Friday, 4 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

sai20 summit

BeritaBPK BekerjaSLIDER

Hadiri SAI20 Summit 2025, Ketua BPK Dorong Kolaborasi Global

by admin2
written by admin2

WARTA PEMERIKSA—Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, menegaskan pentingnya solidaritas global antar lembaga pemeriksa negara dalam menghadapi tantangan pendanaan infrastruktur dan pembangunan tenaga kerja masa depan. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri SAI20 Summit 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 24–25 Juni 2025.

Pertemuan tahunan ini merupakan forum para pimpinan lembaga pemeriksa (Supreme Audit Institution/SAI) dari negara-negara anggota G20. Tahun ini, SAI Afrika Selatan menjadi tuan rumah sekaligus memegang kepemimpinan SAI20, melanjutkan estafet dari Brazil (2024), India (2023), dan BPK Indonesia sebagai inisiator pada 2022.

Selain sembilan SAI negara G20 yang hadir, termasuk Arab Saudi, Cina, India, Indonesia, Korea Selatan, Rusia, Turki, dan Uni Emirat Arab, forum ini juga diikuti oleh SAI dari negara undangan seperti Djibouti, Nigeria, Kenya, Norwegia, Maroko, dan Mesir. Organisasi regional AFROSAI-E turut berpartisipasi.

SAI20 2025 mengangkat tema yang selaras dengan nilai “ubuntu” Afrika Selatan, yakni solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan. Dua isu utama dibahas dalam pertemuan ini: Public Infrastructure Funding dan Future-Ready Workforce. Melalui SAI20 Communiqué, para peserta menyepakati pentingnya memperkuat kolaborasi antar SAI untuk mendorong akuntabilitas publik, mendukung proses demokrasi, serta memberikan masukan strategis bagi pemerintah.

Dalam sesi pleno, Ketua BPK menyoroti urgensi strategi pendanaan jangka panjang yang menyatukan investasi publik, keterlibatan swasta, dan kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan pembangunan infrastruktur. Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan tahan terhadap disrupsi.

BPK turut menjadi panelis dalam sesi yang membahas pengaruh SAI dalam menjembatani kesenjangan keterampilanuntuk tenaga kerja yang sesuai untuk masa depan

Dalam diskusi ini, BPK memaparkan bagaimana lembaga pemeriksa dapat berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan keterampilan melalui audit kebijakan dan program pelatihan tenaga kerja.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Hadiri SAI20 Summit, Ketua BPK Tekankan Pentingnya Peran SAI dalam Pencapaian SDGs

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun (BPK) mengajak lembaga pemeriksa keuangan negara anggota G20 atau Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) untuk terus mengawal pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ketua BPK menekankan, peran SAI dalam pencapaian SDGs sangat dibutuhkan demi mencapai masa depan yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Ketua BPK dalam pidatonya saat menghadiri SAI20 Summit di Belém, Brazil, 17 Juni 2024. SAI20 Summit 2024 mengusung “Climate Finance and Fight Against Poveryt Hunger” sebagai isu prioritas. Sebagai informasi, SAI20 dibentuk atas inisiasi BPK RI saat Indonesia memegang Presidensi G20 2022.

Ketua BPK mengapresiasi fokus SAI20 Brasil yang mengangkat isu mengenai pendanan iklim dan pemberantasan kelaparan serta kemiskinan. Menurut Ketua BPK, isu tersebut merupakan hal penting dalam mencapai SDGs.

“Oleh karena itu, SAI harus memainkan peran sentral dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi terkait inisiatif perubahan iklim. Fungsi pengawasan yang kita lakukan akan meningkatkan tata kelola dan memastikan pencapaian hasil yang ditargetkan dalam memerangi kelaparan dan kemiskinan,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK mengingatkan bahwa sinergi sangat penting dilakukan untuk pencapaian SDGs, termasuk oleh para anggota SAI20. “Mari bersama-sama kita bergerak maju dengan komitmen baru terhadap tujuan kita bersama, dengan menyadari bahwa upaya kolektif kita akan membuka jalan menuju masa depan yang berkelanjutan dan berketahanan,” kata Ketua BPK.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK juga menyampaikan bahwa kehadiran di KTT SAI20 mencerminkan komitmen BPK RI dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah G20. Ketua BPK meyakini, KTT SAI20 dapat memberikan manfaat yang signifikan tidak hanya pada forum SAI20, namun juga komunitas global. 

SAI20 Summit dihadiri SAI dari negara anggota G20, yaitu Afrika Selatan, Brazil, Cina, Jerman, India, Indonesia, Korea Selatan, dan Saudi Arabia. Sepuluh SAI undangan juga hadir dalam SAI20 SUmmit, yaitu dari negara Angola, Mesir, Polandia, Portugal, Azerbaijan, Ekuador, Guineau-Bissau, Maladewa, Sao Tome dan Principe, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Summit SAI20 ini menyepakati SAI20 Communique berupa rekomendasi bahwa SAI merupakan key actor dalam pencapaian Sustainable Development Goals, sesuai dengan mandatnya untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan good governance dan mendorong kebijakan positif untuk menanggulangi inequlity dan hunger. 

