Tag:

laporan hasil pemeriksaan

Lima Belas Kali Memperoleh WTP, BPK Minta Kemenperin Menyelesaikan TLRHP

by Achmad Anshari 18/07/2023

written by Achmad Anshari

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing di Kantor Kemenperin, Jakarta (17/7).

Kemenperin telah meraih opini WTP sebanyak 15 kali berturut-turut. Namun, masih ada beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti, yaitu adanya kekurangan volume pada tiga pekerjaan konstruksi dan denda keterlambatan yang belum dikenakan. Selain itu, pengelolaan kas oleh bendahara pengeluaran pada dua satuan kerja pada Kemenperin belum sesuai ketentuan.

Anggota II BPK berharap Kemenperin bersama jajarannya mengupayakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan hasil pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai dengan semester I tahun 2022, terdapat 417 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, 80 rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut, dan 8 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Kemenperin berkomitmen menyelesaikan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK sesuai dengan rencana aksi yang telah disampaikan.

18/07/2023

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2021.

Pemkab Mabar Target Serahkan LK Tahun 2022 Lebih Cepat, Ini Alasannya

by Admin 1 28/04/2022

written by Admin 1

LABUAN BAJO, WARTAPEMERIKSA – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami meraih opini WTP karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dan mengacu pada aturan yang berlaku,” kata Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng ketika dihubungi dari Labuan Bajo, beberapa waktu lalu, seperti dilansir Antara.

“Mari kita kerja sama untuk Mabar (Manggarai Barat) Bangkit Menuju Mabar Mantap.”

Weng mengatakan, pencapaian WTP tersebut merupakan yang keempat dalam kurun waktu empat tahun berturut-turut, mulai dari 2018 hingga 2021. Atas pencapaian itu, dia menyatakan komitmen Pemkab Manggarai Barat untuk menyerahkan laporan keuangan (LK) tahun 2022 lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan pada Januari 2023.

Dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Gedung BPK Perwakilan Provinsi NTT, Weng mengapresiasi seluruh jajaran organisasi perangkat daerah yang telah bekerja sama untuk menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu. Dia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama memiliki komitmen agar menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu dan menyerahkan laporan lebih awal.

Mendagri Berharap Pemeriksaan LKPD Ungkap Refocusing Pemda

Dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021, dia mengatakan masih ada temuan yang bersifat administratif sehingga perlu perbaikan. Weng berjanji akan menindaklanjuti temuan tersebut sebelum 60 hari kerja. “Mari kita kerja sama untuk Mabar (Manggarai Barat) Bangkit Menuju Mabar Mantap,” ujar dia.

28/04/2022

Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Adi Sudibyo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2021 kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Martinus Mitar.

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

Wow, Kabupaten Mabar Terima LHP Tercepat untuk 2022

by Admin 1 26/04/2022

written by Admin 1

KUPANG, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2021 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar). Ini merupakan penyerahan LHP LKPD kepada pemerintah daerah di Provinsi NTT pertama pada 2022.

Dari LHP tersebut, BPK memberikan opini pada tahun ini yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP). Dengan demikian, Pemkab Manggarai Barat telah empat tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP, yaitu sejak LKPD TA 2018 sampai dengan sekarang.

â€œBPK berharap agar Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dapat segera menindaklanjuti temuan tersebut sehingga tidak menjadi lebih besar dan dapat mempengaruhi opini pada tahun yang akan dating.â€

LHP LKPD tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Adi Sudibyo kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Martinus Mitar serta Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng.

Meskipun begitu, BPK menilai masih terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemkab Mabar. Beberapa di antaranya yakni penyertaan modal PDAM Wae Mbeliling belum ditetapkan dengan perda. Kemudian, pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran belum dilaksanakan secara tertib.

Permasalahan selanjutnya, realisasi belanja pegawai Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga belum sesuai ketentuan. Lalu pencatatan aset tetap tanah belum sepenuhnya akurat, dan pengelolaan persediaan belum tertib.

