Friday, 4 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

g20

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (kanan) bersama Sekjen Bahtiar Arif menghadiri SAI20 Summit di Goa, India, 12-13 Juni 2023.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ketua BPK Ajak SAI20 Bersinergi Kawal Ekonomi Biru

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menghadiri SAI20 Summit di Goa, India, 12-13 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, Ketua BPK mengajak supreme audit institution (SAI) untuk bersinergi mengawal tantangan dan risiko blue economy (ekonomi biru) serta artificial intelligence (AI).

SAI20 merupakan engagement group G20 yang dibentuk tahun 2022 di Bali saat Presidensi G20 Indonesia. KTT SAI20 di Bali menghasilkan komunike pertama dengan tiga prioritas isu, yaitu gobal health architecture, sustainable energy transition, dan digital transformation.

Ketua BPK Jelaskan Alasan Dukung Kolaborasi P20 dan SAI20

Tahun ini, KTT SAI20 dihelat Badan Pemeriksa India atau Comptroller and Auditor General India, sejalan dengan presidensi G20 India. Pertemuan diikuti delapan SAI dari negara-negara anggota G20.

KTT SAI20 di India mengangkat tema “Blue Economy and Responsible AI”. Ketua BPK RI pun menyampaikan penghargaan kepada SAI India atas penyelenggaraan Summit SAI20.

“Kehadiran kita hari ini menunjukkan dedikasi yang luar biasa mendukung dan promosikan transparansi dan akuntabilitas di Forum G20,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK juga mengapresiasi SAI India yang membahas tema “Blue Economy dan Responsible AI”. Menurutnya, blue economy merupakan isu penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memilliki 63 persen luas lautan dari total luas negara dan 83 ribu km panjang pesisir pantai.

Selain itu, dengan adanya AI diharapkan dapat berperan memberikan peningkatan peran SAI dengan memitigasi tantangan potensi risiko atas AI.

“SAI perlu melakukan kerja sama yang erat dalam menghadapi tantangan dan risiko di bidang blue economy dan artificial intelligence,” kata Ketua BPK.

“Kehadiran kita hari ini menunjukkan dedikasi yang luar biasa mendukung dan promosikan transparansi dan akuntabilitas di Forum G20.”

Seperti diketahui, ekonomi biru merupakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.

Pada hari kedua SAI20 Summit, para anggota SAI20 menyepakati komunike sebagai output SAI20. Termasuk juga bekerja bersama dan berkolaborasi dalam upaya berbagi pengetahuan yang melibatkan pertukaran ide-ide inovatif dan praktik terbaik. Tujuannya agar SAI dapat saling melengkapi untuk menghadapi tantangan mengaudit dalam bidang blue economy dan responsible AI.

SAI20 Summit tidak hanya menghasilkan komunike, namun juga menghasilkan compendium studi kasus pemeriksaan responsible AI dari semua anggota SAI20 yang hadir dan SAI invitee (SAI yang tidak tergabung dalam SAI20). Ketua BPK berharap komitmen dalam keanggotaan SAI20 dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas G20 dapat sejalan dengan hasil agenda G20, komunike SAI20, dan INTOSAI global voice.

SAI20 Kawal Transformasi Digital, Ini Penjelasan BPK

Sementara itu, Ketua Badan Pemeriksa India atau Comptroller and Auditor General India menekankan bahwa lembaga pemeriksa berperan penting dalam blue economy dan responsible artificial intelligence untuk memastikan tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabiltas, serta mengoptimalkan dampak positifnya untuk kehidupan.

Sementara itu, G20 Sherpa India menyampaikan bahwa prioritas SAI20 tersebut sangat relevan dengan tema G20 Presidensi India. “Peran SAI sangat penting untuk meyakinkan sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kepercayaan publik.”

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Mencermati Tantangan Transisi ke Energi Hijau

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Komitmen negara-negara G20 untuk memperkuat penggunaan energi hijau dinilai perlu dibarengi dengan menjaga kepentingan ketahanan energi nasional. Kebijakan energi nasional telah memberi arah pengelolaan energi nasional.

Hal ini guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Kemudian juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil menuju penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Ketua BPK Jelaskan Alasan Dukung Kolaborasi P20 dan SAI20

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VII BPK Hendra Susanto mengatakan, banyak contoh keberhasilan negara-negara lain dalam pengelolaan dan transisi energi hijau. Hal ini membuat sebuah negara dapat bertahan terhadap gejolak harga minyak dunia, termasuk tekanan politik oleh negara yang lebih maju.

Dia mencontohkan, Brasil yang memiliki sumber migas lebih besar dari Indonesia tidak terlalu tergantung terhadap energi fosil. Negara tersebut sejak 1980-an secara serius dan konsisten mengembangkan biofuel.

