Friday, 4 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

peran bpk

BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Peran BPK Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 Menurut Menko Perekonomian

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal dianggap sangat penting untuk mewujudkan visi nasional ke depan. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya transformasi dan reformasi yang saat ini dilakukan pemerintah dalam menyokong visi Indonesia Emas.

“Peran BPK sangat penting dalam mendukung visi nasional ke depan. Perbaikan tata Kelola, akuntabilitas, evaluasi, dan monitoring keuangan dan transparansi menjadi hal penting agar tercipta Masyarakat yang adil, maju dan berdaulat dan makmur,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Pelaksana BPK tahun 2023 di Jakarta, belum lama ini.

Capaian Opini WTP LKKL dan LKPD Lampaui Target RPJMN

Saat ini, kata dia, pemerintah memiliki target visi Indonesia Emas 2045. Melalui visi tersebut, Indonesia ditargetkan akan masuk dalam jajaran negara berpendapatan tinggi (high income) pada 2045.

Untuk itu, Indonesia ternyata telah memiliki bekal. Berdasarkan data terakhir, menurut Airlangga, pertumbuhan RI pada kuartal II/2023 telah mencapai 5,17%. Selama tujuh kuartal terakhir pertumbuhan Indonesia selalu berada di atas 5%. Hasil ini membuat Indonesia kembali menjadi negara berpendapatan menengah ke atas

“Pada akhir tahun ini diharapkan pendapatan per kapita kita mencapai 4.700 dolar AS dan pada tahun depan diperkirakan 5.500 dolar AS per kapita,” ungkap dia.

Pencapaian ini turut didukung oleh peningkatan daya saing berturut-turut IMD World Competitiveness Ranking yang naik 10 tingkat, dari 44 ke 34. Posisi ini lebih baik dari Jepang yang 35, India 40, Filipina 52, dan Brasil 60.

“Berbagai lembaga pemerikatan prestasi juga mempertahankan status investment grade rating bagi Indonesia dan kinerja dengan inflasi yang rendah. Maka ini menunjukan bahwa perekonomian berada pada jalur yang benar,” ucap dia.

“Nah untuk mencapai high income country di kisaran 2038 sampai 2041, pertumbuhan per tahun 5% tidak cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6-7%, namun salah satu yang menjadi catatan, yaitu ICOR (incremental capital output ratio).”

Selain itu, menurut dia, indikator sosial sudah membaik. Contohnya tingkat pengangguran turun menjadi 5,45 pada Februari 2023. Kemudian rasio gini atau ketimpangan pun juga turun ke 0,39 pada Maret 2023 dan tingkat kemiskinan menjadi 9,4%.

Demikian pula kemiskinan ekstrem yang sempat ke angka 5,8 persen. Kini turun menjadi 1,12 persen. Prospek ekonomi juga terlihat dari indeks konsumsi di atas 100. Kini kita di level optimis, yaitu di 123,5.

Rasio utang luar negeri masih di angka 29,3 persen dan cadangan devisa sebesar 137,7 miliar dolar AS. “Nah kita juga melihat fundamental ekonomi. Ini menjadi landasan yang baik untuk target-target ke depan. Di antara negara-negara lain, kita lihat pertumbuhan kita hanya di bawah Filipina dan Uzbekistan dan tingkat inflasi juga relatif rendah,” ungkap dia.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sasaran yang ingin dicapai Indonesia pada 2045, yakni memiliki PDB nominal sebesar 9,8 triliun dolar AS. Atau menjadi 5 besar PDB dunia dengan GNI per kapita 30.300 dolar AS.

Kemudian porsi penduduk middle income sebesar 80 persen. Sementara kontribusi industri manufaktur pada PDB ditingkatkan dari saat ini 19% menjadi 28%, dan penyerapan 25,2% tenaga kerja.

