Tag:

joko widodo

Sinergi Pemerintah dan BPK Perkuat Indonesia Hadapi Krisis

by Admin 1 01/09/2022

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi sinergi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pemerintah dalam menghadapi krisis. Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8), Presiden menyampaikan, tantangan yang dihadapi Indonesia sangat berat.

Ketika krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya tuntas, muncul tantangan baru berupa perang di Ukraina. Hal itu kemudian menimbulkan efek krisis pangan, energi, dan keuangan yang menjalar ke seluruh dunia. Meski begitu, berkat kerja keras bersama seluruh anak bangsa, Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini.Â

“Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati. Namun, di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia Maju.”

“BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu pemerintah,” ujar Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi juga mengapresiasi penyelenggaraan Supreme Audit Institution (SAI)-20. Hal ini diharapkan semakin memperkokoh kepemimpinan Indonesia di forum G20.

Kepala negara menyampaikan, Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global. Salah satunya dengan keberhasilan mengendalikan pandemi Covid-19. Indonesia termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia dengan 432 juta dosis vaksin yang telah disuntikkan.

Jokowi juga menyoroti inflasi yang berhasil dikendalikan di kisaran 4,9 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7 persen serta jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen.

Apa Kemajuan Signifikan BPK dalam Dua Tahun Terakhir?

Hingga pertengahan 2022, APBN juga masih surplus Rp106 triliun. Hal itu mendukung pemerintah untuk mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp502 triliun pada tahun ini agar harga di masyarakat tidak melambung tinggi.

Ekonomi juga berhasil tumbuh positif sebesar 5,44 persen pada kuartal II 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut dan pada semester I 2022 dengan surplus sekitar Rp364 triliun. Menurut Jokowi, capaian tersebut patut untuk disyukuri.

Fundamental ekonomi Indonesia yang baik mampu menahan dampak gejolak. “Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati. Namun, di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia Maju,” ujar Jokowi.

01/09/2022

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2021 di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

Wow, Presiden Apresiasi Inovasi Pemeriksaan BPK

by Admin 1 01/10/2021

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi berbagai inovasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada masa pandemi Covid-19. Presiden pun menghargai upaya BPK dalam memberikan informasi temuan pemeriksaan agar ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2021 di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/8). Presiden mengatakan, di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat menyelamatkan masyarakat dari dampak pandemi Covid-19, peran pemeriksaan oleh BPK RI telah dilakukan beberapa penyesuaian.

Presiden menekankan, situasi pandemi bukan situasi normal. Keuangan negara pun tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal. “Yang utama adalah menyelamatkan rakyat. Menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara. Inovasi BPK untuk mewujudkan â€˜akuntabilitas untuk semuaâ€™ di negara kita patut untuk dihargai,” kata Presiden.

“Saya mengapresiasi upaya-upaya BPK untuk memberikan informasi temuan pemeriksaan agar ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah,” ujar Presiden menambahkan.

Dalam pidato kenegaraan tersebut, Presiden juga menekankan bahwa akuntabilitas dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi. Kerja sama antarlembaga, serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif, menjadi kunci dalam menangani pandemi.

“Sejak awal pandemi, lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengonsolidasikan kekuatan fiskal,” kata Presiden.

Menuru Presiden, kapasitas kelembagaan negara dalam merespons pandemi juga semakin terkonsolidasi dan bekerja semakin responsif. “Kita tahu bahwa pandemi harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi, dengan merujuk kepada data, ilmu pengetahuan, dan teknologi.”

Seperti diketahui, BPK sebagai lembaga yang mendapat mandat dari undang-undang untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara, terus melakukan inovasi dalam pelaksanaan pemeriksaannya. Hal ini dilakukan BPK sebagai upaya untuk merespons setiap perubahan yang terjadi saat ini.

Salah satu langkah adaptif dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini adalah penerapan remote audit. Remote audit adalah audit yang dilakukan sebagian atau seluruhnya di luar lokasi pemeriksaan. Audit tetap akan mencakup semua area, akan tetapi menggunakan teknologi digital untuk mendukung penilaian atau pengujian ketika kunjungan ke lokasi tidak dimungkinkan.

