Friday, 4 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

pembangunan berkelanjutan

BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Visi Indonesia Emas Jadi Panduan BPK Susun Renstra 2024-2029

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, menyatakan Visi Indonesia Emas 2045 dan Pembangunan berkelanjutan selalu menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana strategis pemeriksaan untuk mendukung pencapaiannya. Keduanya juga menjadi langkah menguat BPK dalam visi integritas, independensi, profesionalisme serta budaya aparatur sipil negara BPK yang berakhlak.

Bagaimana Forensik Digital Menunjang Pemeriksaan BPK?

Hal ini Ketua BPK sampaikan saat membuka rapat kerja (raker) pelaksana BPK 2023 di kantor pusat BPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.  Saat pembukaan Raker Pelaksana BPK 2023, Isma mengapresiasi seluruh pimpinan dan pelaksana BPK atas capaian pemeriksaan dan kelembagaan sampai saat ini.

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah dan badan lainnya telah diselesaikan dengan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemeriksaan tersebut telah mendorong perbaikan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Dari perolehan opini hingga kewajaran laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Hasil pemeriksaan BPK yang berkualitas, turut berkontribusi dalam meningkatkan public trust dan public accountability atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah, pimpinan badan, atau lembaga lainnya.

Demikian juga pemeriksaan terhadap kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang turut memberikan kontribusi. Khususnya terhadap perbaikan kinerja dan tata kelola upaya pemberantasan korupsi. Termasuk di dalamnya pemeriksaan investigative.

Apakah Tindak Lanjut Rekomendasi Pengaruhi Kualitas LKPD?

Capaian pemeriksaan tersebut tentunya tidak terlepas dari tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemerintah dan pimpinan entitas yang dimonitor bersama. “Hal ini karena tindak lanjut merupakan bagian integral dalam proses pemeriksaan. Hingga akhir semester II tahun 2022, rekomendasi BPK yang telah selesai ditindaklanjuti mencapai 77,3 persen,” ungkap Isma.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Candi Borobudur sebagai salah satu pariwisata Indonesia (Sumber: IDX)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ssst… Ini Rekomendasi BPK untuk Menparekraf untuk Tingkatkan Daya Saing Pariwisata

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas satu objek pemeriksaan pemerintah pusat terkait kegiatan prioritas peningkatan citra positif di dunia internasional. Pemeriksaan tersebut yaitu efektivitas pemasaran pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tahun anggaran 2021.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2011 sampai 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, pengembangan citra pariwisata merupakan bagian dari pemasaran pariwisata. Hal tersebut juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 8, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Dorong Perbaikan Pembangunan Pariwisata DIY, Ini Rekomendasi BPK

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam peningkatan citra positif. Upaya tersebut antara lain, Kemenparekraf telah melakukan penyusunan strategi komunikasi pemasaran terpadu untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pemasaran pariwisata Indonesia.

Kemenparekraf juga melakukan penyusunan pedoman pengukuran brand awareness untuk mengetahui tingkat awareness wisatawan terhadap brand Wonderful Indonesia. Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 12 temuan yang memuat permasalahan.

Beberapa di antaranya, yaitu pelaksanaan perwakilan promosi pariwisata di luar negeri/Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) belum didukung dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Serta belum diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini.

Selain itu, penetapan target VITO tidak didukung antara lain oleh kesepakatan target key performance indicator (KPI) yang dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani Kemenparekraf dan VITO serta relevansi target KPI VITO dengan scope of work pada SK Penunjukan VITO. Akibatnya, komunikasi pemasaran menjadi tidak sepenuhnya optimal.

Upaya peningkatan daya saing pariwisata melalui Travel and Tourism Competitiveness Index/Travel Tourism Development Index (TTCI/TTDI) belum sepenuhnya memadai. Hal itu di antaranya, yaitu tim kerja lintas sektor yang dibentuk dalam rangka peningkatan indeks TTCI/TTDI, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya belum sepenuhnya didukung dengan NSPK yang memadai. Khususnya dalam hal pemutakhiran data TTCI/TTDI.

“Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam peningkatan citra positif. Upaya tersebut antara lain, Kemenparekraf telah melakukan penyusunan strategi komunikasi pemasaran terpadu untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pemasaran pariwisata Indonesia.”

Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta monitoring dan evaluasi. Tim kerja lintas sektor juga belum berfungsi optimal dan eksistensinya belum sepenuhnya dilakukan pembaharuan secara berkelanjutan.

Kemudian, pelaksanaan koordinasi lintassektor dalam pengolahan dan pemutakhiran data TTCI/TTDI belum mencakup semua indikator di dalam dashboard indikator penguatan sektor pariwisata (IPKN) dan TTDI belum terintegrasi. Pelaporan hasil koordinasi strategis lintassektor dalam pengelolaan indeks TTCI/TTDI tidak mencantumkan program-program yang akan dilakukan untuk meningkatkan indeks TTCI/TTDI berikut dengan target pencapaian dan hasil pencapaiannya.

Kemudian, tidak memuat progres penyelesaian tindak lanjut dari rencana aksi yang telah disepakati dari hasil rapat koordinasi strategis lintas sektor yang telah dilakukan, serta tidak memuat progres penyelesaian pemutakhiran data yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, tidak terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rencana aksi hasil rapat koordinasi strategis lintassektor pada 2021 dan 2022. Akibatnya, upaya peningkatan daya saing pariwisata menjadi kurang optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar menginstruksikan Deputi Bidang Pemasaran untuk menetapkan NSPK yang mutakhir. Ini mengatur penyelenggaraan VITO secara komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi.

Periksa Sektor Pariwisata, BPK Sampaikan Sejumlah Rekomendasi

Kemudian, menetapkan perjanjian kinerja dengan VITO yang secara jelas mengatur hak dan kewajiban dan target KPI beserta penjelasan detail lainnya yang terkait sesuai scope of work. Selain itu, perlu memerintahkan subkoordinator VITO untuk segera menyempurnakan perjanjian kinerja VITO sesuai dengan scope of work dan melakukan monitoring dan evaluasi secara tepat waktu.

Menparekraf juga perlu membentuk tim kerja lintas sektor secara konsisten dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas pada struktur organisasi tim kerja lintas sektor dan membentuk sekretariat untuk meningkatkan kinerja tim kerja lintassektor dalam rangka peningkatan indeks TTCI/TTDI. Selain itu, perlu juga memerintahkan tim kerja lintassektor untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang telah ditetapkan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Begini Cara BPK Melakukan Pemeriksaan SDGs

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki komitmen yang kuat untuk mengawal pencapaian implementasi Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Air. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pemeriksa, BPK menerapkan dua pendekatan dalam melakukan pemeriksaan SDGs.

“Selain itu, pemeriksaan sedapat mungkin mencakup tujuan dan pertanyaan yang memungkinkan pemeriksa untuk menyimpulkan leave no one behind atau tidak ada orang yang tertinggal dalam proses pembangunan.”

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menyampaikan, pendekatan pertama adalah melaksanakan pemeriksaan dedicated atau spesifik pada target pencapaian SDGs. Adapun pendekatan yang kedua berupa pemeriksaan yang bersifat embedded atau berperspektif SDGs.

“Salah satu contoh adalah perwakilan BPK melakukan pemeriksaan untuk melihat bagaimana sebuah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengintegrasikan isu SDGs di dalamnya. Namun tidak hanya itu, ada pula pemeriksaan yang dilaksanakan BPK memiliki substansi berkaitan dengan SDGs, seperti pemeriksaan atas isu ketersediaan air bersih dan pengelolaan sampah,” kata Wakil Ketua BPK saat berbincang dengan Warta Pemeriksa di sela penyelenggaraan KTT SAI20 pada akhir Agustus.