Melalui SAI20, SAI menjalankan perannya dalam mendukung kebijakan positif untuk mengurangi dampak negatif atas perubahan iklim terhadap masyarakat, dan memastikan no one is left behind.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (kanan) bersama Sekjen Bahtiar Arif menghadiri SAI20 Summit di Goa, India, 12-13 Juni 2023.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ketua BPK Ajak SAI20 Bersinergi Kawal Ekonomi Biru

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menghadiri SAI20 Summit di Goa, India, 12-13 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, Ketua BPK mengajak supreme audit institution (SAI) untuk bersinergi mengawal tantangan dan risiko blue economy (ekonomi biru) serta artificial intelligence (AI).

SAI20 merupakan engagement group G20 yang dibentuk tahun 2022 di Bali saat Presidensi G20 Indonesia. KTT SAI20 di Bali menghasilkan komunike pertama dengan tiga prioritas isu, yaitu gobal health architecture, sustainable energy transition, dan digital transformation.

Ketua BPK Jelaskan Alasan Dukung Kolaborasi P20 dan SAI20

Tahun ini, KTT SAI20 dihelat Badan Pemeriksa India atau Comptroller and Auditor General India, sejalan dengan presidensi G20 India. Pertemuan diikuti delapan SAI dari negara-negara anggota G20.

KTT SAI20 di India mengangkat tema “Blue Economy and Responsible AI”. Ketua BPK RI pun menyampaikan penghargaan kepada SAI India atas penyelenggaraan Summit SAI20.

“Kehadiran kita hari ini menunjukkan dedikasi yang luar biasa mendukung dan promosikan transparansi dan akuntabilitas di Forum G20,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK juga mengapresiasi SAI India yang membahas tema “Blue Economy dan Responsible AI”. Menurutnya, blue economy merupakan isu penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memilliki 63 persen luas lautan dari total luas negara dan 83 ribu km panjang pesisir pantai.

Selain itu, dengan adanya AI diharapkan dapat berperan memberikan peningkatan peran SAI dengan memitigasi tantangan potensi risiko atas AI.

“SAI perlu melakukan kerja sama yang erat dalam menghadapi tantangan dan risiko di bidang blue economy dan artificial intelligence,” kata Ketua BPK.

“Kehadiran kita hari ini menunjukkan dedikasi yang luar biasa mendukung dan promosikan transparansi dan akuntabilitas di Forum G20.”

Seperti diketahui, ekonomi biru merupakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.

Pada hari kedua SAI20 Summit, para anggota SAI20 menyepakati komunike sebagai output SAI20. Termasuk juga bekerja bersama dan berkolaborasi dalam upaya berbagi pengetahuan yang melibatkan pertukaran ide-ide inovatif dan praktik terbaik. Tujuannya agar SAI dapat saling melengkapi untuk menghadapi tantangan mengaudit dalam bidang blue economy dan responsible AI.

SAI20 Summit tidak hanya menghasilkan komunike, namun juga menghasilkan compendium studi kasus pemeriksaan responsible AI dari semua anggota SAI20 yang hadir dan SAI invitee (SAI yang tidak tergabung dalam SAI20). Ketua BPK berharap komitmen dalam keanggotaan SAI20 dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas G20 dapat sejalan dengan hasil agenda G20, komunike SAI20, dan INTOSAI global voice.

SAI20 Kawal Transformasi Digital, Ini Penjelasan BPK

Sementara itu, Ketua Badan Pemeriksa India atau Comptroller and Auditor General India menekankan bahwa lembaga pemeriksa berperan penting dalam blue economy dan responsible artificial intelligence untuk memastikan tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabiltas, serta mengoptimalkan dampak positifnya untuk kehidupan.

Sementara itu, G20 Sherpa India menyampaikan bahwa prioritas SAI20 tersebut sangat relevan dengan tema G20 Presidensi India. “Peran SAI sangat penting untuk meyakinkan sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kepercayaan publik.”

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Begini Cara BPK Melakukan Pemeriksaan SDGs

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki komitmen yang kuat untuk mengawal pencapaian implementasi Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Air. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pemeriksa, BPK menerapkan dua pendekatan dalam melakukan pemeriksaan SDGs.

“Selain itu, pemeriksaan sedapat mungkin mencakup tujuan dan pertanyaan yang memungkinkan pemeriksa untuk menyimpulkan leave no one behind atau tidak ada orang yang tertinggal dalam proses pembangunan.”

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menyampaikan, pendekatan pertama adalah melaksanakan pemeriksaan dedicated atau spesifik pada target pencapaian SDGs. Adapun pendekatan yang kedua berupa pemeriksaan yang bersifat embedded atau berperspektif SDGs.

