Saturday, 5 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

big data

BPK menggunakan big data analytics dalam pemeriksaan LKPP tahun 2020 (Ilustrasi).
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Gencarkan Pemanfaatan Bidics dalam Pemeriksaan

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan big data analytics. Sosialisasi BPK Big Data Analytics (Bidics) pun dilaksanakan dalam Workshop Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2021 di Lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) V, beberapa waktu lalu.

“Portal ini sudah bisa kita rasakan sejak tahun lalu kita melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL), dan pemeriksaan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN),” ungkap Kabag Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja Teknologi Informasi Biro Teknologi Informasi (TI) BPK Novis Pramantyabudi.

Secara umum, perkembangan pemanfaatan big data di BPK dapat dilihat di www.bidics.bpk.go.id. Selain itu, terdapat portal yang berisikan data hasil visualisasi. Hal itu ditampilkan di laman www.dashboard.bpk.go.id.

“(Dashboard) itu berisikan hasil visualisasi data yang kita berhasil sajikan berdasarkan permintaan Bapak atau Ibu,” terang Novis.

Dalam portal tersebut, terdapat sejumlah klaster data mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang dikumpulkan dari domain publik. Misalnya, data terkait realisasi anggaran PC-PEN atau kurs Bank Indonesia yang ditampilkan dalam situs dan dapat diakses umum.

Portal itu juga mengumpulkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) seluruh tingkat pemerintahan. Data tersebut diperbarui oleh Biro TI setiap hari untuk kemudian diolah dan divisualisasikan.

Dalam dashboard terdapat beberapa menu yang dapat digunakan untuk mendukung pemeriksaan. Dia mengatakan, menu-menu tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengamati perilaku anggaran pemerintah seperti belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang. “Polanya seperti apa? Kalau ada yang polanya berbeda bisa menjadi kewaspadaan,” ujar Novis.

Pemeriksa juga bisa membandingkan harga untuk barang yang serupa dan dipesan antara K/L satu dan K/L lainnya. Spesifikasi dan harga bisa dibandingkan. Pemeriksa juga bisa mengecek profil supplier serta rekam transaksinya.

“Analisis berdasarkan supplier bisa dilihat misalnya ada kecenderungan sering bersama-sama dalam sebuah lelang. Bukan berarti tidak boleh tapi ini bisa menjadi kewaspadaan untuk dicermati pemeriksa,” ujarnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Anggota VI Nyoman Adhi Suryadnyana
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Pemeriksaan BPK Harus Memberikan Perbaikan

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah telah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, dengan kegiatan yang selalu dilaksanakan setiap tahun tersebut, BPK turut memiliki tanggung jawab untuk memastikan entitas yang diperiksa bisa lebih baik lagi ke depannya.

“Pemeriksaan kita harus dapat memberikan pandangan bagaimana pengelolaan yang belum optimal bisa lebih baik ke depannya,” ungkap Nyoman dalam sambutannya ketika membuka “Workshop Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2021” di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara V, beberapa waktu lalu.

Pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan secara rutin berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Laporan keuangan pemerintah harus diperiksa oleh BPK sebelum disampaikan kepada DPR.

Walaupun dilaksanakan secara rutin, metode dan teknik pemeriksaan akan selalu berkembang setiap tahunnya. Teknologi informasi yang digunakan dalam pemeriksaan juga akan terus disempurnakan untuk dapat menunjang kegiatan pemeriksaan BPK.

Nyoman pun berharap para pemeriksa dapat memanfaatkan BPK Big Data Analytics (Bidics) secara lebih optimal. Menurutnya, pemanfaatan big data dalam pemeriksaan adalah sebuah keniscayaan. Pemeriksa juga dapat mencari indikasi adanya permasalahan di entitas atau redflag melalui analisis big data.

Dengan mengoptimalkan big data, Nyoman mengatakan, pemeriksa sudah mengetahui profil risiko entitas dan menjadi panduan untuk menentukan fokus pemeriksaan. “Ini harus kita deteksi sejak awal dan kita perkuat tim analis kita. Sehingga, tim pemeriksa harus berkoordinasi erat juga dengan Biro TI,” ungkap Nyoman.

Anggota VI juga mengingatkan para pemeriksa untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Pemeriksa diminta untuk tetap menjaga nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme.