Kemudian Jepang juga menjadi contoh negara yang tak mau tergantung terhadap energi fosil. Negara Matahari Terbit itu mengembangkan teknologi PLTN sejak 1966. Pada 2011, sekitar 40 persen listrik di Jepang berasal dari tenaga nuklir.

“Oleh karena itu, Indonesia pun tetap harus waspada jangan sampai cepat beralih ke energi hijau yang lebih mahal dan melupakan energi fosil.”

“Kondisi di atas yang seharusnya diikuti oleh Pemerintah Indonesia dengan memprioritaskan pengembangan potensi energi yang berasal dari lokal seperti panas bumi, gas alam, biofuel, tenaga air, dan nuklir,” ujarnya kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini. 

Meski demikian, Hendra menekankan, peralihan ke energi hijau tetap harus memperhatikan kepentingan ketahanan energi nasional. Dia mencontohkan, saat ini ketika terjadi kekurangan pasokan energi di dunia, beberapa negara di Eropa kembali menggunakan energi fosil untuk pembangkit listriknya.

“Oleh karena itu, Indonesia pun tetap harus waspada jangan sampai cepat beralih ke energi hijau yang lebih mahal dan melupakan energi fosil,” kata Hendra.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan terkait pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Beberapa permasalahan terkait program EBT pada PT PLN (Persero) antara lain PLN tidak memiliki rencana pencapaian bauran EBT yang rinci dan aplikatif.

“Pemerintah sebagai regulator untuk menetapkan kebijakan EBT agar dapat segera direalisasikan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.”

Pengadaan tenaga listrik EBT juga belum memperhatikan harga keekonomian. Selain itu, PLN belum optimal dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan pembangkit EBT.

Untuk Pertamina, beberapa permasalahan dalam kegiatan eksploitasi energi panas bumi untuk mendukung kebijakan energi nasional penggunaan EBT. Hal ini antara lain yaitu kebijakan perencanaan kegiatan eksploitasi belum sepenuhnya mendukung kebijakan energi nasional penggunaan EBT. Perencanaan pemboran juga belum sepenuhnya dilakukan secara memadai.

Hendra menilai, akses energi bersih yang terjangkau, pendanaan, dan dukungan riset dan teknologi menjadi tantangan besar dalam upaya transisi energi. Menurutnya, perlu ada peningkatan kesiapan SDM yang kompeten di bidang energi untuk melaksanakan proses transisi tersebut.

“Pemerintah sebagai regulator untuk menetapkan kebijakan EBT agar dapat segera direalisasikan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Ini Isi IHPS I 2022 Terkait Pemeriksaan Kinerja

Transisi energi juga menjadi salah satu isu dalam komunike SAI20. Hendra mengatakan, supreme audit institution (SAI) merumuskan peran dalam mendukung masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam mengatasi aneka tantangan global termasuk transisi energi yang adil dan terjangkau.

Peta jalan atas agenda transisi energi yang telah disusun memerlukan peran BPK dalam memastikan terselenggaranya program net zero emission (NZE) secara konsisten yang akuntabel dan transparan. Termasuk juga memberikan rekomendasi kebijakan transisi energi yang konkret.

“Ini akan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga sektor publik baik dari sisi efektivitas program dan kebijakan,” ujarnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Bagaimana Optimisme Ketua BPK Soal KTT G20 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022 dipandang optimistis oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun. Optimisme ini disampaikan mengingat juga Ketua BPK juga merupakan sebagai Chair of Supreme Audit Institution 20 (SAI20).

Ketua DPR: SAI20 Perkuat Upaya G20 Capai Pemulihan Ekonomi dan SDGs

“BPK optimis seluruh kegiatan Presidensi G20 Indonesia akan mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini sesuai dengan tema G20 yakni ‘Recover Together, Recover Stronger’ yang fokus kepada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian,” ujar Isma Yatun dalam keterangan resminya, beberapa waktu lalu.

Tak hanya menyampaikan optimisme, BPK juga ikut mendukung penyelenggaraan KTT G20. Ini antara lain dilakukan dengan inisiasi pembentukan SAI20 sebagai engagement group baru di G20. Tujuannya untuk mendukung upaya pemerintah G20 mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik di tingkat global.

“BPK optimis seluruh kegiatan Presidensi G20 Indonesia akan mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini sesuai dengan tema G20 yakni ‘Recover Together, Recover Stronger’ yang fokus kepada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian.”

Selain itu, SAI20 juga dibentuk sebagai platform pertemuan badan pemeriksa atau supreme audit institutions (SAI) negara anggota G20 untuk membangun kemitraan global dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem dan komunitas G20.

Dalam KTT yang sukses digelar akhir 29-30 Agustus silam, SAI20 berhasil menghasilkan komunike yang berisi 12 pernyataan. “SAI 20 diharapkan dapat menjadi suatu kontribusi nyata dari BPK bagi pelaksanaan Presidensi G20 di Indonesia tahun ini,” tambah Isma.

