JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki peran penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Menurut Menteri KHLK Siti Nurbaya Bakar, kementeriannya berperan dalam 17 tujuan yang ada di SDGs.
Siti menjelaskan, pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang dijalankan pemerintah juga menyasar pembangunan ekonomi. Dari aspek ruang/spasial, misalnya, kawasan hutan Indonesia menyediakan ruang untuk berbagai aktivitas ekonomi dalam kaitannya dengan pengurangan kemiskinan, kelaparan, kesenjangan kepemilikan lahan, ruang infrastruktur, ekowisata, pertanian dan energi.
Kepada Warta Pemeriksa, Siti memaparkan program-program dan target yang ingin dicapai terkait SDGs. Berikut hasil wawancaranya.
Seperti apa keterlibatan Indonesia dalam implementasi Agenda 2030 mengenai “Sustainable Development and Promoting Good Governance and Accountability�
Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)/SDGs berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan TPB/SDGs melalui berbagai kegiatan. Dalam masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan saat ini RPJMN 2020-2024, filosofi tersebut semakin ditekankan kembali melalui visi-misi Bapak Presiden yang diamanahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengawal pencapaiannya, khususnya terkait pilar lingkungan.
Tata kelola yang baik (good governance and accountability), merupakan kunci dari pencapaian SDGs ini. SDGs merupakan komitmen masyarakat internasional, tonggak baru pembangunan negara-negara, meneruskan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Indonesia termasuk negara yang aktif dan selalu komitmen dalam pencapaian SDGs. Setiap dua tahun sekali Indonesia selalu menyampaikan Voluntary National Report (VNR). Prinsip-prinsip dari SDGs sangat sejalan dengan arah pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.
Apa saja sasaran yang ingin dicapai Indonesia dalam program ini terkait dengan lingkungan hidup?
Sejalan dengan tujuan pada pilar lingkungan SDGs, pembangunan lingkungan hidup di Indonesia sepenuhnya diarahkan untuk mencapai goals terkait seperti pengendalian perubahan iklim, kelestarian ekosistem daratan, termasuk ekosistem pesisir dan laut. Ketahanan sumber daya air, energi bersih yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup yang mencakup air, udara, tutupan hutan dan lahan, gambut mangrove dan laut.
Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020-2024 dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan diharapkan dapat dijadikan sebagai pilar utama dalam pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Peran-peran itu di antaranya adalah sebagai entry point utama dalam penentuan penataan ruang wilayah Indonesia, aset terbesar nasional, bagian penting dari pembangunan rendah karbon, penyokong ketahanan air, pangan dan energi, habitat keanekaragaman hayati, sarana dalam pengentasan kemiskinan, dan aset publik internasional.
Hal apa saja yang menjadi penekanan pemerintah?
Dalam pendekatan lansekap, kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia harus menyentuh setiap aspek pembangunan. Sumber daya hutan sebagai satu kesatuan ekosistem merupakan bagian (sub-sistem) yang tidak terpisahkan dari ekosistem yang lebih besar, yaitu ekosistem bentang alam ekologis (ecological landscape), yang berfungsi sebagai satu kesatuan analisis dalam perencanaan pengelolaan
Dari aspek ruang/spasial, kawasan hutan Indonesia menyediakan ruang untuk berbagai aktivitas ekonomi dalam kaitannya dengan pengurangan kemiskinan, kelaparan, kesenjangan kepemilikan lahan, ruang infrastruktur, ekowisata, pertanian dan energi. Dari aspek fungsi, kawasan hutan juga memberikan hasil, baik kayu maupun non-kayu, energi, pangan, konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian erosi, penyerapan karbon, siklus air, dan jasa lingkungan lainnya.
Bagaimana Ibu melihat peran dan kontribusi BPK dalam mengawal pencapaian SDGs di Tanah Air?
Tentunya sangat berperan. Karena terkait dengan pilar tata kelola, yaitu pencapaian goals 16. Goals ini bisa menjadi payung untuk menjamin keberlangsungan goals lainnya agar berjalan dengan transparan, akuntabel dan sesuai dengan tata kelola yang berlaku. Berbagai kegiatan dalam kerangka pencapaian SDGs, khususnya oleh pemerintah dan atau lembaga publik lainnya, diarahkan untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