BPK Terus Kawal Program Nasional, Ini Bentuknya

“Nah untuk mencapai high income country di kisaran 2038 sampai 2041, pertumbuhan per tahun 5% tidak cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6-7%, namun salah satu yang menjadi catatan, yaitu ICOR (incremental capital output ratio),” ucap dia.

Saat ini, ICOR Indonesia masih terlalu tinggi, yaitu 7,6%. Dengan kata lain, investasi masih belum optimal. Sepatutnya, kata dia, angka ini ada di kisaran 6-7%.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Menkeu Apresiasi Peran BPK dalam Peningkatan Tata Kelola Keuangan Negara

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai rekan sekaligus pilar akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang kredibel di Indonesia. Dia menyebut, BPK saat ini bahkan sudah berada dalam lingkaran atau circle internasional.

“BPK sekarang di dalam circle internasional menjadi salah satu supreme auditor yang diandalkan. Juga terus ditingkatkan peranannya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang dilansir dari situs Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (7/3/2023).

RI Jaga Akuntabilitas pada Masa Krisis, Menkeu Sebut Peran BPK

Ia menyebutkan, BPK memiliki tiga peran sekaligus yakni sebagai oversight yang memeriksa keuangan dari sisi compliance, governance, dan akuntabilitas. BPK juga mempunyai fungsi insight sebagai mitra konsultasi dalam merumuskan berbagai kebijakan extraordinary pada masa pandemi.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyoroti peran BPK agar bisa memberikan foresight berupa prediksi yang kredibel. “Inilah yang saya tentu berharap, BPK akan terus menjadi institusi yang kita semua andalkan dari sisi insight, oversight, dan juga dari foresight-nya,” ujar Sri.

Sri Mulyani turut memaparkan keuangan negara sebagai instrumen yang dinamis karena tidak bisa lepas dari kondisi ekonomi. Dia mengatakan, asumsi ekonomi akan senantiasa mengalami dinamika berupa deviasi antara asumsi dan realita yang mempengaruhi postur dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Kita tidak melulu hanya kepada suatu kepatuhan yang sifatnya mekanistik statis dan sempit kadang-kadang kita melupakan gambar besarnya dan tujuan besarnya.”

“Karena dia tidak didesain dalam suasana vakum dan berbagai indikator maupun variabel yang ada di dalam keuangan negara sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi,” tutur dia.

Perekonomian Indonesia dalam tiga tahun terakhir, kata dia, sangat terpengaruh oleh situasi pandemi. Tataran global geopolitik yang berubah juga menjadikan hubungan antar negara semakin menegang. Selain itu, disrupsi rantai pasok menyebabkan inflasi terdongkrak sangat tinggi secara global.

“Inilah yang kemudian harus kita bersama-sama BPK dan pemerintah untuk mengawal, karena dunia tidak dalam situasi yang statis dan mudah,” ujar dia.

Seperti Apa Mutasi Pegawai di Lingkungan Kemenkeu?

Menkeu menyampaikan dalam proses audit sangat penting supaya bisa fokus pada tujuan. “Kita tidak melulu hanya kepada suatu kepatuhan yang sifatnya mekanistik statis dan sempit kadang-kadang kita melupakan gambar besarnya dan tujuan besarnya,” tuturnya.

Sri Mulyani menekankan serta menggarisbawahi supaya tetap menjunjung tinggi dan patuh pada aturan karena akan menimbulkan dampak berupa moral hazard. Itu juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap akuntabilitas yang lemah.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi (Sumber: sumbarprov.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Kata Gubernur Sumbar Soal Peran BPK

by Admin 1
written by Admin 1

PADANG, WARTAPEMERIKSA — Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran besar dalam membantu dan mengarahkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan begitu, pemda dapat menghasilkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

“Kegiatan promosi, rotasi, dan mutasi merupakan upaya yang harus selalu dilakukan dalam rangka menjaga dan membangun budaya organisasi BPK, yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme.”

