Tag:

hasil pemeriksaan

5 Poin Penting yang BPK Lakukan untuk Optimalkan Dampak Hasil Pemeriksaan

by Admin 1 23/01/2024

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun berbicara mengenai praktik pemeriksaan atas program transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dijelaskan, setidaknya terdapat lima poin penting yang telah BPK lakukan untuk mengoptimalkan dampak atas hasil pemeriksaannya.

Pertama, BPK berusaha memahami konteks dan tujuan program transformasi ekonomi yang akan diperiksa. Salah satunya dilakukan dengan melakukan reviu atas RPJMN periode 2020 hingga 2024 beserta hasil monitoring dan perkembangannya serta melakukan analisis risiko.

Sampaikan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Ini Progres Tindak Lanjutnya

Kedua, BPK memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang tepat. Untuk program prioritas nasional, BPK melaksanakan pendekatan pemeriksaan secara tematik dengan melibatkan seluruh satuan kerja pemeriksaan yang terkait dengan setiap program prioritas nasional. “Pendekatan ini memungkinkan BPK mengevaluasi implementasi suatu program dan dampaknya secara menyeluruh,” kata Ketua BPK saat menghadiri kegiatan “Seminar Internasional Peringatan HUT ke-66 Ikatan Akuntan Indonesia” di Jakarta pada Desember 2023.

Ketiga, BPK memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Seperti pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan para ahli.

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pemeriksaan membantu memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif yang beragam. Kemudian memungkinkan untuk mencapai hasil yang lebih berdampak melalui pemeriksaan lintas sektoral.

Keempat, BPK memastikan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. “Pada tahap perencanaan, BPK mengoptimalkan pemanfaatan big data analytics untuk menentukan lingkup dan sasaran pemeriksaan secara lebih akurat melalui perolehan data real time,” ujar Ketua BPK.

Pada tahap pelaksanaan, kata Ketua BPK, beberapa pemeriksaan BPK telah menggunakan teknologi untuk mendukung pemeriksaan. Seperti melalui penggunaan citra satelit dan drone dalam pemeriksaan fisik.

“Pendekatan ini memungkinkan BPK mengevaluasi implementasi suatu program dan dampaknya secara menyeluruh.”

Selanjutnya, pada tahap pelaporan, BPK telah menggunakan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (atau SIPTL) untuk memantau perkembangan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan. Hal ini guna menciptakan robust follow up system yang dapat mempercepat dan memastikan realisasi dampak pemeriksaan BPK.

Kelima, BPK melakukan pengukuran atas hasil dan dampak pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Pengukuran dampak dilakukan dengan pendekatan metode kuantitatif dan kualitatif, melalui berbagai saluran komunikasi dan dalam berbagai forum, baik nasional maupun internasional.

Ketua BPK menjelaskan, efektivitas BPK dalam mengoptimalkan dampak audit untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh sumber daya dan kapasitas yang dimiliki. Akan tetapi juga oleh faktor lain yang sama pentingnya. Seperti aksesibilitas serta komunikasi dan interaksi optimal dengan stakeholders, baik dari pihak pemerintah maupun nonpemerintah.

Hal ini selaras dengan publikasi INTOSAI Development Initiatives atau IDI, Facilitating Audit Impact (FAI). Dijelaskan bahwa kontribusi dampak dari SAI merupakan hasil dari SAIâ€™s audit impact value chain yang sangat bergantung dari outputs dan outcomes yang dihasilkan kelembagaan SAI, kompetensi para pemeriksa, kapasitas organisasi SAI, dan koalisi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Hasil Pemeriksaan BPK Jadi Acuan DPD

Untuk memberikan dampak, outputs yang dihasikan SAI melalui rekomendasi hasil pemeriksaan harus mendapatkan dukungan dari entitas dan lembaga perwakilan untuk memastikan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.
Selain itu, seluruh pihak yang terlibat dalam siklus akuntabilitas keuangan publik harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan negara dan memastikan peningkatan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan-pertauran yang berlaku.

Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPK akan memberikan dampak sejumlah hal. Pertama, penguatan akuntabilitas, transparansi, inklusivitas, dan integritas sektor publik. Kedua, peningkatan layanan publik yang berdampak positif terhadap kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Ketiga, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi sektor publik.

23/01/2024

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

Begini Cara BPK Jaga Kualitas Hasil Pemeriksaan

by Admin 1 18/05/2022

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Kualitas dari suatu laporan hasil pemeriksaan (LHP) tak bisa ditawar karena menjadi jati diri BPK sebagai lembaga pemeriksa. Ada berbagai prosedur dan rambu yang harus dipatuhi satuan kerja dan pemeriksa untuk menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas.

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Dori Santosa mengatakan, BPK memiliki standar pemeriksaan yang ketat dan melalui proses quality control serta quality assurance atas pemeriksaan yang dilakukan. Hal tersebut diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN.

“Tetapi kalau mereka (entitas) hanya coba-coba menyanggah tanpa ada data bisa men-counter temuan kita, itu tidak bisa. Oleh karena itu, inilah pentingnya kita memastikan pemeriksaan kita harus disertai data yang benar dan valid. Sehingga, mau disanggah seperti apa pun tidak akan bisa. Entitas tidak akan bisa mengelak.”

BPK juga memiliki Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) yang digunakan sebagai acuan bagi para pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Selain itu, BPK telah menetapkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan kepatuhan. Seluruh juklak dan juknis tersebut ditetapkan dalam suatu keputusan BPK.

“SPKN, PMP, juklak pemeriksaan laporan keuangan, juklak pemeriksaan kinerja, serta juklak pemeriksaan kepatuhan, semuanya bertujuan untuk menjadi pedoman bagi pemeriksa agar terdapat keseragaman persepsi dan metodologi dalam pelaksanaan pemeriksaan termasuk quality assurance yang dilakukan oleh pejabat struktural (PSP),â€ kata Dori, beberapa waktu lalu.

