Friday, 4 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

ktt sai20

BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Bagaimana Optimisme Ketua BPK Soal KTT G20 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022 dipandang optimistis oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun. Optimisme ini disampaikan mengingat juga Ketua BPK juga merupakan sebagai Chair of Supreme Audit Institution 20 (SAI20).

Ketua DPR: SAI20 Perkuat Upaya G20 Capai Pemulihan Ekonomi dan SDGs

“BPK optimis seluruh kegiatan Presidensi G20 Indonesia akan mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini sesuai dengan tema G20 yakni ‘Recover Together, Recover Stronger’ yang fokus kepada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian,” ujar Isma Yatun dalam keterangan resminya, beberapa waktu lalu.

Tak hanya menyampaikan optimisme, BPK juga ikut mendukung penyelenggaraan KTT G20. Ini antara lain dilakukan dengan inisiasi pembentukan SAI20 sebagai engagement group baru di G20. Tujuannya untuk mendukung upaya pemerintah G20 mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik di tingkat global.

“BPK optimis seluruh kegiatan Presidensi G20 Indonesia akan mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini sesuai dengan tema G20 yakni ‘Recover Together, Recover Stronger’ yang fokus kepada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian.”

Selain itu, SAI20 juga dibentuk sebagai platform pertemuan badan pemeriksa atau supreme audit institutions (SAI) negara anggota G20 untuk membangun kemitraan global dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem dan komunitas G20.

Dalam KTT yang sukses digelar akhir 29-30 Agustus silam, SAI20 berhasil menghasilkan komunike yang berisi 12 pernyataan. “SAI 20 diharapkan dapat menjadi suatu kontribusi nyata dari BPK bagi pelaksanaan Presidensi G20 di Indonesia tahun ini,” tambah Isma.

Bagian pertama Komunike SAI20 terdiri dari delapan pernyataan mengenai rasionalisasi hadirnya SAI20 sebagai engagement group G20. Sementara bagian kedua adalah dua pernyataan rekomendasi SAI20 kepada pemerintah dan stakeholder mengenai percepatan pemulihan ekonomi dan capaian agenda capaian pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).

Lembaga Pemeriksa G20 Berkumpul di Bali untuk Hasilkan Komunike Bersama

Bagian terakhir Komunike SAI20 berbicara mengenai keberlanjutan dan kolaborasi SAI20 dalam mempromosikan efisiensi, efektivtas, dan transparansi administrasi publik.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sukses menyelenggarakan Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) Summit yang dihelat di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Cerita Deg-degan Tim BPK di Balik Ajang SAI20

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menuntaskan rangkaian pertemuan Supreme Audit Institution 20 (SAI20) hingga puncaknya di Nusa Dua, Bali pada 29-30 Agustus 2022. Segenap insan BPK dari berbagai satuan kerja bekerja bahu membahu guna menyukseskan acara bertaraf internasional tersebut.

BPK membentuk tim project management (PM) untuk menangani pelaksanaan pertemuan SAI20 mulai dari tahap technical meeting hingga summit atau konferensi tingkat tinggi (KTT).

KTT SAI20 Hasilkan 12 Poin Komunike

Kepala Subbagian INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Ami Rahmawati mengatakan, hampir seluruh satuan kerja di BPK terlibat dalam project management SAI20. Dia mencontohkan, anggota tim dari Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I bekerja sama untuk mengurusi kebutuhan visa dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Selain itu, tim dari AKN III juga bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menangani kebutuhan imigrasi bagi para delegasi. “Jadi memang hampir semua elemen di BPK terlibat dan berkolaborasi,” ujar Ami kepada Warta Pemeriksa. 

Berbagai tantangan hadir dalam pelaksanaan SAI20 yang dipimpin oleh BPK tersebut. Kini, hal itu menjadi kisah dan pengalaman berharga yang dapat disimpan untuk pengembangan BPK ke depan.

Ami menjelaskan, rangkaian SAI20 dimulai dengan pertemuan pertama berupa technical meeting (TM) pada Januari 2022. Hal itu dilanjutkan dengan gelaran senior official meeting (SOM) dan seminar pada Juni 2022 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Seluruh kegiatan tersebut merupakan rangkaian untuk menuju puncak KTT yang kemudian dihelat pada Agustus 2022.

Ketua DPR: SAI20 Perkuat Upaya G20 Capai Pemulihan Ekonomi dan SDGs

Salah satu kisah unik dari panitia yakni menghadapi tantangan dadakan yang harus segera diatasi. Ami mengisahkan, dalam masa persiapan penyelenggaraan SOM, pimpinan BPK meminta panitia untuk menetapkan hotel lokasi KTT SAI20. “Wah, itu cukup pusing karena kami masih fokus menyiapkan SOM,” ujarnya.

Tim PM pun menugaskan sejumlah anggotanya untuk melaksanakan survei ke sejumlah hotel di kawasan Nusa Dua, Bali. Kawasan itu memang sudah disiapkan untuk menjadi tuan rumah kegiatan internasioal yang berkaitan dengan Presidensi G20 Indonesia 2022.