Ini Catatan BPK dalam LHP Semester II 2020 untuk Kementerian Pertanian

Permasalahan-permasalahan tersebut bersifat tidak material atau tidak mempengaruhi kewajaran LKPD TA 2021. Karenanya, BPK tetap memberikan opini WTP. â€œBPK berharap agar Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dapat segera menindaklanjuti temuan tersebut sehingga tidak menjadi lebih besar dan dapat mempengaruhi opini pada tahun yang akan dating,â€ kata Adi Sudibyo saat memberikan sambutan, beberapa waktu lalu.

26/04/2022

Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Bahrullah Akbar

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

Seluruh Perwakilan BPK Terapkan Pemeriksaan dengan Format LFAR

by Admin 1 24/02/2021

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melaksanakan pemeriksaan dengan pendekatan â€œLong Form Audit Reportâ€ (LFAR) di seluruh perwakilan daerah pada semester I 2021. Hal ini melanjutkan proyek percontohan pada pemeriksaan semester I tahun lalu yang dilaksanakan pada lima provinsi.

Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Bahrullah Akbar menyampaikan, penyampaian hasil pemeriksaan dengan LFAR adalah upaya meningkatkan nilai tambah pemeriksaan BPK.

“Pemikiran ini tidak ujug-ujug muncul, tapi memang ada best practices-nya,” ujar Bahrullah kepada Warta Pemeriksa, Kamis (11/2).

Dalam format LFAR, pemeriksaan laporan keuangan entitas akan dilengkapi dengan pemeriksaan kinerja. Pada tahun lalu, BPK telah menggunakan skema itu pada pemeriksaan di Aceh, Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.

Bahrullah menyampaikan, BPK saat ini tengah berupaya meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja. Berdasarkan salah satu hasil peer review dari NIK Polandia, BPK dinilai masih kurang dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja. Selain itu, perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019 telah mencapai 90 persen. “Apabila semua sudah mendapatkan WTP maka mau apalagi kita selanjutnya?” ungkap Bahrullah.

Bahrullah menyampaikan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), terdapat tiga buku, yakni mengenai opini, sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan. Buku mengenai SPI dan kepatuhan disebutnya bisa dijadikan satu. Sementara, dalam buku ketiga dapat dilaporkan certain area of the performance atau kinerja.

Menurut dia, skema LFAR akan diterapkan di seluruh Perwakilan BPK untuk tingkat provinsi. Meski belum menyeluruh hingga ke level pemerintahan kabupaten/kota, Bahrullah menilai, upaya ini sudah menunjukkan arah perkembangan yang positif. “Saya kira dengan ini kita sudah on the right track,” ungkapnya.

Auditor Utama Pemeriksaan Keuangan Negara (Tortama) V BPK Akhsanul Khaq menjelaskan, pada tahun lalu pemeriksaan dengan pendekatan LFAR dilaksanakan dengan tema terkait pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Aceh, Lampung, dan Jawa Timur. Kemudian, pemeriksaan kinerja dengan tema terkait penanganan bencana dilaksanakan di Banten. “Kemudian di DKI Jakarta yang memang menjadi perhatian publik adalah pengendalian pencemaran udara,” ungkap Akhsanul.

Pada tahun ini, seluruh perwakilan, baik di wilayah barat maupun timur, akan melakukan pemeriksaan dengan pendekatan LFAR. Tema-tema pemeriksaan yang dipilih nantinya diharapkan berkaitan dengan perhatian publik. Selain itu, tema pemeriksaan juga perlu dikaitkan dengan target pembangunan jangka menengah daerah tersebut.

Akun-akun signifikan dalam laporan keuangan seperti aset juga bisa menjadi sorotan. “Terkait pelayanan publik dan program utama masing-masing Pemda yang sifatnya khas juga bisa menjadi pertimbangan,” ujarnya.

24/02/2021