Saturday, 5 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

pemeriksaan tematik

BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK akan Prioritaskan Pemeriksaan Strategis RPJMN 2020-2024

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengatakan memasuki semester II tahun 2023, BPK akan melaksanakan pemeriksaan tematik atas agenda pembangunan prioritas nasional. Pemeriksaan itu antara lain untuk PN2, yaitu pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Kemudian, PN4 terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan serta penanganan stunting dalam rangka mengawal implementasi SPG’s dan pembangunan IKN. Ini tentunya memerlukan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi lintassatker pemeriksaan maupun dukungan seluruh satker kesekjenan.

Capaian Opini WTP LKKL dan LKPD Lampaui Target RPJMN

“Kemudian untuk tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp 4,87 triliun, kita perlu memprioritaskan dan mengakselerasi kegiatan pemeriksaan maupun kelembagaan untuk menuntaskan pemeriksaan strategis secara menyeluruh atas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Selain itu, mengingat tahun 2024 juga akhir dari rencana strategis BPK 2022-2024, maka target yang telah ditetapkan dan inisiatif strategis kelembagaan harus dapat dipenuhi,” ucap dia dalam rapat kerja (raker) pelaksana BPK 2023, di kantor pusat BPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Isma juga mengingatkan keterlibatan seluruh elemen BPK merupakan hal yang fundamental untuk meningkatkan ownership, komitmen, dan kontribusi nyata seluruh elemen dalam implementasi rencana strategis. Lesson learned dan hasil evaluasi atas renstra saat ini juga perlu dilakukan untuk menentukan strategi yang masih relevan dengan kebutuhan dan tantangan pada 2025 hingga 2029, maupun strategi yang perlu disesuaikan ataupun dihentikan.

Dalam jangka pendek, perencanaan dan penganggaran untuk perencanaan kegiatan untuk tahun 2025 sudah harus dilaksanakan pada akhir 2023.

Namun demikian, ungkap dia, terdapat tantangan sehubungan dengan tersedianya RPJMN 2025-2029 dan Renstra BPK 2025-2029 yang akan menjadi referensi bagi penyusunan RKT BPK 2025. Untuk itu perlu mengelaborasi dan menindaklanjuti arahan pimpinan.

Akses Air Minum Layak Belum Merata, Ini Rekomendasi BPK ke Pemerintah

Ini menjadi sebagai acuan sekaligus referensi bagi unit atau satuan kerja untuk merumuskan rancangan awal RKT BPK tahun 2025 sebagai dasar untuk menghitung proyeksi anggaran BPK pada 2025.

“Saya berharap, sumber daya keuangan yang diperoleh BPK dapat dimanfaatkan secara efisien, efektif, dan akuntabel dalam pemenuhan seluruh tugas, fungsi, dan kewenangan BPK,” ucap dia.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Ungkap Sejumlah Temuan atas Dua Program Prioritas Nasional

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 kepada DPR RI, beberapa waktu lalu. IHPS II 2021 juga memuat hasil pemeriksaan tematik atas dua prioritas nasional sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2021.

“Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran.”

Kedua pemeriksaan tematik tersebut adalah penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ketua BPK Isma Yatun dalam sambutannya menyampaikan, pemeriksaan tematik terdiri atas 256 pemeriksaan kinerja dan 38 pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Kepatuhan.

“Pemeriksaan dilaksanakan pada 35 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 256 objek pemeriksaan pemerintah daerah, dan 3 objek pemeriksaan BUMN. Dalam pemeriksaan tematik ini, BPK mengungkap 2.427 temuan dengan 2.805 permasalahan sebesar Rp20,23 triliun,” kata Isma Yatun.

Hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi mengungkap sejumlah permasalahan. Beberapa permasalahan itu, antara lain, kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai UU Cipta Kerja dan turunannya.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan insentif perpajakan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi dan sistem informasi pengelolaan permohonan belum dapat menjamin kelayakan penerima insentif perpajakan PC-PEN. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum memiliki fungsi koordinasi yang terpusat dalam pengelolaan insentif atau fasilitas perpajakan.

Sementara, hasil pemeriksaan prioritas nasional pembangunan SDM mengungkap sejumlah permasalahan, antara lain mengenai bantuan program Kartu Prakerja dan vaksin Covid-19.

Ini Persiapan AKN V BPK untuk Pemeriksaan Tematik Lokal 2021

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran. Hal ini karena bantuan itu diterima oleh pekerja/buruh yang memiliki gaji/upah di atas Rp3,5 juta.