“Salah satu contoh adalah perwakilan BPK melakukan pemeriksaan untuk melihat bagaimana sebuah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengintegrasikan isu SDGs di dalamnya. Namun tidak hanya itu, ada pula pemeriksaan yang dilaksanakan BPK memiliki substansi berkaitan dengan SDGs, seperti pemeriksaan atas isu ketersediaan air bersih dan pengelolaan sampah,” kata Wakil Ketua BPK saat berbincang dengan Warta Pemeriksa di sela penyelenggaraan KTT SAI20 pada akhir Agustus.

Wakil Ketua BPK menambahkan, BPK juga menggunakan multistakeholders approach dalam melakukan pemeriksaan SDGs. BPK memeriksa pemerintah, utamanya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai Sekretariat Nasional SDGs dan dilanjutkan ke level kementerian dan pemda dalam tahap implementasinya. 

Pandemi tak Halangi BPK Periksa Implementasi SDGs

Selain itu, BPK bekerja sama dengan SDGs center yang ada di perguruan tinggi. Termasuk juga non-state actors, seperti UNDP Indonesia, untuk meningkatkan pemahaman SDGs sebagai hal pokok pemeriksaan.

“Perlu diketahui, audit implementasi SDGs adalah pemeriksaan implementasi dari serangkaian kebijakan yang berkontribusi pada pencapaian nationally agreed target (target yang disepakati secara nasional) terkait dengan satu atau lebih target SDGs,” kata dia.

Audit yang dilakukan BPK untuk menyimpulkan hal-hal terkait upaya menuju pencapaian target yang telah disepakati secara nasional. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana kemungkinan target akan dicapai berdasarkan tren saat ini, dan kecukupan target nasional dibandingkan dengan target SDGs yang sesuai.

Wakil Ketua BPK menjelaskan, audit implementasi SDGs dilakukan dengan menggunakan pendekatan whole of government, karena BPK perlu menyimpulkan sejauh mana koherensi dan integrasi dalam implementasi kebijakan.

“Selain itu, pemeriksaan sedapat mungkin mencakup tujuan dan pertanyaan yang memungkinkan pemeriksa untuk menyimpulkan leave no one behind atau tidak ada orang yang tertinggal dalam proses pembangunan,” kata Wakil Ketua BPK.

BPK Perkuat Akuntabilitas Implementasi SDGs

BPK saat ini merupakan salah satu SAI yang terdepan dalam mengawal implementasi SDGs, baik di level regional seperti ASEAN maupun global. Sebelumnya, BPK telah menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan SDGs terkait kesiapan SDGs yang mengacu pada VNR (Voluntary National Review) 2017 dan implementasi SDGs yang mengacu VNR 2019. Wakil Ketua BPK berharap pemeriksaan SDGs Indonesia oleh BPK bisa menjadi acuan SAI lain dalam melakukan pemeriksaan terkait SDGs.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Cara BPK Terus Kawal Implementasi SDGs di Tanah Air

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Aspek pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian seluruh supreme audit institutions (SAI) atau lembaga pemeriksa di dunia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu lembaga pemeriksa juga terus mengawal secara aktif pencapaian implementasi SDGs di Tanah Air.

“BPK saat ini merupakan salah satu SAI yang terdepan dalam mengawal implementasi SDGs, baik di level regional seperti ASEAN maupun global.”

Kontribusi yang diberikan BPK tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan yang secara khusus menelisik program SDGs, tetapi juga melalui pemeriksaan yang rutin dilakukan. BPK bahkan berperan dalam mendorong pencapaian SDGs di dunia internasional.

Hal itu dilakukan BPK dengan berbagi pengalaman pemeriksaan SDGs terhadap SAI negara lain. Selain itu, BPK melalui penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SAI 20 pada 29-30 Agustus, sukses mengajak SAI dari negara-negara G20 menyepakati komunike yang di dalamnya mempertegas komitmen SAI untuk mengawal implementasi SDGs di masing-masing negara. SAI20 merupakan engagement group Presidensi G20 Indonesia yang diinisiasi oleh BPK.

Terkait teknis pemeriksaan SDGs, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan bahwa International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) menekankan kepada pendekatan pemeriksaan kinerja. “Namun, kita tidak hanya dari sisi pemeriksaan kinerja saja. BPK berupaya berkontribusi secara optimal dalam mengawal SDGs melalui berbagai jenis pemeriksaan yang ada,” kata Wakil Ketua BPK saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, di sela perhelatan KTT SAI-20, akhir Agustus.

Ketua DPR: SAI20 Perkuat Upaya G20 Capai Pemulihan Ekonomi dan SDGs

Wakil Ketua BPK mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yang rutin dilaksanakan BPK adalah salah satu upaya mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs. Terutama terkait pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan.

Sesuai arahan INTOSAI, menurut dia, ada empat peran yang bisa dilakukan lembaga pemeriksa dalam mengawal pencapaian SDGs.  Pertama, melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs. Kedua, SAI melaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs. 

Peran ketiga, SAI melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16, yaitu transparansi, dalam hal ini terkait dengan dalam mewujudkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan. Adapun yang keempat, lembaga pemeriksa bisa memberikan andil dalam memberikan contoh dalam menjalankan transparansi tata kelola organisasi.