Bagian pertama Komunike SAI20 terdiri dari delapan pernyataan mengenai rasionalisasi hadirnya SAI20 sebagai engagement group G20. Sementara bagian kedua adalah dua pernyataan rekomendasi SAI20 kepada pemerintah dan stakeholder mengenai percepatan pemulihan ekonomi dan capaian agenda capaian pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).

Lembaga Pemeriksa G20 Berkumpul di Bali untuk Hasilkan Komunike Bersama

Bagian terakhir Komunike SAI20 berbicara mengenai keberlanjutan dan kolaborasi SAI20 dalam mempromosikan efisiensi, efektivtas, dan transparansi administrasi publik.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sukses menyelenggarakan Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) Summit yang dihelat di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Cerita Deg-degan Tim BPK di Balik Ajang SAI20

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menuntaskan rangkaian pertemuan Supreme Audit Institution 20 (SAI20) hingga puncaknya di Nusa Dua, Bali pada 29-30 Agustus 2022. Segenap insan BPK dari berbagai satuan kerja bekerja bahu membahu guna menyukseskan acara bertaraf internasional tersebut.

BPK membentuk tim project management (PM) untuk menangani pelaksanaan pertemuan SAI20 mulai dari tahap technical meeting hingga summit atau konferensi tingkat tinggi (KTT).

KTT SAI20 Hasilkan 12 Poin Komunike

Kepala Subbagian INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Ami Rahmawati mengatakan, hampir seluruh satuan kerja di BPK terlibat dalam project management SAI20. Dia mencontohkan, anggota tim dari Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I bekerja sama untuk mengurusi kebutuhan visa dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Selain itu, tim dari AKN III juga bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menangani kebutuhan imigrasi bagi para delegasi. “Jadi memang hampir semua elemen di BPK terlibat dan berkolaborasi,” ujar Ami kepada Warta Pemeriksa. 

Berbagai tantangan hadir dalam pelaksanaan SAI20 yang dipimpin oleh BPK tersebut. Kini, hal itu menjadi kisah dan pengalaman berharga yang dapat disimpan untuk pengembangan BPK ke depan.

Ami menjelaskan, rangkaian SAI20 dimulai dengan pertemuan pertama berupa technical meeting (TM) pada Januari 2022. Hal itu dilanjutkan dengan gelaran senior official meeting (SOM) dan seminar pada Juni 2022 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Seluruh kegiatan tersebut merupakan rangkaian untuk menuju puncak KTT yang kemudian dihelat pada Agustus 2022.

Ketua DPR: SAI20 Perkuat Upaya G20 Capai Pemulihan Ekonomi dan SDGs

Salah satu kisah unik dari panitia yakni menghadapi tantangan dadakan yang harus segera diatasi. Ami mengisahkan, dalam masa persiapan penyelenggaraan SOM, pimpinan BPK meminta panitia untuk menetapkan hotel lokasi KTT SAI20. “Wah, itu cukup pusing karena kami masih fokus menyiapkan SOM,” ujarnya.

Tim PM pun menugaskan sejumlah anggotanya untuk melaksanakan survei ke sejumlah hotel di kawasan Nusa Dua, Bali. Kawasan itu memang sudah disiapkan untuk menjadi tuan rumah kegiatan internasioal yang berkaitan dengan Presidensi G20 Indonesia 2022.

Tim akhirnya mengerucutkan pilihan ke Sofitel Nusa Dua, Bali. Ami mengatakan, anggota tim cukup berjibaku dengan tanggung jawab menyiapkan SOM sekaligus mematangkan kontrak dan kepastian venue KTT SAI20.

“Dengan kerja keras itu, di akhir pertemuan SOM di Labuan Bajo kami sudah mampu membuat video khusus yang menyatakan summit pada Agustus akan digelar di Sofitel,” ujarnya.

Kondisi pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan untuk persiapan SAI20 terutama pada tahap awal atau ketika penyelenggaraan TM SAI20. Ketika itu, penyebaran Covid-19 masih relatif tinggi. Tim PM pun berkoordinasi intens dengan Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan arahan kebijakan di lapangan.

“Saat itu kita dianjurkan setiap hari harus ada swab test. Alhamdulillah semua berjalan lancar walaupun deg-degan juga setiap hari,” ujarnya.

Hadiri SAI20, Wapres Harapkan Tiga Hal Ini

Ami mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan pertemuan SAI20 juga didukung oleh berbagai pihak. Dia menyebutkan, dukungan Ditjen Imigrasi, otoritas bandara, dan Angkasa Pura (AP) I sangat membantu terutama dalam pelaksanaan KTT.

Menurut Ami, pihak-pihak tersebut telah membantu BPK untuk memberikan penyambutan yang baik terhadap delegasi setibanya di lokasi KTT. Dia mengatakan, ketika itu, ruang VIP kedatangan internasional di Bandara Ngurah Rai, Bali sedang dalam proses renovasi untuk perhelatan KTT G20 pada November mendatang.