“Proses konsultasi pemerintah daerah dengan BPK Sumbar dalam pelaporan keuangan memberikan dampak positif, salah satunya penilaian WTP. Kami berharap kerja sama ini bisa terus ditingkatkan,” katanya di Padang, beberapa waktu lalu, seperti dilaporkan Antara.

Hal itu dia sampaikan pada saat serah terima jabatan Plt Kepala BPK Sumbar dari pejabat sebelumnya Yusnadewi kepada pejabat baru Arif Agus.  Arif Agus sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat.

Sementara, Yusnadewi selanjutnya dipercaya sebagai Kepala BPK Perwakilan Wilayah Lampung. Pergantian pejabat itu berdasar Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No.235/K/X-X.3/08/2022.

Kemandirian Fiskal Papua Barat Alami Peningkatan

“Di Sumbar terjadi peningkatan laporan keuangan, semoga di tahun yang akan datang akan lebih baik lagi. Semoga catatan catatan dalam laporan keuangan menjadi semakin sedikit,” katanya.

Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara Wilayah V BPK RI, Dori Santosa, menyampaikan serah terima jabatan bukan sekadar acara seremonial dan tradisi belaka. Akan tetapi, memiliki arti penting, yakni menjaga kontinuitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Termasuk juga menjalin komunikasi, membangun sinergi, dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholders dan mitra kerja sama BPK Sumbar.

“Kegiatan promosi, rotasi, dan mutasi merupakan upaya yang harus selalu dilakukan dalam rangka menjaga dan membangun budaya organisasi BPK, yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme,” paparnya.

Dorong Perbaikan Pembangunan Pariwisata DIY, Ini Rekomendasi BPK

Dori juga berharap Kepala Perwakilan Sumbar yang baru mampu memperkokoh keberadaan BPK di Provinsi Sumbar. Kemudian terus membina komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah di wilayah Sumbar serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Antikorupsi (Ilustrasi/Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Peran Strategis BPK Terkait Pemberantasan Korupsi

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran strategis untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dilakukan melalui pemeriksaan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara dan keuangan daerah.

“Persamaan persepsi dan sinergitas untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi tujuan penyelenggaraan acara audiensi ini perlu dilaksanakan sebagai upaya kerja sama yang konstruktif dan sinergis sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga, dalam mewujudkan komitmen mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta, Dede Sukarjo.

Hal tersebut dia sampaikan saat audiensi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga pemberantasan korupsi wilayah Provinsi DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Audiensi digelar dalam rangka persamaan persepsi sinergitas untuk pemberantasan korupsi.

Kerja sama Sinergis antara BPK dan KPK telah dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh ketua BPK dan ketua KPK pada 7 Januari 2020. BPK dan KPK sepakat untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara dan unsur pidana, penghitungan kerugian negara dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Pencegahan Korupsi di Indonesia, BPK Bisa Apa?

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Manthovani, Kepala Perwakilan BPKP Wilayah Provinsi DKI Jakarta Samono, perwakilan kapolda Metro Jaya, dan perwakilan ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Keuangan negara (Ilustrasi/Sumber: djkn.kemenkeu.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Selamatkan Kerugian Negara Rp4,16 Triliun

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mendorong pelaksanaan peran oversight untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, dan menjamin terlaksananya akuntabilitas. Melalui pelaksanaan kewenangan penghitungan kerugian negara, BPK ikut berperan dalam menyelamatkan keuangan negara.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, total kerugian negara yang telah ditetapkan BPK berdasarkan data terakhir mencapai Rp4,16 triliun. Dari jumlah tersebut, terdapat pengembalian melalui angsuran sebesar Rp391,05 miliar (9 persen), pengembalian melalui pelunasan sebesar Rp1,76 triliun (42 persen), dan penghapusan sebesar Rp114,17 miliar (3 persen).

“Selebihnya, sebesar 1,89 triliun (46 persen) perlu didorong upaya penyelesaiannya sesuai dengan misi kedua BPK untuk mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara,” kata Ketua BPK saat kegiatan syukuran HUT ke-75 BPK, beberapa waktu lalu.