Wakil Ketua BPK menambahkan, BPK juga menggunakan multistakeholders approach dalam melakukan pemeriksaan SDGs. BPK memeriksa pemerintah, utamanya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai Sekretariat Nasional SDGs dan dilanjutkan ke level kementerian dan pemda dalam tahap implementasinya. 

Pandemi tak Halangi BPK Periksa Implementasi SDGs

Selain itu, BPK bekerja sama dengan SDGs center yang ada di perguruan tinggi. Termasuk juga non-state actors, seperti UNDP Indonesia, untuk meningkatkan pemahaman SDGs sebagai hal pokok pemeriksaan.

“Perlu diketahui, audit implementasi SDGs adalah pemeriksaan implementasi dari serangkaian kebijakan yang berkontribusi pada pencapaian nationally agreed target (target yang disepakati secara nasional) terkait dengan satu atau lebih target SDGs,” kata dia.

Audit yang dilakukan BPK untuk menyimpulkan hal-hal terkait upaya menuju pencapaian target yang telah disepakati secara nasional. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana kemungkinan target akan dicapai berdasarkan tren saat ini, dan kecukupan target nasional dibandingkan dengan target SDGs yang sesuai.

Wakil Ketua BPK menjelaskan, audit implementasi SDGs dilakukan dengan menggunakan pendekatan whole of government, karena BPK perlu menyimpulkan sejauh mana koherensi dan integrasi dalam implementasi kebijakan.

“Selain itu, pemeriksaan sedapat mungkin mencakup tujuan dan pertanyaan yang memungkinkan pemeriksa untuk menyimpulkan leave no one behind atau tidak ada orang yang tertinggal dalam proses pembangunan,” kata Wakil Ketua BPK.

BPK Perkuat Akuntabilitas Implementasi SDGs

BPK saat ini merupakan salah satu SAI yang terdepan dalam mengawal implementasi SDGs, baik di level regional seperti ASEAN maupun global. Sebelumnya, BPK telah menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan SDGs terkait kesiapan SDGs yang mengacu pada VNR (Voluntary National Review) 2017 dan implementasi SDGs yang mengacu VNR 2019. Wakil Ketua BPK berharap pemeriksaan SDGs Indonesia oleh BPK bisa menjadi acuan SAI lain dalam melakukan pemeriksaan terkait SDGs.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Cara BPK Terus Kawal Implementasi SDGs di Tanah Air

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Aspek pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian seluruh supreme audit institutions (SAI) atau lembaga pemeriksa di dunia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu lembaga pemeriksa juga terus mengawal secara aktif pencapaian implementasi SDGs di Tanah Air.

“BPK saat ini merupakan salah satu SAI yang terdepan dalam mengawal implementasi SDGs, baik di level regional seperti ASEAN maupun global.”

Kontribusi yang diberikan BPK tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan yang secara khusus menelisik program SDGs, tetapi juga melalui pemeriksaan yang rutin dilakukan. BPK bahkan berperan dalam mendorong pencapaian SDGs di dunia internasional.

Hal itu dilakukan BPK dengan berbagi pengalaman pemeriksaan SDGs terhadap SAI negara lain. Selain itu, BPK melalui penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SAI 20 pada 29-30 Agustus, sukses mengajak SAI dari negara-negara G20 menyepakati komunike yang di dalamnya mempertegas komitmen SAI untuk mengawal implementasi SDGs di masing-masing negara. SAI20 merupakan engagement group Presidensi G20 Indonesia yang diinisiasi oleh BPK.

Terkait teknis pemeriksaan SDGs, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan bahwa International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) menekankan kepada pendekatan pemeriksaan kinerja. “Namun, kita tidak hanya dari sisi pemeriksaan kinerja saja. BPK berupaya berkontribusi secara optimal dalam mengawal SDGs melalui berbagai jenis pemeriksaan yang ada,” kata Wakil Ketua BPK saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, di sela perhelatan KTT SAI-20, akhir Agustus.

