Saturday, 5 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

laporan berkelanjutan

BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Susun Laporan Berkelanjutan, Ini yang Disoroti BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyusun laporan berkelanjutan (sustainability report/SR) sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Laporan tersebut menyoroti peran BPK dalam mempromosikan implementasi SDGs di sektor publik.

“Kemudian menjalankan peran leading by example sebagai organisasi publik, mendorong lembaga publik lainnya untuk menghasilkan laporan keberlanjutan dan mengadopsi SDG,” kata Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif dalam dialog eksekutif yang digelar bersama Australian National Audit Office (ANAO), beberapa waktu lalu.

Dialog yang digelar secara virtual tersebut mengusung tema “Emerging Issue-Sustainability Reporting and the role of the Supreme Audit Institution (SAI)”. Kegiatan implementasi kerja sama bilateral kedua institusi ini diikuti oleh para pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pejabat struktural BPK, dan pejabat eksekutif ANAO.

Mencari Formulasi Defisit Anggaran

Pembicara ahli (subject matter expert) National Center for Sustainability Reporting (NCSR) Prof Eko Ganis Sukoharsono, MCom (Accy), MCom-Hons, CSP, PhD menjelaskan mengenai framework dan standar laporan berkelanjutan. Secara global, kata dia, terdapat beberapa framework dan standar laporan berkelanjutan.

Beberapa di antaranya, yaitu Global Reporting Initiative (GRI), International Organization for Standardization (ISO), Principles for Responsible Investments (PRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), dan United Nations Global Compact (UNGC).   

“Dari beberapa pendekatan yang ada, GRI merupakan framework yang paling banyak digunakan karena paling komprehensif. Saat ini penyusunan laporan berkelanjutan lebih banyak dilakukan sektor swasta dibandingkan sektor publik,” kata profesor sustainability accounting Universitas Brawijaya tersebut. 

Pembicara lain dari NCSR Andrew K Twohig Bcom BA (Hons), MA, CSRA menambahkan mengenai pengalamannya selama menjadi assurer yang mereviu laporan berkelanjutan dari beberapa perusahaan. Beberapa yang direviu antara lain Bank Danamon, Indo Tambangraya Megah, dan Shell.

Assurance laporan berkelanjutan merupakan metode untuk meningkatkan kredibilitas dan keakuratan laporan yang akan meningkatkan kepercayaan pemakai laporan tersebut. “Assurance juga membantu manajemen untuk lebih strategis melihat masa depan dan menilai dampak saat ini dengan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang,” kata dia. 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BPK-ANAO
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Antisipasi Hal ini, ANAO Gelar Dialog dengan BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Auditor general Australian National Audit Office (ANAO) memberikan perhatian terhadap isu laporan keberlanjutan (sustainability report/SR). Karenanya, ANAO pun menggelar dialog dengan tema “Emerging Issue-Sustainability Reporting and the role of the Supreme Audit Institution (SAI)”.

Kegiatan ini merupakan implementasi kerja sama bilateral dan diikuti oleh para pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pejabat struktural BPK, dan pejabat eksekutif ANAO. “Kegiatan ini merupakan upaya ANAO untuk menggali lebih dalam mengenai penyusunan laporan berkelanjutan yang ada di Indonesia dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Senior Executive Director ANAO Jane Meade dalam kegiatan yang digelar virtual itu, beberapa waktu lalu.  

Jane Meade pun menekankan bahwa saat ini di Australia belum ada kewajiban untuk menyusun laporan berkelanjutan. Akan tetapi, ke depannya mungkin akan diterapkan. Karenanya, ANAO mengantisipasi dengan melakukan pendalaman dan mengkaji hal ini.

“Saat ini ANAO melakukan pemeriksaan atas performance statement yang merupakan informasi nonkeuangan yang masuk ke dalam laporan keuangan dan bersifat mandatori,” ungkap dia. 

Ditambahkan, dalam pemeriksaan laporan berkelanjutan, setidaknya supreme audit institution (SAI) harus mempertimbangkan beberapa aspek. Di antaranya adalah kurangnya keberterimaan atas standar pemeriksaan terhadap SR. Kemudian mandat SAI, sumber daya untuk melaksanakan pemeriksaan, dan kemampuan dalam pemeriksaan SR.