Alhasil, pihak AP I pun memberikan akses ruang muat di terminal kargo untuk disulap menjadi ruang kedatangan VIP. “Itu adalah contoh dukungan yang bisa muncul berkat koordinasi dan kerja sama dengan AP I, otoritas bandara, dan imigrasi,” ujarnya.

Selain itu, salah satu momen berkesan yang dirasakan Ami yakni ketika mendapatkan respons positif dari para delegasi saat diberikan baju endek khas Bali. Ami menjelaskan, pemberian baju endek beserta udeng kepada delegasi adalah hasil dukungan dari Pemprov Bali.

Sebelum kedatangan delegasi, tim PM sudah mengkomunikasikan pemberian baju tersebut untuk kemudian dikenakan pada acara pembukaan KTT SAI20. “Menariknya, para delegasi sangat excited ketika diberikan baju itu,” ujarnya.

Ami mengatakan, banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dalam pelaksanaan SAI20 tersebut. Menurutnya, perbaikan demi perbaikan terus dilakukan dari setiap tahapan acara. Hal yang juga patut dibanggakan, menurut Ami, adalah kerja tim PM tanpa menggunakan jasa event organizer (EO).

“Tentunya saya juga tidak terbayang apabila kita memakai jasa EO apakah mereka sanggup menghadapi dinamika dan perubahan rencana dadakan yang bisa terjadi di lapangan,” ujarnya.

“Tentunya kita berharap BPK juga semakin dipercaya untuk berkiprah di level internasional.”

Ke depannya, Ami berharap, BPK bisa terus mengadakan acara bertaraf internasional untuk memperkuat eksistensinya. Dengan hal itu, diharapkan, masyarakat juga semakin memahami kiprah BPK.

Untuk level global, Ami juga berharap BPK dipandang memiliki kapasitas untuk menggelar acara berskala internasional. “Tentunya kita berharap BPK juga semakin dipercaya untuk berkiprah di level internasional,” ungkap Ami.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Koleksi SAI20 Sudah Masuk ke Museum BPK di Magelang?

by Admin 1
written by Admin 1

MAGELANG, WARTAPEMERIKSA — Museum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Kota Magelang, Jawa Tengah mendapatkan tambahan koleksi baru. Kini, berbagai informasi tentang peranan BPK dalam Supreme Audit Institution 20 (SAI20) di Presidensi G20 telah melengkapi koleksi museum.

“Museum BPK RI di Magelang ini adalah sebuah upaya untuk menjaga momentum sejarah pembentukan SAI20 di mana ketua SAI 20 pertama adalah di Indonesia, dalam hal ini BPK,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman di Magelang, beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari Antara.

Masa Pandemi, BPK Semakin Berprestasi dan Terus Berinovasi

Dia menyampaikan hal tersebut usai peluncuran “SAI 20 Spot Exhibition” di Museum BPK RI Magelang. Yudi menyampaikan ini salah satu upaya untuk memberikan kenangan, perspektif, dan sebagai tanda sejarah bahwa BPK telah membentuk SAI20.

Menurut dia ada beberapa barang atau informasi yang disimpan di Museum BPK berkaitan pembentukan SAI20. Koleksi yang paling penting adalah palu yang melambangkan kepemimpinan BPK di SAI20 sebagai palu pertama.

Koleksi lainnya yaitu beberapa cenderamata atau pin, nomor mobil delegasi, bendera-bendera anggota, sejarah singkat SAI20. Ada juga video yang menjelaskan momentum bersejarah, dari proses diskusi sejak mulai pertemuan teknis senior dan summit di Bali.

“Dengan adanya informasi dan barang di sini kami menghadirkan bahwa BPK telah menorehkan sejarah dalam konteks berkaitan G20 presidensi di Indonesia,” kata Yudi.

Yudi menilai peran BPK dalam SAI20 ini sebagai hal yang penting. Karena, memberikan sebuah konteks bahwa Indonesia, dalam ini BPK, menginisiasi sebuah forum yang mendiskusikan tentang bagaimana mengawal antarnegara di 20 negara.

“Kami juga menampilkan partisipasi BPK di dunia internasional. Yang terbaru dan masih hangat di bulan Agustus kemarin, SAI20 sebagai salah satu prestasi bagi kami. Dan juga bukan hanya kebanggaan orang BPK. Tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia, bisa menghadirkan SAI 20 atas inisiatif BPK. Ini koleksi terbaru kami,”

Kepala Museum BPK RI Dicky Dewarijanto mengatakan koleksi yang ada di museum mencoba menginformasikan segala hal yang terkait dengan BPK. Dari awal sejarah berdiri hingga kegiatan-kegiatan BPK.