Tim akhirnya mengerucutkan pilihan ke Sofitel Nusa Dua, Bali. Ami mengatakan, anggota tim cukup berjibaku dengan tanggung jawab menyiapkan SOM sekaligus mematangkan kontrak dan kepastian venue KTT SAI20.

“Dengan kerja keras itu, di akhir pertemuan SOM di Labuan Bajo kami sudah mampu membuat video khusus yang menyatakan summit pada Agustus akan digelar di Sofitel,” ujarnya.

Kondisi pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan untuk persiapan SAI20 terutama pada tahap awal atau ketika penyelenggaraan TM SAI20. Ketika itu, penyebaran Covid-19 masih relatif tinggi. Tim PM pun berkoordinasi intens dengan Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan arahan kebijakan di lapangan.

“Saat itu kita dianjurkan setiap hari harus ada swab test. Alhamdulillah semua berjalan lancar walaupun deg-degan juga setiap hari,” ujarnya.

Hadiri SAI20, Wapres Harapkan Tiga Hal Ini

Ami mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan pertemuan SAI20 juga didukung oleh berbagai pihak. Dia menyebutkan, dukungan Ditjen Imigrasi, otoritas bandara, dan Angkasa Pura (AP) I sangat membantu terutama dalam pelaksanaan KTT.

Menurut Ami, pihak-pihak tersebut telah membantu BPK untuk memberikan penyambutan yang baik terhadap delegasi setibanya di lokasi KTT. Dia mengatakan, ketika itu, ruang VIP kedatangan internasional di Bandara Ngurah Rai, Bali sedang dalam proses renovasi untuk perhelatan KTT G20 pada November mendatang.

Alhasil, pihak AP I pun memberikan akses ruang muat di terminal kargo untuk disulap menjadi ruang kedatangan VIP. “Itu adalah contoh dukungan yang bisa muncul berkat koordinasi dan kerja sama dengan AP I, otoritas bandara, dan imigrasi,” ujarnya.

Selain itu, salah satu momen berkesan yang dirasakan Ami yakni ketika mendapatkan respons positif dari para delegasi saat diberikan baju endek khas Bali. Ami menjelaskan, pemberian baju endek beserta udeng kepada delegasi adalah hasil dukungan dari Pemprov Bali.

Sebelum kedatangan delegasi, tim PM sudah mengkomunikasikan pemberian baju tersebut untuk kemudian dikenakan pada acara pembukaan KTT SAI20. “Menariknya, para delegasi sangat excited ketika diberikan baju itu,” ujarnya.

Ami mengatakan, banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dalam pelaksanaan SAI20 tersebut. Menurutnya, perbaikan demi perbaikan terus dilakukan dari setiap tahapan acara. Hal yang juga patut dibanggakan, menurut Ami, adalah kerja tim PM tanpa menggunakan jasa event organizer (EO).

“Tentunya saya juga tidak terbayang apabila kita memakai jasa EO apakah mereka sanggup menghadapi dinamika dan perubahan rencana dadakan yang bisa terjadi di lapangan,” ujarnya.

“Tentunya kita berharap BPK juga semakin dipercaya untuk berkiprah di level internasional.”

Ke depannya, Ami berharap, BPK bisa terus mengadakan acara bertaraf internasional untuk memperkuat eksistensinya. Dengan hal itu, diharapkan, masyarakat juga semakin memahami kiprah BPK.

Untuk level global, Ami juga berharap BPK dipandang memiliki kapasitas untuk menggelar acara berskala internasional. “Tentunya kita berharap BPK juga semakin dipercaya untuk berkiprah di level internasional,” ungkap Ami.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

SAI20 Kawal Transformasi Digital, Ini Penjelasan BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki komitmen yang besar untuk mendorong percepatan transformasi digital. Bahkan, BPK turut mengangkat isu transformasi digital dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Supreme Audit Institution 20 (SAI20) atau lembaga pemeriksa negara-negara anggota G20.

“SAI20 memiki komitmen untuk bersama-sama mengawal transformasi digital. Kita akan saling bertukar informasi dan pengetahuan tentang audit mengenai transformasi digital.”

KTT SAI20 yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus, menghasilkan 12 poin komunike yang di dalamnya juga terdapat mengenai transformasi digital. “SAI20 memiliki komitmen untuk bersama-sama mengawal transformasi digital. Kita akan saling bertukar informasi dan pengetahuan tentang audit mengenai transformasi digital,” kata Pimpinan Pemeriksaan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi yang juga menjadi Ketua Delegasi KTT SAI20, saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Terkait komunike SAI20, isu transformasi digital tercantum dalam poin 9 dan 10. Pada poin kesembilan, SAI20 menyerukan kepada pemerintah negara-negara G20 untuk memastikan bahwa laju digitalisasi yang cepat tidak membuat ada pihak-pihak yang tertinggal dan bahwa transformasi digital dapat memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun pada poin 10, SAI20 menyerukan kepada pemerintah negara G20 untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait. Khususnya untuk memanfaatkan transformasi digital dengan mengidentifikasi dan mengurangi risiko terhadap keamanan dan keselamatan data, keamanan, dan ketahanan siber, serta perlindungan dan privasi data.

