPK menyusun strategic foresight yang bertajuk “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”. Bagaimana pandangan Anda terhadap strategic foresight BPK?

Saya sudah membaca dan mempelajari foresight BPK yang di dalamnya saya melihat empat skenario menghadapi ancaman atau saya menyebut katastropi. Kenapa saya menyebut katastropi, karena pandemi Covid-19 ini bukan cuma bencana, tapi kejadian tidak terduga yang dampaknya multidimensional. Saya akan menitikberatkan di pendidikan, dimana bagi saya penjelasan atau gambaran bagan-bagan empat skenario ini menggambarkan betul kondisi pendidikan di Indonesia. Yaitu bagaimana, misalnya, efek dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan harus dilakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

Saya sebenarnya berharap foresight seperti yang dikeluarkan BPK juga dimiliki oleh lembaga berwenang di pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Skenario seperti yang dibuat BPK penting. Sebuah grand design diperlukan kalau-kalau pandemi Covid-19 kembali mewabah seperti sebelumnya. Tentu, kita berharap itu tidak terjadi lagi. 

Skenario yang harus kita antisipasi, misalnya, apakah kita harus kembali ke pendidikan jarak jauh kembali? Seperti kita ketahui bersama, pembelajaran jarak jauh atau belajar online bakal menghasilkan anak-anak yang learning loss. Learning loss ini atau hilangnya pengetahuan dan keterampilan bisa mengganggu sumber daya manusia kita pada masa depan. 

BPK Jalankan Peran Foresight, Ini Harapan Mendikbudristek

Menurut Anda, apakah foresight BPK menjawab kemungkinan yang bisa terjadi di dunia pendidikan pada masa depan? 

Untuk pendidikan, sedikit banyak sudah menjawab. Hal yang penting, ada skenario dan strategi menghadapi katastropi, yang mungkin bisa terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karea itu, berharap Kemendikbudristek juga memiliki strategi ini. Harapan saya juga bahwa foresight ini menjadi acuan pemerintah bahkan dikaji lebih mendalam, asal tidak ada persoalan klasik yang sering terjadi di Indonesia, yaitu ego sektoral.

Bagaimana pendapat Anda mengenai empat skenario yang ada di dalam foresight BPK? 

Menurut saya, analogi penggambaran foresight BPK amat tepat. Untuk skenario pertama, misalnya, yaitu “Berlayar Menaklukkan Samudra”, karena memang Indonesia adalah negara maritim. Skenario ini juga memperlihatkan cara berpikir ketahanan nasional dimana segala efeknya multidimensional, yaitu pertahanan, keamanan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Dalam foresight yang telah dikeluarkan, BPK juga memasukkan data, realita, dan skenario ke depan, dan yang paling penting, adaptif. Sementara pada saat yang sama, pendidikan di Indonesia belum adaptif dan tidak ada grand scenario yang bisa dilakukan bila kembali mengalami katastropi.

24/01/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Jalankan Peran Foresight, Ini Harapan Mendikbudristek

by Admin 1 13/01/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengapresiasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menjalankan peran foresight. Nadiem pun menyampaikan sejumlah harapannya kepada BPK terkait dengan peran foresight tersebut.

Seperti diketahui, BPK pada Oktober lalu telah merilis Pendapat strategic foresight pertama yang dituangkan dalam sebuah buku dengan judul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh. Dalam foresight tersebut, BPK menyampaikan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada lima tahun ke depan (2021-2026) dalam empat skenario.

Setiap skenario memberikan gambaran masa depan Indonesia di delapan sektor, termasuk sektor pendidikan. Adapun perincian delapan sektor tersebut terdiri atas sektor kesehatan, perekonomian, keuangan, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi.

Nadiem berharap pendekatan foresight BPK dapat menghasilkan strategi mitigasi risiko yang lebih strategis dan efektif dalam upaya Indonesia bangkit dari pandemi dan melanjutkan pembangunan. “Selain itu, tentu kami berharap peran foresight yang dilaksanakan oleh BPK akan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kemendikbudristek terkait penguatan tata kelola keuangan dalam rangka peningkatan layanan kementerian dan perwujudan Merdeka Belajar,” kata Nadiem.

Selama ini, ujar Nadiem, Kemendikbudristek dapat merasakan sentuhan foresight BPK dalam kerja sama yang terjalin antara Kemendikbudristek dan para mitra. Dengan adanya foresight BPK, terdapat kesamaan sudut pandang dalam pelaksanaan tugas profesi yang menjadikan proses kerja sama berjalan dengan baik. 

“Selama ini, BPK telah memberikan masukan perbaikan dan rekomendasi kepada Kemendikbudristek yang tidak hanya terbatas pada pengelolaan keuangan dan barang milik negara, tetapi juga terkait dengan peningkatan kinerja layanan kementerian.”