Museum ini juga menampilkan struktur organisasi yang ada di BPK dari masa ke masa. Termasuk menampilkan nilai dasar BPK, yakni independensi, integritas, dan profesionalisme.

“Menurut kami nilai dasar ini bukan hanya untuk insan BPK saja, tetapi juga seluruh masyarakat untuk memperkenalkan nilai dasar ini sangat penting,” katanya.

Museum BPK juga menampilkan terkait sisi-sisi humanisme ketua-ketua BPK dari masa ke masa. Kemudian juga ada ruang titik nol yang menginformasikan dari masa ke masa. Dari Kota Magelang, sebagai lokasi awal kantor BPK pada 1 Januari 1947 BPK. Hingga pindah ke Yogyakarta pada 1948.

BPK Alami Banyak Kemajuan? Ini Kata Ketua DPD

“Kami juga menampilkan partisipasi BPK di dunia internasional. Yang terbaru dan masih hangat di bulan Agustus kemarin, SAI20 sebagai salah satu prestasi bagi kami. Dan juga bukan hanya kebanggaan orang BPK. Tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia, bisa menghadirkan SAI 20 atas inisiatif BPK. Ini koleksi terbaru kami,” katanya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Ketua BPK Jelaskan Alasan Dukung Kolaborasi P20 dan SAI20

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Parliamentary 20 (P20). Hal itu dibuktikan antara lain dengan hadirnya Ketua BPK, Isma Yatun, selaku Chair Supreme Audit Institution 20 (SAI20), dalam The 8th G20 Parliamentary Speaker’s Summit.

“Hal ini pun sejalan dengan langkah DPR dalam mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang diwujudkan dengan mengusulkan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan.”

Saat memberi keynote speech di acara yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (6/10), Isma berharap P20 menjadi pencapaian penting untuk berkontribusi lebih ekstensif untuk komunitas global. Hal ini pun sejalan dengan dengan semangat “Recover Together, Recover Stronger” yang diusung oleh Presidensi Indonesia di G20.

Isma pun menegaskan pentingnya kolaborasi antara P20 dan SAI20 untuk mendorong pemerintah dan G20 mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). “SAI20 mempertimbangkan perlunya pengembangan kerangka sustainable reporting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas program pemerintah menuju green economy,” jelas Isma.

Ketua DPR: SAI20 Perkuat Upaya G20 Capai Pemulihan Ekonomi dan SDGs

Dalam sidang P20 yang dihadiri ketua parlemen dari berbagai negara, termasuk negara anggota G20 tersebut, Isma menjelaskan bahwa sebagai engagement group G20 yang baru, SAI20 ingin berkontribusi kepada komunitas G20. Terutama dalam pencapaian SDG dan green economy.

Komunike SAI20 yang dihasilkan SAI20 Summit pada 30 Agustus 2022 mengungkapkan urgensi pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menanggapi isu-isu global. “Kolaborasi ini penting untuk memastikan pemetaan yang komprehensif dan koherensi program dan kebijakan pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan,” kata Isma.

BPK pun telah melakukan berbagai upaya sebagai bukti kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Misalnya saja melakukan pemeriksaan atas upaya pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor transportasi. Kemudian mengintegrasikan transportasi perkotaan dan menerapkan upaya konservasi energi.

Ketua BPK Ajak SAI20 Perkuat Kerja Sama dengan Parlemen

“Hal ini pun sejalan dengan langkah DPR dalam mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang diwujudkan dengan mengusulkan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan,” kata Isma.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Terkait Foresight, Indonesia Terdepan di Antara Negara G20

by Admin 1
written by Admin 1

BADUNG, WARTAPEMERIKSA — Indonesia disebut menjadi yang terdepan terkait penerapan peran foresight lembaga pemeriksa atau supreme audit institution (SAI) di antara negara-negara G20. Hal tersebut disampaikan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari Antara.

“Indonesia memiliki sosio kultural yang berbeda. Cara pemeriksaan di Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi, berbeda-beda. Jadi itu yang kami sampaikan kepada negara-negara G20.”

Dia menjelaskan, peran foresight adalah tinjauan atas pilihan alternatif pada masa depan. Ini merupakan salah satu dari tiga peran yang harus dijalankan sebuah lembaga pemeriksa berdasarkan INTOSAI Accountability Organization Maturity Model. Selain foresight, ada pula peran oversight dan insight.

“Indonesia memiliki sosio kultural yang berbeda. Cara pemeriksaan di Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi, berbeda-beda. Jadi itu yang kami sampaikan kepada negara-negara G20,” ujar Achsanul.

Kondisi itu, kata dia, sangat berbeda dengan kebanyakan negara G20 yang cenderung memiliki kesamaan di tingkat sosial hingga budaya di tiap wilayah. Dengan demikian, negara-negara tersebut tidak bisa disamakan dengan Indonesia yang setiap pemeriksaan keuangan di tiap daerahnya memiliki cara yang berbeda-beda.