BPK Perkuat Penghitungan Kerugian Negara

Dalam kaitannya dengan misi tersebut, BPK pun telah meluncurkan Investigative Audit Task Force (IATF) di kantor perwakilan guna rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan investigative. Termasuk juga mempercepat pemenuhan permintaan pemeriksaan investigatif/penghitungan kerugian negara/daerah dari instansi penegak hukum. 

“Pembentukan IATF ini diharapkan dapat mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dengan instansi penegak hukum,” kata dia.

Ketua BPK menambahkan, BPK juga terus memperkuat peran insight untuk mendalami kebijakan dan masalah publik. Selain itu, BPK sudah mulai melaksanakan peran foresight.

“Peran foresight dijalankan untuk memberikan tinjauan masa depan dengan menyoroti implikasi jangka panjang dari keputusan/kebijakan pemerintah saat ini dengan mengidentifikasi tren kunci dan tantangan negara dan masyarakat sebelum berubah menjadi krisis,” katanya menambahkan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua BPK Agung Firman Sampurna
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Semakin Berperan pada Usia Berlian

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) genap berusia 75 tahun pada 1 Januari 2022. Pada usianya saat ini, BPK bertekad untuk semakin meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mengawal keuangan negara.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, usia 75 tahun merupakan sebuah capaian dan tahapan istimewa dalam usia organisasi. Dia mengatakan, ulang tahun ke-75 disebut juga sebagai ulang tahun berlian. Secara kelembagaan, analogi berlian memiliki dua pemahaman, yaitu karakter organisasi dan proses pembentukannya.

Secara fisik, ujar Ketua BPK, berlian adalah mineral terkeras di bumi dalam bentuk kristal atau alotrop dari karbon yang faktor kekerasannya bisa mencapai skala kekerasan Mohs tingkat tertinggi dan kemampuannya mendispersikan cahaya. Selain itu, secara proses, berlian dihasilkan dari tekanan yang luar biasa untuk dapat menghasilkan karakter fisik yang keras, indah, bercahaya, dan bernilai tinggi.

“Hal ini menunjukkan bahwa BPK seharusnya menampilkan karakter organisasi pada tingkat soliditas dan kinerja tertingginya, setelah melalui proses waktu berhasil survive dari tekanan yang luar biasa. Dan untuk menghasilkan prestasinya yang dicapai pada saat ini, BPK memang menghadapi berbagai tekanan, tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam BPK sendiri,” kata Ketua BPK dalam upacara bendera saat peringatan HUT ke-75 BPK, beberapa waktu lalu.  Upacara bendera tersebut digelar secara fisik terbatas dan virtual.

Ketua BPK mengatakan, hal yang paling menantang adalah mendorong dan mengembangkan proses transformasi organisasi di BPK, khususnya dalam meningkatkan maturitas perannya dengan mematangkan oversight, memantapkan insight dan mengembangkannya hingga mencapai foresight.  Dan BPK telah sukses melakukan hal tersebut.

BPK Perkuat Pemanfaatan Big Data dalam Pemeriksaan

“Dengan telah diluncurkannya Strategic Foresight, BPK tak hanya telah berkembang dari oversight di level tata kelola-entitas, tetapi juga telah berkontribusi secara strategis pada level kebijakan makro,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK menyampaikan sejumlah prestasi yang diraih BPK dalam beberapa kurun waktu terakhir. Pada tahun ini, kata dia, BPK menerima lebih dari 30 penghargaan di tingkat nasional, baik untuk satker pusat maupun perwakilan.

Penghargaan nasional yang diterima itu mulai dari popularitas di media, jurnal atau media yang diterbitkan, pengelolaan anggaran, aset, dan sumber daya manusia, hingga penetapan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. “Semua ini memperlihatkan bahwa secara nasional, sebagai lembaga publik, dalam 2,5 tahun ini BPK telah benar-benar menunjukkan leading by example,” katanya.

