banparpol

KUDUS, WARTAPEMERIKSA – Penyerahan dana bantuan partai politik (banbarpol) terhadap parpol di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, masih menunggu selesainya pemeriksaan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan dana sejenis pada tahun 2021.

“Sejumlah parpol di Kudus memang berharap ada percepatan penyerahan dana banpol, namun kami tetap menunggu hasil pemeriksaan oleh BPK,” kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Harso Widodo di Kudus, beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari Antara.

Bantuan yang akan diterima parpol di Kudus, kata dia, tahun ini mengalami kenaikan sebesar 96,08 persen. Dari sebelumnya sebesar Rp2.550 per suara menjadi Rp5.000 per suara. Pemkab Kudus menjadwalkan pencairan dana banpol tersebut melalui dua tahap.

Tahap pertama sebesar Rp2.500 per suara dan tahap kedua sesuai tambahan yang disetujui sebesar Rp2.450 per suara. Dana Banpol tahun 2022 sudah dianggarkan lewat APBD 2022 murni sebesar Rp2,36 miliar dan sudah disesuaikan dengan usulan kenaikan dari sebelumnya Rp2.550 per suara menjadi Rp5.000 per suara.

Dengan adanya tambahan alokasi banpol tersebut, diharapkan memberikan dukungan operasional internal parpol. Masing-masing parpol juga bisa meningkatkan peran memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat.

Belum Semua Parpol Patuhi Amanah Penggunaan Banparpol

Jumlah partai politik di Kabupaten Kudus yang mendapatkan kursi di DPRD Kudus tercatat ada 10 parpol. Di antaranya Partai Demokrat, PAN, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PPP, PDIP, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan PKB.

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Sesuai ketentuan perundang-undangan, dana bantuan partai politik (banparpol) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Akan tetapi, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan, penggunaan dana banparpol dari APBN maupun APBD masih tak sesuai prioritas tersebut.

Hal tersebut ditemukan BPK dalam pemeriksaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) banparpol dari dewan pimpinan pusat (DPP) parpol maupun dari dewan pimpinan wilayah/daerah/cabang (DPW/D/C) tahun 2019. Pemeriksaan dilakukan pada semester I 2020.

Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2020, hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBN tahun 2019 mengungkapkan seluruh DPP parpol telah menerima dana banparpol melalui rekening parpol. Kemudian, terdapat satu DPP yang mempertanggungjawabkan penggunaan dana banparpol tidak sesuai dengan jumlah yang diterima dari pemerintah dan masih menyimpan sebagian dana tersebut pada rekening DPP.

Seluruh DPP juga telah melampirkan bukti pertanggungjawaban secara lengkap dan absah. â€œTerdapat satu DPP yang menggunakan banparpol tidak sesuai dengan prioritas menurut ketentuan yang berlaku,â€ demikian dinyatakan BPK dalam IHPS I 2020.

Hal sama ditemukan BPK dalam pemeriksaan banparpol yang bersumber dari APBD. Masih terdapat DPW/D/C parpol yang menggunakan dana banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Selain itu, masih terdapat DPW/D/C parpol yang menerima dana banparpol tidak melalui rekening parpol, mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah, serta tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK.

Sebagai informasi, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, ada tiga jenis kegiatan pendidikan politik yang diamanahkan untuk dilakukan dengan menggunakan dana banparpol. Pertama, pendalamanÂ mengenaiÂ empatÂ pilarÂ berbangsaÂ danÂ bernegara, yaituÂ Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, pemahamanÂ mengenaiÂ hakÂ danÂ kewajibanÂ wargaÂ negaraÂ IndonesiaÂ dalam membangun etika dan budaya politik. Sedangkan yang ketiga adalah pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Sumber ilustrasi: www.kpu.go.id

Soal Dana Banparpol, Pembab Kudus: Kami Tunggu Pemeriksaan BPK

Belum Semua Parpol Patuhi Amanah Penggunaan Banparpol