Menurut Wakil Ketua BPK, BPK saat ini merupakan salah satu SAI yang terdepan dalam mengawal implementasi SDGs, baik di level regional seperti ASEAN maupun global.

BPK Kawal Implementasi SDGs di Indonesia

Sebelumnya, BPK telah menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan SDGs terkait kesiapan SDGs yang mengacu pada VNR (Voluntary National Review) 2017 dan implementasi SDGs yang mengacu VNR 2019. “Pemeriksaan SDGs Indonesia oleh BPK diharapkan bisa menjadi acuan SAI lain dalam melakukan pemeriksaan terkait SDGs,” kata Wakil Ketua BPK.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

KTT SAI20 Hasilkan 12 Poin Komunike

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sukses menyelenggarakan Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) Summit yang dihelat di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022. Konferensi tingkat tinggi (KTT) lembaga pemeriksa negara G20 tersebut menyepakati 12 poin komunike. KTT SAI20 juga menyepakati rules of procedure (RoP) atau aturan internal.

“Hasil KTT SAI20 berupa komunike akan kami sampaikan kepada Presidensi G20 Indonesia untuk menjadi bagian dari hasil bersama para pemimpin negara G20 pada KTT G20 bulan November 2022.”

Ketua BPK Isma Yatun dalam pernyataan bersama para delegasi SAI pada Selasa (30/8/2022) menyampaikan, pertemuan KTT SAI20 merupakan puncak dari rangkaian kegiatan pertemuan sebelumnya. BPK sebelumnya sudah menggelar pertemuan bilateral, pertemuan teknis (technical meeting), dan pertemuan pejabat senior (senior officials meeting) untuk menyiapkan dokumen yang akan disepakati di KTT SAI20 ini.

“Kami menyepakati dua hal penting dalam KTT SAI20 ini, yaitu komunike SAI20 dan aturan internal SAI20 atau rules of procedures (RoP). Komunike SAI20 merupakan pernyataan bersama kami sebagai kontribusi SAI20 kepada G20 untuk mendukung tema Presidensi G20 Indonesia, yakni ‘Recover Together, Recover Stronger’,” kata Ketua BPK. Adapun RoP yang disahkan merupakan aturan tata kelola untuk kegiatan-kegiatan SAI20 pada masa mendatang.

Delegasi BPK yang mewakili Indonesia dalam SAI20 diketuai oleh Anggota III Achsanul Qosasi

Ketua BPK menjelaskan, pada KTT Tahun 2022, SAI20 membahas dan menyampaikan pernyataan terkait percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Khususnya terkait arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital.

Dalam Komunike SAI20 Tahun 2022, SAI20 juga menyepakati keberlanjutan kepemimpinan SAI20 berikutnya yang mengikuti Presidensi G20, yaitu oleh Badan Pemeriksa India pada tahun 2023 dan Badan Pemeriksa Brasil pada tahun 2024.

“Hasil KTT SAI20 berupa komunike akan kami sampaikan kepada Presidensi G20 Indonesia untuk menjadi bagian dari hasil bersama para pemimpin negara G20 pada KTT G20 bulan November 2022,” kata Ketua BPK.

SAI2 merupakan engagement group G20 yang diinisiasi oleh BPK. Sejak G20 dibentuk pertama kali pada 1999,  SAI20 baru dibentuk dan diresmikan pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.

Pembentukan SAI20 oleh BPK

SAI20 COMMUNIQUE

1. We, the Heads of Supreme Audit Institutions (SAIs) of the Group of 20 (G20) from Argentina, Australia, Brazil, China, India, Indonesia, Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and Türkiye attended the inaugural SAI20 Summit in Bali, Indonesia on 29-30 August 2022. We agreed jointly in accordance with the adopted Rules of Procedure for the SAI20 engagement group to promote collaboration, including through sharing knowledge and best practices among SAIs in G20 countries and with other relevant stakeholders in order to contribute to strengthening oversight, developing insight, and providing strategic foresight to foster accountable governance.

2. In doing so, we also recognized and acknowledged the different mandates of each respective SAI of member countries, the need to ensure the unity and integrity of the SAI community under the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) platforms and initiatives, as well as the need to develop a platform for strengthening the SAIs’ role as a strategic partner of G20 governments in responding to global challenges.

3. We emphasized the three priority issues of Indonesia’s G20 presidency, namely: Global Health Architecture, Sustainable Energy Transition, and Digital Transformation in respect of which G20 governments will continue to take the lead among others to assist in ensuring equitable access to COVID-19 vaccines as well as promoting sustainable and inclusive economic development.

4. We recognized that the COVID-19 pandemic has not only increased the risks of fraud due to the rapid implementation of government response programs but also widened inequality across the globe due to unachieved development targets, thus hindering the achievement efforts of Sustainable Development Goals (SDGs) globally.

