polri

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Auditor Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hery Subowo menekankan pentingnya kerja sama lembaga audit dengan aparat penegak hukum (APH) dan lembaga antikorupsi. Menurutnya, korupsi merupakan fenomena kompleks yang menjadi ancaman serius bagi pembangunan ekonomi sebuah negara.

“Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). MoU tersebut mencakup tindak lanjut temuan BPK yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi, penghitungan kerugian negara, upaya pencegahan korupsi, pertukaran informasi, dan koordinasi antarlembaga dalam penyelesaian kasus korupsi.”

Hal ini disampaikan Hery saat menjadi salah satu pembicara di acara “Regional Workshop on Enhancing the Collaboration between Supreme Audit Institutions and Anti-Corruption Bodies” di Bangkok, Thailand, Rabu (14/3/2023). Kehadiran BPK ini untuk menjawab undangan The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Dalam paparannya, Hery menjelaskan bahwa kerja sama lintassektoral dan kolaborasi antarlembaga serta aliansi nasional dan regional dari otoritas terkait merupakan hal krusial. Ini pun menjadi salah satu strategi yang cukup efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dalam konteks Indonesia, Hery menjelaskan pola kerja sama BPK dengan APH seperti Polri dan kejaksaan. Termasuk juga lembaga antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinasi Pemda Tanggulangi Kemiskinan Belum Optimal

Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). MoU tersebut mencakup tindak lanjut temuan BPK yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi, penghitungan kerugian negara, upaya pencegahan korupsi, pertukaran informasi, dan koordinasi antarlembaga dalam penyelesaian kasus korupsi.

Tujuan kehadiran BPK adalah dalam rangka meningkatkan kolaborasi antara lembaga audit dan lembaga antikorupsi. Ini juga merupakan bentuk peran aktif BPK dalam memberikan kontribusi pada upaya pemberantasan korupsi. Sekaligus pengakuan atas kompetensi dan eksistensi BPK dalam kancah hubungan internasional.

Ini Hasil Pemeriksaan BPK Terkait Penanggulangan Kemiskinan di Daerah

Lokakarya diselenggarakan selama tiga hari, Rabu-Jumat (14-16 Maret 2023) di Grande Centre Point Hotel Ploenchit, Bangkok. Kegiatan ini mengundang perwakilan lembaga audit (supreme audit institution-SAI) dan lembaga antikorupsi (anti-corruption bodies-ACB) dari 24 negara Asia. Mulai dari Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Cina, India, Indonesia, Iran, Japan, Korea, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan, dan Vietnam.

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berkomitmen untuk mempertahankan wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hingga saat ini, Polri telah sembilan kali mendapatkan opini WTP. Opini WTP terakhir diberikan atas laporan keuangan tahun anggaran 2021.

Untuk itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan, akan berkomitmen selalu transparan dan akuntabel dalam pemanfaatan dan penggunaan keuangan negara sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

“Tentunya ini menjadi komitmen kami. Untuk tahun-tahun berikutnya kami akan melaksanakan komitmen terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Sigit seperti dilansir dari Antara dalam konferensi pers acara taklimat akhir pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2021 di Mabes Polri, Jakarta, belum lama ini.

Untuk mempertahankan komitmen itu, kata jenderal bintang empat tersebut, Polri akan melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok institusi. Termasuk program-program untuk mengawal kebijakan pemerintah dan mendorong pemasukan atau penambahan terkait dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Mengawal kebijakan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga agar APBN tetap bisa berjalan dengan baik di situasi yang ketidakpastian ini dengan mengawal berbagai strategi, transformasi ekonomi,” kata Sigit.

Mantan kabareskrim Polri itu mengatakan semua upaya itu dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK. Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan negara sesuai amanat undang-undang.

“Terima kasih atas opini yang telah diberikan kepada kami. Kami akan terus melakukan perbaikan untuk tahun-tahun ke depan,” kata Sigit.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyebutkan bahwa perolehan predikat WTP sembilan kali berturut-turut yang diterima Polri merupakan suatu prestasi dari institusi negara. Menurut dia, predikat ini bukan hadiah dari BPK.

Akan tetapi, kerja keras Kapolri beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Dia pun berharap Polri bisa mempertahankan predikat ini, mengingat institusi tersebut selain mempunyai tugas pokok utama mengamankan, mengayomi dan melindungi masyarakat.

Selain itu, juga punya fungsi tambahan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Kepolisian RI adalah suatu institusi yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat secara keseluruhan,” kata dia.

Kok BPK Bahas Kerja Sama dengan Polisi, Kejaksaan, dan KPK di Bangkok?

Dapat 9 WTP, Ini Komitmen Polri