KTT SAI20 Hasilkan 12 Poin Komunike

Di dalam negeri, BPK pun aktif mengawal program transformasi digital. BPK melalui Auditorat Keuangan Negara (AKN) III juga akan melakukan pemeriksaan kinerja terkait transformasi digital.  Pemeriksaan dilakukan pada tahun ini terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

India Komitmen Lanjutkan SAI20 yang Diinisiasi BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERISKA — India yang akan memegang Presidensi G20 2023 berkomitmen untuk meneruskan engagement group Supreme Audit Institutions 20 (SAI20). SAI20 merupakan engagement group baru G20 yang diinisiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka Presidensi G20 Indonesia 2022.

“Pemerintah India mengakui bahwa G20 saat ini terdiri atas finance track, sherpa track, dan 10 engagement group pada sektor swasta/masyarakat sipil/lembaga independen, yaitu Supreme Audit Institutions 20/SAI20, Business 20, Civil 20, Labour 20, Parliament 20, Science 20, Think 20, Urban 20, Women 20, dan Youth 20.”

SAI20 pada akhir Agustus lalu telah melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Nusa Dua, Bali. KTT SAI20 sukses menghasilkan 12 poin komunike yang menjadi kesepakatan dan komitmen bersama para lembaga pemeriksa anggota negara-negara G20.

KTT SAI20 turut dihadiri SAI India atau Comptroller and Auditor General of India. BPK menyatakan, India telah menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan kepemimpinan SAI20 pada 2023. Pemerintah India dalam keterangan tertulis menyatakan akan menjadi Presiden G20 selama satu tahun, sejak 1 Desember 2022 hingga 30 November 2023. KTT G20 2023 di tingkat kepala negara dijadwalkan berlangsung pada 9-10 September 2023 di New Delhi.

“Pemerintah India mengakui bahwa G20 saat ini terdiri atas finance track, sherpa track, dan 10 engagement group pada sektor swasta/masyarakat sipil/lembaga independen, yaitu Supreme Audit Institutions 20/SAI20, Business 20, Civil 20, Labour 20, Parliament 20, Science 20, Think 20, Urban 20, Women 20, dan Youth 20,” demikian pernyataan Pemerintah India berdasarkan siaran pers BPK.

Ketua BPK Ajak SAI20 Perkuat Kerja Sama dengan Parlemen

Pimpinan SAI berterima kasih pada BPK sebagai pemrakarsa pembentukan SAI20 dan mendukung sepenuhnya keberlangsungan kiprah SAI20 dalam Presidensi G20 tahun 2023. Sebagai informasi, salah satu isi komunike KTT SAI20 adalah bahwa SAI20 menyadari pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menanggapi isu-isu global terkait.

Oleh karena itu, SAI20 menyerukan kepada pemerintah negara-negara anggota G20 untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk melakukan berbagai hal. Di antaranya memastikan sistem kesehatan yang sigap dalam lingkungan yang selalu dinamis, dan sistem kesehatan yang adil, dengan tetap memprioritaskan ketersediaan, distribusi, serta pengerahan sumber daya, dan fasilitas kesehatan.

KTT SAI20 diselenggarakan dengan tujuan mendiskusikan kontribusi nyata lembaga pemeriksa negara anggota G20, khususnya dalam menanggapi kebutuhan mendesak akan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas global. Utamanya dalam situasi dan pascapandemi untuk percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

KTT SAI20 Hasilkan 12 Poin Komunike

SAI20 dibentuk sebagai platform pertemuan SAI negara anggota G20 dengan dua tujuan utama. Pertama, memberikan kontribusi kepada pemimpin G20 dalam area transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, membangun kemitraan global dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem dan komunitas G20.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Cara BPK Terus Kawal Implementasi SDGs di Tanah Air

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Aspek pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian seluruh supreme audit institutions (SAI) atau lembaga pemeriksa di dunia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu lembaga pemeriksa juga terus mengawal secara aktif pencapaian implementasi SDGs di Tanah Air.

“BPK saat ini merupakan salah satu SAI yang terdepan dalam mengawal implementasi SDGs, baik di level regional seperti ASEAN maupun global.”

Kontribusi yang diberikan BPK tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan yang secara khusus menelisik program SDGs, tetapi juga melalui pemeriksaan yang rutin dilakukan. BPK bahkan berperan dalam mendorong pencapaian SDGs di dunia internasional.

Hal itu dilakukan BPK dengan berbagi pengalaman pemeriksaan SDGs terhadap SAI negara lain. Selain itu, BPK melalui penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SAI 20 pada 29-30 Agustus, sukses mengajak SAI dari negara-negara G20 menyepakati komunike yang di dalamnya mempertegas komitmen SAI untuk mengawal implementasi SDGs di masing-masing negara. SAI20 merupakan engagement group Presidensi G20 Indonesia yang diinisiasi oleh BPK.

Terkait teknis pemeriksaan SDGs, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan bahwa International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) menekankan kepada pendekatan pemeriksaan kinerja. “Namun, kita tidak hanya dari sisi pemeriksaan kinerja saja. BPK berupaya berkontribusi secara optimal dalam mengawal SDGs melalui berbagai jenis pemeriksaan yang ada,” kata Wakil Ketua BPK saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, di sela perhelatan KTT SAI-20, akhir Agustus.