Ketua DPR: SAI20 Perkuat Upaya G20 Capai Pemulihan Ekonomi dan SDGs

Wakil Ketua BPK mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yang rutin dilaksanakan BPK adalah salah satu upaya mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs. Terutama terkait pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan.

Sesuai arahan INTOSAI, menurut dia, ada empat peran yang bisa dilakukan lembaga pemeriksa dalam mengawal pencapaian SDGs.  Pertama, melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs. Kedua, SAI melaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs. 

Peran ketiga, SAI melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16, yaitu transparansi, dalam hal ini terkait dengan dalam mewujudkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan. Adapun yang keempat, lembaga pemeriksa bisa memberikan andil dalam memberikan contoh dalam menjalankan transparansi tata kelola organisasi.

Menurut Wakil Ketua BPK, BPK saat ini merupakan salah satu SAI yang terdepan dalam mengawal implementasi SDGs, baik di level regional seperti ASEAN maupun global.

BPK Kawal Implementasi SDGs di Indonesia

Sebelumnya, BPK telah menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan SDGs terkait kesiapan SDGs yang mengacu pada VNR (Voluntary National Review) 2017 dan implementasi SDGs yang mengacu VNR 2019. “Pemeriksaan SDGs Indonesia oleh BPK diharapkan bisa menjadi acuan SAI lain dalam melakukan pemeriksaan terkait SDGs,” kata Wakil Ketua BPK.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Sustainable Development Goals (SDGs)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Cara BPK Dukung Implementasi SDGs

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah berkontribusi secara luas terhadap program SDGs di Indonesia.  Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak mengatakan, kontribusi itu tak hanya dilakukan melalui pemeriksaan yang secara khusus menelisik program SDGs. Akan tetapi juga melalui pemeriksaan yang rutin dilakukan.

Secara teknis pemeriksaan, ujar Edward, INTOSAI memang menekankan pendekatan dengan pemeriksaan kinerja. Kendati demikian, menurut Edward, secara luas BPK telah berkontribusi melalui berbagai jenis pemeriksaan yang ada.

Dia menjelaskan, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yang rutin dilaksanakan BPK adalah salah satu upaya mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs. Terutama terkait pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan.

Edward mengatakan, secara global, pimpinan BPK juga aktif menginformasikan capaian-capaian yang telah dilakukan BPK dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi SAI lainnya.

Tak hanya itu, BPK juga aktif dalam INTOSAI Development Initiative (IDI). Dalam kesempatan itu, BPK terlibat dalam pemeriksaan bersama terkait SDGs serta pengembangan kapasitas dengan pertukaran informasi maupun pengalaman.

Secara internal, BPK juga berupaya memberikan contoh dengan membuat sustainability report. Dalam laporan tersebut, BPK pun mencoba menunjukkan sejumlah langkah pencapaian SDGs, seperti pengurangan penggunaan kertas di kantor. Selain itu, BPK juga menyoroti isu kesetaraan gender dalam lingkungan kerja dan aspek perekonomian.

Pandemi tak Halangi BPK Periksa Implementasi SDGs

“Dengan pemeriksaannya, tentu BPK mendukung pemberantasan korupsi dan itu juga menjadi salah satu tujuan SDGs. Pemberantasan korupsi itu penting sekali karena artinya pemanfaatan anggaran pemerintah bisa lebih efektif dan produktif dalam melaksanakan program/kegiatan seperti pelayanan publik,” ujarnya.

Edward berharap, implementasi SDGs bisa terus tersosialisasi dan menjadi kesadaran dalam diri insan BPK. Menurut Edward, pemeriksaan SDGs baik dedicated dan embedded dapat berperan besar dalam mendorong capaian SDGs.

