Tag:

pemerintah australia

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun saat bertemu dengan dubes Australia.

Bertemu Dubes Australia, BPK Pererat Kerja Sama Pemeriksaan

by Admin 1 13/11/2023

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Indonesia dan Australia berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam bidang pemeriksaan. Penguatan kerja sama tersebut dibahas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny William PSM dalam courtesy meeting di kantor pusat BPK RI di Jakarta pada Jumat (10/11/2023).

Tujuan pertemuan tersebut untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Secara khusus antara BPK dan the Australian National Audit Office (ANAO).

Tim Joint Peer Review BPK dan ANAO Melakukan Diseminasi Pengetahuan dan Pengalaman Melalui Knowledge Transfer Forum

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas dukungan Pemerintah Australia melalui berbagai program yang diinisiasi oleh (DFAT) Australia. Khususnya program Prospera yang menjadi payung kerja sama bilateral antara BPK dan ANAO.

Kerja sama antara BPK dan ANAO telah berlangsung sejak 2006. Kemudian berkembang semakin matang dengan perubahan fokus dari pelatihan level teknis menjadi fokus pada manajemen, pengembangan organisasi, dan two way learning antarinstitusi dalam beragam topik. Baik kelembagaan maupun teknis pemeriksaan.

Dalam perbincangan tersebut, Isma Yatun dan Duta Besar Penny Williams menekankan pentingnya program kerja sama yang memberikan kesempatan lebih luas kepada perempuan. Hal ini antara lain diselenggarakan melalui program women in leadership mentoring dan program women with children secondment.

Duta Besar Australia menyampaikan ucapan selamat atas berbagai pencapaian dan kontribusi BPK dalam berbagai hal. Terutama peran BPK di dunia internasional.

Apresiasi Inisiatif BPK, ANAO: SAI Bisa Berbagi Pengalaman

Di akhir pertemuan, keduanya sepakat mendukung peningkatan kerja sama dan kolaborasi yang semakin kokoh dan berkelanjutan baik antara BPK dengan ANAO. Termasuk juga antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia pada masa yang akan datang.

Pertemuan ini turut dihadiri William Rowell dari Department of Foreign Affair and Trade (DFAT); Senior Advisor ANAO untuk BPK Kristian Gage; staf ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK Beni Ruslandi; dan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional BPK Kusuma Ayu Rusnasanti.

13/11/2023

Cloud computing (Ilustrasi/Sumber: Freepik)

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

Apa Alasan Pemerintah Australia Pindah ke Layanan Cloud?

by Admin 1 14/06/2022

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Australian National Audit Office (ANAO) berbagi cerita mengenai alasan Pemerintah Negara Kanguru memilih pindah dari sistem tradisional ke layanan cloud. Dijelaskan bahwa beberapa penyebabnya, antara lain adanya kemudahan akses layanan.

Senior Director System Assurance and Data Analysis Branch (SADA) ANAO, Matthew Rigther menjelaskan, layanan cloud mengizinkan pengembangan yang berkelanjutan. Penggunaan cloud juga memberikan adanya potensi penghematan anggaran, dan mengurangi usaha untuk pemeliharaan.

“Oleh karena itu perlu adanya pemahaman komprehensif atas sistem pengendalian internal dan operasional.”

Kemudian, memberikan kesempatan dan waktu yang lebih banyak bagi entitas untuk melakukan perbaikan dalam pelayanan. Lalu meningkatkan kecepatan pelayanan melalui platform yang baru. Selanjutnya, kemampuan untuk mempertahankan kualitas walaupun ketika ada gangguan layanan listrik atau hardware lain yang mempengaruhi sistem.

“Misal karena pemadaman listrik dan lain-lain serta layanan cloud bisa menjadi solusi bagi entitas pemerintahan yang kecil yang memiliki dana yang terbatas,” ujar dia dalam Information Technology Audit (IT Audit) Knowledge Transfer sesi II tahun 2022, yang digelar secara virtual, beberapa waktu lalu.