Menurut Nadiem, BPK perlu mendorong pemerintah menggunakan pendekatan foresight untuk menganalisis isu yang kompleks dalam menyusun perencanaan strategis dan membuat kebijakan yang berorientasi pada masa depan. Ia juga berharap BPK dapat terus menjaga rasionalitas dan objektivitas sebagai acuan dalam menjalankan foresight.

Terkait tata kelola di Kemendikbudristek, Nadiem memastikan pihaknya menjalankan manajemen risiko pencegahan korupsi melalui berbagai inisiatif. Beberapa inisiatif itu adalah dengan meningkatkan peran Sistem Pengendalian Intern (SPI) di unit kerja dan penambahan jumlah unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas untuk Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK WBBM) oleh Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, ujar Nadiem, Kemendikbudristek memperkuat penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal dengan fokus sistem pencegahan melalui pemantauan pendampingan program prioritas, pembuatan aplikasi digital pencegahan tindak korupsi. “Serta pelaksanaan beragam sosialisasi dan bimbingan teknis melalui kolaborasi dengan lembaga terkait,” katanya.

13/01/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apa Dampak Foresight Terhadap BPK di Mata Masyarakat?

by Admin 1 12/01/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana menilai, kehadiran foresight dapat membuat nilai BPK di mata masyarakat semakin bertambah. Dwi menyampaikan, kehadiran BPK pada masa mendatang sangat bergantung terhadap produk-produk yang bisa dihasilkan untuk masyarakat dan stakeholder.

“Dengan adanya peran foresight, bukan hanya menjadi penanda kedewasaan BPK sebagai lembaga pemeriksa tapi juga bagaimana BPK memberikan suatu future value kepada masyarakat,” ungkap Dwi kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Dwi menyampaikan, peran oversight sebagai upaya pemberantasan korupsi dan insight tetap penting. Akan tetapi, adanya strategi foresight bisa membuka ruang bagi BPK untuk memberikan suatu skenario penyelesaian masalah bagi masyarakat sebelum masalah itu terjadi. “Artinya, BPK proaktif dalam menyelesaikan masalah bangsa,” ujarnya.

Untuk mendukung hal itu, menurut Dwi, perlu ada internalisasi dari proses pemikiran foresight dalam setiap pemeriksaan di setiap perwakilan BPK. Dwi pun berupaya melakukan internalisasi semangat foresight tersebut dalam pemeriksaan reguler di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Menurut Dwi, hal terpenting dalam foresight adalah kemampuan menangkap fenomena yang terasa saat ini dan menjabarkan skenarionya pada masa mendatang. Dwi mengatakan, apabila saat ini BPK masih menggandeng sejumlah lembaga lain dalam penyusunan foresight, BPK harus mampu mandiri pada masa mendatang. Sehingga, perlu ada penguatan internal di BPK agar insan BPK memahami fungsi foresight.

12/01/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Big Data Dapat Perkuat Foresight BPK

by Admin 1 11/01/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Penerbitan foresight yang pertama dinilai dapat menjadi cerminan dari berbagai hal yang sudah dan akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta (DIY) Jariyatna mengatakan, penerbitan foresight semakin menunjukkan arah perkembangan BPK ke depan.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi sangat berperan untuk mendukung kesuksesan foresight. Jariyatna mengatakan, analisis big data sangat kuat dalam memberikan pemahaman kepada pemeriksa terkait kondisi yang terjadi di lapangan.

“Big data memang bukan obat mujarab semua penyakit, tapi dengan big data itu dia bisa memberikan red flag kepada pemeriksa atau indikasi permasalahan yang signifikan,” ungkap Jariyatna kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, peran terbesar pemanfaatan big data berada di tangan pemeriksa. Menurutnya, Biro Teknologi Informasi dan Direktorat Litbang dapat mendukung pemerolehan dan pengolahan data untuk mendukung tercapainya tujuan audit.

“Pemeriksa bisa mengidentifikasi permasalahan apa yang akan dihadapi, data apa yang tersedia, bagaimana bentuk datanya? Terstruktur atau tidak terstruktur? Siapa yang punya data? Nantinya, orang TI dapat membantu dalam mendapatkan dan mengolah data itu,” ungkap Jariyatna.

Dengan menggunakan big data, foresight yang disampaikan BPK juga akan didukung dengan argumentasi yang kuat karena berlandaskan data dengan jumlah banyak (komprehensif).

“Karena memang perlu data yang besar sehingga kita bisa melakukan analisis tren ke depan dan bisa mempertimbangkan berbagai faktor atau keterkaitan antarkejadian dengan data yang besar,” ujarnya.