Adapun saat menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam laporan hasil pemeriksaan, data yang disampaikan harus dipastikan valid dan akurat. AKN VI juga melakukan cross review antara tim satu dengan yang lainnya. “Ini paling tidak untuk mengurangi kesalahan-kesalahan, seperti kesalahan angka. Karena terkadang, ketika seseorang membuat laporan, dia merasa sudah benar. Namun, ketika dikoreksi orang lain, ditemukan adanya hal-hal yang masih perlu diperbaiki,” ujar Dori.

Apa Pentingnya Kualitas Hasil Pemeriksaan?

Dori menambahkan, BPK dalam proses pemeriksaan biasanya juga terlebih dahulu meminta tanggapan dari entitas atas temuan yang disampaikan. Entitas dipersilakan menyanggah temuan tersebut apabila memang memiliki data yang bisa ‘menggugurkan’ temuan tersebut.

“Tetapi kalau mereka (entitas) hanya coba-coba menyanggah tanpa ada data bisa men-counter temuan kita, itu tidak bisa. Oleh karena itu, inilah pentingnya kita memastikan pemeriksaan kita harus disertai data yang benar dan valid. Sehingga, mau disanggah seperti apa pun tidak akan bisa. Entitas tidak akan bisa mengelak.”

18/05/2022

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

BPK Ingatkan Para Menteri Perkuat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

by Admin 1 08/02/2022

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Auditorat Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar entry meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021. Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengingatkan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Menurut Achsanul, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah wujud komitmen kementerian/lembaga (K/L) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. “Bagi kami, tindak lanjut itu adalah mahkota dan ini adalah bagian dari tuntutan rakyat kepada pemerintah untuk menjalankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN,” ungkap Achsanul di Auditorium BPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Achsanul mengatakan, BPK bersama pemerintah bertugas menjalankan mandat UUD 1945. Dia mengingatkan, konstitusi memberikan amanat baik kepada pemerintah maupun BPK untuk menjalankan keuangan negara secara baik dan benar.

Terlebih lagi, ujar Achsanul, entitas yang berada di bawah naungan AKN III mencapai 37 K/L dan mengelola separuh dari total anggaran APBN. “Itu sebabnya saya betul-betul butuh kerja sama bapak dan ibu semua supaya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan negara ini bisa dijalankan dengan baik,” ungkapnya.

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan suatu bagian penting dalam satu rangkaian proses pelaksanaan pemeriksaan. BPK memantau secara periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan dan pihak yang bertanggung jawab.

Untuk strategi percepatan pelaksanaan tindak lanjut pada 2022, diharapkan pimpinan entitas berperan aktif dalam memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti sampai selesai.

08/02/2022

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

Strategi BPK Agar Entitas Bisa Menindaklanjuti Rekomendasi BPK

by Admin 1 14/12/2021

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya mengeluarkan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat dijalankan oleh entitas. Terkait hal itu, ada beberapa strategi yang dilakukan BPK.

Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Bambang Pamungkas menegaskan, keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dan perbaikan tata kelola keuangan negara dari hasil tindak lanjut rekomendasi tersebut, merupakan indikator keberhasilan tugas pemeriksaan.

â€œDalam rangka mendorong entitas menindaklanjuti rekomendasi BPK pada masa datang, BPK selalu berusaha memperbaiki kualitas pemeriksaan, sehingga dapat mengungkap permasalahan yang signifikan dan memberikan rekomendasi yang bersifat perbaikan tata kelola keuangan negara dan mencegah terjadinya temuan/permasalahan yang sama berulang pada masa depan,â€ kata Bambang kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Dia menambahkan, BPK juga melakukan diskusi dengan entitas dalam tahap penyusunan rencana aksi (action plan) sebelum laporan diterbitkan. Hal ini dimaksudkan agar entitas mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. BPK juga akan berpartisipasi lebih aktif di dalam forumÂforum pertemuan yang diselenggarakan entitas terkait dengan pemeriksaan dan pengawasan seperti acara gelar pengawasan dan forum tindak lanjut yang rutin dilakukan oleh pengawas intern entitas.

Terkait rekomendasi yang berkaitan dengan ranah hukum, Bambang mengatakan, setiap unit kerja pemeriksaan selalu berkonsultasi terlebih dahulu dengan Direktorat Utama Binbangkum sesuai dengan keahliannya. Akan tetapi, dalam pemantauan atas tindak lanjutnya, tidak ada perbedaan perlakuan antara pemantauan tindak lanjut rekomendasi terkait dengan tindakan hukum dan tidak terkait tindakan hukum.

â€œPerlu juga diketahui bahwa jika rekomendasi tersebut berasal dari temuan yang menyangkut tindak pidana, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 14 mengatur bahwa, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangÂundangan,â€ ucap Bambang.

Bambang menyebut, berdasarkan hasil pemantauan sejauh ini, seluruh entitas dapat menjalankan rekomendasi yang diberikan BPK. Akan tetapi, tingkat penyelesaian rekomendasi antar entitas berbeda-beda. Untuk itu, BPK memberikan ruang diskusi dalam rangka mendorong entitas agar dapat segera menindaklanjutinya.

Terkait rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti, BPK mendorong agar entitas segera mengirimkan surat permohonan dan dokumen pendukung bahwa rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti kepada BPK.

Dia menyampaikan, pada semester I 2021, ada 75,9 persen rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti. Rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 18,3 persen. Kemudian, ada sebanyak 4,8 persen rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan 1 persen rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.

14/12/2021