Ketua DPR: SAI20 Perkuat Upaya G20 Capai Pemulihan Ekonomi dan SDGs

Wakil Ketua BPK mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yang rutin dilaksanakan BPK adalah salah satu upaya mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs. Terutama terkait pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan.

Sesuai arahan INTOSAI, menurut dia, ada empat peran yang bisa dilakukan lembaga pemeriksa dalam mengawal pencapaian SDGs.  Pertama, melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs. Kedua, SAI melaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs. 

Peran ketiga, SAI melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16, yaitu transparansi, dalam hal ini terkait dengan dalam mewujudkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan. Adapun yang keempat, lembaga pemeriksa bisa memberikan andil dalam memberikan contoh dalam menjalankan transparansi tata kelola organisasi.

Menurut Wakil Ketua BPK, BPK saat ini merupakan salah satu SAI yang terdepan dalam mengawal implementasi SDGs, baik di level regional seperti ASEAN maupun global.

BPK Kawal Implementasi SDGs di Indonesia

Sebelumnya, BPK telah menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan SDGs terkait kesiapan SDGs yang mengacu pada VNR (Voluntary National Review) 2017 dan implementasi SDGs yang mengacu VNR 2019. “Pemeriksaan SDGs Indonesia oleh BPK diharapkan bisa menjadi acuan SAI lain dalam melakukan pemeriksaan terkait SDGs,” kata Wakil Ketua BPK.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Isu yang Didorong AKN I BPK di SAI20

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam KTT SAI20 sukses mengajak lembaga pemeriksa negara-negara G20 untuk menghasilkan 12 poin komunike, yang antara lain berbicara mengenai pemulihan ekonomi global dan SDGs. Komunike KTT SAI20 menyepakati bahwa SAI perlu fokus pada respons pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan melanjutkan upaya intensif untuk mencapai Agenda 2030.

“Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi selain hubungan diplomatik antarnegara, kami juga mendorong diplomasi ekonomi untuk menjadikan dan mempermudah bertemunya penjual dan pembeli antarnegara. Di situlah SAI20 mengharapkan agar diplomasi ekonomi memberikan manfaat yang semakin optimal kepada setiap negara.”

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana ada beberapa hal yang didorong melalui SAI20. Pertama adalah masalah keamanan dan kepastian hukum. Kedua, mengenai langkah-langkah mitigasi atas terjadinya fraud di dalam upaya pemulihan ekonomi global.

Di Tanah Air, kata dia, BPK sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, memiliki sejumlah peran terkait hal tersebut. Ia menjelaskan, BPK apabila dalam pemeriksaan menemukan adanya unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama satu bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.

Kemudian, pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah terhadap Bendahara ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan SAI20 oleh BPK

Adapun dalam hukum internasional, ketentuan hukum internasional mengatur mengenai peran SAI dalam pencegahan dan pemberantasan Tipikor. Misalnya saja The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang menyatakan bahwa SAI berperan dalam mempromosikan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas administrasi public dan berkontribusi dalam budaya good governance di instansi pemerintah.

UNCAC juga menyebutkan usaha pencegahan korupsi dapat tercipta dari kolaborasi antara SAI, instansi penegak hukum dan/atau pemberantasan korupsi, dan publik. “Jadi, kita mendorong bagaimana institusi yang terkait dengan keamanan maupun hukum, dapat menjalankan kinerjanya sebaik mungkin melalui pemeriksaan yang kita lakukan. Tujuannya agar mereka dapat mewujudkan apa yang diinginkan oleh negara dan rakyatnya masing-masing,” ujar dia saat berbincang dengan Warta Pemeriksa di sela pelaksanaan KTT SAI20 di Nusa Dua, Bali, pada akhir Agustus.

Nyoman menambahkan, hal lain yang juga memegang peranan penting dalam sebuah perekonomian adalah biaya logistik. Ia mengatakan, biaya logistik memegang peranan hingga 30 persen dari suatu kegiatan perekonomian. Terkait hal ini, penting bagi sebuah SAI untuk memastikan kinerja instansi yang berkaitan dengan logistik, menerapkannya sesuai standar yang berlaku.

Nyoman mengatakan, BPK juga mendorong diplomasi ekonomi oleh entitas yang berada di bawah AKN I, yaitu Kementerian Luar Negeri. Ia menekankan, konsep dasar dari sebuah perekonomian adalah bertemunya penjual dan pembeli.

SAI20 Ajak Anggotanya Kawal Akuntabilitas Pascapandemi

“Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi selain hubungan diplomatik antarnegara, kami juga mendorong diplomasi ekonomi untuk menjadikan dan mempermudah bertemunya penjual dan pembeli antarnegara. Di situlah SAI20 mengharapkan agar diplomasi ekonomi memberikan manfaat yang semakin optimal kepada setiap negara,” ujar Nyoman.