Dia menilai, pimpinan BPK telah memberikan arahan dan menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung SDGs sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. “Kita bisa melihat bagaimana kuatnya komitmen pimpinan. Tinggal saat ini bagaimana kita melaksanakan pemeriksaan dan bagaimana kita mengembangkannya,” ungkap Edward.

Selain itu, menurut Edward, isu localizing SDGs juga perlu diperkuat. Dia mengatakan, BPK dapat terus mendorong implementasi SDGs di level daerah. Sehingga, perwakilan BPK di daerah diharapkan dapat memiliki semangat SDGs yang tinggi dan dapat mengarahkan pemeriksaannya sesuai isu SDGs.

“Semakin banyak keterlibatan semakin baik dan semakin banyak orang yang aware terkait masalah SDGs. SDGs itu bukan hanya mengejar target 2030, tapi SDGs itu adalah upaya untuk membuat hidup kita, anak cucu kita, dan planet kita menjadi lebih baik,” ujar Edward.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Kawal Implementasi SDGs di Indonesia

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Aspek pembangunan berkelanjutan turut menjadi perhatian supreme audit institution (SAI) di seluruh dunia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu SAI pun aktif mengawal implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Tanah Air.

Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak menyampaikan, pembangunan berkelanjutan menjadi isu penting karena kegiatan ekonomi memiliki implikasi terhadap lingkungan hidup dan sosial. Sehingga, dengan memperhatikan aspek tersebut maka kegiatan pembangunan dapat tetap menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

“Dulu, kita mengenal Millennium Development Goals (MDGs) dan kini menjadi SDGs dengan 17 tujuan,” ungkap Edward kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

SDGs menjadi tujuan bersama negara-negara di dunia untuk dicapai pada 2030. Implementasi SDGs di Indonesia pun dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan, yakni dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan adanya komitmen SDGs di antara negara-negara tersebut maka International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) menyebut, terdapat empat peran SAI. Pertama, melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs. Kedua, SAI melaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs.

Ini Peran BPK Mengelola Pemeriksaan SDGs di Dunia

Kemudian, SAI juga melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16, yaitu transparansi. Hal ini kaitannya dalam mewujudkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan. Selain itu, SAI berperan memberikan contoh dalam menjalankan transparansi tata kelola organisasi.

Edward mengatakan, BPK pun telah menjalankan peran-peran tersebut guna mengawal implementasi SDGs. Pemeriksaan seperti terkait persiapan, kinerja aspek SDGs, VNR, dan lainnya. Peran BPK dijalankan melalui dua pendekatan. Sebagai lembaga pemeriksa eksternal, BPK melaksanakan pemeriksaan dedicated atau spesifik pada target pencapaian SDGs.

Contohnya, kata Edward, BPK pada tahun lalu melaksanakan pemeriksaan terhadap target 3.d SDGs, yakni memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko, dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

Dia menjelaskan, ke depannya BPK juga berencana melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian target 3.8, yakni mencapai cakupan kesehatan universal. Termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, serta terjangkau bagi semua orang.

Kemudian, ujar Edward, terdapat pendekatan kedua berupa pemeriksaan yang bersifat embedded atau berperspektif SDGs.  Dia mencontohkan, salah satu perwakilan BPK melakukan pemeriksaan untuk melihat bagaimana sebuah RPJMD mengintegrasikan isu SDGs di dalamnya.

Tak hanya itu, Edward menyampaikan, ada pula pemeriksaan yang dilaksanakan BPK memiliki substansi berkaitan dengan SDGs. Contohnya, BPK beberapa kali memeriksa isu ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, atau pariwisata berkelanjutan. Isu-isu tersebut berkaitan dengan indikator-indikator SDGs dan diharapkan dapat mendorong implementasi serta menciptakan awareness.

“Jadi, bagaimana BPK dengan mandat pemeriksaannya bisa mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan SDGs dari berbagai aspek mulai dari data, indikator, perencanaannya terintegrasi atau tidak, implementasi, dan monitoring pelaporannya,” ungkap Edward. 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id