“Lakukan pemeriksaan secara profesional, seobjektif mungkin, dan tidak mengada-ngada serta tidak mencari-cari kesalahan. Jaga integritas masing-masing jangan sampai ada di antara pemeriksa AKN V yang tersangkut kasus kode etik dan berurusan dengan aparat penegak hukum maupun Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE),” ungkapnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Perkuat Pemanfaatan Big Data dalam Pemeriksaan

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan big data analytics (BDA). BPK pun menggelar Workshop Big Data Analytics untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pemeriksa Ahli Utama pada Senin (6/12/2021).

Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) II BPK selaku Koordinator Komite Pelaksana Pokja BDA Laode Nusriadi mengatakan, kegiatan workshop ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan bersama dalam business case pengembangan dan pemanfaatan BDA di BPK.

“Mempertimbangkan capaian-capaian tersebut, workshop ini terutama dimaksudkan untuk mensosialisasikan grand design Bidics, hasil-hasil analytics dan data yang telah diperoleh sebagai bagian penting dalam mewujudkan data literacy, data fluency, dan data culture di BPK,” ungkap Laode dalam sambutannya di workshop tersebut.

Laode menyampaikan, inisiasi pengembangan BDA di BPK, telah dimulai sejak 2009 dengan pengenalan e-Audit. Pengenalan ini kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi pada periode 2010-2011 untuk memperoleh komitmen pemerintah pada inisiatif e-Audit tersebut. Kemudian, dalam rentang 2011 hingga 2019, BPK telah mengimplementasikan pemeriksaan dengan memanfaatkan big data. Sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2020-2024, BPK akan berupaya mengembangkan dan memanfaatkan BDA dalam pemeriksaan.

Baca Juga: Makin Canggih, BPK Terapkan Big Data Analytics

Makin Canggih, BPK Terapkan Big Data Analytics

Penerapan inisiatif strategis juga didukung dengan membentuk laboratorium yang menjadi salah satu kelengkapan terutama untuk mendorong peningkatan data literacy dan data fluency untuk membentuk data culture. “Ketiga aspek tersebut sangat diperlukan untuk menuju data driven organization,” ujar Laode.

Selain itu, keberadaan laboratorium akan memberikan kemudahan bagi pemeriksa untuk memahami, mengakses, mengolah, dan menghubungkan data dari berbagai sumber serta dalam berbagai bentuk. Proses tersebut juga akan meningkatkan kemampuan pemeriksa untuk mengekstraksi suatu pola atau informasi berharga dari kumpulan data dan mengkomunikasikannya dengan percaya diri.

Laode berharap akan terbentuk kebiasaan untuk menggunakan data dalam setiap proses pengambilan keputusan dan menggunakan data hasil analytics untuk memperkuat keputusan yang diambil.

“Peningkatan hal tersebut akan membentuk BPK menjadi data driven organization sehingga seluruh gerak dan langkah pengambilan keputusannya bukan hanya berasal dari intuisi tapi juga hasil analisis data yang rasional, terpadu, dan menyeluruh,” ujarnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Big Data Dapat Perkuat Foresight BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Penerbitan foresight yang pertama dinilai dapat menjadi cerminan dari berbagai hal yang sudah dan akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta (DIY) Jariyatna mengatakan, penerbitan foresight semakin menunjukkan arah perkembangan BPK ke depan.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi sangat berperan untuk mendukung kesuksesan foresight. Jariyatna mengatakan, analisis big data sangat kuat dalam memberikan pemahaman kepada pemeriksa terkait kondisi yang terjadi di lapangan.

“Big data memang bukan obat mujarab semua penyakit, tapi dengan big data itu dia bisa memberikan red flag kepada pemeriksa atau indikasi permasalahan yang signifikan,” ungkap Jariyatna kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, peran terbesar pemanfaatan big data berada di tangan pemeriksa. Menurutnya, Biro Teknologi Informasi dan Direktorat Litbang dapat mendukung pemerolehan dan pengolahan data untuk mendukung tercapainya tujuan audit.

“Pemeriksa bisa mengidentifikasi permasalahan apa yang akan dihadapi, data apa yang tersedia, bagaimana bentuk datanya? Terstruktur atau tidak terstruktur? Siapa yang punya data? Nantinya, orang TI dapat membantu dalam mendapatkan dan mengolah data itu,” ungkap Jariyatna.

Dengan menggunakan big data, foresight yang disampaikan BPK juga akan didukung dengan argumentasi yang kuat karena berlandaskan data dengan jumlah banyak (komprehensif).