Nyoman pun menekankan, jika suatu negara bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang solid dan inklusif, maka target-target yang ada di dalam SDGs pun bisa dicapai. Salah satunya mengenai semangat “No One Left Behind” atau tidak ada satu orang pun yang tertinggal.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apa Hubungan Polhukam dengan SAI20?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam) merupakan faktor penting dalam pemulihan ekonomi global. Karenanya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut membahas mengenai bidang ini dalam Summit Supreme Audit Institution 20 (SAI20) yang digelar di Bali, akhir bulan lalu.

“Masalah keamanan dan kepastian hukum, menempati peringkat pertama sebelum investor melihat ada profit atau tidak dalam memutuskan berinvestasi di suatu negara,” kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana saat berbincang dengan Warta Pemeriksa di sela pelaksanaan KTT SAI20 di Nusa Dua, Bali, pada akhir Agustus.

“Tentu tujuan pembentukan SAI20 oleh BPK adalah untuk tujuan dan kepentingan internasional, yang mana tujuan internasional di dalam G20 maupun engagement group ada dua, yaitu mengakselerasi pemulihan perekonomian global dan percepatan implementasi SDGs.”

Keberadaan SAI20 yang diinisiasi BPK sebagai engagement group G20, memiliki peran strategis bagi dunia internasional. Melalui SAI20, BPK mengajak lembaga pemeriksa negara-negara G20 untuk bersama-sama mengawal pemulihan ekonomi global dan percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Menurut Nyoman, ada banyak hal yang bisa didorong BPK, khususnya Auditorat Keuangan Negara (AKN) I di dalam SAI20. Salah satu bidang yang berada di bawah AKN I adalah polhukam.

Jika ditinjau dari sisi keamanan, kata dia, keamanan suatu negara menjadi dasar utama bagi investor untuk berinvestasi di suatu negara. Adapun investasi merupakan salah satu mesin utama penggerak perekonomian. Jika mesin ini bisa berjalan cepat, maka pemulihan ekonomi akan berjalan lebih kencang.

Berkumpul di Labuan Bajo, Ini yang Dibahas SAI20-SOM

Ia mengatakan, ketidakamanan di suatu negara akan berdampak ke negara-negara lainnya. Perang yang terjadi di suatu kawasan, dapat berdampak luas ke berbagai belahan dunia dan berakibat pada terjadinya krisis energi, krisis pangan, dan gangguan rantai pasok.

Oleh karena itu, Nyoman menilai lembaga-lembaga pemeriksa di dunia penting melihat bagaimana pemeriksaan yang dilakukan dapat mendorong terciptanya sistem keamanan dan pertahanan untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan global. “Sehingga, cita-cita yang paling hakiki yaitu perlindungan terhadap hak asasi dan manusia (HAM) dapat tercapai. Ini sangat penting,” ujar Nyoman.

Apalagi, kata dia, suatu bangsa tidak berdiri sendiri, melainkan harus bergandengan tangan dengan bangsa lainnya di dunia. Demikian pula bagi lembaga-lembaga negara yang ada di dunia, termasuk lembaga pemeriksa.

Apresiasi BPK, Jokowi: SAI20 Semakin Perkokoh Kepemimpinan Indonesia

Nyoman mengatakan, posisi BPK di SAI20 membuat BPK memiliki kesempatan lebih luas untuk membina hubungan secara langsung dan menentukan arah kebijakan SAI20 ke depannya. “Tentu tujuan pembentukan SAI20 oleh BPK adalah untuk tujuan dan kepentingan internasional, yang mana tujuan internasional di dalam G20 maupun engagement group ada dua, yaitu mengakselerasi pemulihan perekonomian global dan percepatan implementasi SDGs,” kata Nyoman.

BPK dalam KTT SAI20 sukses mengajak lembaga pemeriksa negara-negara G20 untuk menghasilkan 12 poin komunike, yang antara lain berbicara mengenai pemulihan ekonomi global dan SDGs. Komunike KTT SAI20 menyepakati bahwa SAI perlu fokus pada respons pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan melanjutkan upaya intensif untuk mencapai Agenda 2030.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

KTT SAI20 Hasilkan 12 Poin Komunike

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sukses menyelenggarakan Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) Summit yang dihelat di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022. Konferensi tingkat tinggi (KTT) lembaga pemeriksa negara G20 tersebut menyepakati 12 poin komunike. KTT SAI20 juga menyepakati rules of procedure (RoP) atau aturan internal.

“Hasil KTT SAI20 berupa komunike akan kami sampaikan kepada Presidensi G20 Indonesia untuk menjadi bagian dari hasil bersama para pemimpin negara G20 pada KTT G20 bulan November 2022.”

Ketua BPK Isma Yatun dalam pernyataan bersama para delegasi SAI pada Selasa (30/8/2022) menyampaikan, pertemuan KTT SAI20 merupakan puncak dari rangkaian kegiatan pertemuan sebelumnya. BPK sebelumnya sudah menggelar pertemuan bilateral, pertemuan teknis (technical meeting), dan pertemuan pejabat senior (senior officials meeting) untuk menyiapkan dokumen yang akan disepakati di KTT SAI20 ini.