Acara dengan tema “Cloud Computing” ini merupakan program kerja sama ANAO dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan ini merupakan diskusi sesi kedua dari empat sesi yang direncanakan dalam workplan kerja sama bilateral BPK dan ANAO terkait bidang pengembangan kapasitas di bidang teknologi informasi pada 2022.

Dia pun menyampaikan penjelasan tentang pengertian layanan cloud computing/software yang saat ini semakin banyak digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Saat ini terjadi perubahan dari penggunaan, pengolahan, dan penyimpanan data secara tradisional menuju layanan cloud. Seperti infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS), dan software as a service (SaaS) yang memberikan kemudahan dan efektifitas yang jauh lebih baik dibanding sistem tradisional.

Selanjutnya, Rigther menjelaskan, mengenai beberapa risiko yang muncul dari cloud dan SaaS. Beberapa di antaranya yaitu, kehilangan kepemilikan secara fisik, terbatasnya kemampuan entitas untuk melakukan kontrol, dan sovereignty risk of data. Selanjutnya, kehilangan keterampilan internal pegawai, adanya potensi kehilangan kemampuan untuk audit yang efektif, dan entitas mungkin tidak merasa bertanggungjawab atas data.

Righter membahas mengenai kerangka, berbagai peraturan, dan kebijakan pemerintah Australia terkait dengan layanan cloud yang telah diterbitkan. Misalnya saja, Digital Transformation Agency telah mengeluarkan secure cloud policy.

Kemudian Australian Cyber Security Centre (ACSC) yang menyediakan berbagai petunjuk pelaksanaan implementasi layanan cloud kepada masyarakat. Lalu, kontrol minimal di pemerintahan dan pembuatan kebijakan, yaitu Protective Security Policy Framework (PSPF) Policy 7.

Menurut Righter, berbagai saran perlakuan akuntansi atas layanan cloud tersebut telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Australia dengan referensi dari International Financial Reporting Standards (IFRS). Selain saran pencatatan akuntansi, dijelaskan pula berbagai petunjuk teknis terkait cloud, khususnya untuk konfigurasi atau perekayasaan SaaS.

Dalam pemeriksaan keuangan, ANAO mendasarkan pada Australia Standard Auditing (ASA) 315 dan 350. Standar ini mensyaratkan bahwa pemeriksa harus memahami dan menguji jenis kontrol yang relevan. Terutama untuk menguji lingkungan pengendalian operasional penyedia layanan cloud.

“Oleh karena itu perlu adanya pemahaman komprehensif atas sistem pengendalian internal dan operasional,” tambah dia.

Gelar IT Knowledge Sharing Sesi Terakhir pada 2021, Ini yang Dibahas BPK-ANAO

Sedangkan untuk pemeriksaan kinerja, lanjut Rigther, ANAO beberapa kali telah melakukan pemeriksaan kinerja yang terkait dengan cloud systems. Beberapa di antaranya, Unscheduled Taxation System Outages (20 Februari 2018), Shared Service Centre (9 November 2016), dan pemeriksaan kinerja atas Cyber Resilience (28 Juni 2018).

Righter juga menyampaikan tiga studi kasus cloud computing yang telah dilakukan ANAO. Kasus itu juga melibatkan tim SADA dalam pelaksanaan pemeriksaan, baik pemeriksaan keuangan maupun kinerja.

14/06/2022

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

ANAO Berbagi Pengalaman Hasil Pengamatan dan Insight

by Admin 1 02/08/2021

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Australian National Audit Office (ANAO) menyampaikan beberapa hal terkait hasil pengamatan dan insight atas inspeksi tahunan yang dilaksanakan The Australian Securities and Investment Commission (ASIC). ASIC merupakan sebuah institusi regulator yang dibentuk Pemerintah Australia yang bertugas melakukan inspeksi tahunan atas audit keuangan entitas publik yang dilakukan oleh enam perusahaan akuntan publik terpilih di Negeri Kanguru.

