digitalisasi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus memacu proses transformasi digital. Saat ini, seluruh proses bisnis BPK, khususnya pemeriksaan, telah dilakukan melalui teknologi informasi yang terintegrasi dan konsisten.

Transformasi digital ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang mana salah satu poinnya adalah mendorong digitalisasi administrasi pemerintahan.

Terkait digitalisasi dalam reformasi birokrasi, Kepala Biro Informasi Teknologi BPK, Pranoto, menyatakan sesuai arahan Kementerian PANRB, digitalisasi administrasi pemerintahan adalah implementasi dari arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ada dalam Perpres 132 tahun 2022 tentang SPBE Nasional.Â

Dari sasaran untuk menciptakan tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan kolaboratif itu, maka ada strategi yang mendasar yang harus dilakukan, yaitu mengimplementasikan arsitektur SPBE nasional sebagai dasar demi mengawal transformasi digital. Sehingga, bisa dikatakan bahwa aturan SPBE Nasional menjadi rancang bangun transformasi digital tiap kementerian, lembaga, serta pemerintah pusat dan daerah.

BPK selangkah lebih awal dalam upaya transformasi digital. Sebelum ada Perpres 132, BPK sudah menginisiasi Digital Enterprise Architecture BPK atau disingkat DNA BPK. DNA memiliki visi untuk membangun digital by default di setiap lini yang ada di BPK.

“Di tahun 2021 sudah kita mulai, sudah kita bangun, dan sudah kita tetapkan dengan Persekjen 44 tahun 2022 sekitar bulan Juli. Perpres nasional ditetapkan setelahnya. Jadi sebagai langkah awal untuk melakukan transformasi digital adalah bagaimana kita menetapkan arsitektur dari organisasi BPK yang berbasis digital, nah kita namakan DNA (Digital Enterprise Architecture) BPK dengan Persekjen Nomor 44 tahun 2022. Itulah mulai terbangun Enterprise Architecture-nya,” kata Pranoto kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Lewat DNA BPK, BPK mampu menyeleraskan antara rencana strategis, visi BPK dan proses bisnis. Hingga kini, ada 17 proses bisnis BPK yang hadir lewat berbagai aplikasi. Tentunya dengan infrastruktur, keamanan dan hasil yang terus melalui proses perbaikan.

“Kita akan integrasikan semua rencananya untuk mengawal transformasi digital. Tujuannya mempermudah dan memperbaiki tata kelolanya. Jadi jangan sampai nanti, ganti orang, ganti pemikiran,”ucap dia.

Ia menyebut dengan adanya DNA BPK, maka proses perubahan jadi lebih mudah. Apalagi sekarang sudah terintegrasi antar aplikasi dan proses bisnis.

“DNA BPK-lah yang memudahkan mengelola organisasi, mengefisienkan proses organisasi yang berbasis digital. Itu menjadi dasar bagi kita untuk melakukan transformasi digital agar tata Kelola kita efektif dan efisien,” ungkap dia.

Dengan adanya DNA BPK, sistem informasi akan hadir ketika pemeriksa mengelola sumber daya, menyiapkan dana, mengelola proyek pemeriksaan, melaksanakan kunjungan ke lapangan. Kemudian ada pula aplikasi untuk berkomunikasi dua arah dengan entitas.

Setelahnya, hasil pemeriksaan akan kembali masuk Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP). Rekomendasi juga bisa dipantau melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

Kemudian, hasil pemeriksaan disusun dengan aplikasi SMART untuk mempermudah proses penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Penyusunan IHPS lalu didistribusikan melalui portal IHPS.

“Dengan berbagai aplikasi yang dimiliki, siklus pemeriksaan kita sudah terintegrasi sejak proses perencanaan, sampai dengan pelaksanaannya, sampai dengan penyusunan IHPS. Nah ini yang namanya nanti menjadi satu ekosistem, digital audit ecosystem, nah ini sudah kita capai sekarang, “paparnya.