“Kami menyepakati dua hal penting dalam KTT SAI20 ini, yaitu komunike SAI20 dan aturan internal SAI20 atau rules of procedures (RoP). Komunike SAI20 merupakan pernyataan bersama kami sebagai kontribusi SAI20 kepada G20 untuk mendukung tema Presidensi G20 Indonesia, yakni ‘Recover Together, Recover Stronger’,” kata Ketua BPK. Adapun RoP yang disahkan merupakan aturan tata kelola untuk kegiatan-kegiatan SAI20 pada masa mendatang.

Delegasi BPK yang mewakili Indonesia dalam SAI20 diketuai oleh Anggota III Achsanul Qosasi

Ketua BPK menjelaskan, pada KTT Tahun 2022, SAI20 membahas dan menyampaikan pernyataan terkait percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Khususnya terkait arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital.

Dalam Komunike SAI20 Tahun 2022, SAI20 juga menyepakati keberlanjutan kepemimpinan SAI20 berikutnya yang mengikuti Presidensi G20, yaitu oleh Badan Pemeriksa India pada tahun 2023 dan Badan Pemeriksa Brasil pada tahun 2024.

“Hasil KTT SAI20 berupa komunike akan kami sampaikan kepada Presidensi G20 Indonesia untuk menjadi bagian dari hasil bersama para pemimpin negara G20 pada KTT G20 bulan November 2022,” kata Ketua BPK.

SAI2 merupakan engagement group G20 yang diinisiasi oleh BPK. Sejak G20 dibentuk pertama kali pada 1999,  SAI20 baru dibentuk dan diresmikan pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.

Pembentukan SAI20 oleh BPK

SAI20 COMMUNIQUE

1. We, the Heads of Supreme Audit Institutions (SAIs) of the Group of 20 (G20) from Argentina, Australia, Brazil, China, India, Indonesia, Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and Türkiye attended the inaugural SAI20 Summit in Bali, Indonesia on 29-30 August 2022. We agreed jointly in accordance with the adopted Rules of Procedure for the SAI20 engagement group to promote collaboration, including through sharing knowledge and best practices among SAIs in G20 countries and with other relevant stakeholders in order to contribute to strengthening oversight, developing insight, and providing strategic foresight to foster accountable governance.

2. In doing so, we also recognized and acknowledged the different mandates of each respective SAI of member countries, the need to ensure the unity and integrity of the SAI community under the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) platforms and initiatives, as well as the need to develop a platform for strengthening the SAIs’ role as a strategic partner of G20 governments in responding to global challenges.

3. We emphasized the three priority issues of Indonesia’s G20 presidency, namely: Global Health Architecture, Sustainable Energy Transition, and Digital Transformation in respect of which G20 governments will continue to take the lead among others to assist in ensuring equitable access to COVID-19 vaccines as well as promoting sustainable and inclusive economic development.

4. We recognized that the COVID-19 pandemic has not only increased the risks of fraud due to the rapid implementation of government response programs but also widened inequality across the globe due to unachieved development targets, thus hindering the achievement efforts of Sustainable Development Goals (SDGs) globally.

5. We stressed that outside of the direct impacts of the pandemic, global recovery is also at risk from more persistent supply disruptions, mounting inflationary pressures, financial stresses, an emerging energy crisis, the potential for climate-related disasters, increased global instability, and weaker-than- anticipated long-term growth drivers.

6. We acknowledged that SAIs need to focus on the government’s response to accelerate economic recovery and resume intensifying efforts to achieve the 2030 agenda. In addition, SAIs and other stakeholders are encouraged to create a suitable environment for a well-managed public sector and business sustainability, to assist developing nations’ resilience, to better respond to various future challenges and uncertainties with a view to achieving stronger, greener and healthier global development.

7. Referring to United Nations General Assembly Resolution A/66/2091 and INTOSAI Principles 122, we noted that public sector auditing has an essential role in promoting the efficiency, accountability, effectiveness, and transparency of public administration while supporting the global response to the COVID-19 crisis and SDGs implementation.

BPK Dukung Presidensi G20 melalui Inisiasi SAI20

8. In this context, we as SAIs, in demonstrating our relevance to citizens, governments, parliaments, and other stakeholders, are committed to providing independent and objective insight, also timely and relevant information to ensure the accountability, transparency, and integrity of the government. We are also committed, while the response to the pandemic from the SAI of each of the G20 countries may differ, to help governments identify potential risks, impacts, and possible responses to be implemented in order to deliver good public policy outcomes and promote good governance, as well as contributing to the follow-up and review of SDGs implementation.

9. In line with the priorities of the current G20 presidency and SAI20 with an emphasis on the sustainability and inclusiveness of economic recovery that benefits all and leaves no one behind, we call on the governments of G20 to:

● Address the importance of policy coherence, coordinated planning, good governance, and sound risk management in managing an emergency, including the importance of crisis prevention, preparedness, and coordination across key governance structures.

● Improve efficiency, accountability, effectiveness, and transparency frameworks for better implementation of policies and programs, including the development of clear performance targets, assessment criteria, and robust monitoring and reporting.

● Ensure healthcare systems provide efficient, available, agile, and equally accessible healthcare for all citizens.

● Ensure that the rapid pace of digitalization leaves no one behind and that the digital transformation enables sustainable economic growth.

● Continue to foster the sustainable energy transitions that enable clean, affordable, and economically viable energy production.