Pengakuan atas kiprah dan kompetensi BPK bahkan tidak saja sebatas level nasional, tetapi juga pada level regional, continental, dan internasional. BPK tidak hanya mendapat kepercayaan untuk dipilih sebagai auditor eksternal lembaga-lembaga internasional, seperti International Anti-Corruption Academy (IACA), International Atomic Energy Agency, dan International Maritime Organization. BPK juga menduduki jabatan-jabatan internasional strategis, mulai dari ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI Development Initiative, dan puncaknya adalah di United Nations.

Dalam sejarah 76 tahun Persatuan Bangsa-Bangsa, baru BPK  yang menduduki jabatan strategis sekaligus di bidang pemeriksaan, yakni Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono sebagai Vice Chairman UN IAAC yang merupakan lembaga internal Audit PBB dan Ketua BPK sebagai Vice Chairman UN Panel of External Auditor yang merupakan lembaga yang mewadahi forum auditor eksternal seluruh lembaga di bawah UN.

“Tentu saja kebanggaan ini tidak boleh membuat kita berpuas diri, bahkan lengah dan terlena. Kita perlu menjaga agar peran BPK tidak saja semata memenuhi kewajiban konstitusionalnya, tetapi sejalan dengan INTOSAI Principle-12 “Value and Benefits of SAI: Making a Difference to the lives of citizens”, BPK terus meningkatkan nilai dan manfaat kehadirannya agar tetap stay relevant dengan memenuhi ekspektasi masyarakat dan para pemangku kepentingan,” kata Ketua BPK.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apa Dampak Foresight Terhadap BPK di Mata Masyarakat?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana menilai, kehadiran foresight dapat membuat nilai BPK di mata masyarakat semakin bertambah. Dwi menyampaikan, kehadiran BPK pada masa mendatang sangat bergantung terhadap produk-produk yang bisa dihasilkan untuk masyarakat dan stakeholder.

“Dengan adanya peran foresight, bukan hanya menjadi penanda kedewasaan BPK sebagai lembaga pemeriksa tapi juga bagaimana BPK memberikan suatu future value kepada masyarakat,” ungkap Dwi kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Dwi menyampaikan, peran oversight sebagai upaya pemberantasan korupsi dan insight tetap penting. Akan tetapi, adanya strategi foresight bisa membuka ruang bagi BPK untuk memberikan suatu skenario penyelesaian masalah bagi masyarakat sebelum masalah itu terjadi. “Artinya, BPK proaktif dalam menyelesaikan masalah bangsa,” ujarnya.

Untuk mendukung hal itu, menurut Dwi, perlu ada internalisasi dari proses pemikiran foresight dalam setiap pemeriksaan di setiap perwakilan BPK. Dwi pun berupaya melakukan internalisasi semangat foresight tersebut dalam pemeriksaan reguler di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Menurut Dwi, hal terpenting dalam foresight adalah kemampuan menangkap fenomena yang terasa saat ini dan menjabarkan skenarionya pada masa mendatang. Dwi mengatakan, apabila saat ini BPK masih menggandeng sejumlah lembaga lain dalam penyusunan foresight, BPK harus mampu mandiri pada masa mendatang. Sehingga, perlu ada penguatan internal di BPK agar insan BPK memahami fungsi foresight.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nadiem Makarim
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Mendikbudristek: Foresight BPK Bantu Rancang Strategi Masa Depan

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengapresiasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menjalankan peran foresight. Menurut Nadiem, foresight pertama yang telah diluncurkan BPK dapat membantu pemerintah merancang strategi pada masa depan.

BPK pada Oktober lalu telah merilis pendapat strategic foresight pertama yang dituangkan dalam sebuah buku dengan judul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh. Dalam foresight tersebut, BPK menyampaikan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada lima tahun ke depan (2021-2026) dalam empat skenario.

