Selama 78 tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah berperan sebagai garda terdepan dalam mengawal keuangan negara, memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kiprah 78 tahun perjalanan BPK terangkum dalam infografik berikut ini.
JAKARTA — Anggota III BPK RI Akhsanul Khaq didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara III dan Kepala Auditorat III.B menerima kunjungan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, beserta jajaran pejabat Kementerian Sosial. Pertemuan tersebut dilaksanakan di kantor BPK RI pada Senin (20/1/2025).
Agenda diskusi yang dilakukan terkait program kerja ke depan dan dalam rangka persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 pada Kementerian Sosial.
Anggota III BPK dalam pertemuan tersebut menyampaikan beberapa hal, antara lain, memberi apresiasi kepada Kemensos atas persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) yang relatif tinggi. Sampai dengan semester I 2024 telah mencapai angka 85,13 persen rekomendasi yang telah sesuai.
Tindak lanjut yang optimal atas rekomendasi pemeriksaan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan, penyajian yang sesuai standar, SPI dan pengungkapan serta kinerja entitas. Selain itu, Anggota III menyatakan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat diwujudkan melalui ketaatan pada peraturan, upaya perbaikan kinerja entitas dan pelaporan yang berkualitas.
Lebih lanjut, Anggota III BPK RI menekankan upaya sinergi antara pemeriksaan BPK dan pencapaian visi misi entitas. BPK melalui peran pemeriksaan akan mendorong upaya pemerintah untuk dapat berjalan sesuai visi dan misinya.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Akhsanul Khaq dan Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh serta Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (14/01). Ada sejumlah hal yang disampaikan Anggota III kepada Kepala BKN dalam pertemuan tersebut.
Anggota III BPK menyampaikan pentingnya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga untuk mempertanggungjawabkan keuangan dengan mengedepankan transparansi, akurasi, dan kesesuaian dengan peraturan perundangan.
Selain itu, Anggota III BPK menekankan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan komitmen Kementerian/Lembaga untuk selalu menjamin keakuratan, kelengkapan, dan keandalan laporan keuangan. Hal ini berkaitan dengan segera dimulainya rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2024.
Anggota III BPK juga mengapresiasi BKN yang telah menindaklanjuti 93,25 persen rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK hingga semester I tahun 2024. Dari total 563 rekomendasi, sebagian besar telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Hal ini menunjukkan komitmen BKN terhadap peningkatan tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa BKN merupakan lembaga yang merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis, pembinaan, penyelengaraan pelayanan, pengendalian, atas kebijakan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit. Kepala BKN juga mengapresiasi masukan dan rekomendasi yang diberikan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan serta BKN berkomitmen tinggi untuk dapat melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I tahun 2024 telah menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Kepatuhan atas tema penguatan infrastruktur, yaitu hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan jalan tol. Pemeriksaan atas penyelenggaraan jalan tol sampai semester I tahun 2023 itu dilaksanakan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta instansi terkait lainnya.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Belanja modal masih menjadi salah satu persoalan yang kerap memengaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain, berupa kelebihan pembayaran hingga realisasi belanja yang tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa.
Seperti dikutip dari IHPS I 2024, dari 546 LKPD Tahun 2023 yang diperiksa BPK, sebanyak 53 LKPD memperoleh opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu 48 Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 3 Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan 2 opini Tidak Wajar (TW). Terdapat sejumlah permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, antara lain, terkait belanja modal.
Berdasarkan pemeriksaan BPK, permasalahan belanja modal tersebut terjadi pada 29 pemda. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran belanja modal antara lain atas kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan, belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah.
Selain itu, anggaran belanja modal diklasifikasikan pada akun yang tidak tepat dan sebaliknya kesalahan penganggaran belanja modal yang seharusnya dianggarkan dan direalisasikan pada belanja barang dan jasa dan belanja hibah.
Kemudian, realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK), personal computer, mebel, dan alat kesehatan dilakukan secara proforma serta tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa.
BPK merekomendasikan kepala daerah agar memerintahkan pejabat/pegawai terkait antara lain untuk memantau dan mengendalikan proses realisasi pertanggungjawaban belanja yang menjadi tanggung jawabnya serta memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke rekening kas daerah atas kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meraih berbagai capaian membanggakan di bidang kelembagaan sepanjang 2024. Capaian-capaian yang diraih menjadi wujud komitmen BPK untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.
Ketua BPK Isma Yatun sangat mengapresiasi capaian yang telah diraih sepanjang tahun lalu. Ketua BPK menyampaikan, BPK meraih penghargaan dari Asian Development Bank (ADB), yakni Special Recognition Awards for Collaboration on Improving Audit and Financial Management Performance of ADB financed Projects.
Kedua, BPK mendapat predikat “Istimewa†dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Kementerian Hukum serta terpilih sebagai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional Terbaik III Tahun 2024 untuk Kategori Lembaga Negara.
Ketiga, BPK meraih pencapaian Level 4, yakni level “Terkelola dan Terukur”dalam Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Keempat, BPK juga meraih pencapaian Internal Audit Capability Model (IACM) level IV dengan predikat “institutionalized”.
Kelima, BPK telah memperoleh sertifikasi International Standard Organization (ISO) 37000-1 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 20000-1 tentang Sistem Manajemen Layanan Berbasis Teknologi Informasi.