5. We stressed that outside of the direct impacts of the pandemic, global recovery is also at risk from more persistent supply disruptions, mounting inflationary pressures, financial stresses, an emerging energy crisis, the potential for climate-related disasters, increased global instability, and weaker-than- anticipated long-term growth drivers.

6. We acknowledged that SAIs need to focus on the government’s response to accelerate economic recovery and resume intensifying efforts to achieve the 2030 agenda. In addition, SAIs and other stakeholders are encouraged to create a suitable environment for a well-managed public sector and business sustainability, to assist developing nations’ resilience, to better respond to various future challenges and uncertainties with a view to achieving stronger, greener and healthier global development.

7. Referring to United Nations General Assembly Resolution A/66/2091 and INTOSAI Principles 122, we noted that public sector auditing has an essential role in promoting the efficiency, accountability, effectiveness, and transparency of public administration while supporting the global response to the COVID-19 crisis and SDGs implementation.

BPK Dukung Presidensi G20 melalui Inisiasi SAI20

8. In this context, we as SAIs, in demonstrating our relevance to citizens, governments, parliaments, and other stakeholders, are committed to providing independent and objective insight, also timely and relevant information to ensure the accountability, transparency, and integrity of the government. We are also committed, while the response to the pandemic from the SAI of each of the G20 countries may differ, to help governments identify potential risks, impacts, and possible responses to be implemented in order to deliver good public policy outcomes and promote good governance, as well as contributing to the follow-up and review of SDGs implementation.

9. In line with the priorities of the current G20 presidency and SAI20 with an emphasis on the sustainability and inclusiveness of economic recovery that benefits all and leaves no one behind, we call on the governments of G20 to:

● Address the importance of policy coherence, coordinated planning, good governance, and sound risk management in managing an emergency, including the importance of crisis prevention, preparedness, and coordination across key governance structures.

● Improve efficiency, accountability, effectiveness, and transparency frameworks for better implementation of policies and programs, including the development of clear performance targets, assessment criteria, and robust monitoring and reporting.

● Ensure healthcare systems provide efficient, available, agile, and equally accessible healthcare for all citizens.

● Ensure that the rapid pace of digitalization leaves no one behind and that the digital transformation enables sustainable economic growth.

● Continue to foster the sustainable energy transitions that enable clean, affordable, and economically viable energy production.

● Ensure the agility of health systems in an ever-changing environment, and equity while prioritizing the availability, distribution, and deployment of resources and health facilities.

● Ensure the comprehensive mapping and coherence of government programs and policies for achieving sustainable development, including the SDGs.

10. We noted the importance of multi-stakeholder engagement in responding to related global issues. Thus, we call on the governments of G20 to collaborate with all related stakeholders to:

● Highlight the importance of documentation, as well as increase intelligence and data analytics capabilities to support the monitoring of policies, programs, and service delivery.

● Leverage digital transformation while identifying and mitigating the risks to data security and safety, cyber security and resilience, as well as data protection and privacy.

● Consider the need for a framework for sustainability reporting, such as Environmental, Social, and Governance (ESG), for the public sector to provide transparency and accountability of government programs toward a greener economy, especially in the energy transition process and more inclusive economic growth.

11. In the face of uncertainty, complexity, rapid changes, and emerging challenges we stressed the importance of the role of SAIs as external independent institutions to pursue a comprehensive initiative and play an active role in promoting the efficiency, accountability, effectiveness, and transparency of public administration.

12. We thank the Audit Board of the Republic of Indonesia for initiating the establishment of SAI20 and convening its first Summit under Indonesia’s G20 presidency. We look forward to supporting the Comptroller and Auditor General of India, and the President of the Federal Court of Accounts – Brazil as the chair of SAI20 in 2023 and 2024 respectively.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Ketua DPR: SAI20 Perkuat Upaya G20 Capai Pemulihan Ekonomi dan SDGs

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan, terbentuknya Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) dapat memperkuat upaya negara-negara G20 dalam percepatan pemulihan ekonomi dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kehadiran SAI20 sebagai engagement group G20 yang diinisiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat penting untuk merespons kebutuhan mendesak terhadap tata kelola, transparansi dan akuntabilitas, di saat dan pascapandemi Covid-19.

Puan Maharani yang juga Ketua Parliament 20 (P20) mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan tekanan ekonomi, fiskal, dan sosial ke seluruh negara. Semua negara mengambil langkah-langkah antisipasi dan mengatasi ancaman krisis. Negara-negara mengalokasikan anggaran yang besar untuk menangani dampak pandemi di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

“Peran ini dapat dilaksanakan oleh SAI dengan menciptakan pendekatan tata kelola yang dapat berfungsi sebagai platform yang dapat memandu pemerintah menuju capaian agenda global yang memperkuat kemajuan nasionalnya. Sehingga SAI ikut mengawal keberlanjutan agenda global yang telah disepakati bersama.”

“Sejumlah agenda pembangunan juga mengalami perlambatan, termasuk langkah-langkah dalam mencapai SDGs, karena sumber daya negara diarahkan untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman pandemi dan dampaknya,” kata Ketua DPR dalam pidatonya saat menghadiri SAI20 Summit atau KTT SAI20 hari kedua, di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8/2022).