Setiap skenario memberikan gambaran masa depan Indonesia di delapan sektor, termasuk sektor pendidikan. Adapun perincian delapan sektor tersebut terdiri atas sektor kesehatan, perekonomian, keuangan, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi.

Penyusunan foresight dilakukan dengan menggunakan data ikhtisar hasil pemeriksaan BPK, pendapat BPK, tren dalam negeri, regional, dan global, serta masukan dari pakar di bidang terkait yang menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa depan.

BPK pun kini menjadi supreme audit institution (SAI) ke-12 di dunia dan kedua di Asia yang mampu menjalankan foresight. Nadiem mengatakan, terwujudnya foresight pertama BPK merupakan pencapaian luar biasa bagi yang dapat menjadi praktik baik bagi negara lain.

“Pencapaian ini akan menjadi kemajuan yang luar biasa untuk lembaga pemeriksa keuangan, khususnya dalam kondisi yang penuh tantangan dan keterbatasan seperti saat ini. Kami mengapresiasi inisiatif BPK untuk melakukan foresight guna memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara,” kata Nadiem kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Nadiem menilai, foresight BPK dapat membantu mengurai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi Indonesia. Apalagi, kata Nadiem, jika foresight disinergikan dengan pendapatan fenomena bias hindsight dan peningkatan integritas, independensi, kejujuran, objektivitas, dan kepastian hukum.

Sinergitas tersebut akan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif atas tantangan yang ada, mendukung program dan kebijakan pemerintah terkait upaya bangkit dari pandemi, serta membangun strategi mitigasi kondisi bencana di masa depan.  “Foresight akan memberikan masukan bagi pemerintah dalam merancang dan mengesahkan kebijakan, termasuk dalam melakukan evaluasi atas implementasinya,” kata Nadiem.

Foresight BPK terkait Pendidikan

Skenario 1: Berlayar Menaklukkan Samudra (Respons Pemerintah Lebih Efektif dan Pandemi Mereda)

– Gaya hidup sehat masuk ke kurikulum baru dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

– Prior learning assessment and recognition (PLAR) diimplementasikan oleh banyak lembaga pendidikan, pelatihan, dan tallent pooling untuk mengevaluasi keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan nonformal di luar kelas guna mengenali kompetensi berdasarkan standar dan hasil belajar tertentu.

Skenario 2: Mengarung di Tengah Badai (Respons Pemerintah Lebih Efektif dan Pandemi Memburuk)

– Pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih menjadi kebijakan umum pemerintah.

– Adaptasi terhadap PJJ menghasilkan kreativitas dan prakarsa baru di lingkungan komunitas dan lembaga pendidikan.

Skenario 3: Tercerai-berai Terhempas Lautan (Respons Pemerintah Kurang Efektif dan Pandemi Memburuk)

– Di banyak daerah, pembelajaran jarak jauh (PJJ) terhenti atau tidak berjalan efektif; keberlanjutan lembaga pendidikan di tingkat SD di sejumlah daerah terancam karena tingginya kematian di lingkungan guru.

– Subsidi di bidang pendidikan tidak terserap dengan baik; banyak anak usia SMP dan SMA terancam putus sekolah secara permanen karena ekonomi keluarga yang memburuk.

Skenario 4: Kandas Telantar Surutnya Pantai (Respons Pemerintah Kurang Efektif dan Pandemi Mereda)

– Sekolah-sekolah di kota-kota besar melakukan hybrid, gabungan antara pembelajaran tatap muka (PTM) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sekolah-sekolah di daerah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar tidak sanggup untuk melakukan model hybrid karena terkendala infrastruktur digital yang tidak memadai.

– Desakan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk mereformasi kurikulum dan metode pembelajaran pascapandemi menguat.