“Karena memang perlu data yang besar sehingga kita bisa melakukan analisis tren ke depan dan bisa mempertimbangkan berbagai faktor atau keterkaitan antarkejadian dengan data yang besar,” ujarnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BPK menggunakan big data analytics dalam pemeriksaan LKPP tahun 2020 (Ilustrasi).
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Manfaatkan Big Data, Ini Cerita BPK kepada ANAO

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA –  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berbagi pengalaman terkait penggunaan big data dalam pemeriksaan kepada Australian National Audit Office (ANAO). Hal tersebut dilakukan saat keduanya menyelenggarakan IT knowledge sharing dengan tema “How data is shaping the roles of the SAI to enhance audit efficiency, especially in the pandemic situation” secara virtual, beberapa waktu lalu.

Tujuan penyelenggaraan diskusi adalah saling berbagi wawasan, pembelajaran, pengetahuan, dan pengalaman. Khususnya dalam implementasi pendekatan information technology (IT) audit kontemporer dan penggunaan analisis data untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan tujuan tertentu. Termasuk penggunaan data untuk menguji dan mengidentifikasi risiko serta analisis.

Pada kesempatan itu, Pranoto, kepala Biro Teknologi Informasi menjelaskan pemaparan dengan tema “Implementation of Big Data Analytics (Bidics)”. Pranoto memaparkan perjalanan panjang BPK dalam mengimplementasikan IT audit dari data centric ke analytics centric. Penjelasan dimulai dari pengenalan e-audit pada 2010-214, pengembangan e-auditee pada 2015-2019, dan pengembangan big data analytics yang sedang dilaksanakan pada periode 2020-2024.

Penjelasan disampaikan dengan lengkap beserta proses bisnis, sumber daya yang terlibat sebagai tim analisis data, dan kesempatan serta tantangan yang dihadapi BPK dalam implementasi big data analytics.

Selanjutnya paparan disampaikan oleh Acting Senior Executive Director SADA, Lesa Craswell, Acting Executive Director SADA, Xiaoyan Lu, dan Senior Director, Data Analytics, Benjamin Siddans yang menyampaikan pemaparan berjudul “Data Analytics in the ANAO and a Case Study”. Terdapat empat topik utama yang disampaikan, yaitu pemaparan ringkasan perjalanan ANAO periode 2018-2021 dalam mengimplementasikan data analytic.

Termasuk pencapaian yang telah diperoleh, penggunaan analisis data untuk pemeriksaan kinerja, penyampaian studi kasus dalam penghitungan kembali penerimaan, dan strategi SADA dalam tiga tahun mendatang dalam upaya mengoptimalkaan kontribusinya membantu proses pemeriksaan dan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan di ANAO.

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut merupakan kegiatan diskusi ketiga yang menjadi bagian dari implementasi kerja sama bilateral antara BPK dan ANAO di bidang IT. Program ini secara intensif dimulai dengan pelaksanaan study visit tim BPK ke ANAO pada Februari 2019. Kemudian dilanjutkan dengan IT knowledge sharing sesi pertama dan kedua pada Juli dan Agustus 2020.

Sebagai tindak lanjut atas diskusi tersebut, BPK dan ANAO akan kembali menyelenggarakan diskusi keempat pada bulan Juni 2021. Topik yang diangkat nanti yaitu “The Supreme Audit Institution and The Cyber Resilience of Goverment”.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BPK menggunakan big data analytics dalam pemeriksaan LKPP tahun 2020 (Ilustrasi).
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Canggih, Ini Peran Big Data Analytics dalam Pemeriksaan LKPP Tahun 2020

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus mewujudkan komitmen untuk menggunakan teknologi agar terus meningkatkan hasil pemeriksaan. Apalagi, pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini yang membatasi pergerakan fisik masyarakat. Yang terkini, BPK menerapkan big data analytics dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, peran big data analytics tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data keuangan dan nonkeuangan yang saat ini tersimpan di BPK. “Di tengah situasi pandemi Covid-19 ini, BPK tetap berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan pemeriksaan LKPP sesuai amanat undang-undang serta jadwal yang telah disepakati BPK dan pemerintah dengan tetap berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN),” kata Ketua BPK saat memberikan sambutan dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu (31/3).

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota II BPK selaku Koordinator Komite Pengarah Pokja LKPP, Pius Lustrilanang menyampaikan fokus pemeriksaan BPK dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 serta beberapa risiko yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Fokus pemeriksaan antara lain terkait dengan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam menangani pandemi Covid-19; ketepatan sasaran dalam penyaluran belanja subsidi; utang dan piutang perpajakan; serta perbaikan sebagian hasil penilaian kembali barang milik negara (BMN) yang sesuai komitmen pemerintah diselesaikan pada tahun 2020.

