JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun meminta para pemeriksa mencermati perubahan postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2022 dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2022. Hal ini diperlukan mengingat adanya berbagai dinamika yang terjadi di dalam negeri maupun di lingkup global.
Ketua BPK mengatakan, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam postur APBN 2022 yang berdampak terhadap perubahan alokasi anggaran subsidi. Anggaran subsidi energi, misalnya, meningkat menjadi 55,89 persen seiring naiknya harga minyak dunia.
Selain itu, terdapat perubahan alokasi anggaran untuk kompensasi bahan bakar minyak dan listrik yang meningkat sebesar 1.486,48 persen.
“Perubahan tersebut penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyusunan strategi, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang cukup dan tepat. Selain itu, para pemeriksa juga harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menganalisis berbagai macam data dan informasi dalam rangka mendukung proses identifikasi dan penilaian risiko,” kata Ketua BPK saat memberikan pengarahan dalam workshop persiapan pemeriksaan LKPP, laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), dan laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2022, belum lama ini.
“Perubahan tersebut penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyusunan strategi, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang cukup dan tepat. Selain itu, para pemeriksa juga harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menganalisis berbagai macam data dan informasi dalam rangka mendukung proses identifikasi dan penilaian risiko.”
Ketua BPK menambahkan, beberapa hal yang juga perlu dicermati adalah pelaksanaan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang masih berlangsung, penyelenggaraan kegiatan internasional G-20, yang dapat memengaruhi realisasi APBN tahun 2022. Ketua BPK juga mengingatkan para pemeriksa mengenai kasus-kasus yang terkait dengan hukum pada kementerian/lembaga serta risiko dampaknya terhadap pertanggungjawaban anggaran.
Agar pemeriksaan berjalan maksimal, Ketua BPK meminta seluruh unit kerja pemeriksaan untuk dapat saling berkolaborasi dalam berbagi data dan informasi yang dapat memengaruhi LKPP tahun 2022.
Workshop dengan tema “Sinergi dan Kolaborasi untuk Meningkatkan Kualitas dan Manfaat Hasil Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN” yang digelar pada 12-18 Januari 2023 ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pemeriksaan LKPP, LKKL dan LKBUN tahun 2022. Kegiatan ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada para pemeriksa mengenai arah dan kebijakan BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2022.
Tujuan lain digelarnya workshop ini juga untuk memutakhirkan pemahaman para pemeriksa mengenai tiga isu utama. Ketiganya yaitu perkembangan standar dan kebijakan akuntansi serta sistem informasi pelaporan keuangan pemerintah pusat, kebijakan dalam pelaksanaan APBN tahun 2022, dan pengelolaan barang milik negara.