Sumber: Buku pendapat strategic foresight BPK “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Terbitkan Foresight, Apa Unsur Penting yang Perlu Diperkuat?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerbitkan foresight yang pertama dengan judul “Indonesia Remade by Covid-19: Scenarios, Opportunities, and Challenges for Resilient Government” atau “Membangun Kembali Indonesia Pasca Pandemi Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”. Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) VI BPK Dori Santosa menilai, unsur penting yang perlu ada dalam foresight BPK adalah kemampuan dalam memberikan rekomendasi yang konkret dan bisa dimanfaatkan oleh entitas.

BPK juga harus memperkuat SDM internalnya. Selain itu, BPK harus mampu memiliki basis data yang kuat sebagai referensi dalam memberikan rekomendasi. “Kalau datanya lengkap dan valid maka akan lebih mudah bagi kita untuk memberikan masukan,” ungkap Dori kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Dori menjelaskan, efektivitas foresight BPK ditentukan oleh kualitas penyusunan scenario planning dan predictive modelling. Dia menekankan, keberhasilan dalam menyusun hal itu ditentukan oleh kemampuan sumber daya internal BPK dan dukungan dari sumber daya eksternal.

Dukungan sumber daya internal antara lain adalah dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan agar BPK mencapai kemampuan augmented intelligence. Sehingga, BPK mampu memanfaatkan secara optimal kemampuan machine learning and artificial intelligence, termasuk dengan membangun big data dan kemampuan big data analytics.

“Dukungan sumber daya eksternal juga dibutuhkan seperti dukungan tenaga ahli dan komitmen pemerintah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data,” ujarnya.

Dori berharap, foresight BPK dapat menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi pemeriksaan saat ini dan merumuskan kebijakan pemeriksaan yang lebih baik pada masa mendatang. Sehingga, pihaknya dapat memberikan kontribusi optimal pada kegiatan pemeriksaan baik dalam bentuk hasil pemeriksaan maupun rumusan bahan pendapat.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Foresight BPK Dukung Perkembangan Daerah

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerbitkan foresight yang pertama dengan judul “Indonesia Remade by Covid-19: Scenarios, Opportunities, and Challenges for Resilient Government” atau “Membangun Kembali Indonesia Pasca Pandemi Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”. Sesuai dengan supreme audit Institution (SAI) maturity model, BPK berupaya mewujudkan peran tertingginya, yakni melaksanakan foresight.

Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) V BPK Akhsanul Khaq mengatakan, saat ini BPK sudah melaksanakan peran rutinnya dalam melakukan oversight melalui pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Selain itu, BPK juga melaksanakan peran insight dengan memberikan suatu rekomendasi kepada entitas agar pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tidak melenceng dari perencanaan.

Akhsanul menilai, langkah BPK menerbitkan foresight dapat terus dikembangkan termasuk mendukung perkembangan daerah. Menurut Akhsanul, BPK bisa terlibat memberikan foresight dalam proses perancangan suatu program atau kebijakan yang berdampak signifikan.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V BPK melaksanakan pemeriksaan tematik terkait kemandirian fiskal dan perizinan di daerah. Menurut Akhsanul, hal ini adalah dua hal yang dapat menjadi tema foresight BPK.

Dia mencontohkan, terkait isu kemandirian fiskal, BPK bisa membuat scenario planning dan proyeksi dalam lima tahun ke depan. Akhsanul meyakini, entitas di daerah pun menyambut positif foresight BPK. Dengan adanya foresight, pemerintah daerah dan seluruh stakeholders bisa menyadari sejak dini konsekuensi yang terkait kemandirian fiskal di daerah.

“Kalau defisit anggaran tetap dilakukan, misalnya, dalam jangka waktu lima tahun kemudian apa konsekuensinya? Ada alternatif kebijakan apa yang bisa diambil? Artinya, mereka sangat terbuka dengan adanya foresight ini,” ujar Akhsanul.

Akhsanul berharap, ke depannya semakin banyak foresight yang bisa diterbitkan BPK. “Ini benar-benar membuka suatu cakrawala baru bagi BPK agar ke depannya bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada stakeholders,” ujar Akhsanul.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id