Paparan ANAO disampaikan oleh Clea Lewis dan Amelia Pomery, senior director of Professional Services and Relationships Group (PSRG). Beberapa hal yang dipaparkan, pertama, overview lembaga ASIC dan proses audit yang dilaksanakannya terhadap hasil audit enam kantor audit publik terpilih. Enam kantor audit itu yakni BDO, Deloitte Touche Tohmatsu, Earns & Young, KPMG, Pricewaterhouse Cooper, dan Grant Thornton yang diberikan penugasan melakukan audit pada lembaga publik di Australia.

Kedua, berbagai temuan utama dan rekomendasi ASIC yang difokuskan pada empat faktor, yakni root cause analysis, accountability, conflict of interest, dan governance.

Ketiga, perbandingan reviu penjaminan mutu yang dilakukan ASIC dan ANAO. Hal ini meliputi tujuan, ruang lingkup, proses seleksi dalam cold review antara ANAO dan ASIC. Kemudian proses seleksi dalam hot review yang dilakukan ANAO beserta temuan-temuan utama dalam in-house audits dan contracted-house audits ANAO yang dilakukan oleh ASIC.

Keempat, tindakan ANAO sebagai respons atas hasil audit penjaminan mutu ASIC atas audit di ANAO. Yaitu berupa melakukan program peer review secara formal pada area yang didapati adanya temuan berulang, membuat sesi-sesi pelatihan dengan topik spesifik dan relevan, lebih fokus pada program coaching dan mentoring, serta melakukan rilis atas dokumen yang mengkomunikasikan temuan sebelumnya dan memberikan harapan penugasan yang jelas agar tim audit dapat menangani temuan tersebut dalam keseluruhan pelaksanaan audit berikutnya.

Disampaikan bahwa seluruh laporan inspeksi yang dilakukan ASIC dipublikasikan dalam website ANAO melalui laman external audits and review/Australian National Audit Office (anao.gov.au). Hal ini sebagai bentuk dukungan dalam upaya mempromosikan pengembangan dan pemeliharaan kualitas audit di Australia.

Paparan-paparan tersebut disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ANAO. Diskusi quality assurance discussion sesi II bertema “Knowledge Sharing on Contemporary Quality Approaches” tersebut dilaksanakan secara virtual pada Senin (28/6).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diskusi topik quality assurance yang digelar pada Mei 2021. Serta sebagai implementasi kerja sama bilateral kedua institusi. Tujuan penyelenggaraan diskusi adalah saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, khususnya hasil pengamatan dan insight atas inspeksi tahunan yang dilaksanakan ASIC.

Kegiatan ini dimoderatori oleh Senior Advisor ANAO untuk BPK, Kristian Gage. Sementara itu sambutan pembukaan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif serta oleh Inspektur Utama BPK, I Nyoman Wara, dan Executive Director of Professional Services and Relationships Group(PSRG) ANAO Clea Lewis.

Hadir dalam diskusi tersebut Inspektur Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (PKMP) PKMP, Rita Amelia dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Selvia Vivi Devianti. Kemudian pejabat dan seluruh reviewer serta pegawai dari Inspektorat PKMP dan Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan (PIMK) dan tim Biro Humas dan Kerja sama Internasional.

Sebagai tindak lanjut diskusi tersebut, BPK dan ANAO akan kembali menyelenggarakan diskusi mengenai QA dengan fokus pada aktivitas praktis. Diskusi meliputi pembahasan format kertas kerja penjaminan mutu, pelaksanaan pekerjaan reviu, pendokumentasian kertas kerja, dan hal lainnya yang dilakukan reviewer dalam proses reviu penjaminan mutu guna meningkatkan efektifitas pekerjaan lapangan.

02/08/2021