“BPK mengharapkan dukungan Menteri Keuangan dan seluruh menteri/pimpinan lembaga serta seluruh pejabat pemerintah pusat agar pemeriksa BPK dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik, standar pemeriksaan keuangan negara, serta ketentuan perundang-undangan,” ujar Anggota II BPK dalam sambutannya. 

Pada 29 Maret 2021, Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2020 (Unaudited) kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Hal ini untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

LKPP Tahun 2020 (unaudited) merupakan laporan keuangan yang mengkonsolidasikan 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Setelah disampaikan kepada BPK, selanjutnya BPK akan melaksanakan pemeriksan atas LKPP Tahun 2020 (unaudited).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2020 dijadwalkan akan diselesaikan dan disampaikan kepada Presiden, DPR, dan DPD pada 28 Mei 2021. LKPP Tahun 2020 yang telah diperiksa BPK atau LKPP audited selanjutnya akan digunakan pemerintah untuk menyusun rancangan undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2020.

Kegiatan entry meeting pemeriksaan LKPP Tahun 2020 juga dihadiri Wakil Ketua BPK, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota I sampai dengan VII, para pejabat eselon I, beberapa pejabat struktural dan fungsional, kelompok kerja (pokja) pemeriksaan LKPP, dan tim pemeriksa LKPP. Sedangkan dari pemerintah dihadiri oleh menteri keuangan, beberapa menteri/pimpinan lembaga dan wakil menteri, serta pejabat eselon I dari Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lainnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua BPK Agung Firman Sampurna
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Makin Canggih, BPK Terapkan Big Data Analytics

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyambut transformasi digital dengan menerapkan big data analytics dalam pemeriksaan keuangan negara. Sebagai percontohan, hal itu sudah diterapkan dalam pemeriksaan penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini tengah berlangsung.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, big data menjadi sesuatu yang penting dalam perkembangan zaman saat ini.

“Kalau saya gunakan istilah yang digunakan oleh para entrepreneur, ini merupakan bagian dari game changer kita. Ini akan memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap kinerja BPK sebagai organisasi publik,” ujar Agung kepada Warta Pemeriksa di Jakarta, Rabu (13/1).

Agung mengatakan, untuk menangani masalah dan beban kerja yang terus meningkat setiap tahun BPK perlu melakukan transformasi digital. Dalam transformasi itu, analisis big data menjadi bagian penting.

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pemeriksaan BPK bukan hal yang baru. Pada masa kepemimpinan Ketua BPK Hadi Poernomo, BPK oernah mengusung program e-Audit. Upaya itu menggambarkan keinginan BPK untuk mendapatkan data secara cepat dan akurat dari sumber yang paling relevan dan kompeten.

BPK pun berupaya mematangkan upaya tersebut terutama dengan menyertakan analisis big data. Dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19, seluruh informasi dapat disusun secara terstruktur sehingga dapat membantu pemeriksa menganalisis risiko dan langkah-langkah pengujian yang dibutuhkan.

Agung menjelaskan, dalam analisis big data terdapat tiga lapisan kerja. Pertama, yakni lapisan operasional dengan pemeriksaan yang dilakukan di banyak titik. Kemudian, hal itu akan masuk ke dalam lapisan konsolidasi.

“Jadi akan dikonsolidasi untuk hal-hal yang sama misalnya terkait bantuan sosial, angkanya berapa? Pencapaiannya seperti apa? Compliance-nya seperti apa? Di situ nanti ada gambarannya,” ungkap Agung.

Kemudian, dalam lapisan analisis, seluruh data tersebut kemudian disajikan dalam intelligent dashboard. “Itu bagus sekali karena langsung ada gambarnya, langsung ada grafisnya, dan dari situ juga langsung bisa diketahui timnya dari mana dan ini sudah sangat urgent segera kita kembangkan,” ujarnya.

Analisis big data ini akan menjadi salah satu upaya BPK dalam membangun literasi dan kecakapan data. Sehingga, ke depannya dapat tersebut budaya data atau data culture di BPK.

Agung mengatakan, apabila hal itu sudah terbentuk maka BPK akan bertransformasi menjadi data driven organization.

“Kalau kemudian data driven organization bisa terbentuk maka kemudian yang kedua BPK akan sampai pada lapis yang kita sebut sebagai analytic driven dan apabila ini terbentuk maka akan sampai kepada intelligent driven organization. Itu yang akan kita tuju nanti,” kata Agung.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id