Sedangkan mengenai program vaksin Covid-19, hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa alokasi vaksin Covid-19, logistik, dan sarana prasarananya belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan yang sesuai dengan perkembangan kondisi dan atau analisis situasi terbaru, data yang valid, akurat, dan mutakhir. Selain itu, juga kurang koordinasi dengan pemda dan kementerian/lembaga lain yang terlibat.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Persiapan AKN V BPK untuk Pemeriksaan Tematik Lokal 2021

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Sesuai dengan renstra, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan tematik nasional, tematik lokal, dan tematik signifikan lainnya. Terkait dengan itu, Auditorat Keuangan Negara (AKN) V BPK melakukan beberapa kegiatan. Hal ini sebagai persiapan pemeriksaan tematik lokal 2021 dengan AKN V menjadi koordinator pelaksanaannya.

Pada tahun ini, pemeriksaan tematik lokal BPK mengusung dua tema. Dua tema tersebut “Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal” dan “Pemeriksaan Kinerja Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal”.

Terkait dengan itu, kegiatan yang digelar oleh AKN V yakni, pertama workshop Persiapan Pemeriksaan Tematik Kinerja Atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal yang digelar pada 27–28 Juli 2021. Kegiatan ini merupakan persiapan pemeriksaan pendahuluan tematik kinerja atas upaya pemerintah daerah (pemda) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.

Workshop diselenggarakan dengan beberapa tujuan. Pertama, memperoleh informasi terkait dengan peran Kemendagri dalam mendorong pemda untuk mengoptimalkan PAD. Kedua, memperoleh informasi terkait dengan isu-isu permasalahan dalam desain desentralisasi/otonomi daerah, optimalisasi PAD, dan perubahan peraturan perundangan/kebijakan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

Ketiga, memperoleh informasi terkait dengan hasil pelaksanaan reviu kemandirian fiskal daerah dan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Keempat, memperoleh informasi terkait dengan kebijakan dan upaya optimalisasi PAD serta hambatannya.

Kelima, mendiseminasi program pemeriksaan pendahuluan tematik kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Sehingga tim pemeriksa memperoleh pemahaman atas program pemeriksaan sebelum pemeriksaan pendahuluan. 

Output yang diharapkan adalah pemahaman para pemeriksa atas isu dan topik tersebut. Termasuk juga pemahaman terkait program pemeriksaan pendahuluan tematik kinerja atas upaya pemda dan Kemendagri dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.

Kegiatan kedua, yakni FGD Pelayanan Perizinan dalam Rangka Kemudahaan Berusaha pada 7-8 Juli 2021. Pelaksanaan kegiatan ini dilandasi atas pentingnya penanaman modal atau investasi di daerah. Hal ini sesuai dengan Renstra BPK periode 2020-2024. Dikatakan bahwa BPK akan mengimplementasikan pemeriksaan tematik lokal untuk mengawal pembangunan dan isu strategis di tingkat daerah.

Tujuan penyelenggaraan FGD adalah untuk membahas isu-isu terkait dengan pelayanan perizinan, penanaman modal, investasi, dan ekosistem berusaha. Sehingga ada masukan bagi kelompok kerja pemeriksaan kinerja untuk merencanakan pemeriksaan. FGD ini diikuti oleh 85 peserta yang terdiri dari para tujuh kepala Perwakilan dan kepala Auditorat. Kemudian 78 peserta dari pokja dan tim pemeriksa.

Ketiga, workshop Persiapan Pemeriksaan Kinerja (Pendahuluan) Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada 29-30 Juli 2021. Kegiatan ini digelar untuk menyiapkan pemeriksaan pendahuluan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Apalagi mengingat pemeriksaan tematik melibatkan seluruh Perwakilan BPK yang memerlukan keseragaman pemahaman.

Workshop antara lain diisi oleh Direktur Dekonsentrasi Tugas Perbantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Prabawa Eka Soesanta. Dia berbicara mengenai Peran Kemendagri Terkait dengan Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

Kegiatan terakhir, FGD Kebijakan Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha di Era UU Cipta Kerja Serta Proses Bisnis, Penerapan, dan Pengawasan OSS RBA di Daerah pada 23 Agustus 2021. Penyelenggaraan FGD ini untuk membahas kewenangan dan kendali serta hal yang harus dipersiapkan pemda pada era cipta kerja. Termasuk juga proses bisnis, penerapan, dan pengawasan penggunaan OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha di daerah sebagai masukan bagi kelompok kerja pemeriksaan kinerja.

Rangkaian kegiatan FGD antara lain meliputi pemaparan Direktur Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha BKPM, Edy Junaedi. Dia memaparkan tentang Kebijakan Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha di Era UU Cipta Kerja dan Proses Bisnis, penerapan dan pengawasan OSS RBA di daerah.

