JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Sinergi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR dinilai sudah cukup baik. Khususnya dalam hal meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Meski begitu, Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya menilai, adanya temuan-temuan berulang menjadi salah satu hal yang perlu diatasi baik oleh pemerintah maupun BPK. Selain itu, kepada Warta Pemeriksa, Wahyu juga memberikan penekanan terhadap pentingnya perbaikan basis data yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana Anda melihat kualitas pemeriksaan BPK dan penyajian laporan keuangan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah saat ini?
Saya kira kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga serta pemda yang disampaikan ke DPR itu dari tahun ke tahun sudah cukup baik. Kita bisa melihat bahwa BPK juga tetap independen dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Saya kira itu bagus dan selalu ada peningkatan kualitas maupun usaha yang cukup keras dari BPK agar kita semua bisa memperbaiki pengelolaan keuangan di republik ini.
Bagaimana hubungan dan koordinasi yang terjalin antara BPK dan BAKN dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan?
Sampai saat ini, saya kira cukup baik. Berkali-kali, kami meminta BPK untuk menjadi narasumber dalam sejumlah forum seperti focus group discussion. Itu BPK selalu menyiapkan tenaga-tenaga yang andal dan ahli.
Permintaan data dari kami juga selalu diakomodasi. Sesuai dengan UU MD3, BAKN melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK. Di samping itu, kami juga bisa mendorong adanya pemeriksaan tematis yang perlu dilakukan. Sejauh ini, BPK selalu menjamin adanya tenaga-tenaga yang dibutuhkan oleh BAKN.
Jadi memang sinerginya sudah sangat kuat selama ini. Bahkan, pada saat kami kunjungan ke daerah, tim dari BPK perwakilan tingkat provinsi di daerah mana pun selalu memberikan support yang baik untuk kami.
Apakah sinergi tersebut menjadi salah satu bentuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara?
Ya, tentu saja. Misalnya, tugas kami sesuai amanat undang-undang yakni melakukan telaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang kemudian nanti akan diserahkan kepada komisi. Jadi kita ketahui bersama, di DPR itu ada Komisi I sampai Komisi XI. Sedangkan BPK melakukan pemeriksaan terhadap seluruh entitas.
Kami memisahkan hasil pemeriksaan BPK dan melakukan simplifikasi agar lebih sederhana untuk dibaca bagi kawan-kawan di komisi. Dengan demikian, mereka tetap bisa melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja mereka.
Jadi, kami memberikan itu secara periodik setiap tahunnya. Buku itu merupakan hasil pemeriksaan BPK yang kemudian kami telaah dan kemudian kami lihat di mana poin-poin yang butuh diperkuat oleh teman-teman di DPR. Hal ini dalam rangka pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.
Berdasarkan catatan BPK, persentase opini WTP dari LKKL, LKBUN, dan LKPD sudah semakin baik dan telah memenuhi target RPJMN. Menurut Anda, apa hal yang perlu dilakukan selanjutnya?
Kalau kita lihat memang ada yang menjadi concern kami. Pertama, kami mengapresiasi tingkat opini WTP yang diperoleh pemerintah sudah semakin baik. Akan tetapi, masih sering terdapat temuan yang berulang.
Sebenarnya, kami juga mempertanyakan kenapa seseorang bisa melakukan kesalahan yang sama. Sehingga, perlu ada penekanan terhadap temuan-temuan yang berulang ini.
Tugas kita di samping memeriksa adanya kerugian negara, kita perlu memastikan bahwa temuan itu tidak terjadi terus-menerus. Sehingga, perlu ada perbaikan sistem atau extra effort yang lain agar temuan-temuan itu tidak berulang.
Selain melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja. Kalau menurut Anda, apa tema pemeriksaan kinerja yang perlu dikembangkan ke depan?
Kalau menurut kami, sudah tentu yang berkaitan dengan program strategis nasional atau prioritas nasional. Itu menjadi concern kita. Kemudian, satu hal lagi yang saat ini kita semua sedang memperhatikan yaitu terkait inflasi. Bagaimana pengendalian inflasi itu bisa terus berjalan dengan baik.
Menurut saya, perlu menjadi skala prioritas juga agar kita bisa mendorong pemerintah untuk membuat single basis data terhadap keluarga prasejahtera. Menurut saya, tanpa basis data yang baik kita tidak akan bisa membuat program yang baik dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Kita sudah melihat beberapa kali bahwa ada dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat. Sebenarnya, kalau kita perhatikan dengan lebih baik lagi, maka program subsidi itu perlu lebih tepat sasaran.
Tentunya, kita tidak bisa membuat program subsidi menjadi tepat sasaran apabila kita tidak mempunyai basis data kemiskinan yang baik. Kita tidak bisa mengabaikan itu dan kita berharap BPK bisa mendorong peran pemerintah. Kita ingin dalam pemeriksaan BPK agar ada dorongan perbaikan basis data keluarga prasejahtera.
Apa harapan Anda terhadap kerja dan sinergi ke depannya bersama BPK?
Apa yang bisa dilakukan BPK ke depan untuk memastikan bahwa semua hasil rekomendasi bisa memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Koordinasi selama ini sudah cukup baik. Apa yang dilakukan BPK juga sudah bagus. Sudah banyak terjadi perubahan. Kementerian dan lembaga saat ini juga sudah lebih patuh terkait akuntabilitasnya.
Hanya saja, memang concern saya dengan pemerintah itu bagaimana mereka mulai memperbaiki basis data. Saya kira perbaikan data itu bisa berdampak ke banyak hal dan menghemat keuangan negara.