11/01/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nadiem Makarim
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Mendikbudristek: Foresight BPK Bantu Rancang Strategi Masa Depan

by Admin 1 10/01/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengapresiasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menjalankan peran foresight. Menurut Nadiem, foresight pertama yang telah diluncurkan BPK dapat membantu pemerintah merancang strategi pada masa depan.

BPK pada Oktober lalu telah merilis pendapat strategic foresight pertama yang dituangkan dalam sebuah buku dengan judul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh. Dalam foresight tersebut, BPK menyampaikan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada lima tahun ke depan (2021-2026) dalam empat skenario.

Setiap skenario memberikan gambaran masa depan Indonesia di delapan sektor, termasuk sektor pendidikan. Adapun perincian delapan sektor tersebut terdiri atas sektor kesehatan, perekonomian, keuangan, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi.

Penyusunan foresight dilakukan dengan menggunakan data ikhtisar hasil pemeriksaan BPK, pendapat BPK, tren dalam negeri, regional, dan global, serta masukan dari pakar di bidang terkait yang menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa depan.

BPK pun kini menjadi supreme audit institution (SAI) ke-12 di dunia dan kedua di Asia yang mampu menjalankan foresight. Nadiem mengatakan, terwujudnya foresight pertama BPK merupakan pencapaian luar biasa bagi yang dapat menjadi praktik baik bagi negara lain.

“Pencapaian ini akan menjadi kemajuan yang luar biasa untuk lembaga pemeriksa keuangan, khususnya dalam kondisi yang penuh tantangan dan keterbatasan seperti saat ini. Kami mengapresiasi inisiatif BPK untuk melakukan foresight guna memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara,” kata Nadiem kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Nadiem menilai, foresight BPK dapat membantu mengurai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi Indonesia. Apalagi, kata Nadiem, jika foresight disinergikan dengan pendapatan fenomena bias hindsight dan peningkatan integritas, independensi, kejujuran, objektivitas, dan kepastian hukum.

Sinergitas tersebut akan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif atas tantangan yang ada, mendukung program dan kebijakan pemerintah terkait upaya bangkit dari pandemi, serta membangun strategi mitigasi kondisi bencana di masa depan.  “Foresight akan memberikan masukan bagi pemerintah dalam merancang dan mengesahkan kebijakan, termasuk dalam melakukan evaluasi atas implementasinya,” kata Nadiem.

Foresight BPK terkait Pendidikan

Skenario 1: Berlayar Menaklukkan Samudra (Respons Pemerintah Lebih Efektif dan Pandemi Mereda)

– Gaya hidup sehat masuk ke kurikulum baru dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

– Prior learning assessment and recognition (PLAR) diimplementasikan oleh banyak lembaga pendidikan, pelatihan, dan tallent pooling untuk mengevaluasi keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan nonformal di luar kelas guna mengenali kompetensi berdasarkan standar dan hasil belajar tertentu.

Skenario 2: Mengarung di Tengah Badai (Respons Pemerintah Lebih Efektif dan Pandemi Memburuk)

– Pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih menjadi kebijakan umum pemerintah.

– Adaptasi terhadap PJJ menghasilkan kreativitas dan prakarsa baru di lingkungan komunitas dan lembaga pendidikan.

Skenario 3: Tercerai-berai Terhempas Lautan (Respons Pemerintah Kurang Efektif dan Pandemi Memburuk)

– Di banyak daerah, pembelajaran jarak jauh (PJJ) terhenti atau tidak berjalan efektif; keberlanjutan lembaga pendidikan di tingkat SD di sejumlah daerah terancam karena tingginya kematian di lingkungan guru.

– Subsidi di bidang pendidikan tidak terserap dengan baik; banyak anak usia SMP dan SMA terancam putus sekolah secara permanen karena ekonomi keluarga yang memburuk.

Skenario 4: Kandas Telantar Surutnya Pantai (Respons Pemerintah Kurang Efektif dan Pandemi Mereda)

– Sekolah-sekolah di kota-kota besar melakukan hybrid, gabungan antara pembelajaran tatap muka (PTM) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sekolah-sekolah di daerah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar tidak sanggup untuk melakukan model hybrid karena terkendala infrastruktur digital yang tidak memadai.

– Desakan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk mereformasi kurikulum dan metode pembelajaran pascapandemi menguat.

Sumber: Buku pendapat strategic foresight BPK “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”.

10/01/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Berita Lain

  • Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Januari 2025
  • Warta BPK: Nama Baru, Semangat yang Sama
  • Wakil Ketua BPK Soroti Risiko Fraud Digital, Tekankan Urgensi Kolaborasi Nasional
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025

    04/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025

    04/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Januari 2025

    04/07/2025
  • Warta BPK: Nama Baru, Semangat yang Sama

    02/07/2025
  • Wakil Ketua BPK Soroti Risiko Fraud Digital, Tekankan...

    01/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id