Dalam pelaksanaannya, persiapan pemeriksaan tematik lokal tersebut diikuti oleh seluruh perwakilan di lingkungan AKN V dan VI.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 pada AKN V dan VI di Badung, Bali.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Matangkan Pemeriksaan Tematik Pembangunan SDM

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mematangkan rencana pemeriksaan tematik yang akan dilaksanakan pada semester II 2021. Salah satu pemeriksaan tematik yang akan dilakukan adalah mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pendapatan asli daerah (PAD).

Rencana pemeriksaan tematik itu dimatangkan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 pada AKN V dan VI di Badung, Bali, Senin (14/6). Rakornis ini turut dihadiri Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VI Harry Azhar Azis, dan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V Bahrullah Akbar.

Pemeriksaan tematik merupakan pemeriksaan yang dilakukan beberapa satuan kerja secara serentak. Pemeriksaan berkaitan dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan berbagai entitas pemeriksaan.

Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santosa dalam laporannya pada acara Rakornis menjelaskan, setidaknya ada dua rencana pemeriksaan semester II yang melibatkan BPK Perwakilan yang dibahas. Pertama, mengenai pemeriksaan tematik nasional atas pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. “Kedua, pemeriksaan tematik lokal atas pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD) dan perizinan investasi,” kata Dori.

Dori dalam wawancara dengan Warta Pemeriksa belum lama ini menyampaikan, pemeriksaan tematik atas pembangunan SDM sebetulnya telah disiapkan sejak akhir 2019 hingga semester I 2020. Akan tetapi, seiring adanya pandemi Covid-19, BPK memfokuskan sumber daya pemeriksaan pada upaya pemerintah dalam menangani pandemi.

Dia menambahkan, rencana pemeriksaan pembangunan SDM sekaligus mengimplementasikan strategi pemeriksaan pada Renstra BPK 2020-2024. Secara umum, tutur dia, pemerintah memiliki tiga strategi utama dalam pembangunan SDM, yaitu penguatan sektor kesehatan, pendidikan dan daya saing, serta reformasi perlindungan sosial.

Strategi pembangunan tersebut dilaksanakan oleh lintas kementerian atau lembaga. Oleh karena itu, satuan-satuan kerja di BPK akan bergerak bersama untuk melakukan pemeriksaan tematik nasional atas pembangunan SDM sesuai dengan bidang tugas dan portofolio masing-masing.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Lakukan Pemeriksaan Tematik Pembangunan SDM

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester II tahun ini akan melakukan pemeriksaan tematik mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Pemeriksaan tematik merupakan pemeriksaan yang dilakukan beberapa satuan kerja secara serentak.

Pemeriksaan berkaitan dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan berbagai entitas pemeriksaan. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Dori Santosa mengatakan, pemeriksaan tematik atas pembangunan SDM sebetulnya telah disiapkan sejak akhir 2019 hingga semester I 2020.

Akan tetapi, seiring adanya pandemi Covid-19, BPK memfokuskan sumber daya pemeriksaan pada upaya pemerintah dalam menangani pandemi. “Jadi, karena melihat perkembangan isu pemeriksaan dan arahan pimpinan, AKN (Auditorat Keuangan Negara) VI mengubah rencana pemeriksaannya menjadi pemeriksaan atas penanganan Covid-19,” ungkap Dori yang pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Papua kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Terkait pemeriksaan penanganan Covid-19, Dori menjelaskan bahwa AKN VI turut melakukan pemeriksaan penanganan Covid-19 di bidang kesehatan, pendidikan, dan keuangan daerah. Ia menegaskan, pemeriksaan atas penanganan Covid-19 pun tetap berlanjut pada tahun ini.

“Oleh karena itu, selain melakukan pemeriksaan penanganan Covid-19, AKN VI melaksanakan pemeriksaan tematik nasional atas pembangunan SDM,” ujar Dori.

Rencana pemeriksaan pembangunan SDM sekaligus mengimplementasikan strategi pemeriksaan pada Renstra BPK 2020-2024. Secara umum, tutur dia, pemerintah memiliki tiga strategi utama dalam pembangunan SDM, yaitu penguatan sektor kesehatan, pendidikan dan daya saing, serta reformasi perlindungan sosial.

Strategi pembangunan tersebut dilaksanakan oleh lintas kementerian atau lembaga. Oleh karena itu, satuan-satuan kerja di BPK akan bergerak bersama untuk melakukan pemeriksaan tematik nasional atas pembangunan SDM sesuai dengan bidang tugas dan portofolio masing-masing.

“Hal ini menunjukkan bahwa BPK sebagai lembaga pemeriksa harus agile dalam menyikapi kondisi yang berkembang dalam isu pemeriksaan keuangan negara. Kita memang telah merencanakan pemeriksaan, namun apabila isu pemeriksaan menghendaki perubahan, maka kita harus cepat menyesuaikan dengan kondisi lapangan,” ucap Dori.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id