ASEAN Audit Committee

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengatakan, pandemi Covid-19 dan krisis multidimensi telah direspons dengan peningkatan tata kelola di berbagai organisasi internasional. Menurutnya, hal ini perlu mendapat perhatian yang cermat.

Hal itu disampaikan Isma pada saat membuka the 48th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting yang diselenggarakan pada 6 Juli 2023. Dalam sambutannya, Isma menyampaikan, ACC harus mampu untuk menjawab tantangan dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya.

BPK Ajak Lembaga Pemeriksa di ASEAN Tingkatkan Kapasitas

“Dalam pertemuan yang penting ini, saya berharap bahwa pertemuan kita tidak hanya untuk menjalankan peran dan tanggung jawab, tapi juga untuk memberikan pandangan dan pemikiran terhadap pemeriksaan laporan keuangan serta pengendalian intern dan tata kelola yang lebih baik dari Sekretariat ASEAN,” kata Isma.

Menurut Isma, AAC perlu memperhatikan perkembangan terkini dalam pelaporan keuangan dan proses audit, terutama di organisasi publik. Hal ini termasuk standar akuntansi publik internasional, standar audit internasional. Termasuk standar internasional supreme audit institutions (SAI) dan best practices dalam laporan keuangan dan pemeriksaannya di tingkat organisasi internasional.

Dia menilai, AAC perlu mempertimbangkan pembaruan terhadap terms of reference (TOR) yang dimiliki serta memperkuat audit internal dan fungsi evaluasinya. Hal ini untuk memperbaiki akuntabilitas Sekretariat ASEAN dan menjaga independensi pemeriksaan.

Pemilihan pemeriksa eksternal, menurutnya, juga perlu memperhatikan standar internasional dan praktik terbaik. Rotasi terhadap pemeriksa eksternal menjadi penting untuk menjaga standar dan praktik terbaik tersebut.

“Dalam hal ini, kita perlu mempertimbangkan peran SAI negara anggota ASEAN dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola Sekretariat ASEAN yang lebih baik,” ujarnya.

Cerita Deg-degan Tim BPK di Balik Ajang SAI20

Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah terbatasnya sumber daya. Menurut Isma, para anggota perlu mencari cara salah satunya dengan menggenjot kolaborasi di dalam organisasi serta entitas di ASEAN.

“Kerja sama dan kolaborasi Sekretariat ASEAN dan ASEANSAI dalam peningkatan kapasitas dan berbagi pengalaman bisa diperkuat,” ujarnya.

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki komitmen kuat untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi hijau. Kepala Auditorat IVB Pemut Aryo Wibowo mengatakan, pihaknya belum lama ini telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terkait dengan transisi energi.

Mencermati Tantangan Transisi ke Energi Hijau

Pemut menjelaskan, Auditorat VIB membidangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia mengatakan, kedua sektor tersebut sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Ini mengingat sektor energi merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan. Adapun sektor kehutanan merupakan sektor yang penting dalam penyerapan gas rumah kaca di atmosfer dan mendukung pelestarian lingkungan.

â€œBaru-baru ini kami telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terkait dengan transisi energi. Pemeriksaan itu bertujuan untuk menilai upaya pemerintah dalam pengelolaan batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan dalam sektor ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi,â€ kata Pemut.

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Ketahanan Energi dan Keberlanjutan

Fokus dari pemeriksaan tersebut tidak hanya bagaimana menjadikan sektor energi lebih bersih dan rendah emisi, tapi juga bagaimana mengelola sumber daya energi dengan lebih efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemut menjelaskan, hal tersebut tentunya sejalan dengan prinsip ekonomi hijau, yaitu pengelolaan energi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi harus rendah karbon, efisien, dan inklusif secara sosial. Pemeriksaan tersebut juga memasukkan aspek foresight untuk memperhitungkan implikasi masa depan dari kebijakan-kebijakan yang sedang dan akan dilaksanakan.

â€œSelain itu, beberapa pemeriksaan terkait lingkungan dan ekonomi hijau juga telah dilakukan BPK dalam lima tahun terakhir,â€ kata Pemut.

Pemeriksaan tersebut, antara lain, pemeriksaan kinerja atas energi baru terbarukan, pemeriksaan kinerja atas jaringan gas rumah tangga, pemeriksaan kinerja atas transportasi perkotaan berkelanjutan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas perizinan kehutanan, dan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan limbah B3.

â€œBaru-baru ini kami telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terkait dengan transisi energi. Pemeriksaan itu bertujuan untuk menilai upaya pemerintah dalam pengelolaan batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan dalam sektor ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi.â€

Pada semester II tahun ini, BPK pun akan melaksanakan pemeriksaan terkait pembangunan lingkungan, yaitu antara lain pemeriksaan kinerja penyediaan energi bersih dan terjangkau dan pemeriksaan kinerja aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pencapaian atas tujuan-tujuan negara yang terkait dengan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, beberapa referensi yang dijadikan sebagai rujukan, antara lain, best practices internasional, perjanjian dan tujuan global, serta hasil benchmarking kepada negara-negara yang telah sukses menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan berkelanjutan. â€œHasil pemeriksaan diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,â€ kata Pemut.

Ketua BPK: Sekretariat ASEAN dan ASEANSAI Bisa Perkuat Kolaborasi

BPK Terus Kawal Transisi Energi