Puan mengatakan, tema Presidensi G20 Indonesia “Recover Together, Recover Stronger”, merupakan komitmen yang kuat dari negara G20 untuk segera mengatasi tantangan global yang paling mendesak saat ini. Tema itu juga menunjukkan komitmen untuk menyatukan upaya bersama demi pemulihan yang lebih baik dari krisis Covid-19 untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di negara-negara di seluruh dunia.

“Komitmen ini tentu menjadi semangat kita yang sama, di parlemen dan di supreme audit institutions, untuk berkontribusi dalam kewenangan konstitusionalnya dalam memperkuat pemulihan,” kata Puan.

Puan pun mengatakan, DPR yang juga sebagai penyelenggara P20, memberikan apresiasi kepada BPK yang telah mengambil inisiasi pembentukan SAI20 sebagai new engagement group G20. Dengan demikian, SAI20 akan dapat ikut merespons kebutuhan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya negara, di tengah dan pascapandemi.

“Hal ini dapat memperkuat upaya pemerintah negara G20 dalam mencapai pemulihan ekonomi dan mempercepat pencapaian SDGs,” kata dia menambahkan.

Menurut Puan, pemulihan ekonomi global dan melanjutkan kerja pencapaian SDGs, akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya yang dimiliki masing-masing negara.  Kerja sama global dalam memperkuat pemulihan ekonomi, perlu diarahkan pada kerja sama bidang keuangan dan moneter, yang dapat memberikan ruang yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara, walaupun setiap negara memiliki tantangan yang berbeda-beda.

KTT SAI20 Bahas 2 Isu Prioritas, Apa Saja?

Adapun kerja sama global dalam melanjutkan capaian SDGs, kata Puan, diarahkan kepada kerja sama sektoral. Misalnya saja bidang kesehatan, pangan, energi, lapangan kerja, pendidikan, ekonomi digital, dan ekonomi hijau yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan agenda bersama dalam menanggulangi kesenjangan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan industri. “Sehingga kerja sama global benar-benar mewujudkan komitmen recover together; no country left, no country behind,” kata dia.

Puan menegaskan, berbagai permasalahan global tidak dapat diselesaikan oleh satu negara atau oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja bersama, gotong royong, kolaborasi, dalam bentuk kerja bersama internasional yang dilakukan antarnegara.

Kerja sama ini juga perlu melibatkan berbagai stakeholders, berbagai pihak, legislatif, supreme audit institutions (SAI), yang menyentuh substansi antarbidang, multisektor, geopolitik, ekonomi, sosial, pangan, dan lainnya.

Parlemen, melalui P20, akan ikut mengambil peran strategis untuk memperkuat legitimasi pemerintah masing-masing negara G20 dalam menjalankan agenda bersama. Melalui tugas konstitusionalnya, parlemen akan berperan melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan untuk dapat memperkuat implementasi agenda bersama negara G20, yang dapat memperkuat pemulihan sosial dan ekonomi di masing-masing negara.

Adapun SAI masing-masing negara dapat ikut mengambil peran sebagai mitra G20 dengan memastikan dan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dari program dan kebijakan global yang dijalankan oleh masing-masing negara. “Peran ini dapat dilaksanakan oleh SAI dengan menciptakan pendekatan tata kelola yang dapat berfungsi sebagai platform yang dapat memandu pemerintah menuju capaian agenda global yang memperkuat kemajuan nasionalnya. Sehingga SAI ikut mengawal keberlanjutan agenda global yang telah disepakati bersama,” kata Puan.

Apresiasi BPK, Jokowi: SAI20 Semakin Perkokoh Kepemimpinan Indonesia

Ketua BPK Isma Yatun dalam pidatonya mengajak SAI 20 atau lembaga pemeriksa negara anggota G20 untuk memperkuat kerja sama dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan. Ketua BPK mengatakan, kerja sama dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20.

“P20 dan SAI20 memiliki kepentingan yang sama dan dapat memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan mencapai Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, SAI20 perlu bekerja sama dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan independen guna memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20,” kata Ketua BPK.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Ketua BPK Ajak SAI20 Perkuat Kerja Sama dengan Parlemen

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengajak Supreme Audit Institutions (SAI) 20 atau lembaga pemeriksa negara anggota G20 untuk memperkuat kerja sama. Khususnya dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan.

“SAI20 bertujuan untuk memperkuat sinergi antara SAI20 dan komunitas G20, termasuk Parliament 20. Kehadiran Ketua DPR RI sebagai Ketua Parliament 20 hari ini menunjukkan aksi kolaboratif menghadapi tantangan yang berkembang pesat. Dengan semangat ‘Recover Together, Recover Stronger’, kami berharap KTT ini akan menjadi tonggak penting bagi komunitas SAI20 untuk berkontribusi lebih signifikan kepada komunitas global.”