Keenam, capaian indeks BerAKHLAK Tahun 2024 sebesar 74,4 persen yang melampaui rata-rata nasional sebesar 68,1 persen, serta BKN Awards untuk Kualitas Data Kepegawaian dan Penerapan Sistem Merit dengan Kategori Sangat Baik.
“BPK juga meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2024 dari Komisi Informasi Pusat dan Anindhita Wistara Data dari BPS,” kata Ketua BPK, Selasa (21/1/2025).
Selain itu, BPK juga terus meraih kepercayaan internasional. BPK dipercaya menjadi auditor eksternal di berbagai lembaga internasional. “Ini semakin mengukuhkan reputasi dan kapasitas BPK di kancah global,” kata Ketua BPK.
Ketua BPK menyampaikan, beberapa lembaga internasional tersebut adalah International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) periode 2025-2028; International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) periode 2025-2029; serta Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) periode 2027-2029.
“Hal ini menambah kepercayaan internasional terhadap peran BPK sebagai external auditor yang sebelumnya telah diperoleh dari IACA, IAEA, IMO, WIPO, IPU, dan CTI-CFF sekaligus berkontribusi positif bagi citra Indonesia di kancah global.”
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) genap berusia 78 tahun pada 1 Januari 2025. Selama perjalanannya, BPK telah mengemban amanah konstitusi dengan dedikasi tinggi serta menjadi garda terdepan dalam mengawal pengelolaan keuangan negara.
Ketua BPK Isma Yatun mengatakan bahwa kontribusi BPK dalam peningkatan kualitas dan manfaat laporan keuangan tercermin dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang terus meningkat.
Rekomendasi perbaikan yang diberikan BPK terhadap entitas juga telah berkontribusi terhadap tata kelola keuangan negara yang semakin transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.
“Salah satu bukti nyata dampak positif kehadiran BPK adalah upaya penyelamatan keuangan negara yang telah mencapai Rp141,17 Triliun sejak tahun 2005,” kata Ketua BPK, Selasa (21/1/2025),
Ketua BPK menegaskan, upaya berkelanjutan ini adalah komitmen BPK untuk secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara, sebuah fondasi krusial bagi terciptanya iklim yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Ketua BPK juga mengingatkan seluruh insan BPK untuk merefleksikan langkah dan memantapkan komitmen dalam mengawal keuangan negara.
“Saya mengajak seluruh insan BPK untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ucap Ketua BPK.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berperan dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Pada periode 2017 sampai 28 Juni 2024, BPK menyampaikan 29 laporan hasil Pemeriksaan Investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp32,90 triliun dan 437 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp61,19 triliun kepada instansi penegak hukum. BPK juga telah melaksanakan 371 kasus pemberian keterangan ahli (PKA) pada tahap persidangan.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam tata kelola pengadaan daging impor sapi. Hal ini seperti yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 22 objek pemeriksaan pada 22 BUMN/anak perusahaan, yang salah satunya dilakukan terhadap PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
Seperti dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2024, pengadaan daging sapi impor kuota tambahan Tahun 2022 oleh PT Berdikari (anak perusahaan PT RNI) tidak memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik, seperti pelaksanaan impor dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan penawaran ke customer.
Selain itu, PT RNI tidak melakukan mitigasi risiko atas pemberian pinjaman dalam rangka impor daging sapi kepada PT Berdikari, kemampuan penjualan mandiri PT Berdikari rendah dan terdapat persediaan sebanyak 1.274,92 ton daging sapi belum terjual dan harus disimpan dalam cold storage dengan biaya sebesar Rp6,26 miliar, serta PT Berdikari belum
melunasi biaya pokok pinjaman sebesar Rp139,16 miliar dan terbebani biaya pinjaman sebesar Rp12,87 miliar.
Permasalahan tersebut mengakibatkan PT Berdikari menanggung risiko kerugian dari tambahan biaya perolehan daging impor sebesar Rp19,13 miliar dari biaya cold storage, beban bunga, dan denda pinjaman.
PT Berdikari juga tidak dapat menjual sisa persediaan daging sapi yang mendekati tanggal kedaluwarsa dan PT RNI tidak menerima pengembalian pokok pinjaman sebesar Rp139,16 miliar dan bunga pinjaman dari PT Berdikari sesuai waktu perjanjian.
BPK merekomendasikan kepada Direksi PT RNI agar menagih sisa pokok share holder loan (SHL) sebesar Rp139,16 miliar dan bunga SHL yang belum dikembalikan oleh PT Berdikari. BPK juga merekomendasikan Direksi PT RNI untuk menginstruksikan Direksi PT Berdikari agar menyusun kebijakan yang meliputi strategi dan kewenangan manajemen PT Berdikari dalam menangani sisa persediaan yang sulit terjual.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA– Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan bahwa Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR berperan penting dalam meningkatkan fungsi BPK melalui penelaahan terhadap temuan pemeriksaan BPK dan melaporkannya kepada komisi terkait.Â
“BAKN juga dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, memberikan masukan terhadap rencana audit tahunan, dan meningkatkan kualitas proses audit secara keseluruhan,” ungkap Isma saat menerima kunjungan delegasi Public Accounts Committee (PAC) Malaysia di Kantor BPK, Jakarta (14/1).
Pertemuan antara BPK dan PAC Malaysia ini menjadi media untuk untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan keuangan negara dan hubungan antara lembaga audit dan pemangku kepentingan.
