SEMARANG, WARTAPEMERIKSA — Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mengatasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Dalam situasi seperti saat ini, tidak hanya dibutuhkan leadership yang kuat, tapi juga keahlian dan kesadaran dalam mengelola keuangan negara agar tidak terjadi kebocoran, serta penyelewengan. Maka pemerintah harus tetap berjalan, regulasi harus diikuti, meskipun regulasinya juga kita sesuaikan,” katanya di Semarang, beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari Antara.
Menurut dia, hal itu juga berlaku dalam penanganan inflasi yang membutuhkan ahli teknis atau orang yang paham betul dalam pengelolaan keuangan. Dikatakan, penanganan atau merespons inflasi juga butuh ahli teknis.
“Jadi ketika regulasi berubah, pintu-pintu dan jendela-jendela yang bikin bocornya anggaran mesti disiapkan untuk ditutup,” ujarnya usai menghadiri serah terima jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.
Dia menyebutkan pelatihan-pelatihan harus dilakukan untuk meningkatkan keahlian dalam mengelola keuangan. Terkait hal ini, BPK dapat membantu dengan memberikan pendampingan serta pelatihan.
“Jangan ada korupsi, laporan selalu transparan, dan sekarang ditambah satu lagi kinerja. Maka tadi ada beberapa sampel yang diambil di kabupaten/kota, seperti kinerja pengelolaan air, pengelolaan sampah, sehingga semakin hari makin akuntabel untuk pengelolaan keuangan.”
“Bisa juga pelatihan dilakukan oleh internal pemerintah sendiri. Keterampilan mengelola keuangan ini menjadi penting sehingga level ahli perlu dalam pelaksanaan di lapangan, termasuk menjaga akuntabilitasnya,” katanya.
Ganjar mengungkapkan, selama ini Pemerintah Provinsi Jateng dan pemerintah kabupaten/kota se-Jateng intens berkomunikasi dengan BPK Perwakilan Jawa Tengah. Dari komunikasi itu selalu ada catatan-catatan hasil audit yang bisa mempengaruhi kinerja pemerintahan.
Hal itu terbukti saat Pemprov Jateng dan 35 kabupaten/kota sudah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
“Minimal dari keuangannya dulu, sekarang sudah WTP. Meskipun WTP tidak berarti sudah beres semua di dalamnya. Ada potensi yang masih harus kita perbaiki, namun catatan-catatan itu yang hari ini penting untuk kabupaten/kota dan provinsi untuk memperbaiki diri,” ujarnya.
Dia pun menyampaikan harapan terkait kehadiran Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing dalam acara itu. Setidaknya, dapat memberikan penjelasan mengenai beberapa model audit dan tata cara pengelolaan keuangan. Atau paling tidak ada kesadaran dari pengelola keuangan negara untuk memperbaiki.
“Jangan ada korupsi, laporan selalu transparan, dan sekarang ditambah satu lagi kinerja. Maka tadi ada beberapa sampel yang diambil di kabupaten/kota, seperti kinerja pengelolaan air, pengelolaan sampah, sehingga semakin hari makin akuntabel untuk pengelolaan keuangan,” katanya.
