JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun meminta dukungan dari para duta besar (dubes) negara sahabat untuk kembali menjadi auditor eksternal International Maritime Organization (IMO) pada periode 2024-2027. Dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki, Isma Yatun optimistis BPK akan dapat terus memberikan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat terhadap IMO.
Hal tersebut disampaikan Ketua BPK saat menghadiri pertemuan yang digelar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan para dubes di Jakarta, Senin (6/11/2023). Kegiatan itu digelar Kemenhub untuk meminta dukungan atas pencalonan Indonesia untuk menjadi anggota dewan IMO.
“Pengalaman BPK yang luas dalam mengaudit organisasi internasional, termasuk IMO dan IAEA, mencerminkan kemampuan kami untuk memberikan audit berkualitas tinggi kepada IMO.”
Isma Yatun dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi karena telah diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Isma menjelaskan, BPK telah mendukung IMO dengan memberikan audit kualitas tertinggi selama menjadi auditor eksternal organisasi tersebut pada 2020-2023.
Isma menjelaskan, pencapaian BPK sebagai auditor eksternal didukung oleh mandat independen yang dimiliki BPK. Termasuk sumber daya auditor profesional yang sangat terampil dan berpengalaman di bidang audit, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Selama masa jabatan kami (sebagai auditor eksternal IMO), BPK telah memberikan nilai tambah audit kepada IMO. Audit BPK telah membantu IMO meningkatkan keandalan dan keadilan dalam laporan keuangan mereka. Juga membantu IMO meningkatkan pengendalian internal dan kepatuhan serta efisiensi dan efektivitas tata kelola,” kata Isma.
Isma menambahkan, hasil audit BPK juga memberikan manfaat bagi anggota IMO mengenai independensi pembangunan dan tata kelola IMO. Hal itu bisa dicapai berkat masukan, pandangan, kesimpulan, serta rekomendasi yang disampaikan BPK dari hasil pemeriksaan.
“Pengalaman BPK yang luas dalam mengaudit organisasi internasional, termasuk IMO dan IAEA, mencerminkan kemampuan kami untuk memberikan audit berkualitas tinggi kepada IMO.”
Dalam kesempatan itu, Isma Yatun menekankan bahwa BPK bertekad untuk melanjutkan pelayanan pemeriksaan di IMO untuk periode kedua tahun 2024-2027 karena masa jabatan BPK sebagai auditor eksternal akan berakhir pada tahun ini.
“Oleh karena itu, atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Saya dengan rendah hati mengucapkan terima kasih atas dukungan yang tiada henti terhadap BPK untuk menjadi auditor eksternal IMO periode 2024-2027,” kata Isma.
Pertemuan yang digelar Kemenhub dihadiri sejumlah dubes dan perwakilan dari 23 negara, di antaranya dari Zimbabwe, Papua New Guinea, Libya, Iran, Myanmar, Belarus, Hungaria, Thailand, Colombia, Republik Ceko, Irlandia, Austria, Suriname, Bosnia Herzegovina, Bahrain, Maroko, Pakistan, Kamboja, Denmark, Korea, Inggris, dan Irak.
“Kami mohon dukungan terbaik pada pencalonan Indonesia menjadi anggota dewan IMO. Kami terus berkomitmen memperkuat peran IMO dan mengembangkan sektor maritim global yang berkelanjutan melalui upaya inisiatif, dedikasi, dan tindakan nyata yang konsisten,” ujar Menhub Budi Karya Sumadi seperti dikutip dari laman resmi Kemenhub.
Di depan para dubes negara sahabat, Menhub menyampaikan peran aktif Indonesia sebagai negara anggota IMO sejak 1961. “Kami bekerja sama dengan negara maritim lainnya telah secara aktif menerapkan standar global keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, kompetensi, dan hak-hak dasar pelaut,” imbuhnya.
Menhub juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendorong penguatan kerja sama dalam penerapan efisiensi energi dan energi terbarukan untuk mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca dari kapal.
“Kami menyambut partisipasi dan praktik terbaik negara-negara anggota IMO dalam mengembangkan pelabuhan yang cerdas dan berkelanjutan serta meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri maritim,” kata Menhub.