Ketua BPK mengatakan, kerja sama dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20. Ajakan tersebut disampaikan Ketua BPK pada hari kedua SAI20 Summit atau KTT SAI20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/82022), yang turut dihadiri Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam pidatonya, Ketua BPK menyampaikan bahwa peran parlemen sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan belanja negara.

“Parliament20 (P20) memiliki peran penting dalam komunitas G20. P20 dan SAI20 pun memiliki kepentingan yang sama dan dapat memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan mencapai Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, SAI20 perlu bekerja sama dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan independen guna memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20,” kata Ketua BPK dalam pidatonya. Seperti diketahui, P20 merupakan engagement group dari parlemen negara-negara G20. 

Ketua BPK mengatakan, seiring sudah meredanya pandemi Covid-19, pemerintah di seluruh negara harus lebih fokus kepada pemulihan ekonomi dan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.  SAI dapat berkontribusi secara signifikan dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan pencapaian target SDGs yang menjadi dua isu prioritas KTT SAI20 saat ini.

Wakil Presiden Dijadwalkan Buka KTT SAI20

“Pembentukan SAI20 merupakan langkah awal untuk memperluas nilai dan manfaat SAI untuk mendukung G20. Melalui komunike, SAI20 menunjukkan peran, komitmen, dan rekomendasinya dalam memastikan efektivitas program dan kebijakan G20, terutama dalam dua isu prioritas SAI20,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK menambahkan, SAI20 mendorong pemerintah di G20 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mencapai Agenda 2030. Antara lain, mempromosikan transisi energi terbarukan dan ekonomi yang lebih hijau, serta memastikan transformasi digital.

“SAI20 bertujuan untuk memperkuat sinergi antara SAI20 dan komunitas G20, termasuk Parliament 20. Kehadiran Ketua DPR RI sebagai Ketua Parliament 20 hari ini menunjukkan aksi kolaboratif menghadapi tantangan yang berkembang pesat. Dengan semangat ‘Recover Together, Recover Stronger’, kami berharap KTT ini akan menjadi tonggak penting bagi komunitas SAI20 untuk berkontribusi lebih signifikan kepada komunitas global,” kata Ketua BPK.

BPK Siap Gelar KTT SAI20 di Nusa Dua

KTT SAI20 berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022. Pada hari pertama, KTT SAI20 mengadopsi rules of procedures (RoP) atau aturan prosedur SAI20 sebagai pengaturan operasional tata kelola internal. Adapun agenda utama hari kedua adalah pembahasan dan pengesahan komunike atau pernyataan bersama sebagai output konkret SAI20 untuk disampaikan kepada komunitas G20. Komunike SAI20 berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Begini Wapres Melihat Peran BPK pada Masa Darurat

by Admin 1
written by Admin 1

NUSA DUA, WARTA PEMERIKSA — Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah sangat mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terus mengawal pemerintah dalam melewati masa darurat akibat pandemi Covid-19. Berkat peran BPK, pemerintah bisa menghadapi masa darurat tersebut dengan tetap menjaga akuntabilitas keuangan negara.

Hal tersebut disampaikan Wapres dalam pidato kuncinya saat menghadiri secara langsung Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) Summit di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8/2022).

“SAI memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu bagi pemerintah untuk menjaga disiplin dalam pengelolaan anggaran keuangan negara di saat menghadapi ragam tekanan berat dan situasi genting.”

Wapres mengatakan, berbagai krisis yang bertubi-tubi mengharuskan semua negara untuk mengambil langkah yang tidak biasa dan segera. Untuk merespons kondisi tersebut, anggaran publik harus direalokasikan untuk menangani dampak prioritas yang bersifat memaksa.

“Pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi BPK RI sebagai pengawal pemerintah dalam melewati masa darurat yang membutuhkan kesigapan dan fleksibilitas, seraya tetap menjaga akuntabilitas dan legalitas tata kelola keuangan negara,” kata Wapres.

Wapres menegaskan, dalam proses pemulihan dari dampak pandemi Covid-19, pemerintah membutuhkan dukungan dari lembaga audit. Tujuannya untuk memastikan program-program sentral pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana di jalur yang tepat, yaitu program reformasi sistem perlindungan sosial, sistem kesehatan nasional dan sistem ketahanan bencana, serta industri, pariwisata,  dan investasi menuju ekonomi hijau.

Ini Salah Satu Fungsi Global SAI20 Menurut BPK

Wapres menambahkan, krisis juga telah mengamplifikasi risiko terhadap pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDGs) dengan melebarnya disparitas kesejahteraan. “Sebagai mitra strategis pemerintah, lembaga audit turut memastikan peralihan fokus anggaran dan sumber daya untuk menangani dampak krisis, tidak menyebabkan pencapaian agenda-agenda besar pemerintah, termasuk SDGs, mengalami kemandekan apalagi kemunduran,” ujar Wapres.