Karena itu, Achsanul menyebut hal itu yang membuat Konferensi Tingkat Tinggi SAI negara-negara G20 (SAI20) menyampaikan satu aturan agar hasilnya bisa didiskusikan mana yang paling efektif. “Komunikasi kami sejauh ini bagus dengan SAI20,” tuturnya.

Apresiasi BPK, Jokowi: SAI20 Semakin Perkokoh Kepemimpinan Indonesia

Berdasarkan komunikasi tersebut, dia mengatakan banyak dari SAI20 memberi respons dengan melakukan diskusi dengan BPK. Bahkan ada yang datang untuk mencontoh, termasuk dalam sistem audit berdasarkan teknologi informasi (TI) dan pengawasan berkelanjutan.

Indonesia telah menjalankan sejumlah proses pemeriksaan dengan cara memanfaatkan TI dan delivery system yang simpel. Karenanya, menjadi salah satu negara yang sukses dari metode penerapan TI. Sedangkan terkait pengawasan berkelanjutan, diperkirakan terus difokuskan hingga beberapa tahun ke depan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

KTT SAI20 Hasilkan 12 Poin Komunike

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sukses menyelenggarakan Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) Summit yang dihelat di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022. Konferensi tingkat tinggi (KTT) lembaga pemeriksa negara G20 tersebut menyepakati 12 poin komunike. KTT SAI20 juga menyepakati rules of procedure (RoP) atau aturan internal.

“Hasil KTT SAI20 berupa komunike akan kami sampaikan kepada Presidensi G20 Indonesia untuk menjadi bagian dari hasil bersama para pemimpin negara G20 pada KTT G20 bulan November 2022.”

Ketua BPK Isma Yatun dalam pernyataan bersama para delegasi SAI pada Selasa (30/8/2022) menyampaikan, pertemuan KTT SAI20 merupakan puncak dari rangkaian kegiatan pertemuan sebelumnya. BPK sebelumnya sudah menggelar pertemuan bilateral, pertemuan teknis (technical meeting), dan pertemuan pejabat senior (senior officials meeting) untuk menyiapkan dokumen yang akan disepakati di KTT SAI20 ini.

“Kami menyepakati dua hal penting dalam KTT SAI20 ini, yaitu komunike SAI20 dan aturan internal SAI20 atau rules of procedures (RoP). Komunike SAI20 merupakan pernyataan bersama kami sebagai kontribusi SAI20 kepada G20 untuk mendukung tema Presidensi G20 Indonesia, yakni ‘Recover Together, Recover Stronger’,” kata Ketua BPK. Adapun RoP yang disahkan merupakan aturan tata kelola untuk kegiatan-kegiatan SAI20 pada masa mendatang.

Delegasi BPK yang mewakili Indonesia dalam SAI20 diketuai oleh Anggota III Achsanul Qosasi

Ketua BPK menjelaskan, pada KTT Tahun 2022, SAI20 membahas dan menyampaikan pernyataan terkait percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Khususnya terkait arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital.

Dalam Komunike SAI20 Tahun 2022, SAI20 juga menyepakati keberlanjutan kepemimpinan SAI20 berikutnya yang mengikuti Presidensi G20, yaitu oleh Badan Pemeriksa India pada tahun 2023 dan Badan Pemeriksa Brasil pada tahun 2024.

“Hasil KTT SAI20 berupa komunike akan kami sampaikan kepada Presidensi G20 Indonesia untuk menjadi bagian dari hasil bersama para pemimpin negara G20 pada KTT G20 bulan November 2022,” kata Ketua BPK.

SAI2 merupakan engagement group G20 yang diinisiasi oleh BPK. Sejak G20 dibentuk pertama kali pada 1999,  SAI20 baru dibentuk dan diresmikan pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.

Pembentukan SAI20 oleh BPK

SAI20 COMMUNIQUE

1. We, the Heads of Supreme Audit Institutions (SAIs) of the Group of 20 (G20) from Argentina, Australia, Brazil, China, India, Indonesia, Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and Türkiye attended the inaugural SAI20 Summit in Bali, Indonesia on 29-30 August 2022. We agreed jointly in accordance with the adopted Rules of Procedure for the SAI20 engagement group to promote collaboration, including through sharing knowledge and best practices among SAIs in G20 countries and with other relevant stakeholders in order to contribute to strengthening oversight, developing insight, and providing strategic foresight to foster accountable governance.

2. In doing so, we also recognized and acknowledged the different mandates of each respective SAI of member countries, the need to ensure the unity and integrity of the SAI community under the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) platforms and initiatives, as well as the need to develop a platform for strengthening the SAIs’ role as a strategic partner of G20 governments in responding to global challenges.