● Ensure the agility of health systems in an ever-changing environment, and equity while prioritizing the availability, distribution, and deployment of resources and health facilities.

● Ensure the comprehensive mapping and coherence of government programs and policies for achieving sustainable development, including the SDGs.

10. We noted the importance of multi-stakeholder engagement in responding to related global issues. Thus, we call on the governments of G20 to collaborate with all related stakeholders to:

● Highlight the importance of documentation, as well as increase intelligence and data analytics capabilities to support the monitoring of policies, programs, and service delivery.

● Leverage digital transformation while identifying and mitigating the risks to data security and safety, cyber security and resilience, as well as data protection and privacy.

● Consider the need for a framework for sustainability reporting, such as Environmental, Social, and Governance (ESG), for the public sector to provide transparency and accountability of government programs toward a greener economy, especially in the energy transition process and more inclusive economic growth.

11. In the face of uncertainty, complexity, rapid changes, and emerging challenges we stressed the importance of the role of SAIs as external independent institutions to pursue a comprehensive initiative and play an active role in promoting the efficiency, accountability, effectiveness, and transparency of public administration.

12. We thank the Audit Board of the Republic of Indonesia for initiating the establishment of SAI20 and convening its first Summit under Indonesia’s G20 presidency. We look forward to supporting the Comptroller and Auditor General of India, and the President of the Federal Court of Accounts – Brazil as the chair of SAI20 in 2023 and 2024 respectively.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Ketua DPR: SAI20 Perkuat Upaya G20 Capai Pemulihan Ekonomi dan SDGs

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan, terbentuknya Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) dapat memperkuat upaya negara-negara G20 dalam percepatan pemulihan ekonomi dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kehadiran SAI20 sebagai engagement group G20 yang diinisiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat penting untuk merespons kebutuhan mendesak terhadap tata kelola, transparansi dan akuntabilitas, di saat dan pascapandemi Covid-19.

Puan Maharani yang juga Ketua Parliament 20 (P20) mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan tekanan ekonomi, fiskal, dan sosial ke seluruh negara. Semua negara mengambil langkah-langkah antisipasi dan mengatasi ancaman krisis. Negara-negara mengalokasikan anggaran yang besar untuk menangani dampak pandemi di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

“Peran ini dapat dilaksanakan oleh SAI dengan menciptakan pendekatan tata kelola yang dapat berfungsi sebagai platform yang dapat memandu pemerintah menuju capaian agenda global yang memperkuat kemajuan nasionalnya. Sehingga SAI ikut mengawal keberlanjutan agenda global yang telah disepakati bersama.”

“Sejumlah agenda pembangunan juga mengalami perlambatan, termasuk langkah-langkah dalam mencapai SDGs, karena sumber daya negara diarahkan untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman pandemi dan dampaknya,” kata Ketua DPR dalam pidatonya saat menghadiri SAI20 Summit atau KTT SAI20 hari kedua, di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8/2022).

Puan mengatakan, tema Presidensi G20 Indonesia “Recover Together, Recover Stronger”, merupakan komitmen yang kuat dari negara G20 untuk segera mengatasi tantangan global yang paling mendesak saat ini. Tema itu juga menunjukkan komitmen untuk menyatukan upaya bersama demi pemulihan yang lebih baik dari krisis Covid-19 untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di negara-negara di seluruh dunia.

“Komitmen ini tentu menjadi semangat kita yang sama, di parlemen dan di supreme audit institutions, untuk berkontribusi dalam kewenangan konstitusionalnya dalam memperkuat pemulihan,” kata Puan.

Puan pun mengatakan, DPR yang juga sebagai penyelenggara P20, memberikan apresiasi kepada BPK yang telah mengambil inisiasi pembentukan SAI20 sebagai new engagement group G20. Dengan demikian, SAI20 akan dapat ikut merespons kebutuhan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya negara, di tengah dan pascapandemi.

“Hal ini dapat memperkuat upaya pemerintah negara G20 dalam mencapai pemulihan ekonomi dan mempercepat pencapaian SDGs,” kata dia menambahkan.

Menurut Puan, pemulihan ekonomi global dan melanjutkan kerja pencapaian SDGs, akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya yang dimiliki masing-masing negara.  Kerja sama global dalam memperkuat pemulihan ekonomi, perlu diarahkan pada kerja sama bidang keuangan dan moneter, yang dapat memberikan ruang yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara, walaupun setiap negara memiliki tantangan yang berbeda-beda.

KTT SAI20 Bahas 2 Isu Prioritas, Apa Saja?

Adapun kerja sama global dalam melanjutkan capaian SDGs, kata Puan, diarahkan kepada kerja sama sektoral. Misalnya saja bidang kesehatan, pangan, energi, lapangan kerja, pendidikan, ekonomi digital, dan ekonomi hijau yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan agenda bersama dalam menanggulangi kesenjangan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan industri. “Sehingga kerja sama global benar-benar mewujudkan komitmen recover together; no country left, no country behind,” kata dia.

Puan menegaskan, berbagai permasalahan global tidak dapat diselesaikan oleh satu negara atau oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja bersama, gotong royong, kolaborasi, dalam bentuk kerja bersama internasional yang dilakukan antarnegara.

