JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencoba untuk memperoleh data dan informasi terkait proses pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Untuk itu, BPK pun melakukan kunjungan kerja ke PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi), di Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Kunjungan dilakukan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota IV BPK Haerul Saleh bersama Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Rasio Ridho Sani.
Haerul mengungkapkan bahwa tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh data dan informasi terkait proses pengelolaan limbah B3 yang dilakukan PT PPLi. Termasuk tantangan dan risiko yang dihadapi, risiko pencemaran lingkungan, dan upaya mitigasi risiko tersebut.
BPK juga ingin mengetahui hasil pemantauan Kementerian LHK atas pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT PPLI dan peta pengelolaan limbah B3 di Indonesia. Mulai dari penghasil limbah, pihak pengelola limbah, pengawas limbah, serta mekanisme pengendalian limbah B3.
“Data Kementerian LHK tersebut tidak menampilkan volume limbah B3 yang diproduksi dari kegiatan pertambangan, energi, dan migas. Sehingga tidak diketahui volume limbah B3 yang luput dari pengelolaan/pemanfaatan dan berpotensi berdampak buruk kepada lingkungan sekitar.”
Pengetahuan yang didapat dari kunjungan kerja ini akan dimanfaatkan dalam pemeriksaan BPK atas Kementerian LHK. Informasi mengenai risiko pengelolaan limbah B3 juga dapat menjadi dasar perbaikan sistem pengelolaan limbah B3.
Haerul pun menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pemantauan pengelolaan dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 tahun 2017 s/d 2020. Terkait itu, dia menyimpulkan ada permasalahan dalam hal regulasi dan kebijakan, kelembagaan dan sumber daya, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.
“Apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi maka akan mempengaruhi efektivitas kegiatan pemantauan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan lahan terkontaminasi,” kata Haerul.
Berdasarkan data Kementerian LHK, volume limbah B3 dari pertambangan, energi, dan migas yang dikelola dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 berkisar antara 39 juta ton-90 juta ton. Sementara volume limbah yang dimanfaatkan hanya berkisar antara 3-4 juta ton.
“Data Kementerian LHK tersebut tidak menampilkan volume limbah B3 yang diproduksi dari kegiatan pertambangan, energi, dan migas. Sehingga tidak diketahui volume limbah B3 yang luput dari pengelolaan/pemanfaatan dan berpotensi berdampak buruk kepada lingkungan sekitar,” ujar dia.