3. We emphasized the three priority issues of Indonesia’s G20 presidency, namely: Global Health Architecture, Sustainable Energy Transition, and Digital Transformation in respect of which G20 governments will continue to take the lead among others to assist in ensuring equitable access to COVID-19 vaccines as well as promoting sustainable and inclusive economic development.

4. We recognized that the COVID-19 pandemic has not only increased the risks of fraud due to the rapid implementation of government response programs but also widened inequality across the globe due to unachieved development targets, thus hindering the achievement efforts of Sustainable Development Goals (SDGs) globally.

5. We stressed that outside of the direct impacts of the pandemic, global recovery is also at risk from more persistent supply disruptions, mounting inflationary pressures, financial stresses, an emerging energy crisis, the potential for climate-related disasters, increased global instability, and weaker-than- anticipated long-term growth drivers.

6. We acknowledged that SAIs need to focus on the government’s response to accelerate economic recovery and resume intensifying efforts to achieve the 2030 agenda. In addition, SAIs and other stakeholders are encouraged to create a suitable environment for a well-managed public sector and business sustainability, to assist developing nations’ resilience, to better respond to various future challenges and uncertainties with a view to achieving stronger, greener and healthier global development.

7. Referring to United Nations General Assembly Resolution A/66/2091 and INTOSAI Principles 122, we noted that public sector auditing has an essential role in promoting the efficiency, accountability, effectiveness, and transparency of public administration while supporting the global response to the COVID-19 crisis and SDGs implementation.

BPK Dukung Presidensi G20 melalui Inisiasi SAI20

8. In this context, we as SAIs, in demonstrating our relevance to citizens, governments, parliaments, and other stakeholders, are committed to providing independent and objective insight, also timely and relevant information to ensure the accountability, transparency, and integrity of the government. We are also committed, while the response to the pandemic from the SAI of each of the G20 countries may differ, to help governments identify potential risks, impacts, and possible responses to be implemented in order to deliver good public policy outcomes and promote good governance, as well as contributing to the follow-up and review of SDGs implementation.

9. In line with the priorities of the current G20 presidency and SAI20 with an emphasis on the sustainability and inclusiveness of economic recovery that benefits all and leaves no one behind, we call on the governments of G20 to:

● Address the importance of policy coherence, coordinated planning, good governance, and sound risk management in managing an emergency, including the importance of crisis prevention, preparedness, and coordination across key governance structures.

● Improve efficiency, accountability, effectiveness, and transparency frameworks for better implementation of policies and programs, including the development of clear performance targets, assessment criteria, and robust monitoring and reporting.

● Ensure healthcare systems provide efficient, available, agile, and equally accessible healthcare for all citizens.

● Ensure that the rapid pace of digitalization leaves no one behind and that the digital transformation enables sustainable economic growth.

● Continue to foster the sustainable energy transitions that enable clean, affordable, and economically viable energy production.

● Ensure the agility of health systems in an ever-changing environment, and equity while prioritizing the availability, distribution, and deployment of resources and health facilities.

● Ensure the comprehensive mapping and coherence of government programs and policies for achieving sustainable development, including the SDGs.

10. We noted the importance of multi-stakeholder engagement in responding to related global issues. Thus, we call on the governments of G20 to collaborate with all related stakeholders to:

● Highlight the importance of documentation, as well as increase intelligence and data analytics capabilities to support the monitoring of policies, programs, and service delivery.

● Leverage digital transformation while identifying and mitigating the risks to data security and safety, cyber security and resilience, as well as data protection and privacy.

● Consider the need for a framework for sustainability reporting, such as Environmental, Social, and Governance (ESG), for the public sector to provide transparency and accountability of government programs toward a greener economy, especially in the energy transition process and more inclusive economic growth.

11. In the face of uncertainty, complexity, rapid changes, and emerging challenges we stressed the importance of the role of SAIs as external independent institutions to pursue a comprehensive initiative and play an active role in promoting the efficiency, accountability, effectiveness, and transparency of public administration.

12. We thank the Audit Board of the Republic of Indonesia for initiating the establishment of SAI20 and convening its first Summit under Indonesia’s G20 presidency. We look forward to supporting the Comptroller and Auditor General of India, and the President of the Federal Court of Accounts – Brazil as the chair of SAI20 in 2023 and 2024 respectively.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Ketua DPR: SAI20 Perkuat Upaya G20 Capai Pemulihan Ekonomi dan SDGs

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan, terbentuknya Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) dapat memperkuat upaya negara-negara G20 dalam percepatan pemulihan ekonomi dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kehadiran SAI20 sebagai engagement group G20 yang diinisiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat penting untuk merespons kebutuhan mendesak terhadap tata kelola, transparansi dan akuntabilitas, di saat dan pascapandemi Covid-19.