Sehingga saat ini, kata Pranoto, BPK sudah berhasil membangun digital audit ecosystem, yang menjadi perkembangan transformasi digital di BPK, terutama untuk sasaran tata kelola pemerintahan yang berbasis digital.

“Khususnya yang menjadi core bisnis BPK yaitu pemeriksaan. Saat ini di setiap tahapan pelaksanaan tugas melakukan kewenangan pemeriksaan, itu telah didukung dengan teknologi informasi BPK.”

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Transformasi digital bukanlah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan dan keharusan. Penerapan transformasi digital akan membuat proses bisnis di suatu organisasi menjadi semakin efektif dan efisien. Pentingnya melakukan transformasi digital disadari betul oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jadi dia bisa melakukan asesmen terhadap dirinya sendiri ataupun mengikuti diklat kapan pun dia bisa melakukan. Caranya, dengan memasukkan modul diklat ke dalam platform yang mana orang bisa mengambil waktu diklat secara fleksibel. Lalu, di dalamnya ada tim yang melakukan asesmen terhadap kemampuan orang tersebut sampai akhirnya ruang dan waktu menjadi tidak relevan lagi dalam proses diklat.”

BPK terus memacu transformasi digital agar semakin kuat dan hebat dalam menjalankan mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan, BPK berupaya mengubah proses bisnis di berbagai lini, dari yang awalnya masih tradisional, lalu melakukan digitalisasi, dan masuk ke fase transformasi digital.

Menurut Agus, ada perbedaan mendasar antara digitalisasi dengan transformasi digital. Ia mengatakan, digitalisasi merupakan upaya mengubah proses bisnis dari yang tadinya bersifat manual menjadi menggunakan sebuah sistem informasi. Sedangkan transformasi digital lebih dari itu.

“BPK sekarang melompat lebih jauh dari sekadar digitalisasi, yaitu melakukan transformasi digital. Dalam transformasi digital, kita bisa mengeliminasi ruang dan waktu kerja. Seseorang bisa bekerja dimanapun dan kapanpun, tanpa menunggu kantor buka, tanpa menunggu dia ada di kantor, tanpa menunggu dia berkumpul dengan rekan kerjanya,” kata Wakil Ketua BPK saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, di Jakarta, belum lama ini.

Ini Capaian BPK dalam Transformasi Digital

Salah satu contoh konkret bentuk transformasi digital yang sedang dikembangkan secara masif oleh BPK adalah dalam konteks pendidikan dan pelatihan (diklat). Dahulu, diklat BPK dilakukan dengan pelatihan di dalam ruang atau class room model.

Kemudian, meningkat dengan proses digitalisasi yang mana proses diklat bisa dilakukan dengan aplikasi konferensi video. Meskipun proses diklat sudah menggunakan layanan konferensi video, seseorang masih harus dibatasi dengan waktu. Sedangkan dalam konteks transformasi digital, seseorang bisa melakukan diklat di mana saja dan kapan saja.

“Jadi dia bisa melakukan asesmen terhadap dirinya sendiri ataupun mengikuti diklat kapan pun dia bisa melakukan. Caranya, dengan memasukkan modul diklat ke dalam platform yang mana orang bisa mengambil waktu diklat secara fleksibel. Lalu, di dalamnya ada tim yang melakukan asesmen terhadap kemampuan orang tersebut sampai akhirnya ruang dan waktu menjadi tidak relevan lagi dalam proses diklat.”

Menakar Kesiapan Masyarakat Menyambut Transformasi Digital

Terkait transformasi digital dalam proses pemeriksaan, BPK juga terus mengembangkan sejumlah program dan aplikasi. Salah satu program yang sedang dikembangkan adalah neuro language programme. Program itu dapat membantu pemeriksa mencari rekomendasi tertentu atas suatu temuan.

Transformasi Digital, Pemeriksaan BPK Didukung Teknologi Informasi

BPK Terus Pacu Transformasi Digital