Kerja sama ini juga perlu melibatkan berbagai stakeholders, berbagai pihak, legislatif, supreme audit institutions (SAI), yang menyentuh substansi antarbidang, multisektor, geopolitik, ekonomi, sosial, pangan, dan lainnya.

Parlemen, melalui P20, akan ikut mengambil peran strategis untuk memperkuat legitimasi pemerintah masing-masing negara G20 dalam menjalankan agenda bersama. Melalui tugas konstitusionalnya, parlemen akan berperan melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan untuk dapat memperkuat implementasi agenda bersama negara G20, yang dapat memperkuat pemulihan sosial dan ekonomi di masing-masing negara.

Adapun SAI masing-masing negara dapat ikut mengambil peran sebagai mitra G20 dengan memastikan dan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dari program dan kebijakan global yang dijalankan oleh masing-masing negara. “Peran ini dapat dilaksanakan oleh SAI dengan menciptakan pendekatan tata kelola yang dapat berfungsi sebagai platform yang dapat memandu pemerintah menuju capaian agenda global yang memperkuat kemajuan nasionalnya. Sehingga SAI ikut mengawal keberlanjutan agenda global yang telah disepakati bersama,” kata Puan.

Apresiasi BPK, Jokowi: SAI20 Semakin Perkokoh Kepemimpinan Indonesia

Ketua BPK Isma Yatun dalam pidatonya mengajak SAI 20 atau lembaga pemeriksa negara anggota G20 untuk memperkuat kerja sama dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan. Ketua BPK mengatakan, kerja sama dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20.

“P20 dan SAI20 memiliki kepentingan yang sama dan dapat memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan mencapai Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, SAI20 perlu bekerja sama dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan independen guna memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20,” kata Ketua BPK.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Ketua BPK Ajak SAI20 Perkuat Kerja Sama dengan Parlemen

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengajak Supreme Audit Institutions (SAI) 20 atau lembaga pemeriksa negara anggota G20 untuk memperkuat kerja sama. Khususnya dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan.

“SAI20 bertujuan untuk memperkuat sinergi antara SAI20 dan komunitas G20, termasuk Parliament 20. Kehadiran Ketua DPR RI sebagai Ketua Parliament 20 hari ini menunjukkan aksi kolaboratif menghadapi tantangan yang berkembang pesat. Dengan semangat ‘Recover Together, Recover Stronger’, kami berharap KTT ini akan menjadi tonggak penting bagi komunitas SAI20 untuk berkontribusi lebih signifikan kepada komunitas global.”

Ketua BPK mengatakan, kerja sama dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20. Ajakan tersebut disampaikan Ketua BPK pada hari kedua SAI20 Summit atau KTT SAI20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/82022), yang turut dihadiri Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam pidatonya, Ketua BPK menyampaikan bahwa peran parlemen sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan belanja negara.

“Parliament20 (P20) memiliki peran penting dalam komunitas G20. P20 dan SAI20 pun memiliki kepentingan yang sama dan dapat memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan mencapai Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, SAI20 perlu bekerja sama dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan independen guna memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20,” kata Ketua BPK dalam pidatonya. Seperti diketahui, P20 merupakan engagement group dari parlemen negara-negara G20. 

Ketua BPK mengatakan, seiring sudah meredanya pandemi Covid-19, pemerintah di seluruh negara harus lebih fokus kepada pemulihan ekonomi dan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.  SAI dapat berkontribusi secara signifikan dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan pencapaian target SDGs yang menjadi dua isu prioritas KTT SAI20 saat ini.

Wakil Presiden Dijadwalkan Buka KTT SAI20

“Pembentukan SAI20 merupakan langkah awal untuk memperluas nilai dan manfaat SAI untuk mendukung G20. Melalui komunike, SAI20 menunjukkan peran, komitmen, dan rekomendasinya dalam memastikan efektivitas program dan kebijakan G20, terutama dalam dua isu prioritas SAI20,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK menambahkan, SAI20 mendorong pemerintah di G20 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mencapai Agenda 2030. Antara lain, mempromosikan transisi energi terbarukan dan ekonomi yang lebih hijau, serta memastikan transformasi digital.

“SAI20 bertujuan untuk memperkuat sinergi antara SAI20 dan komunitas G20, termasuk Parliament 20. Kehadiran Ketua DPR RI sebagai Ketua Parliament 20 hari ini menunjukkan aksi kolaboratif menghadapi tantangan yang berkembang pesat. Dengan semangat ‘Recover Together, Recover Stronger’, kami berharap KTT ini akan menjadi tonggak penting bagi komunitas SAI20 untuk berkontribusi lebih signifikan kepada komunitas global,” kata Ketua BPK.

BPK Siap Gelar KTT SAI20 di Nusa Dua

KTT SAI20 berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022. Pada hari pertama, KTT SAI20 mengadopsi rules of procedures (RoP) atau aturan prosedur SAI20 sebagai pengaturan operasional tata kelola internal. Adapun agenda utama hari kedua adalah pembahasan dan pengesahan komunike atau pernyataan bersama sebagai output konkret SAI20 untuk disampaikan kepada komunitas G20. Komunike SAI20 berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id