Wapres menekankan, dunia saat ini tengah menghadapi ketidakpastian dan perubahan dalam skala besar, kesulitan melakukan prediksi secara akurat, dan kerumitan tantangan akibat berbagai faktor yang saling berkaitan beserta mata rantai akibatnya. Meskipun tidak mudah, kondisi-kondisi tersebut telah memberikan pelajaran bagi semua pihak, termasuk SAI.

Menurut Wapres, hal tersebut dapat menjadi momentum untuk berbenah secara komprehensif, membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta adaptif, dan di saat bersamaan tetap akuntabel dan berintegritas. Dengan begitu, lebih siap dalam menghadapi ancaman dan tantangan pada masa depan.

“SAI memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu bagi pemerintah untuk menjaga disiplin dalam pengelolaan anggaran keuangan negara di saat menghadapi ragam tekanan berat dan situasi genting,” kata Wapres.

SAI20 Ajak Anggotanya Kawal Akuntabilitas Pascapandemi

Oleh karena itu, Wapres mengapresiasi inisiatif pembentukan SAI20 oleh BPK dalam kerangka Presidensi G20 Indonesia. Wapres meyakini, SAI20 akan memberikan nilai tambah bagi komunitas global dengan membangun tata kelola yang lebih tangguh dan mendorong kolaborasi yang lebih efektif antara SAI dengan pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

KTT SAI20 berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022. KTT SAI20 mengagendakan pengesahan rules of procedures (RoP) dan kesepakatan komunike SAI20. Selain itu, KTT SAI20 mendiskusikan isu-isu global dan nasional antara lain terkait transisi energi dan transformasi digital.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Hadiri SAI20, Wapres Harapkan Tiga Hal Ini

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin membuka secara langsung Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) Summit atau konferensi tingkat tinggi badan pemeriksa G20, di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8/2022). Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan apresiasinya atas inisiatif pembentukan SAI20 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kerangka Presidensi G20 Indonesia.

Wapres meyakini pembentukan SAI20 akan memberikan nilai tambah bagi komunitas global dengan membangun tata kelola yang lebih tangguh. “Selain itu, dapat mendorong kolaborasi yang lebih efektif antara SAI dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Wapres saat menyampaikan pidato kunci dalam pembukaan KTT SAI20.

“Saya berharap, komunike yang akan dihasilkan dari KTT ini mencakup ketiga hal tersebut, selain kerja sama peningkatan kapasitas SAI. Komunike ini nantinya juga dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyiapan deklarasi Pemimpin G20 di Bali pada November 2022 yang akan datang.”

Berbicara di hadapan pimpinan BPK dan pimpinan 12 badan pemeriksa anggota G20, Wapres pun menyatakan bahwa SAI20 akan menjadi salah satu warisan dari Presidensi G20 Indonesia. “Pembentukan SAI20 akan menjadi salah satu warisan dari Presidensi G20 Indonesia. Oleh karena itu, terdapat tiga hal yang saya harapkan dari KTT SAI20,” kata Wapres.

Hal pertama, Wapres berharap SAI20 menyampaikan perspektif audit yang independen dalam rangka membantu pemerintah merumuskan kebijakan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan, pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), dan kesiapan menghadapi krisis di masa depan.

Kedua, SAI diharapkan dapat merumuskan peran dalam mendukung masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengatasi aneka tantangan global, khususnya terkait isu utama Presidensi G20 Indonesia.

SAI20 Ajak Anggotanya Kawal Akuntabilitas Pascapandemi

Wapres juga berharap KTT SAI20 dijadikan sebagai jembatan penghubung pemikiran para auditor mancanegara yang memiliki mandat dan pengalaman berbeda dalam merespons krisis, sehingga dapat memberikan kekayaan perspektif dan gagasan. Wapres menilai, pengalaman krisis di masa lampau telah mencatat peran krusial para auditor bagi pemimpin negara dalam mengambil keputusan di masa-masa sulit akibat krisis.

“Saya berharap, komunike yang akan dihasilkan dari KTT ini mencakup ketiga hal tersebut, selain kerja sama peningkatan kapasitas SAI. Komunike ini nantinya juga dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyiapan deklarasi Pemimpin G20 di Bali pada November 2022 yang akan datang,” kata Wapres.

Ketua BPK Isma Yatun dalam pidato pembukaan menyampaikan bahwa kehadiran Wakil Presiden RI dalam KTT SAI20 merupakan sebuah kehormatan bagi SAI20 yang menunjukkan sebuah kolaborasi nyata untuk mengawal ekosistem akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Pembentukan SAI20 oleh BPK

“SAI20 berupaya melakukan kolaborasi efektif di kalangan lembaga pemeriksa negara dan dengan pemerintah dalam komunitas G20 untuk memastikan pelaksanaan komitmen, peran, dan rekomendasi SAI,” jelas Isma Yatun.

KTT SAI20 berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022. KTT SAI20 mengagendakan pengesahan rules of procedures (RoP) dan kesepakatan komunike SAI20. Selain itu, KTT SAI20 mendiskusikan isu-isu global dan nasional antara lain terkait transisi energi dan transformasi digital.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id