Puan Maharani yang juga Ketua Parliament 20 (P20) mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan tekanan ekonomi, fiskal, dan sosial ke seluruh negara. Semua negara mengambil langkah-langkah antisipasi dan mengatasi ancaman krisis. Negara-negara mengalokasikan anggaran yang besar untuk menangani dampak pandemi di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

“Peran ini dapat dilaksanakan oleh SAI dengan menciptakan pendekatan tata kelola yang dapat berfungsi sebagai platform yang dapat memandu pemerintah menuju capaian agenda global yang memperkuat kemajuan nasionalnya. Sehingga SAI ikut mengawal keberlanjutan agenda global yang telah disepakati bersama.”

“Sejumlah agenda pembangunan juga mengalami perlambatan, termasuk langkah-langkah dalam mencapai SDGs, karena sumber daya negara diarahkan untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman pandemi dan dampaknya,” kata Ketua DPR dalam pidatonya saat menghadiri SAI20 Summit atau KTT SAI20 hari kedua, di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8/2022).

Puan mengatakan, tema Presidensi G20 Indonesia “Recover Together, Recover Stronger”, merupakan komitmen yang kuat dari negara G20 untuk segera mengatasi tantangan global yang paling mendesak saat ini. Tema itu juga menunjukkan komitmen untuk menyatukan upaya bersama demi pemulihan yang lebih baik dari krisis Covid-19 untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di negara-negara di seluruh dunia.

“Komitmen ini tentu menjadi semangat kita yang sama, di parlemen dan di supreme audit institutions, untuk berkontribusi dalam kewenangan konstitusionalnya dalam memperkuat pemulihan,” kata Puan.

Puan pun mengatakan, DPR yang juga sebagai penyelenggara P20, memberikan apresiasi kepada BPK yang telah mengambil inisiasi pembentukan SAI20 sebagai new engagement group G20. Dengan demikian, SAI20 akan dapat ikut merespons kebutuhan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya negara, di tengah dan pascapandemi.

“Hal ini dapat memperkuat upaya pemerintah negara G20 dalam mencapai pemulihan ekonomi dan mempercepat pencapaian SDGs,” kata dia menambahkan.

Menurut Puan, pemulihan ekonomi global dan melanjutkan kerja pencapaian SDGs, akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya yang dimiliki masing-masing negara.  Kerja sama global dalam memperkuat pemulihan ekonomi, perlu diarahkan pada kerja sama bidang keuangan dan moneter, yang dapat memberikan ruang yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara, walaupun setiap negara memiliki tantangan yang berbeda-beda.

KTT SAI20 Bahas 2 Isu Prioritas, Apa Saja?

Adapun kerja sama global dalam melanjutkan capaian SDGs, kata Puan, diarahkan kepada kerja sama sektoral. Misalnya saja bidang kesehatan, pangan, energi, lapangan kerja, pendidikan, ekonomi digital, dan ekonomi hijau yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan agenda bersama dalam menanggulangi kesenjangan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan industri. “Sehingga kerja sama global benar-benar mewujudkan komitmen recover together; no country left, no country behind,” kata dia.

Puan menegaskan, berbagai permasalahan global tidak dapat diselesaikan oleh satu negara atau oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja bersama, gotong royong, kolaborasi, dalam bentuk kerja bersama internasional yang dilakukan antarnegara.

Kerja sama ini juga perlu melibatkan berbagai stakeholders, berbagai pihak, legislatif, supreme audit institutions (SAI), yang menyentuh substansi antarbidang, multisektor, geopolitik, ekonomi, sosial, pangan, dan lainnya.

Parlemen, melalui P20, akan ikut mengambil peran strategis untuk memperkuat legitimasi pemerintah masing-masing negara G20 dalam menjalankan agenda bersama. Melalui tugas konstitusionalnya, parlemen akan berperan melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan untuk dapat memperkuat implementasi agenda bersama negara G20, yang dapat memperkuat pemulihan sosial dan ekonomi di masing-masing negara.

Adapun SAI masing-masing negara dapat ikut mengambil peran sebagai mitra G20 dengan memastikan dan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dari program dan kebijakan global yang dijalankan oleh masing-masing negara. “Peran ini dapat dilaksanakan oleh SAI dengan menciptakan pendekatan tata kelola yang dapat berfungsi sebagai platform yang dapat memandu pemerintah menuju capaian agenda global yang memperkuat kemajuan nasionalnya. Sehingga SAI ikut mengawal keberlanjutan agenda global yang telah disepakati bersama,” kata Puan.

Apresiasi BPK, Jokowi: SAI20 Semakin Perkokoh Kepemimpinan Indonesia

Ketua BPK Isma Yatun dalam pidatonya mengajak SAI 20 atau lembaga pemeriksa negara anggota G20 untuk memperkuat kerja sama dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan. Ketua BPK mengatakan, kerja sama dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20.

“P20 dan SAI20 memiliki kepentingan yang sama dan dapat memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan mencapai Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, SAI20 perlu bekerja sama dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan independen guna memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20,” kata Ketua BPK.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id