Sustainability Report Wujud Komitmen BPK Tegakkan Akuntabilitas

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Selvia Vivi Devianti menjelaskan bahwa laporan berkelanjutan yang disusun BPK pada 2021 menggunakan standar GRI. Hal itu dijalankan dengan mengungkapkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, berdasarkan data yang dimiliki BPK.

“Untuk saat ini BPK belum melakukan pemeriksaan atas laporan berkelanjutan entitas karena belum ada peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan ini. Tetapi BPK telah melakukan pemeriksaan atas implementasi SDGs yang dilakukan entitas, seperti pemeriksaan pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan lain-lain,” kata Vivi yang juga merupakan supervisor tim penyusun laporan berkelanjutan BPK.

Senior Advisor ANAO untuk BPK Kristian Gage menjelaskan bahwa kegiatan dialog eksekutif ini merupakan implementasi kerja sama bilateral 2022. Tujuannya yaitu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antara pejabat senior kedua SAI. Kemudian membahas inisiatif awal dan pendekatan dalam mengaudit laporan berkelanjutan, dalam hal ini informasi nonkeuangan seperti environment, social, and governance (ESG) framework.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Sustainability Report Wujud Komitmen BPK Tegakkan Akuntabilitas

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Sebagai salah satu supreme audit institution (SAI) yang memiliki perhatian tinggi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), Ba­dan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyusun sustainability report (SR) untuk pertama kalinya. 

Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti menyampaikan, konsep sustainability report atau laporan berkelanjutan yang dibuat BPK telah selesai disusun dan dalam proses validasi. BPK menargetkan dapat memublikasikan SR pada akhir April atau awal Mei 2021. Kusuma Ayu menekankan, SR merupakan salah satu wujud komitmen BPK untuk terus menggaungkan akuntabilitas. 

Ia menjelaskan, SR adalah laporan yang menunjukkan kebermanfaatan BPK bagi para stakeholders dalam mendukung keberlanjutan (sustainability). SR merangkai kegiatan-kegiatan BPK sesuai standar pengungkapan dan pelaporan Global Reporting Index (GRI). Peran aktif BPK dalam kegiatan yang berkaitan dengan aspek perekonomian (GRI 200), kelestarian lingkungan (GRI 300), dan kesejahteraan sosial (GRI 400) akan tertuang pada laporan keberlanjutan ini.

“SR ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi BPK terhadap publik. SR pertama BPK ini menggunakan pendekatan “Core”, yaitu menampilkan indeks-indeks tertentu sesuai ketersediaan data yang dimiliki,” kata Kusuma Ayu kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu. 

Ia menjelaskan, sesuai dengan tema SR Tahun 2020 dan Laporan Tahunan BPK 2020: “Accountability for All”, BPK menyadari bahwa prinsip akuntabilitas tidak hanya penting bagi BPK, tapi juga untuk seluruh stakeholders terkait. Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus menjadi nilai dalam pengelolaan keuangan negara karena bukan sekadar slogan atau kewajiban. Akan tetapi cita-cita agar masyarakat dan para pemangku kepentingan dari segala lapisan memahami arti penting akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 

Hal tersebut sejalan dengan visi yang telah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024: “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.” Bagi BPK, tegas dia, akuntabilitas bukan sekadar pemahaman bagi masyarakat umum, tetapi juga penting untuk pengelola keuangan negara. 

“Dengan prinsip Akuntabilitas untuk Semua, dalam pendekatan SR BPK berharap prinsip ini dapat merambah ke segala aspek, tidak hanya ke aspek ekonomi, tetapi juga meliputi aspek lingkungan dan sosial yang menjadi perhatian dalam sustainability report,” katanya. 

Dengan adanya perhatian pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai pendekatan SR, BPK diharapkan mulai memiliki program kerja dan prioritas yang berkelanjutan dan mengedepankan manfaat bagi stakeholders untuk ketiga aspek tersebut sebagai perluasan pelaksanaan mandat BPK. 

“Sehingga proses bisnis dan kegiatan BPK dapat menghasilkan kegiatan-kegiatan yang berdampak bagi stakeholders maupun masyarakat,” ujar Kusuma Ayu.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id