modul konsolidasi

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengembangkan modul konsolidasi untuk penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Keberadaan modul konsolidasi ini tak hanya mengefisienkan proses penyusunan, tapi juga dapat meningkatkan kualitas LHP LKPP.

Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Laode Nusriadi mengatakan, ada beberapa hal yang mendorong BPK untuk mengembangkan modul konsolidasi ini. Pertama, untuk mengefisienkan proses konsolidasi output seluruh tahapan dalam pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN. Jika dulu proses konsolidasi dilakukan secara manual menggunakan aplikasi Excel, maka saat ini proses konsolidasi dilakukan secara otomatis melalui modul konsolidasi. “Proses ini juga dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam proses konsolidasi,” kata Laode, beberapa waktu lalu.

Tujuan kedua, kata dia, untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan pemeriksaan. Dengan adanya modul konsolidasi, tahapan pemeriksaan LKKL dan LKBUN dapat dimonitor setiap saat progres dan hasilnya. “Ini secara tidak langsung akan mendorong peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat LKKL dan LKBUN,” katanya.

Laode menjelaskan, hasil konsolidasi temuan yang disampaikan pada modul konsolidasi merupakan temuan yang telah divalidasi tim pemeriksa LKKL, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, proses naik atau turunnya temuan dari lembar temuan pemeriksaan (LTP), KHP, hingga LHP terekam jelas dalam modul konsolidasi, baik temuan tersebut dihapus maupun diubah oleh tim pemeriksa LKKL. Dengan adanya modul konsolidasi tersebut, ujar dia, LHP LKPP akan terbantu dan terjaga kualitasnya.

Ia menekankan, konsolidasi yang digunakan dalam proses pemeriksaan LKPP penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pemeriksaan BPK. Kemudian, untuk menggabungkan temuan sejenis dan menjadi benchmark bagi pemeriksaan berikutnya serta memberikan rekomendasi yang tepat dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

“Modul konsoldasi memang dikembangkan untuk kebutuhan internal BPK, tidak dapat diakses oleh pihak di luar BPK. Namun demikian, dengan adanya modul konsolidasi ini diharapkan dapat lebih meyakinkan stakeholders bahwa pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN telah melalui suatu proses yang transparan. Dengan demikian diharapkan kepercayaan stakeholders terhadap kualitas hasil pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN semakin meningkat,” kata Laode.

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengembangkan modul konsolidasi untuk penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Laode Nusriadi mengatakan, modul konsolidasi merupakan tools yang dikembangkan untuk membantu proses konsolidasi output dari seluruh tahapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

“Proses input dan output pemeriksaan dilakukan seluruh tim pemeriksa LKKL dan LKBUN dan melalui proses validasi berjenjang sampai dengan level penanggung jawab pemeriksaan,” kata Laode kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Laode menejelaskan, pada tahap perencanaan pemeriksaan, tim pemeriksa LKKL dan LKBUN akan memasukkan hasil penilaian risiko dan materialitas tahap perencanaan. Di tahap pelaksanaan pemeriksaan, tim pemeriksa LKKL dan LKBUN akan menginput laporan perkembangan pemeriksaan setiap pekan, materialitas tahap perencanaan, memperbarui hasil penilaian risiko, temuan pemeriksaan, dan hasil pelaksanaan tripartit.

Kemudian pada tahap pelaksanaan pemeriksaan,  tim pemeriksa melakukan validasi atas LKKL/LKBUN unaudited untuk melihat apakah LKKL/LKBUN unaudited yang disampaikan oleh entitas kepada BPK untuk diperiksa telah sesuai dengan database yang membentuk LKKL/LKBUN unaudited tersebut.

Sedangkan pada tahap pelaporan, tim pemeriksa LKKL dan LKBUN akan memasukkan temuan pemeriksaan pada tahap Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) dan LHP serta opini masing-masing LKKL/LKBUN. Pada tahap ini, tim pemeriksa LKKL dan LKBUN juga akan melakukan validasi atas LKKL/LKBUN audited untuk melihat apakah LKKL/LKBUN audited yang disampaikan oleh entitas kepada BPK telah sesuai dengan database yang membentuk LKKL/LKBUN audited tersebut.

Laode mengatakan, keberadaan modul konsolidasi ini sangat membantu proses konsolidasi dalam pemeriksaan LKPP. Sebelum ada modul konsolidasi, kata dia, temuan pemeriksan dari tim pemeriksa LKKL dan LKBUN digabungkan secara manual oleh tim pemeriksa LKPP.

“Tetapi dengan adanya modul konsolidasi, tim pemeriksa LKPP sekarang tinggal menarik data temuan pemeriksaan yang telah dimasukkan tim pemeriksa LKKL/LKBUN ke dalam modul konsolidasi untuk selanjutnya dianalisis untuk menjadi temuan pemeriksaan tingkat LKPP,” ujar dia.