Teknologi yang berkembang secara masif dan kondisi pandemi Covid-19 memang menjadi cambuk bagi BPK untuk mendapatkan bentuk pemeriksaan yang paling tepat dan sesuai. Hal itu juga mendorong proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih cekatan dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi informasi.

Pada Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tahun 2020, misalnya, BPK menginisiasi pemanfaatan berbagai data elektronik yang berasal dari kementerian/lembaga dan pihak terkait lainnya dalam aplikasi BPK Big Data Analytics (BIDICS) sebagai bagian dari e-audit.

Output aplikasi BIDICS di antaranya berupa data tren anggaran dan realisasi pendapatan serta profil pelaksana/penyedia jasa pekerjaan. Data tersebut telah dimanfaatkan oleh pemeriksa untuk memahami entitas terkait identifikasi anomali sebagai bagian dari prosedur analitis, penilaian, dan respon terhadap risiko serta mengoptimalkan risk based audit dalam menentukan fokus dan sampel pemeriksaan.

Pemanfaatan data yang dihasilkan BIDICS sangat bermanfaat, khususnya dalam pemeriksaan yang dilakukan secara jarak jauh (remote audit) yang telah dilakukan BPK selama tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19.

01/10/2021

Presiden Joko Widodo (kiri) saat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2020 di Istana Negara, Jumat (25/6).

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

Presiden: WTP Bukan Tujuan Akhir

by Admin 1 12/08/2021

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Jokowi pun bersyukur karena LKPP Tahun 2020 meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Meski demikian, Presiden menegaskan WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2020 di Istana Negara, Jumat (25/6) pagi. Penyerahan LKPP dilakukan berbarengan dengan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020.

Presiden pun memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK karena telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 dengan tepat waktu, meskipun di tengah berbagai keterbatasan aktivitas dan mobilitas akibat pandemi. “Dan alhamdulillah opininya adalah wajar tanpa pengecualian. WTP merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat,” kata Presiden.

Presiden mengatakan, opini WTP atas LKPP 2020 merupakan WTP kelima yang diraih pemerintah berturut-turut sejak tahun 2016. “Namun, predikat WTP bukanlah tujuan akhir, karena kita ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel,” tegas Presiden.

Presiden juga ingin kualitas belanja pemerintah semakin baik dan semakin tepat sasaran. Selain itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Indonesia masih berada dalam situasi yang extraordinary yang harus direspons dengan kebijakan yang cepat, tepat. “Juga membutuhkan kesamaan frekuensi di semua tataran lembaga negara, jajaran pemerintah pusat sampai pemerintah daerah,” ujar Presiden.

Sejak pandemi Covid-19 muncul di tahun 2020, kata Presiden, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah extraordinary, termasuk dengan perubahan APBN. Pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan dan memberi ruang relaksasi defisit APBN agar dapat diperlebar di atas tiga persen selama tiga tahun.

“Pelebaran defisit harus kita lakukan mengingat kebutuhan belanja negara makin meningkat untuk penanganan kesehatan dan perekonomian, pada saat pendapatan negara mengalami penurunan. Kita juga mendorong berbagai lembaga negara melakukan sharing the pain, menghadapi pandemi dengan semangat kebersamaan, menanggung beban bersama, seperti burden sharing yang dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia (BI).

Dengan berbagai respons kebijakan tersebut, Presiden mengaku bersyukur karena Indonesia mampu menangani peningkatan belanja kesehatan dan menjaga ekonomi Indonesia dari berbagai tekanan. Meskipun ekonomi sempat mengalami kontraksi dalam sebesar minus 5,32 persen pada kuartal II 2020, namun pada kuartal-kuartal selanjutnya kontraksi terus mengecil. “Ekonomi Indonesia tumbuh membaik, pada kuartal I-2021 kita berada di minus 0,74 persen,” ucap Presiden.

12/08/2021